INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW. INILAHKORAN.COM, WWW.YANGMUDA.COM, WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH INILAH REVIEW
>4
SELASA 11 DESEMBER 2012
Rp100 Juta untuk Pondok Pesantren
Rachmat Yasin
INILAH, Bogor - Prihatin akan kondisi pemukiman para santri di pondok pesantren, Bupati Bogor Rachmat Yasin, siapkan bantuan Rp100 juta per pondok pesantren (pontren). Program tersebut akan digulirkan Rachmat pada tahun 2014 mendatang. “Tidak sedikit pemondokan para santri atau sering disebut kobong, di beberapa pontren kondisinya cukup memprihatinkan. Pemkab akan mengucurkan dana untuk pembangunan 100 kobong yang sudah
tidak layak. Untuk satu pontren kita anggarkan bantuan Rp 100 juta,” ujar Rachmat Yasin, di Pendopo Cibinong, Senin (10/12). Rachmat menambahkan, tidak sedikit kobong yang menampung para santri ini tidak memiliki sirkulasi udara yang cukup, dan sangat sempit sehingga sangat rentan menyebabkan gangguan kesehatan bagi para santri. Dia menambahkan, dengan kucuran bantuan bagi pemukiman santri tersebut, diharapkan Pontren akan lebih tertata dengan baik. (dian prima/ghi)
Ulama Bekasi Dukung Rhoma Irama
Rhoma Irama
INILAH, Bekasi - Dukungan terhadap wacana si Raja Dangdut Rhoma Irama untuk menjadi presiden terus mengalir. Satu di antaranya disuarakan kalangan ulama Kota Bekasi. Puluhan ulama sepakat menyampaikan dukungan kepada Rhoma Irama sebagai calon presiden periode 2014-2019. Dukungan itu disampaikan dalam kuliah tujuh menit di Yayasan Yatim Piatu Maulida Fitria di Jalan Raya
Jatibening, Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, seperti dikutip Antara, Senin (10/12). “Rhoma mempunyai karakter yang dipercaya dan amanah. Dia pantas dijadikan pemimpin rakyat,” kata Ketua Umum Sistem Kemuliaan Akhlak (SKEMA) Agus Darmawan yang mewakili puluhan ulama tersebut. Agus yang juga memimpin Yayasan Yatim Piatu Maulida Fitria itu menilai dukungan untuk Rhoma tersebut berdasarkan kecintaan para ulama terhadap bangsa Indonesia. (ghiok riswoto)
Rp43 Miliar untuk Listrik Desa Heryawan Targetkan 2015 Seluruh Warga Jabar Nikmati Penerangan Listrik INILAH/ASEP MULYANA
GUBERNUR Jabar Ahmad Heryawan terus mengupayakan warga tidak mampu bisa menikmati listrik. Apalagi saat ini, sedikitnya masih ada 400 ribu kepala keluarga (KK) tak mampu belum bisa menikmati listrik. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan, tahun ini, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar, untuk pemasangan instalasi listrik pedesaan (Lisdes). Adapun alokasi anggaran tersebut, baru diperuntukkan bagi 26 ribu KK. Jadi, sepanjang tahun ini sudah terpasang 26 ribu listrik di Jabar. “Jumlah sebanyak itu tersebar di 26 kabupaten/ kota. Namun, mayoritas warga yang rumahnya belum teraliri listrik itu berada di Jabar Selatan. Adapun instalasi listrik untuk yang 26 ribu KK, pemasangannya sudah selesai, dan sekarang baru diresmikan,”kata Heryawan, dalam kunjungan kerjanya di Cikampek, Senin (10/12). Heryawan mengatakan, listrik desa ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani pemerintah. Untuk itu, mulai tahun ini pemprov berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk listrik desa. “Tahun ini baru 26 ribu. Ke depan, bisa jadi alokasi nya meningkat antara 50 ribu
TINJAU PEMASANGAN: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau sebuah rumah di Cikampek yang baru saja dipasangi meteran dan program Listrik Masuk Desa, Senin (10/12). Pemprov Jabar mengucurkan anggaran sebesar Rp43 miliar pada 2013 untuk program Listrik Pedesaan.
sampai 70 ribu KK penerima Lisdes. Yang jelas, target tiga tahun ke depan elektivikasi masyarakat dituntaskan,” jelasnya. Dia berharap, tiga tahun ke depan seluruh penduduk Jabar sudah menikmati listrik. Dan tak ada lagi kampung atau desa yang gelap. Karena, listrik sudah merata di seluruh pelosok Jabar. Di tempat sama, Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Jawa Barat Sumarwan Hadi Sumarto mengatakan, pada 2008 lalu, banyak desa yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah Jabar Selatan, seperti Kabupaten Garut. “Namun, empat tahun terakhir sudah seluruh desa menikmati listrik. Saat ini tak ada desa yang tidak berlistrik. Semuanya sudah ter sambung. Namun, masih ada KK yang belum punya listrik sendiri. Jumlahnya, tinggal 400 ribu KK lagi,” kata
Sumarwan. Dia mengaku, persoalan listrik desa ini rencananya akan dituntaskan selama tiga atau empat tahun ke depan. Tentunya, sambung dia, dengan mengalokasikan anggaran lebih khusus untuk program listrik desa. Adapun untuk program Lisdes 2013 mendatang, pihaknya mengusulkan alokasi Rp26 miliar. Di mana alokasi tersebut, untuk pemasangan listrik baru bagi 13 ribu KK yang tersebar di 17 kabupaten
Pemberantasan Korupsi di Semua Lini INILAH/BUDIYANTO
KOMITMEN pemberantasan korupsi kejaksaan dan kepolisian menjadi harapan pengunjuk rasa. Seolah tak mau kalah dengan para pengunjukrasa yang menyuarakan gerakan antikorupsi di Kota Sukabumi. Dua lembaga penegak hukum juga memberikan paparan atas peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi misalnya, mencatat sebanyak tujuh perkara yang ditangani sepanjang tahun 2012. Masing-masing dua perkara telah incrach (berketetapan hukum), dua perkara dalam proses persidangan dan tiga perkara dalam proses penyelidikan. ‘’Sepanjang tahun ini ada tujuh perkara tipikor yang ditangani, diantaranya dua perkara telah incrach yakni perkara tipikor di pagargate DPRD dan perkara di SMAN 5, dan masing-masing terdakwanya sudah divonis di Pengadilan Tipikor Bandung,’’ kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Sukabumi, Suparman seusai menerima para pendmo, Senin (10/12). Gedung Kejari Sukabumi di Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang didatangi para demonstran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi. Aksi demonstrasi digelar dalam rangkaian Hari
AKSI TEATERIKAL: Empat mahasiswa Kota Sukabumi menggelar aksi teaterikal memperingati Hari Antikorupsi di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Senin (10/12). Aksi serupa juga digelar di Mapolres dan Balai Kota Sukabumi.
Anti Korupsi Hari Hak Azasi Manusia (HAM). Suparman menuturkan, selain dua perkara tipikor yang sudah incrach pihaknya sedang mengusut dua perkara lainnya. Dua perkara tipikor ini terjadi di lingkungan RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi yakni perkara Alat Kesehatan (Alkes) dan Sarana Informasi Manajemen (SIM). Serta tiga perkara lainnya dalam penyelidikan. ‘’Untuk perkara Alkes sudah ditetapkan dua tersangka sedangkan perkara dan dalam proses penyidikan. Sedangkan perkara SIM kami masih menunggu laporan
audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan belum ada tersangkanya,’’ ujarnya. Komitmen serupa juga disuarakan Polres Sukabumi Kota. Mereka berjanji akan menuntaskan setiap perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sedang ditangani secara profesional dan tidak tebang pilih. Saat ini pihaknya sedang memproses penyidikan dugaan tipikor pada Perusahaan Daerah (PD) Waluya. ‘’Pada prinsipnya kami sangat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami juga akan menanganinya secara pro-
fesional,’’ kata Wakil Kepala Polres Sukabumi Kota, Kompol Ferry Irawan kepada demontran, Senin (10/12) Pantauan INILAH, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi kembali turun ke jalanan menggelar aksi unjukrasa, Senin (10/12). Kali ini mereka mengusung tema Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Azasi Manusia (HAM). Sasaran pertama yang didatangi yaitu Balai Kota Sukabumi di Jalan R Syamsudin SH. Di gedung pemerintahan ini, para demonstran diterima Staf Ahli Walikota Sukabumi, Hardi Harfan. (budiyanto/ghi)
dan tiga kota. “Namun, usulan tersebut bisa berubah. Dengan kata lain, bisa jadi alokasinya bertambah, sesuai dengan harapan Pak Gubernur,” katanya. Sementara itu, di Kabupaten Karawang sedikitnya ada 35 ribu KK yang belum menikmati listrik. Pemkab setempat baru mampu mengalokasikan anggaran bagi 1.500 KK. “Anggaran kita masih minim untuk Lisdes,” aku Bupati Karawang, Ade Swara. (asep mulyana/ghi)
DPRD Nobatkan Heryawan Sebagai Gubernur ’Caang’ KETUA DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara menyatakan, Ahmad Heryawan layak dinobatkan sebagai gubernur listrik desa atau ‘caang’ karena hanya Pemprov Jabar yang memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat. “Pak Heryawan layak dinobatkan sebagai gubernur caang, gubernur listrik desa. Ini harus mendapatkan apresiasi kita semua. Hanya segelintir gubernur yang melakukan hal ini,” kata Irfan Suryanegara dalam siaran persnya, Senin (10/12). Irfan menjelaskan, penobatan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas upaya Pemprov yang telah memberikan ribuan sambungan listrik secara gratis. “Ini jujur merupakan keberhasilan pemerintah yang ada. Ini harus mendapatkan apresiasi kita semua,” kata Irfan. Irfan yang juga turut menghadiri peresmian sekitar 15 ribu sambungan listrik baru untuk Wilayah I Bogor dan Wilayah II Purwakarta, tak henti-hentinya memberikan apresiasi terhadap kinerja eksekutif Pemprov Jabar. Bulan sebelumnya juga sudah diresmikan sebanyak 11 ribu sambungan listrik baru untuk Wilayah III Cirebon. Total pada 2012 ada 26 ribu sambungan listrik baru yang diberikan secara gratis oleh Pemprov Jabar.
Irfan menuturkan, dalam kurun 2008-2012 Pemprov Jabar sudah memberikan sambungan listrik gratis sebanyak 71.245. Sehingga ada peningkatan rasio elektrifikasi secara signifikan, dari 64% menjadi 73%. Sementara itu Ahmad Heryawan menyambut baik dukungan yang diberikan Ketua DPRD Jawa Barat untuk membuat Jabar lebih terang. “Kalau dari rasio elektrifikasi rumah tangga memang masih ada sekitar 27 persen lagi, atau sekitar 3 jutaan, tapi kalau dari sisi sambungan ke desa pada 2010 kita sudah 100 persen,” kata dia. Heryawan mengatakan, Pemprov menargetkan dalam tiga tahun ke depan, seluruh wilayah Jabar bisa menikmati listrik. “Kita optimis dalam tiga tahun lagi Jabar bisa caang 100 persen karena Jabar memiliki penghasil listrik terbesar di Indonesia,” katanya. Dukungan dan apresiasi yang sama juga diberikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hasril Nuzahar. “Kita sangat menghargai upaya Pemprov Jabar, hanya sedikit pemda yang peduli seperti ini,” kata Hasril dalam sambutannya mewakili Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. (dadi haryadi/ghi)
Antisipasi Penguapan Pajak, Dispenda Pasangi Black Box di Hotel dan Resto INILAH, Bogor - Terobosan teknologi akan diterapkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor, untuk mengatasi menguapnya potensi pajak dan retribusi hotel, restoran, dan tempat wisata. Tahun 2013 mendatang, seluruh hotel, restoran, dan tempat wisata, akan dipasangi black box, yang terhubung langsung ke server di Dispenda. “Dengan alat ini semua transaksi di hotel, restoran dan tempat hiburan bisa kita ketahui. Jadi penarikan pajak dan retribusinya akan bisa kita awasi,” jelas Kadispenda Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah, Senin (10/12). Syarifah menjelaskan, black box ini semacam alat komunikasi pengiriman data dengan sistem jaringan. Alat ini akan langsung mengirimkan data ke pusat data yang ada di Kantor Dispenda. “Tidak dipungkiri, banyak transaksi tempat usaha yang sepenuhnya tertarik pajak dan retribusinya. Dengan alat ini pengusaha tidak bisa memanipulasi data pajak dan retribusi yang harus mereka setorkan,” papar Syarifah. Potensi pajak dan retribusi dari hotel merupakan pendapatan terbesar. Tercatat 76% pendapatan pajak dan retribusi Kabupaten Bogor didapat dari bidang usaha ini. Pemasangan ini dian-
ILUSTRASI/NET
PENGAWASAN PAJAK: Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor akan meningkatkan pengawasan terhadap pajak hotel dan restoran.
taranya dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemasukan PAD dari sektor wisata ini. “Kita optimis dengan pemasangan alat ini akan bisa meningkatkan PAD. Tahun 2013 kita targetkan pemasukan PAD dari sektor pajak dan retribusi hotel dan restoran sebesar Rp1 triliun. Tahun ini pendapatan sektor ini mencapai Rp900 miliar. Tahun depan target Rp1 triliun optimis bisa kita capai,” jelasnya. Rencana Dispenda terkait pemasangan black box di hotel dan restoran serta tempat wisata disambut positif oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Bahkan Disbudpar siap membantu bila ada hotel atau restoran
yang menolak dipasangi alat tersebut. “Kita siap bantu, kalau ada kesulitan dalam melakukan pemasangan alat tersebut, kita siap membantu dengan menyiapkan sanksi pengusaha hotel dan restoran tsb,” tutur Kadisbudpar, Rudy Gunawan, Senin (10/12) Rudy menegaskan, kehadiran dan pemasangan black box ini harus direalisasikan. Sebab inilah salah satu solusi meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi, khususnya dari hotel dan restoran. Banyak pengusaha hotel dan restoran yang memanipulasi transaksi yang dilakukan untuk menekan angka pajak yang harus disetorkan. (dian prima/ghi)