LingkarBandung
>3
- SELASA, 29 NOVEMBER 2011
Bersihkan Gepeng dan Anjal
Pemkot Siapkan Puskesos Jadi Penampungan
INILAH/DANI WAHYU RAMDANI
DINAS Sosial (Dinsos) Kota Bandung menganggarkan dana Rp150 juta untuk razia gelandangan dan pengemis (Gepeng) serta anak jalanan (Anjal). Razia tersebut ditargetkan bisa menjaring 500 Gepeng dan Anjal.”Ini razia pertama yang kita lakukan. Sebanyak 63 gepeng berhasil dijaring. Razia akan kita lakukan selama enam hari dari pagi hingga malam,’” kata Kasi Tuna Sosial Dinsos Kota Bandung Tjutju Surjana kepada wartawan seusai razia di Jalan AsiaAfrika, Senin (28/11). Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya tim akan menyisir beberapa kawasan yang dianggap rawan jadi tempat mangkal gepeng dan anjal. Tempattempat tersebut antara lain Jalan Pasteur, BIP, dan Pasir Koja. Dalam razia gabungan tersebut dinsos menurunkan 70 personel gabungan dari Dishub, Satpol PP, dan Polrestabes Bandung yang dibagi ke dalam dua tim. Masing-masing tim melakukan penyisiran di lokasi yang ra-
JANGAN BALIK LAGI: Petugas Satpol PP Kota Bandung menggiring seorang pengemis di Jalan Ahmad Yani. Dalam razia yang digelar di beberapa titik di Kota Bandung, Senin (28/11) Satpol PP berhasil menjaring 63 gelandangan dan pengemis.
wan gepeng dan anjal. Menurut Tjutju, razia dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan dan juga untuk membersihkan jalanan dari gepeng dan anjal. Berdasarkan hasil survai di tahun 2007-2009, gepeng dan anjal yang ada di Kota Bandung sebanyak 5.111. ”Namun kini sudah ada penurunan sebanyak 10 persen. Dalam razia ini juga kita menggandeng beberapa di-
nas terkait, seperti dishub bahkan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans),” paparnya. Lebih lanjut Tjutju mengatakan, 90 persen gepeng yang terjaring berasal dari luar Kota Bandung. Selanjutnya, gepeng dari luar kota ituakan dipulangkan ke daerah asalnya. Sedangkan anjal, kata Tjutju, 90 persen dari Kota Bandung. Menurutnya, khusus untuk gepeng dan anjal asal
Kota Bandung yang terjaring nantinya akan diseleksi berdasarkan kelompok usia. “Mereka yang masih usia sekolah akan diserahkan kepada disdik, sedangkan yang usia produktif akan bekerjasama dengan disnakertrans untuk diberikan pelatihan,” terangnya. Mengantisipasi kembali turunnya gepeng dan anjal, katanya, dinsos akan menempatkan petugas di beberapa titik yang dianggap
rawan gepeng dan anjal. Itu dilakukan agar jalanan di Kota Bandung benar-benar bersih dari gepeng dan anjal. ”Kalau pembangunan pusat kesehatan sosial (Puskesos) sudah selesai mungkin gepeng dan anjal bisa kita tampung di sana. Kita juga berharap, pemkot bisa memasukan program pembinaan gepeng dan anjal dalam 7 agenda prioritas pemkot,” pungkasnya. (ahmad sayuti ak/hol)
Pemerintah Harus Perhatikan Warganya SEKRETARIS DPRD Kota Bandung Katmadja menganggap anggaran Rp150 juta untuk menjaring gepeng dan anjal terlalu kecil. Sebab, kata dia, yang harus dipikirkan adalah bagaimana gepeng dan anjal tidak menjadikan aktivitas mereka sebagai mata pencaharian. Karena itu, lanjut Katmadja, DPRD Kota Bandung sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan awal pusat kesehatan sosial (Puskesos). “Anggaran Rp5 miliar ini baru untuk tahap pengurugan lokasi saja. Sedangkan untuk anggaran pembangunannya baru akan diputuskan pada Maret 2011,” terang Katmadja. Disinggung banyaknya gepeng dan anjal dari luar daerah, Katmadja menegaskan, seharusnya pemerintah daerah di kota lain memperhatikan penduduknya. Terlebih, saat ini masing-masing kota/kabupaten sudah memiliki anggaran tinggi untuk menyejahterakan warganya. “Kalau dana itu dimaksimalkan, sudah pastilah warga dari luar kota tidak akan datang ke Bandung. Apalagi kalau hanya untuk jadi gelandangan atau pengemis,” tegasnya. Sementara itu, razia gepeng di sejumlah titik diwarnai aksi kejar-kejaran oleh petugas Satpol PP Kota Bandung. Namun, petugas Satpol PP kewalahan saat mengejar tiga pengemis dan satu pengamen yang saban hari nongkrong di lampu merah Jalan Pasteur-Jalan Sukajadi. Melihat petugas Satpol PP Kota Bandung turun dari mobil, tiga pengemis yang semua-
2012, Honor Aparatur Desa Naik 150%
Penyandang Difabel Masih Terpinggirkan
INILAH, Bandung - Pada 2012 mendatang, pendapatan aparatur desa bakal naik lebih dari dua kali lipat. Sebelumnya, setiap kepala urusan (Kaur) itu mendapat honor sebesar Rp200 ribu/ bulan. Dengan kenaikan tersebut, ke depan mereka akan mendapat honor Rp500 ribu/bulan. Sekda KBB Maman S Sunjaya mengatakan, kenaikan itu diusulkan dalam Rancangan APBD 2012. “Sekarang, RAPBD 2012 masih dalam tahapan input data. Tapi, kita akan memberikan insentif lebih kepada setiap Kaur di desa,” kata Maman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11).
INILAH, Bandung - Para penyandang difabel atau berkebutuhan khusus dinilai masih diperlakukan berbeda dari orang kebanyakan. Masih ada kesenjangan yang dirasakan para penyandang difabel dibandingkan orang ‘normal’. Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kota Bandung, Jumono mengatakan, masih ada diskriminasi yang dialami para penyandang difabel. Padahal seharusnya perlakuan terhadap mereka sama. “Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama di segala bidang, sehingga kehidupan para difabel semakin baik,” ujar Jumono ketika ditemui INILAH di Kompleks Wyataguna, Jalan Pajajaran, Senin (28/11). Jumono mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya meratifikasi Konvensi PBB tentang hak penyandang cacat. Dia mengatakan, ratifikasi itu merupakan komitmen pemerintah dalam memperhatikan kaum difabel. “Kita sangat mengapresiasi langkah pemerintah, walaupun terlambat. Kita sudah menunggu ini selama 12 tahun,” jelas dia. Dengan meratifikasi kon-
Menurutnya, kenaikan gaji pegawai desa dinilai wajar karena desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Untuk itu, harus ada intervensi bantuan keuangan daerah dari Pemkab Bandung Barat. Dia menjelaskan, total untuk bantuan keuangan itu mencapai Rp4,95 miliar. Rinciannya, di setiap desa terdiri atas 6 orang Kaur. Jumlah itu dikalikan dengan 165 desa yang ada di seluruh KBB. “Pendapatan itu sebenarnya masih kecil. Seharusnya mereka dibayar sesuai UMK (upah minimum kabupaten, red),” imbuhnya. Kenaikan tersebut, lan-
jut Maman pun akan dirasakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga di tingkat bawah, BPD yang semula mendapat bantuan Rp250 ribu itu juga melonjak menjadi Rp500 ribu/bulan. Gaji itu pun terhitung untuk asosiasi BPD di 165 desa. Terkait peruntukkannya, dia menyebutkan itu digunakan untuk bantuan ketatausahaan. “Kenaikan bantuan itu karena pada 2012 ada penambahan tugas seperti infrastruktur dan pemutakhiran data terkait pilgub (pemilihan gubernur) dan pilbup (pemilihan bupati),” jelas Maman. (doni ramdhani/hol)
Museum Gua Pawon Mirip Puskesmas
INILAH/DONI RAMDHANI
PEMPROV Jabar kecewa dengan pembangunan Gedung Penyimpanan Koleksi Museum Gua Pawon. Bahkan, Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jabar Herdiwan Iing Suranta menyatakan bangunan senilai Rp900 juta itu mirip Puskesmas. Menurutnya, bangunan itu tak layak dijadikan tempat penyimpanan barang-barang koleksi sebuah museum. Karena itu, dia kecewa dengan Disbudpar setempat. Bahkan, Herdiwan juga mengklaim Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga menyayang pembangunan Museum seperti it Menanggapi kekecewaan itu, Kepala Disbudpar KBB Aos Kaosar berkilah, bentuk bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan. “Kalau masalah desain itu persolan selera. Tapi, kalau menyangkut kualitas bangunan, baru kita tanggapi,” ujar Aos kepada INILAH, Senin (28/11) seraya mengakui bahwa konsultan yang membangun museum itu kurang kredibel. Sebelumnya, Pemprov Jabar menegaskan siap mendukung secara finansial pembangunan dan pemeliharaan Gua Pawon sebagai warisan budaya yang harus lestari. Hal itu diungkapkan Guber-
MENGECEWAKAN: Tugu Museum Gua Pawon, menjadi penanda dibangunnya Museum Gua Pawon di Kawasan Karst Citatah, KBB.
nur Jabar Ahmad Heryawan saat pencanangan pembangunan Gua Pawon sebagai daerah wisata. “Untuk Gua Pawon, kita akan melakukan penyelamatan seutuhnya dengan kawasan Karst Citatah. Saya melihat tadi ada poster yang dibentangkan. Itu menggambarkan kekhawatiran warga tentang nasib karst Citatah,” kata Heryawan. Bahkan, dia menjanjikan akses Jalan Raya Cipatat sepanjang 2 km akan segera diperbaiki di 2012 mendatang. Dengan jalan yang bagus, Heryawan meyakini tak hanya untuk memudahkan pengembangan Gua Pawon sebagai situs cagar budaya. Lebih dari itu kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut akan turut
tumbuh. Terkait pembangunan dan pemeliharaan Museum Gua Pawon, Herdiwan menjelaskan lebih detail. Museum yang keseluruhannya akan menghabiskan dana senilai Rp10 miliar itu diproyeksikan bentuk sama persis dengan Gua Pawon. Museum itu rencananya, akan dibangun selama tiga tahun ke depan. Pun demikian halnya dengan koleksi yang ditampilkan di museum. “Nantinya, jika museum itu jadi, pengunjung tidak lagi harus masuk ke dalam gua. Karena, di museum itu akan disajikan koleksi replika temuan artefak di Gua Pawon. Sejauh ini, keadaan di dalam gua itu keadaannya hancur,” pungkasnya. (doni ramdhani/hol)
nya wanita sambil menggendong anak dan satu pengamen pria, kocar-kacir ke arah Jalan Pasirkaliki. Tiga petugas Satpol PP mengejar. Jarak antara petugas dan gepeng itu sekitar 15 meter. Petugas berlari memburu mereka hingga sejauh 50 meter. Namun, upaya itu gagal membekuk gepeng tersebut. Tiga pengemis wanita itu tiba-tiba lenyap di tengah padatnya kendaraan saat lampu merah menyala. Petugas mencoba masuk ke halaman sebuah rumah makan, tapi hasilnya tetap nihil. Sedangkan pengamen berambut mohawk berlari kencang sembari menenteng gitar akustik. Aksi kejar-kejaran itu sempat menyita perhatian para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Beberapa menit mencari, petugas akhirnya menyerah dan kembali ke mobil. Dari situ, razia berlanjut di lampu merah Jalan Pas— teur-Jalan Cipaganti. Di lokasi ini petugas menangkap tiga pengemis dan seorang pengamen. Dua pengemis masing-masing wanita dan pria terpaksa digendong paksa lantaran kondisi tubuhnya lumpuh. Di bawah Jembatan Layang Pasupati tepatnya di Jalan Cihampelas, petugas hanya menemukan barang-barang para gelandangan. Sepertinya gelandangan sudah kabur setelah melihat kedatangan petugas dari kejauhan. Seorang anggota Satpol PP yang mengecek hingga naik ke sela-sela penyangga atau pilar jalan layang, tak menemukan satu pun buruannya. (ahmad sayuti ak/hol)
INILAH/ BAMBANG PRASETHYO
TURNAMEN DISABILITAS: Seorang peserta turnamen Goal Ball dan Bocce melempar bola di halaman Yayasan Wyataguna Bandung, Senin(28/11). Turnamen tersebut diikuti Sekolah Luar Biasa se-kota Bandung.
vensi itu, konsekuensinya pemerintah harus lebih memperhatikan kaum difabel. Salah satunya, sarana transportasi yang ada sekarang belum ramah kaum difabel. “Demikian juga fasilitas publik lainnya, seperti akses ke gedung, dan hak mendapatkan informasi. Semuanya harus diperlakukan sama, jangan ada diskriminasi,”
ungkap penasihat National Paralympic Commitee (NPC) kota Bandung itu. Untuk tingkat provinsi dan kota Bandung, dia akui sudah ada kepedulian dari pihak pemerintah dan legislatif. Salah satunya dengan diterbitkannya perda Jabar No 10/2006 dan Perda Kota Bandung No 24/2009. Sementara itu, untuk
memperingati hari difabel internasional yang jatuh pada 3 Desember nanti, NPC Kota Bandung bersama pemkot menggelar open tournament Goalball dan Bocce di Wyataguna. “Permainan ini bisa 2 lawan dua atau satu lawan satu. Cabang olahraga ini memang masih relatif baru,” ungkap dia. (hanhan husna/hol)