JAMKESMAS dan Program Jaminan Kesehatan Daerah
menerima permohonan pengajuan pembebasan biaya perawatan kesehatan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM. Skema ketiga adalah skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Security Scheme). Program ini digunakan oleh Kota Makassar, Kota Palembang dan Kota Balikpapan. Jenis program ini menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk di kota tersebut. Setiap orang yang ingin mengakses manfaat hanya diminta untuk menunjukkan kartu identitas yang menunjukkan bahwa ia adalah penduduk sah dari wilayah masing-masing. Kota Makassar dan Kota Palembang memiliki bentuk kebijakan yang sama dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Hal ini karena pada kenyataannya, kebijakan tersebut merupakan perpanjangan dari kebijakan provinsi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, di mana kota dan pemerintah provinsi setuju untuk berbagi biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan. Di Balikpapan, cakupan semesta ini terdiri dari empat skema keamanan kesehatan, yaitu: JPK-Gakin, Jamkesda informal, JPKPNS, dan Jamkesor/ JPK-OR. Table 3b. Perbandingan Kategori Program Jamkesda No. 1.
Category of Schemes Subsidi Biaya Layanan Kesehatan
District – Name of Scheme 1. Kab. Lebak – Subsidi Layanan Kesehatan untuk keluarga miskin (Gakin) 2. Kota Tasikmalaya – (Subsidi Layanan Kesehatan untuk keluarga miskin (Gakin)) 3. Kab. Kutai Timur – (Subsidi Layanan Kesehatan untuk keluarga miskin (Gakin))
Features Sifat Utama 1. Pemerintah telah menganggarkan dana floating yang hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya perawatan kesehatan yang digunakan oleh masyarakat miskin dan tertinggal. 2. Pemerintah menetapkan kriteria kelayakan untuk mengakses dana dan mekanisme untuk mengajukan permohonan pada program ini. 3. Surat Keterangan Tidak Mampu / SKTM umumnya digunakan sebagai bukti kelayakan. Setiap surat keterangan hanya dapat digunakan untuk satu kali perawatan kesehatan 4. Pemerintah tidak perlu membuat daftar penerima manfaat program. 5. Ini mencakup pengobatan baik dasar dan yang dirujuk Pro 1. Tidak perlu sebuah daftar penerima manfaat secara formal. 2. Skema ini dapat dikatakan mudah dijalankan oleh pemerintah. Kontra 1. Penerima manfaat sering mengalami diskriminasi saat mendapatkan layanan dari penyedia layanan kesehatan; 2. Biaya aktual yang dikeluarkan oleh pasien selalu melebihi alokasi jaminan kesehatan yang telah ditentukan. Dalam banyak kasus, pemerintah terbebani oleh utang ke penyedia pelayanan kesehatan. 3. Prosedur aplikasi untuk SKTM rentan terhadap penyalahgunaan. Masyarakat yang lebih mampu juga memiliki kemungkinan untuk mendapatkan SKTM karena pengawasan yang buruk dalam proses aplikasi. 4. Prosedur aplikasi tersebut menyebabkan tambahan beban pada masyarakat miskin karena mereka diwajibkan untuk mengajukan permohonan SKTM setiap kali ingin mengakses layanan kesehatan.
2.
Skema jaminan kesehatan berdasarkan tingkat kesejahteraan/ status kemiskinan
1. Kab. Kendal – Jaminan Kesehatan Daerah (District Health Insurance) 2. Kab. Kulonprogo – Jaminan Kesehatan Daerah (District Health Insurance)
18
Sifat Utama 1. Program ini dirancang untuk mencakup masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam kuota Jamkesmas. Penduduk miskin ini tidak tercakup karena beberapa alasan. Pertama, disebabkan karena masalah identifikasi penerima manfaat. Kedua, disebabkan oleh perbedaan kriteria kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.