BPK-RI
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI WILAYAH KERJA SOUTH EAST SUMATERA TAHUN 2007
PADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL COMPANY SOUTH EAST SUMATERA (CNOOC SES) Ltd
DI JAKARTA Nomor Tanggal
: :
30/AUDITAMA VII/PDTT/09/2009 14 September 2009
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 5704395/5700380.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………........................... Ringkasan Eksekutif ……………………………………..………………………………………. I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………... A. Dasar Hukum Pemeriksaan …………………………………………………………… B. Tujuan Pemeriksaan ………………………………………………………………....... C. Sasaran Pemeriksaan …………………………………………………………………. D. Lingkup Pemeriksaan ………………………………………………………………… E. Obyek Pemeriksaan …………………………………………………………………... F. Waktu Pemeriksaan …………………………………………………………………... G. Standar Pemeriksaan ………………………………………………………………….. H. Metode Pemeriksaan …………………………………………………………….......... I. Batasan Pemeriksaan………………………………………………………………….. II
III
Hal i ii 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
GAMBARAN UMUM ........................................................................................................... A. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi................................................................. B. Kontrak Kerja Sama (KKS)…………………………………………………………… C. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) .............. D. Prinsip-prinsip KKS Berbentuk Production Sharing Contract (PSC) ……………….. E. PSC Wilayah Lepas Pantai Tenggara Sumatera……………………………………. F. Perhitungan Bagi Hasil yang Dilaporkan KKKS CNOOC SES Ltd kepada BPMIGAS……………………………………………………………………………
3 3 3 3 3 3
HASIL PEMERIKSAAN ........................................................................................................ A. Koreksi Pembebanan Biaya dalam Perhitungan Bagi Hasil ……………………........ 1. Terdapat penghapusan material senilai USD667,935.86 yang harus dikeluarkan dari cost recovery.....…………………………………………………………………… 2. Biaya catering untuk personil Jack-Up Rig Bohay-4 senilai USD233,904.00 harus dikeluarkan dari cost recovery tahun 2006 dan 2007…………………….. 3. Biaya Pelatihan Ekspatriat sebesar USD8,492.12 tidak dapat dibebankan ke dalam cost recovery tahun 2007………………………………………………..
5 5
B.
C.
Temuan Pemeriksaan yang Memerlukan Pembahasan Lanjutan .................................. Terdapat Pembayaran Biaya Jasa Provision of Senior Exploitation Consultant Service atas nama Liu Defu untuk bulan April 2007 sebesar USD25,556.00 yang dilakukan mendahului kontrak..................................................................... Hal-hal yang Perlu Diperhatikan ................................................................................... Terdapat keterlambatan penyerahan Jaminan Pelaksanaan pemenang lelang Professional Engineering Services: Conceptual Engineering and Specialized Engineering Services for Complex Modification Project. ....................................
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman i
Daftar Isi
4
5 6 6 7
7 8
8
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja South East Sumatera pada KKKS CNOOC SES Ltd Tahun 2007 BPK-RI telah memeriksa pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja (WK) South East Sumatera pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) CNOOC SES Ltd. Dari pemeriksaan dapat dilaporkan hal-hal berikut ini. A. Koreksi Pembebanan Biaya dalam Perhitungan Bagi Hasil. Dari pemeriksaan, BPK-RI mengoreksi pembebanan biaya dalam perhitungan bagi hasil KKS WK South East Sumatera tahun 2007 yaitu mengurangi cost recovery seluruhnya sebesar USD910,331.97, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Terdapat penghapusan material senilai USD667,935.86 yang harus dikeluarkan dari cost recovery. 2. Biaya catering untuk personil Jack-Up Rig Bohay-4 senilai USD233,904.00 harus dikeluarkan dari cost recovery tahun 2006 dan 2007. 3. Biaya Pelatihan Ekspatriat sebesar USD8,492.12 tidak dapat dibebankan ke dalam cost recovery tahun 2007. B. Temuan Pemeriksaan yang Memerlukan Pembahasan Lanjutan Dari pemeriksaan, terdapat satu temuan pemeriksaan yang memerlukan pembahasan lanjutan yaitu terdapat pembayaran Biaya Jasa Provision of Senior Exploitation Consultant Service atas nama Liu Defu untuk bulan April 2007 sebesar USD25,556.00 yang dilakukan mendahului kontrak. C. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan BPK-RI mengidentifikasi adanya kelemahan pengendalian intern KKKS CNOOC SES Ltd menyangkut evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu adanya keterlambatan penyerahan Jaminan Pelaksanaan pemenang lelang Professional Engineering Services: Conceptual Engineering and Specialized Engineering Services for Complex Modification Project.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
ii
Ringkasan Eksekutif
-t Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, BPK-RI menyarankan kepada BPMIGAS dan KKKS BOB untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut perbaikan
sebagaimana terinci dalam laporan ini.
tr
PADAN PEMERIKSA KEUANGAN
EPUBLIK INDONESIA
A"-
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman
iii
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Pemeriksaan 1. Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Surat DPR No. KD.02/2534/DPR RI/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Permintaan audit terhadap “cost recovery� semua Kontraktor Production Sharing (KPS). 5. Surat Tugas BPK-RI No. 76/ST/IX-XX.1/11/2008 tanggal 27 November 2008. B. Tujuan Pemeriksaan 1. Menilai kewajaran perhitungan bagi hasil dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) CNOOC SES Ltd. 2. Menilai kepatuhan pengendalian intern.
KKKS
terhadap
peraturan
perundang-undangan,
dan
C. Sasaran Pemeriksaan 1. Perhitungan bagi hasil yaitu perhitungan cost recovery. 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern terkait pelaksanaan KKS, meliputi: a. Ketaatan terhadap ketentuan KKS. b. Ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BPMIGAS dan instansi lain yang terkait. D. Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan atas pelaksanaan KKS berbentuk Production Sharing Contract (PSC) pada KKKS CNOOC SES Ltd tahun buku 2007 yaitu perhitungan Cost Recovery. E. Obyek Pemeriksaan Entitas yang diperiksa adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) CNOOC SES Ltd. F. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 9 Desember 2008 s.d. 25 Maret 2009 di Jakarta. G. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 1
Pendahuluan
H. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan meliputi pemahaman dan pengujian terhadap sistem pengendalian intern, pengujian secara uji petik yang memadai terhadap bukti-bukti yang mendukung penyajian angka-angka dan pengungkapan dalam laporan terkait, pemeriksaan fisik aktiva yang dilakukan secara uji petik dengan pemilihan sampel yang memadai, dan prosedur pemeriksaan lain yang diperlukan. I. Batasan Pemeriksaan Pemeriksaan terhadap perhitungan bagi hasil dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginformasikan hal-hal yang perlu dilakukan koreksi. Tindak lanjut yang diperlukan atas koreksi perhitungan bagi hasil dan hal-hal lainnya yang diperlukan, jika ada, diserahkan sepenuhnya kepada BPMIGAS, KKKS, dan instansi lain yang terkait.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 2
Pendahuluan
BAB II GAMBARAN UMUM A. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. B. Kontrak Kerja Sama (KKS) Kegiatan ekplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para Kontraktor berdasarkan suatu Kontrak Kerja Sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu Wilayah Kerja. C. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai dengan pasal 10 PP nomor 42 tahun 2002, BPMIGAS mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Prinsip-prinsip KKS berbentuk Production Sharing Contract (PSC) Salah satu bentuk KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Prinsip-prinsip PSC adalah sebagai berikut: 1. Manajemen ditangan Pertamina (sekarang beralih kepada BPMIGAS). 2. Kontraktor menyediakan semua dana, tehnologi, dan keahlian. 3. Kontraktor menanggung semua resiko finansial. 4. Besarnya Bagi Hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi. E. PSC Wilayah Lepas Pantai Tenggara Sumatera. Wilayah lepas pantai tenggara Sumatera pada awalnya dikelola oleh Independent Indonesian American Petroleum Company (IIAPCO) yaitu sebuah perusahaan yang didirikan
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 3
Gambaran Umum
berdasarkan hukum Delaware, Amerika Serikat. IIAPCO bersama dengan Pertamina menandatangani Production Sharing Contract (PSC) pada tanggal 6 September 1968 yang berlaku efektif sampai dengan 6 September 1998 atau selama 30 tahun. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 1991, Pertamina dengan Maxus Southeast Sumatera menandatangani Amendment offshore South East Sumatera Contract Area dengan melakukan perubahan beberapa klausul dan memperpanjang masa kontrak selama 20 tahun sehingga kontrak akan berakhir pada 6 September 2018. Akhirnya pada tanggal 19 April 2002, CNOOC SES Ltd mengakuisisi kepemilikan Maxus SES, Inc sehingga sejak saat itu CNOOC SES Ltd menjadi operator di wilayah tersebut. F. Perhitungan Bagi Hasil yang Dilaporkan KKKS CNOOC SES Ltd kepada BPMIGAS Ringkasan perhitungan bagi hasil operasi minyak dan gas untuk tahun 2007 yang dilaporkan oleh KKKS CNOOC SES Ltd kepada BPMIGAS sebelum diperiksa oleh BPK-RI adalah sebagai berikut : 1. Bagian Pemerintah Rincian FTP Equity Share Lifting Price Variance DMO DMO Fee
Dalam USD ribu 185,726 465,129 7,056 92,349 (6,962)
Government Tax Entitlement Total Bagian Pemerintah
83,886 827,184
2. Bagian Kontraktor Rincian FTP Cost Recovery Equity Share Lifting Price Variance DMO DMO Fee Government Tax Entitlement Total Bagian Kontraktor
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Dalam USD ribu 78,639 403,767 188,566 (7,056) (92,349) 6,962 (83,886) 494,643
Halaman 4
Gambaran Umum
BAB III HASIL PEMERIKSAAN
BPK-RI telah memeriksa pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi untuk Wilayah Kerja South East Sumatera pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) CNOOC SES Ltd tahun buku 2007. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik dengan rincian sebagai berikut: (Dalam USD000)
Keterangan 1 Gross Revenue Lifting (Oil + Gas) Cost recovery (Oil + Gas)
2007 Uji Petik
Realisasi
%
2
3
4=2/3x100%
1,321,828
1,321,828
100%
202,816
403,767
50,23%
Dari pemeriksaan dapat dilaporkan koreksi perhitungan bagi hasil dan hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan pengendalian intern, dengan penjelasan sebagai berikut: A. Koreksi Pembebanan Biaya dalam Perhitungan Bagi Hasil Dari pemeriksaan, BPK-RI mengoreksi pembebanan biaya dalam perhitungan bagi hasil KKS WK South East Sumatera tahun 2007 yaitu mengurangi cost recovery seluruhnya sebesar USD910,331.97, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Terdapat penghapusan material senilai USD667,935.86 yang harus dikeluarkan dari cost recovery. Sebelum tahun 2005, CNOOC SES Ltd menggunakan jasa pihak ketiga yaitu National Oil Industries (NOI) untuk mengelola material yang dimilikinya. Pada tahun 2005, CNOOC SES Ltd mengambil alih penanganan material tersebut dan melakukan inventarisasi terhadap material yang diterima. Dari hasil inventarisasi diketahui terdapat material yang sudah tidak ada di gudang tetapi masih tercatat yaitu senilai USD667,935.86. CNOOC SES Ltd telah melakukan penghapusan dengan cara membebankan nilai tersebut ke dalam cost recovery 2007. Tim BPK RI berpendapat bahwa penghapusan material senilai USD667,935.86 seharusnya tidak menjadi beban cost recovery karena: a. Dalam kasus penghapusan tersebut, kriteria untuk membebankan nilai material yang dihapuskan sebagai bagian dari biaya operasi tidak terpenuhi karena tidak adanya pengeluaran/belanja (expenditures) maupun kewajiban/hutang (obligation) yang terjadi pada saat penghapusan; b. Material yang dihapuskan adalah material yang tidak terpakai dan sudah dibebankan sebagai cost recovery pada saat material tersebut dibeli. Pembebanan kembali atas penghapusannya akan mengakibatkan dua kali pembebanan. Hal ini tidak sesuai dengan Production Sharing Contract (PSC) Section I Scope and Definitions point 2.2 “Operating Costs means expenditures made and obligation incurred in carrying out Petroleum Operations hereunder determined in accordance with the Accounting Procedure attached hereto and made a part hereof as Exhibit “C�.Oleh karena itu, pembebanan yang timbul akibat penghapusan material harus dikeluarkan dari cost recovery 2007.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 5
Hasil Pemeriksaan
Hal ini disebabkan Bagian Accounting and Finance CNOOC SES Ltd tidak cermat dalam melakukan pembebanan biaya material yang hilang dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Production Sharing Contract. 2. Biaya catering untuk personil Jack-Up Rig Bohay-4 senilai USD233,904.00 harus dikeluarkan dari cost recovery tahun 2006 dan 2007. CNOOC SES Ltd menggunakan Jack-up Rig Bohay-4 yang disewa melalui kontrak sewa peralatan No.332001782 antara CNOOC SES Ltd dengan PT. Mutiara Virgo untuk jangka waktu sewa dari tanggal 8 September 2005 sampai dengan 7 September 2007 dengan nilai sewa USD49,578,632.72. Dari hasil pemeriksaan atas development drilling expenses, Tim BPK RI menemukan masih adanya biaya makan untuk personil yang bekerja di Jack-up Rig Bohay-4 sebesar USD233,904 yang membebani CNOOC SES Ltd. Biaya tersebut seharusnya menjadi beban PT Mutiara Virgo. Hal ini tidak sesuai dengan: a. Kontrak No.332001782 Exhibit “A” pasal 1 paragraph II: “KONTRAKTOR atas biaya sendiri akan bertanggung-jawab atas semua penyediaan makanan dan pengangkutanya, termasuk tapi tidak terbatas pada penanganan, pemuatan ke atas kapal PERUSAHAAN, pembongkaran dari kapal PERUSAHAAN dan kondisi supply tersebut ke rig.” b. Kontrak No.332001782 Exhibit “A3” point 5: “Meals & lodging for CONTRACTOR personnel furnished by CONTRACTOR”. c. Kontrak No.332001782 Exhibit “A3” point 6: “Meals & lodging for COMPANY/third party personnel furnished by CONTRACTOR”. Hal ini mengakibatkan terdapat kelebihan pembebanan cost recovery sebesar USD233,904.00. Hal ini disebabkan Bagian Accounting and Finance CNOOC SES Ltd tidak teliti dalam membebankan biaya makan yang seharusnya menjadi tanggungjawab kontraktor. 3. Biaya Pelatihan Ekspatriat sebesar USD8,492.12 tidak dapat dibebankan ke dalam cost recovery tahun 2007. Dari hasil penelusuran cost element “training” ditemukan biaya pelatihan yang diikuti oleh ekspatriat sebesar USD8,492.12. Hal ini tidak sesuai dengan PSC Section XII 1.2 (Employment & Training of Indonesian Personnel): “Cost and expenses of training Indonesian personnel for its own employment shall be include in operating costs. Cost and expenses for a program of training for PERTAMINA’s personnel shall be borne on a basis to be agreed by PERTAMINA and CONTRACTOR”. Hal ini mengakibatkan cost USD8,492.12.
recovery CNOCC SES Ltd terlalu tinggi sebesar
Hal ini disebabkan CNOOC SES Ltd tidak mematuhi klausul dalam PSC. Atas koreksi cost recovery seluruhnya sebesar USD935,887.97 sebagai mana dijelaskan di atas, KKKS CNOOC SES Ltd menyatakan sependapat dengan BPK-RI. BPK-RI menyarankan agar BPMIGAS dan KKKS CNOOC SES Ltd melakukan koreksi seluruh perhitungan bagi hasil tahun 2007 dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaporkan tindak lanjutnya kepada BPK-RI.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 6
Hasil Pemeriksaan
B. Temuan Pemeriksaan yang Memerlukan Pembahasan Lanjutan Dari pemeriksaan, terdapat satu temuan pemeriksaan yang memerlukan pembahasan lanjutan karena baik BPMIGAS maupun KKKS CNOOC belum dapat memberikan tanggapan akhir sampai dengan hasil pemeriksaan ini diterbitkan. Penjelasan atas temuan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut: Terdapat Pembayaran Biaya Jasa Provision of Senior Exploitation Consultant Service atas nama Liu Defu untuk bulan April 2007 sebesar USD25,556.00 yang dilakukan mendahului kontrak. Selama tahun 2007, CNOOC SES Ltd telah mempekerjakan konsultan asing bernama Liu Defu sebagai Senior Exploitation Consultant melalui kontrak kerja dengan 2 (dua) perusahaan penyedia jasa konsultasi, yaitu: 1. Kontrak No. 332001930 untuk Senior Exploitation Consultant Service antara CNOOC SES Ltd dan PT Abhitech Matra Indah dengan jangka waktu kontrak dari 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2007. 2. Kontrak No. 332002094 untuk Senior Exploitation Consultant Service antara CNOOC SES Ltd dan PT Sinarindo Prima dengan jangka waktu kontrak dari 1 Mei 2007 sampai dengan 30 April 2008. Kedua kontrak diatas mempunyai masa tenggang selama satu bulan yaitu Bulan April 2007. Dari hasil pemeriksaan terhadap biaya Geologist, ditemukan adanya pembayaran jasa Senior Exploitation Consultant Service untuk Bulan April 2007 atas nama Liu Defu sebesar USD25,556.00. Pembayaran tersebut didasarkan pada Invoice No. ABT/7706241 tanggal 14 Juni 2007 dari PT Abhitech Matra Indah. Karena tidak ada kontrak yang mendasarinya, maka pada tanggal yang sama, 14 Juni 2007, CNOOC SES Ltd membuat Service Order (SO) No: 353060575 sebagai dasar pembayaran invoice tersebut. Dengan demikian SO tersebut dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam PTK 007 BAB III Huruf B, hal ini bisa dilakukan asal dalam keadaan yang sangat mendesak dan dengan justifikasi kuat yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian Kontraktor. Pada kenyataanya, pembuatan SO No: 353060575 tanggal 14 Juni 2007 bukan dalam kondisi mendesak dan CNOOC tidak mempunyai justifikasi kuat mengapa kontrak (SO) dibuat setelah pekerjaan selesai. Dengan demikian pembayaran atas tagihan PT Arbitech Matra Indah sebesar USD25,556 didasarkan pada SO yang terbit setelah pekerjaan dilaksanakan dan tidak sesuai ketentuan sehingga harus dikeluarkan dari cost recovery 2007. Terhadap permasalahan ini, BPMIGAS menjelaskan bahwa KKKS CNOOC SES Ltd. telah lalai secara administratif. Namun demikian, perlu dilakukan penelitian kembali lebih mendalam untuk mengetahui apakah jasa tersebut memang diperlukan oleh KKKS CNOOC SES Ltd. Terhadap permasalahan ini, BPK-RI berpendapat bahwa biaya Provision of Senior Exploitation Consultant Service atas nama Liu Defu untuk bulan April 2007 sebesar USD25,556.00 tidak dapat diperhitungkan sebagai cost recovery. Hal ini disebabkan karena pembayaran jasa dilakukan mendahului kontrak dan KKKS CNOOC SES Ltd tidak mematuhi ketentuan dalam PTK 007/PTK/VI/2004.
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 7
Hasil Pemeriksaan
Sementara itu, terhadap masalah ini, KKKS CNOOC SES Ltd. menyatakan masih belum setuju untuk melakukan koreksi cost recovery. BPK-RI menyarankan agar BPMIGAS dan KKKS CNOOC SES Ltd. melakukan pembahasan lebih lanjut dan melakukan koreksi cost recovery yang diperlukan.
C. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan BPK-RI mengidentifikasi adanya kelemahan pengendalian intern KKKS CNOOC SES Ltd yaitu: Terdapat keterlambatan penyerahan Jaminan Pelaksanaan pemenang lelang Professional Engineering Services: Conceptual Engineering and Specialized Engineering Services for Complex Modification Project. Salah satu jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan CNOOC SES Ltd pada tahun 2007 adalah Professional Engineering Services berupa Conceptual Engineering and Specialized Engineering Services for Complex Modification Project. Jasa konsultansi ini dipenuhi dengan cara pelelangan terbuka. Pelelangan ini dimenangkan oleh PT Technip Indonesia dengan nilai maksimum kontrak sebesar USD1,881,500.00 dengan masa kontrak selama 24 bulan sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2009 sesuai surat penunjukan No PRES/S-218/VI-2007 tanggal 13 Juni 2007. Dalam Surat Penunjukan atau Letter of Intent (LOI) terdapat klausul mengenai jaminan pelaksanaan yang memuat ketentuan bahwa PT Technip Indonesia harus menyerahkan satu jaminan pelaksanaan asli kepada CNOOC SES Ltd dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal surat penunjukan. Jumlah jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5 % dari harga yang ditetapkan atau sejumlah USD94,075.00. Ternyata PT Technip Indonesia menyerahkan jaminan pelaksanaan pada tanggal 8 Agustus 2007. Jaminan pelaksanaan tersebut berupa Garansi Bank No. 901020244843HP yang dikeluarkan oleh Standard Charter Bank. Masa berlaku jaminan pelaksanaan tersebut adalah sejak tanggal 07 Agustus 2007 sampai dengan 14 hari setelah penyelesaian pekerjaan. Sesuai ketentuan dalam Letter of Intent (LOI), CNOOC SES Ltd seharusnya telah menerima Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 22 Juni 2007 atau 7 hari kerja sejak tanggal surat penunjukan tetapi ternyata Jaminan Pelaksanaan baru diterbitkan tanggal 8 Agustus 2007. Hal ini tidak sesuai dengan: 1. Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan dalam Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007/PTK/VI/2004 Bab II huruf G.2.a. menyatakan “Sebelum penandatanganan surat perjanjian/ kontrak/ SP/ PO yang nilainya lebih besar dari RP200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) Penyedia Barang/ Jasa harus menyerahkan surat jaminan pelaksanaan�. 2. Letter of Intent (LOI) antara CNOOC SES Ltd dengan PT Technip Indonesia yang menyatakan bahwa PT Technip Indonesia harus menyerahkan satu jaminan pelaksanaan asli kepada CNOOC SES Ltd dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal surat penunjukan. Hal ini mengakibatkan timbulnya risiko kerugian apabila terjadi wanprestasi/cidera janji pada saat pelaksanaan pekerjaan yang tidak tercover dengan jaminan pelaksanaan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Agustus 2007. Hal ini disebabkan: 1. Bagian Procurement CNOOC SES Ltd tidak memperhatikan ketentuan dalam Letter of Intent (LOI) yang telah disepakati. 2. Bagian Procurement CNOOC SES Ltd terlambat dalam menyampaikan Letter of Intent (LOI).
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 8
Hasil Pemeriksaan
Menanggapi permasalahan tersebut, CNOOC SES Ltd menyatakan akan melakukan perbaikan dan penertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimasa mendatang. BPK-RI menyarankan agar KKKS CNOOC SES Ltd melakukan penertiban dan pengawasan terkait perencanaan dan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa terutama untuk masalah penyerahan Jaminan Pelaksanaan agar terhindar dari risiko akibat wanprestasi oleh penyedia barang/jasa.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Halaman 9
Hasil Pemeriksaan