JAMKESMAS dan Program Jaminan Kesehatan Daerah
Bab 4 Dampak Berbagai Metode Penentuan Sasaran Peserta Jamkesda Tinjauan Umum Penentuan Sasaran Peserta pada Skema JAMKESDA Penentuan sasaran kepesertaan/targeting merupakan isu kebijakan penting terkait program jaminan kesehatan untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas dapat didistribusikan secara efektif kepada mereka yang berhak. Menurut Walle (1998), ‘Penargetan’ dalam kebijakan sosial/kesehatan melibatkan rangkaian upaya sistematis dan terarah untuk berkonsentrasi sumber daya masyarakat yang terbatas sehingga dapat secara efektif menjangkau mereka yang miskin, tertinggal, atau yang rentan terhadap risiko. Definisi ini menunjukkan bahwa hasil dari kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan dapat dicapai secara efektif jika sumber daya yang terbatas tersebut dapat difokuskan pada kelompok sasaran spesifik, khususnya yang sangat membutuhkan. Asumsi yang mendasari adanya penargetan ini adalah bahwa sangat mungkin untuk membedakan yang miskin dan yang tidak. Dari kasus yang diteliti, setidaknya ada tiga metode penargetan yang digunakan dalam program Jamkesda. Metode penentuan sasaran yang pertama adalah metode seperti yang dilakukan di Kab. Lebak, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Kutai Timur. Di wilayah ini, manfaat Jaminan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat miskin dengan menunjukkan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang dikeluarkan oleh kepala desa dan disahkan oleh pejabat yang ditugaskan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Skema penargetan ini di sebut dengan means testing method. Berdasarkan tiga kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penggunaan metode penentuan sasaran menggunakan means test memiliki pro dan kontra. Metode penargetan ini mudah untuk dipraktekan oleh pemerintah daerah. Metode ini juga tidak memerlukan daftar penerima manfaat yang harus diidentifikasi secara jelas pada awal penyelenggaraan, dan dengan demikian, merupakan metode terbaik yang dapat digunakan apabila tidak ada data kemiskinan yang valid dan dapat diandalkan, seperti di tiga darah tersebut. Penerbitan SKTM memerlukan seperangkat kriteria kemiskinan yang jelas. Pemerintah daerah dapat menggunakan kriteria sebagai formula dalam mengidentifikasi penduduk yang berhak menerima SKTM, dimana sebagian besar menggunakan kriteria kemiskinan yang cenderung 24