News+
INILAH GRUP: INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW. INILAHJABAR.COM, WWW.YANGMUDA.COM, WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH INILAH REVIEW
- SELASA 27 MARET 2012
AWAS, ’KUTU LONCAT’ >>sambungan dari hal 1 Namun, kata Asep, per pindahan Dede Yusuf dan Dada Rosada ke partai lain, bisa juga disebut strategi politik. Mereka menganggap, pindah partai akan memulus kan langkah menuju Jabar I ketimbang tetap di partai se belumnya. Asep lantas menyebut nama Dada Rosada. Menu rut dia, Wali Kota Bandung itu tentu punya alasan kuat hengkang dari Partai Golkar ke Demokrat. Di Golkar, kata dia, persaingan menuju Jabar I sangat ketat. Tak heran, kata Asep, Dada memilih cara lain dengan pindah partai. ”Kebetulan saat pindah ke Partai Demokrat, per saingannya tidak terlalu ke tat. Ditambah lagi, partainya juga terbuka dan langsung bisa menerima. Makanya, ti dak dimungkiri dengan ber pindah partai itu bisa memu luskan langkahnya (menuju Jabar I),” tandas Asep. Begitu juga Dede Yusuf. Asep menyebutkan, kepin dahannya ke Demokrat tak jauh dengan harapan Dada Rosada. Di Partai Amanat Nasional (PAN), Wakil Gu bernur Jabar itu tidak cukup memiliki tempat untuk bisa menembus Jabar I. Asep menambahkan, di
partai matahari itu, pamor Dede Yusuf kalah dengan Edi Darnadi. Dede tak terlalu mendapat dukungan kuat saat akan mencalonkan diri menjadi Ketua DPW PAN Jabar. Maka, kata Asep, Dede pun memilih mencari perahu baru yang bisa memuluskan jalannya. ”Makanya kepindahan keduanya dianggap sebagai kutu loncat bisa, bisa juga dili hat dari kenyataan yang ter jadi. Karena memang mereka tidak mempunyai tempat di partai sebelumnya,” paparnya. Dede Yusuf mencuri per hatian publik awal 2011 lalu. Wakil Gubernur Jabar itu ti ba-tiba berpindah partai dari PAN ke Demokrat. Padahal, lewat PAN, Dede bisa duduk di kursi Jabar II, bersanding dengan Ahmad Heryawan. Kala itu, Dede sempat berkelit terkait kepindahan nya ke Partai Demokrat (PD). Namun beberapa kader Par tai Demokrat mengatakan, Dede Yusuf sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PD sejak 7 Februari 2011. Tanggal cetak KTA Dede adalah 07/02/2011 dengan No KTA DPP PD 11 32 140966 7302000599. Toh kepindahan Dede ke PD tak disesali pengurus PAN Jabar. Wakil Sekretaris Jen deral (Sekjen) DPP PAN Yana
Ismayana menilai, kepin dahan Dede Yusuf bukan persoal an besar bagi PAN. Bahkan tidak pernah merasa kehilangan sosok Dede. Lain Dede, tentu lain pula Dada Rosada. Meski akhirnya sama-sama berlabuh di pera hu Demokrat, proses perpin dahan Dada sempat miste rius. Santer terdengar pindah ke Demokrat sejak 2010 ak hir, Dada terus berkelit. Dua tahun Dada bung kam, ujung-ujungnya pada 7 Maret 2012, dia resmi mendaftar sebagai bakal calon (balon) gubernur Jabar ke Partai Demokrat. Seusai mendaftar jadi balon gubernur Jabar, Dada pun me ngaku sudah keluar dari Partai Golkar.”Ya, saya keluar dari Golkar dan itu sudah ter jadi lama sekali,” kata Dada beberapa waktu lalu. Berbeda dengan PAN yang santai menerima kepin dahan Dede Yusuf, DPD II Partai Golkar Kota Bandung justru menyesalkan heng kangnya Dada Rosada. Meski begitu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bandung Asep Dedi Ruyadi menghargai keputusan Dada. ”Ya, saya sangat menye salkan kepindahan Kang Dada. Tapi saya juga meng hargai keputusan yang di ambil olehnya,” katanya
ANTARA/PUSPA PERWITASARI
saat dihubungi INILAH, Se nin (26/3). Asep mengaku merasa kehilangan dengan kepergian Dada dari partai yang telah mengharumkan dan membe sarkan namanya itu. Menu rut dia, sejak dulu Dada ber asal dari Golkar. Bahkan, dari sebelum menjadi apa-apa. Kini setelah namanya besar, lanjut Asep, justru Dada pin dah ke partai lain. ”Kang Dada itu mulai dari pegawai biasa hingga menjadi wali kota selama dua periode sudah di Golkar. Saya sangat tahu, karena saya juga meru pakan muridnya , saya ba nyak belajar darinya menge nai politik,” paparnya. Secara pasti Asep mengaku tak mengetahui alasan kepin dahan seniornya itu. Namun, lanjut dia, kemungkinan besar Dada keluar dari Golkar kare na gagal saat mencalonkan diri menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Jabar. ”Mungkin saat itu Kang Dada merasa tidak mendapat kan dukungan dari temantemannya saat mencalonkan diri menjadi Ketua DPD I Golkar Jabar. Namun, jika in gin maju dalam Pilgub Jabar sebenarnya masih banyak cara dengan tidak harus keluar dari partai,” ungkapnya. (ahmad sayuti/dery fitriadi ginanjar/gin)
...Mahasiswa-Polisi Bentrok di Gedung Sate >>sambungan dari hal 1 Bentrokan terjadi saat massa merangsek masuk ka wasan Gedung Sate sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka tak puas dengan hasil audiensi perwakilan massa bersama anggota DPRD Jabar. Massa ingin legislator Jabar itu keluar ruangan dan menge luarkan pernyataan menolak kenaikan BBM. Tak pelak, aksi saling do rong pun terjadi antara massa dengan polisi yang sudah membuat barikade. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba dari arah kerumunan massa muncul lemparan botol plastik bekas minuman, botol kaca, bahkan bambu ke arah polisi. Baku hantam pun tak terelakkan lagi. Tak hanya di luar Gedung Sate, adu jotos terjadi juga di area parkir ge dung pemerintahan tersebut. Polisi yang bersenjatakan pentungan terus berusaha menghalau massa. Helmut sendiri mengaku terluka setelah berusaha mengevakuasi Peres, rekan nya sesama aktivis GMNI. Saat itulah, polisi menarik dan memukulinya. Tak hanya itu, Helmut pun mengaku menerima tendangan, dan
injakan di kepala hingga membentur aspal. ”Saat itu saya lihat Peres terjatuh dan di dekatnya se dang terjadi bentrokan. Saya mau mengevakuasi dia kare na takut terinjak-injak para demonstran lainnya,” ka tanya kepada wartawan di RS Borromeus Bandung, Jalan Ir H Juanda, Senin (26/3). Dia menambahkan, sedikitnya ada 10 polisi yang mengerumuni dan memukulnya.”Saya tersadar ketika melihat ada darah. Saya langsung bangun dan lari me nyelamatkan diri,” ujarnya. Atas perlakuan represif aparat kepolisian, Helmut mengaku akan menuntut se suai jalur hukum yang ber laku. Menurut dia, mereka hanya menyampaikan as pirasi agar BBM tak naik, tapi justru mendapat tindak an represif dari polisi.”Ini akan jadikan sebagai pemicu, saya tetap akan turun ke jalan un tuk menegakan keadilan,” tandasnya. Selain Helmut, beberapa aktivis juga sempat dilarikan ke IGD RS Borromeus. Mere ka di antaranya Taryana, ang gota Himpunan Nelayan Se luruh Indonesia (HNSI). Ada juga tiga anggota GMNI yang
menderita luka ringan, yakni Wendi, Saron, dan Peres. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso menyebutkan, hingga kini pihaknya belum bisa me nentukan siapa yang jadi pro vokator dalam aksi tersebut. Saat ini, kata dia, semuanya masih didalami. ”Saya kira tadi (kemarin) bisa dilihat. Kita tidak meng hendaki terjadinya konflik seperti ini. Prinsipnya jika teman-teman sopan dalam menyampaikan aspirasi se suai dengan instruksi, aparat juga tidak akan melakukan tindakan lampaui batas ke wenangan,” kata Abdul di lo kasi demo. Sementara itu, 10.250 per sonel Polda Jabar siap menga mankan aksi massa menjelang kenaikan harga BBM di selu ruh wilayah Jabar. “Jumlah itu terdiri atas 1.450 personel Polda Jabar dan 8.800 personel jajaran Polres,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Putut Eko Bayuse no saat ditemui seusai Gelar Pasukan Pengamanan Antisi pasi Dampak Kenaikan BBM di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/3). Hadir dalam acara tersebut
Gubernur Jabar Ahmad Her yawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Sonny Widjaja. Tak hanya polisi, Komando Daerah Militer (Kodam) III/ Siliwangi juga menyiagakan 8.000 personel untuk menga wal aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Para prajurit disiagakan untuk membantu pengamanan yang dilakukan Polda Jabar dan Polda Banten. “Kita siapkan 8.000 per sonel yang standby di tem pat masing-masing. Wilayah kita kan Jabar dan Banten,” kata Pangdam III Siliwangi Mayjen Sonny Widjaja. Sonny optimistis dan mendukung masyarakat Jabar yang ramah, berpendi dikan, tahu dan taat hukum, sehingga aksi unjuk rasa tidak akan berlangsung an arkis. Sesuai prosedur tetap (protap), Kodam III Sili wangi berkoordinasi dengan Polda Jabar. “Kita merapat ke Polda Jabar. Kita berada di belakang polisi. Kita tidak ada di jalanjalan, paling ada di objek vital, Pertamina, SPBU. Intinya su paya tidak terjadi hal yang ti dak diinginkan,” jelasnya (ahmad sayuti/dery fitriadi ginanjar/gin)
...Laba Bersih BJB Capai Rp962,7 Miliar >>sambungan dari hal 1 ”Kami belum akan melakukan penawaran sa ham terbatas (right issue), dana masih besar dan ekspansi kredit masih sangat memungkinkan,” papar Bien. Manajemen BJB pun me nargetkan bisa terus menu runkan NPL hingga di bawah 1%. Sedangkan untuk CAR, di harapkan bisa turun menjadi 11-13%. ”Apabila CAR besar tentu tidak akan efisien karena return-nya akan rendah, kami harap bisa kisaran 11% sampai 13%. Selain itu, kami juga ber harap NPL bisa turun sehingga kisarannya hanya sekitar 1%,” papar Bien. Dalam RUPS yang juga dihadiri Gubernur Jabar Ah mad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut, dijelaskan bahwa hingga 31 Desember 2011, aset Bank BJB mencapai Rp54,45
triliun. Jumlah ini meningkat Rp11 triliun atau naik 25,33% dibanding Desember 2010 yang hanya Rp43,45 triliun. Selain itu, perseroan juga berhasil meningkatkan peng himpunan dana pihak ketiga (DPK). DPK yang terkum pul berasal jumlah tabungan yang meningkat 28,59%, Giro 47,75%, Deposito 10,97%. ”Target kita tahun ini (2012) jumlah tabungan harus men capai Rp10 triliun dibanding 2011 yang hanya Rp6 triliun, supaya setara dengan per bankan besar lainnya,” tegas Bien. Kenaikan aset dan DPK juga diimbangi dengan peny aluran dana atau pembiay aan selama 2011 yang men capai Rp28,76 triliun atau naik Rp5,09 triliun (28,59%) dibanding tahun sebelum nya. Adapun komposisi kredit produktif sebesar 27,24% dan konsumtif 72,76% dengan to
tal debitur 441.584. ”Khusus sektor usaha mikro, BJB telah menyalurkan Rp2,95 triliun atau meningkat Rp583 miliar (24,67%) dibanding tahun se belumnya,” beber Bien. Bidik Timur Tengah Sementara itu, untuk ekspansi bisnis, BJB mulai membidik pasar di luar negeri. Salah satunya, Bank BUMD ini berencana menjalin ker ja sama dengan perbankan Timur Tengah dan Asia. Direktur Treasury dan Internasional Bank BJB Sha hyohan Johnny Azis mengaku, pasar luar negeri memiliki po tensi yang menarik. Pasalnya, era globalisasi membuat pasar perbankan terhubung. ”Kami bersiap akan me ngawinkan dengan perbank an Timur Tengah dan Asia, inginnya sih tahun ini,” ujar Johny seusai RUPS. Dia menjelaskan, ba
nyak warga negara Indo nesia yang bekerja di luar negeri dan kondisi tersebut merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Dia mencontohkan, bisnis pe ngiriman uang atau re miten. ”Tidak sedikit warga In donesia yang bekerja di luar negeri. Mereka biasanya bekerja di Abu Dhabi dan Ma laysia,” jelasnya. Menurutnya, rencana ekspansi ke luar negeri tidak lah mudah terealisasi karena sejumlah prasyarat harus di penuhi. ”Izin ketat dan biayanya cukup tinggi. Untuk mendiri kan kantor cabang di Malay sia, kami harus bisa menyim pan dana sekitar Rp1 triliun. Karena itu, kami lebih me milih menjalin kerja sama. Jadi, kami tinggal taruh orang saja,” kata Johnny. (dadi haryadi/den)
...Janji Program Pendidikan Hade Tak 100% Berhasil >>sambungan dari hal 1 Dia menyebutkan, soal ti dak sinerginya pasangan Hade memimpin Jabar saja sudah bisa jadi indikator kegagalan. Hal itu, kata Asep, merupakan sebuah bentuk pengkhianatan kepada para pemilih. ”Yang pasti itu satu hal, janji Hade saat kampanye itu tidak berhasil. Soalnya pa sangan Hade hanya ada saat
kampanye saja. Sedangkan saat sudah memimpin Jabar, keduanya tidak bersinergi lagi,” katanya. Begitu pun masalah pendi dikan gratis dengan anggaran 20%. Menurutnya, apa yang dikatakan saat kampanye dan setelah duduk menjadi gu bernur/ wagub, persepsi atau penafsiran pendidikan gratis itu berbeda lagi. Sesaat setelah menjadi
pemimpin Jabar, kata Asep, arti pendidikan gratis itu bukanlah bebas biaya, me lainkan terjangkau. Namun, dilihat kenyataannya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan ringannya biaya pendidikan. Belum lagi jika dilihat dari pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, itu sama sekali jauh dari berhasil. Bisa dilihat dari model bangunan
>11
sekolah. Jika ada bangunan yang bagus, kata dia, tidak tanggung bagusnya. Tapi jika ada yang jelek atau rusak, juga tidak tanggung hancurnya. ”Saya sudah berkeliling ke sembilan kabupaten/kota di Jawa Barat masih ban yak pendidikan yang belum merata. Masih ada bangunan yang mewah dan tidak me wah,” pungkasnya. (ahmad sayuti/gin)
DENGARKAN KESAKSIAN: Terdakwa kasus suap cek pelawat, Nunun Nurbaetie mendengarkan keterangan saksi Direktur Keuangan PT First Mujur Plantation Industry (FMPI) Budi Santoso di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/3).
PDIP Persilakan Sukhoi Diungkap
INILAH.COM, Jakarta – PDIP tak keberatan dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar dugaan penyimpangan dalam pembelian jet tempur Sukhoi SU-30 MK2 diselidiki. “Kami tidak ada masalah kalau proyek lalu juga diusut. Toh, selama ini juga memang tidak dipermasalahkan. Kalau memang tidak ada masalah ya jangan cari-cari masalah,” ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Helmy Fauzi di Gedung DPR, Jakarta, (26/3). Helmy menilai sikap se jumlah pembantu Presiden
SBY berlebihan dalam meng hadapi tekanan publik terkait adanya dugaan mark up pem belian Sukhoi dengan men gaitkan tanggung jawab ke pemerintahan Megawati. Padahal, saat pembelian Sukhoi yang lalu, SBY sedang menjabat Menko Polkam. “Di zaman Megawati, SBY kan menjabat Menko, masak dia nggak tahu menahu. Jadi, pernyataan ini jelas sebagai bentuk defensif SBY,” ujar Helmy. Meski demikian, pihaknya mengaku sudah siap jika pembelian Sukhoi yang lalu
diusut. Helmy memastikan tidak akan ada perubahan si kap terkait pernyataan SBY tersebut. “Memang aneh saja, kita bicara soal rencana pem belian Sukhoi sekarang, kok responnya malah kemanamana,” tegas Helmy. Diberitakan sebelumnya, pemerintah pada 29 Desem ber 2011 telah menanda tangani kontrak pembelian 6 unit Sukhoi seri SU MK ke Pemerintah Federasi Rusia cq Rosoboronexport selaku pro dusen. Total harga pembelian senilai US$470 juta. (m hailuki/den)
Menkes Mangkir dari Panggilan KPK INILAH, Jakarta - Men teri Kesehatan (Menkes) Endang Sedyaningsih tidak memenuhi panggilan penyi dik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk di periksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan penanganan wabah flu burung pada 2007. “Menkes sakit, sudah memberikan keterangan (sakit). Pekan depan dijad walkan ulang,” kata Juru Bi cara KPK Johan Budi di Ge dung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/3). Endang akan diperiksa untuk tersangka Ratna Dewi
Umar (RDU) yang juga Di rektur Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan pada 2007. Selain Endang, penyidik KPK juga memeriksa mantan tenaga honorer pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedik dan Farmasi. Pada 2006, Endang yang alumnus Universitas Harvard Boston, dipercaya Departe men Kesehatan sebagai Koor dinator Riset Avian Influensa (flu burung). Menkes diperik sa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan, yakni Reagen dan Consumable. Ratna Dewi Umar sendiri
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan flu burung. KPK menduga telah terjadi peng gelembungan harga sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp52 miliar. KPK saat ini tengah me nyidik perkara tindak pidana korupsi (TPK) dalam pelak sanaan pengadaan Reagen dan Consumable penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jen deral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI TA 2007 atas nama tersangka RDU dan lainnya. (sumitro/den)
Kejagung Bantah Sulit Usut Kasus Dhana INILAH, Jakarta - Kejak saan Agung telah memper panjang masa penahanan tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Dhana Wid yatmika. Kejagung memban tah menemui kendala berarti dalam memeriksa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu. “Ada kendala, tapi kan ja lan saja. Pemeriksaaan masih berjalan seperti apa adanya,” ujar Kepala Pusat Penerang an Hukum Kejaksaan Agung Adi Toegarisman di ruang kerjanya, Senin (26/3/). Menurut Adi, pemerik saan terhadap Dhana masih terus berlanjut. Untuk agenda pemeriksaan hari ini, penyi dik Kejaksaan Agung memer iksa Kepala Pemeriksa Kantor berinisial TD dan Kepala Seksi Pemeriksa berinisial AR dari Kantor Pajak Pratama Panco ran. “Mereka adalah rekan kerja Dhana,” kata Adi. Hingga saat ini, Kejaksaan
Agung masih belum meng ungkapkan apa hasil pemer iksaan terhadap Dhana. Adi mengatakan, pihaknya akan mengungkapkannya jika pe meriksaan telah selesai. “Secara khusus kita masih menunggu hasil pemerik saan. Itu nanti dievaluasi semuanyanya, fakta hukum nya akan dirumuskan setelah pemeriksaan,” tegasnya. Sebelumnya, kuasa hu kum Dhana, Daniel Al fredo mengaku kecewa dengan perpanjangan pena hanan kliennnya oleh Keja gung karena merasa cukup kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. “Perpanjangan ya memang diskresinya Keja gung ya, walaupun kami send iri benar-benar mengharap kan penangguhan tersebut kemarin karena DW sejauh ini kan sangat kooperatif,” ujar Dhaniel. Dia mengatakan, saat ini tengah menanti jadwal
pemeriksaan lanjutan terha dap kliennya agar rangkaian proses penyidikan perkara tersebut segera rampung. “Kami juga menunggu jadinya kapan pemeriksaan lanjutan biar cepat jelas perkaranya,” tandas Daniel. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andhi Nirwanto, masa penahanan Dhana di perpanjang setelah masa penahanan 20 hari pertama berakhir pada Rabu (21/3). Perpanjangan tersebut, guna kepentingan pemerik saan. Penahanan tersangka Dhana mulai dari 22 Maret 2012 hingga 40 hari berakhir sampai 30 April 2012. Dhana ditahan sejak Jumat (2/3) di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Dhana Widyatmika lalu mengajukan permohonan penangguhan penahanan tetapi ditolak. (irvan ali fauzi/den)
...Kejati Gagal Eksekusi Eep >>sambungan dari hal 1 Suratnya, menurut Fadil, sudah diberikan kepada pe ngacarannya. ”Jika kata pe ngacara belum dapat surat panggilan ya buat apa dia datang ke sini (Kejati),” kata Fadil kepada wartawan. Fadil mengaku belum mengetahui alasan Eep tak menggubris panggilan terse but. Namun, informasi yang diperoleh, penyakit jantung Eep kambuh sehingga tak bisa memenuhi panggilan ke jaksaan. Kabarnya, Eep masih terbaring di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Kabar kondisi kesehat an Eep sudah mulai diketa hui orang-orang terdekatnya.
Atin Supriatin salah satunya. Ketua DPRD Kabupaten Su bang itu mengaku sudah mendengar Eep sakit meski selama tiga hari belum ber temu. ”Saya sudah mendengar, katanya Pak Eep dirawat tapi ada juga yang bilang ada di rumah. Ini masih simpang siur. Saya sudah tiga hari ti dak ketemu dengan Pak Eep. Saya tahu kabar kondisi Pak Eep menurun dari Andri salah satu ajudan Pak Eep,” kata Atin kepada INILAH. Kejati Jabar sendiri su dah mempersiapkan langkah terhadap Eep. Namun, saat disinggung apakah Eep akan dijemput paksa, Fadil tak bisa memastikan.
”Jemput paksa atau tidak itu kan sudah ada dalam un dang-undang. Langkah selan jutnya ya itu urusan saya. Saya di sini hanya menjalankan perintah serta melaksanakan undang-undang,” tegas Fadil. Kepala Penerangan Hu kum (Kapenkum) Kejati Jabar Atang Bawono menilai, seluruh urusan administrasi mengenai salinan putusan MA terhadap Eep sudah se lesai. Oleh karena itu, Ke jati Jabar bisa melakukan eksekusi. ”Kalau sudah ada pemang gilan berarti semua urus an administrasi sudah beres. Ya memang hari ini adalah jad wal pemanggilannya,” kata Atang. ( jaka permana/gin)