INILAH GRUP : INILAH KORAN ď ŹPORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW. INILAHKORAN.COM, WWW.YANGMUDA.COM, WWW. JAKARTAPRESS.COMď ŹMAJALAH INILAH REVIEW
KAMIS 21 MARET 2013
PKB Singkirkan Musuh dalam Selimut
Marwan Jafar
PEMECATAN terhadap Effendi Choirie (Gus Choi) dan Lily Wahid sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta mengganti posisi mereka di DPR sudah sangat tepat. PKB menilai, mereka berdua sebagai musuh dalam selimut. “Mereka berdua menjadi subordinat kekuatan politik di luar PKB. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan garis kebijakan
RINGKAS HUKUM & POLITIK
Sudah Rp400 Miliar Aset Nazaruddin Disita NET
INILAH, Jakarta - Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita hampir Rp400 miliar aset mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Penyitaan itu dilakukan terkait kasus tindak pidana pencucian uang. “Yang telah disita saham di Garuda senilai Rp300 miliar,� kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Selasa (19/3). Selain aset berupa saham, KPK juga menyita aset Nazaruddin berupa kebun kelapa sawit senilai Rp90 miliar, termasuk beberapa saham di sebuah sekuiritas. Nazaruddin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda. KPK menduga tindakan pencucian terjadi karena pembelian saham tersebut diduga menggunakan uang hasil korupsi. KPK menjerat Nazaruddin dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider Pasal 5 ayat 2, subsider Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berdasarkan pengembangan, KPK juga menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yakni
Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 6 UU No 8/2010 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1. Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis dalam kesaksian terdakwa Nazaruddin mengungkap, PT Permai Grup atau perusahaan Nazaruddin, membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp300,8 miliar. Pembelian saham itu menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai dari proyek-proyek yang diperoleh dari sejumlah lembaga pemerintah. Yulianis mengatakan, pada 2010, Permai Grup memperoleh keuntungan sekitar Rp200 miliar dari proyek senilai Rp600 miliar. Uang itu dibelikan saham Garuda oleh lima anak perusahaan Permai Grup. Rinciannya, kata Yulianis, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp22,7 miliar; PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp37,5 miliar; PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp124,1 miliar; PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp75 miliar; dan PT Darmakusuma sebanyak Rp55 juta lembar saham senilai Rp41 miliar. (firman qusnul yakin/rey)
Ketua Kwarnas Kembalikan Uang Negara
partai sehingga layak dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap mereka,� ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/3). Tindakan Gus Choi dan Lily Wahid sudah tidak sejalan dengan perjuangan partai. Bahkan keduanya diduga membawa kepentingan partai politik tertentu sehingga merugikan PKB secara institusi. “Mereka berdua sering melakukan serangan terbuka. Padahal mereka makan dan besar di PKB. Itu sangat tidak pantas,� tegas Marwan. (ajat m fajar/rey)
Adi Toegarisman
bukti guna mengusut atau menuntaskan kasus korupsi. “Di internet saja ada jasa membuka rekening dengan biaya Rp10 juta. Nanti namanya bisa dipalsukan. Dengan rekening-rekening ini bisa dilakukan pencucian uang. Saat ini Mabes Polri sedang mengusutnya,� jelasnya. Di samping keterlibatan aparat, sulitnya memberantas korupsi juga disebabkan adanya persepsi dari masyarakat Indonesia dalam memandang korupsi. “Saat ini korupsi, dipandang sebagai kebiasaan, atau sebagai mismanajemen di mana negara dirugikan,� katanya. Wizral menambahkan, tindak pidana korupsi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, korupsi membuat kesenjangan yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. (renny sundayani/rey)
KETUA Kwarnas Gerakan Pramuka Indonesia Azrul Azwar, memenuhi janjinya mengembalikan anggaran negara yang digunakan dalam kegiatan Pramuka. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menegaskan, Azrul Azwar telah mengembalikan anggaran APBN yang digunakan untuk kegiatan kepramukaan. “Sudah dikembalikan anggarannya kepada negara, kemungkinan seluruhnya,� kata
Adi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/3). Meski begitu, proses penyelidikan Azrul terus berjalan. Dia dapat dipanggil kembali oleh tim penyelidik kasus tersebut. “Itu dilihat dari kebutuhan tim penyelidik, kalau memang harus dipanggil ya, dipanggil,� ungkapnya. Sebelumnya, Azrul dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan penyelewengan dana APBN 2010 di Kwarnas Gerakan Pramuka senilai Rp4,3 miliar. (wahyu praditya purnomo/rey)
Isu Kudeta Pemerintah Pembodohan Politik ANTARA/PRASETYO UTOMO
SEJUMLAH pihak bereaksi keras terhadap dugaan bakal adanya gerakan penggulingan pemerintah yang dipimpin SBYBoediono. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai, isu pihak luar yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan SBY-Boediono adalah pembodohan politik. Isu kudeta terhadap presiden yang dilakukan kelompok tertentu, hanya pepesan kosong saja. Lebih baik dihentikan dan tidak menjadi pembahasan nasional. “Isu ancaman terjadinya kudeta atau usaha mengguÂlingkan pemerintahan SBY hanya pepesan kosong. Sebaiknya hentikan, isu tak produktif ini, hanya jadi pembodohan politik. Kalaupun ada, justru yang lebih memungkinkan dari kalangan internal,â€? tegas Fadli, Selasa (19/3). Fadli menjelaskan, jika dilihat model kudeta yang pernah ada, sebagian besar selalu
PEMBODOHAN: Sejumlah politisi Tanah Air menilai, isu penggulingan pemerintahan SBY-Boediono sebagai respons berlebihan, paranoid, bahkan cenderung jadi pembodohan dalam pembelajaran politik.
melibatkan militer aktif. Seperti terjadi di Portugal tahun 1974, Cili tahun 1973, dan Liberia tahun 1980. Atau setidaknya melibatkan orang dalam pemerintahan. “Di negara kita tak ada tradisi kudeta seperti sering terjadi di Thailand atau negara lain. Sekalipun ada niat kudeta, siapa yang akan menggerakkan? Siapa mau kudeta dengan apa?� terangnya. Kudeta sering juga self
coup, yakni kudeta yang digerakkan pemerintah itu sendiri dengan bantuan militer. Tujuannya, untuk mendapatkan ekstra constitutional power. Seperti yang terjadi di Peru masa Alberto Fujimori. “Melihat kondisi Indonesia sekarang, untuk terjadi kudeta dari luar itu sangat tak mungkin. Justru yang paling mungkin self coup,� katanya. Sehingga, lanjut Fadli, wacana adanya pihak luar yang
Sulit Menyelamatkan Partai Demokrat, kecuali .... ANTARA/CHICARITO
Korupsi Libatkan Aparat Masih Sulit Diberantas I N I L A H , Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai, korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sulit diberantas. Demikian disampaikan Deputi Pemberantasan PPATK Wizral Yanuar, dalam diskusi bertema Caleg dan Pencegahan Korupsi di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta, Rabu (20/3). “Pertama, korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan melibatkan aparat. Yang membuat sulit pengungkapan korupsi, pelaku intelektual sering tak terlibat langsung dari aksi kejahatan tindak pidana korupsinya itu,� ungkap Wizral. Selain itu, rantai kejahatan yang panjang, juga dapat mengakibatkan putusnya rantai alat
>2
KONGRES Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dihelat 30-31 Maret 2013 di Bali, takkan berpengaruh pada elektabilitas partai berlambang segi tiga mercy itu. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby bahkan mengatakan, KLB Partai Demokrat (PD) hanya menuntaskan masalah kepemimpinan internal partai saja. “KLB PD tidak terlalu banyak membantu mengangkat elektabilitas partai. KLB hanya ingin meminimalisasi tingkat kerusakan PD akibat terlibatnya elite dalam kasus korupsi,� jelasnya. Adjie yakin, hasil KLB PD tidak akan mampu mengangkat elektabilitas partai. Walau, sejumlah elite partai ini yakin adanya Ketum yang baru, Demokrat akan bisa berjalan lagi. Termasuk, jika nanti Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Ketum PD. Adjie mengatakan, dari pihak manapun apakah dari keluarga Cikeas, dari DPR, atau dari kubu Anas Urbaningrum sekalipun, tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Demokrat. “Itu hanya pembenahan
internal. Konflik internal ini sudah membuat masyarakat antipati. Solusi satu-satunya untuk menyelamatkan citra Demokrat adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaksimalkan programprogram pemerintah,� jelasnya. Selain itu, kasus hukum yang menyeret Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terkait dana US$200 ribu yang diberikan Yulianis di Kongres Demokrat pada 2010 juga berpengaruh besar pada elektabilitas PD. “Kasus Anas Urbaningrum masih berjalan, masih belum mencapai proses persidangan, saksi dan lain-lain terkait terlibatnya Anas. Artinya, setahun ke depan kasus hukum tetap diangkat media karena menjadi isu menarik. Dengan kasus Anas pun sulit untuk naik karena merusak image. Apalagi kalau akhirnya Ibas dikaitkan-kaitkan,� paparnya. Pemberitaan terus-menerus mengenai kasus hukum Ibas ini, lambat laun pasti menggerus elektabilitas partai binaan SBY ini. Kondisi ini membuat PD semakin terpuruk bersaing di Pemilu 2014. (agus rahmat/ ahmad farhan faris/rey)
mau makar atau kudeta merupakan wacana kosong. “Semua itu sangat berlebihan dan paranoid. Isu ini tak produktif bagi kinerja pemerintahan,� pungkasnya. Sebelumnya, isu penggulingan pemerintah oleh kelompok luar semakin santer terdengar. Bahkan, isu ini juga diakui Badan Intelijen Negara (BIN). Pada 25 Maret 2013 diisukan ada demo besar-besaran untuk menggulingkan
pemerintahan SBY-Boediono. Wakil Ketua DPR Pramono Anung pun menilai, sikap presiden dan tujuh jenderal yang mengkhawatirkan gerakan-gerakan dari sekelompok orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan terlalu berlebihan. Politikus PDI Perjuangan ini tidak sependapat dengan sikap presiden dan tujuh jenderal tersebut. Menurut Pramono, dalam kondisi jelang pemilu sekarang ini tidak mungkin ada yang ingin bersusah payah menjatuhkan pemerintahan yang sah. “Hari gini mau menjatuhkan pemerintahan? Apalagi ini sudah mau pemilu. Jadi ya sudahlah kita siap-siap semua, karena ini sudah menginjak tahun politik. Masing-masing partai pasti berkonsentrasi mempersiapkan pemilu,� jelas Pramono di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu. Dia mengatakan, cara merespons sikap-sikap kritis masyarakat, tidak harusnya dianggap sebagai upaya penggulingan pemerintahan. “Enggak ada lah. Semua orang pasti sepakat bahwa pemerintahan seburuk apa pun itu pasti bisa diganti melalui proses pemilu,� tegasnya. (agus rahmat/ ajat m fajar/rey)