EkonomiBisnis
INILAH GRUP MEDIA: INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW. INILAHJABAR.COM, WWW.YANGMUDA.COM, WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH INILAH REVIEW
- RABU 11 JANUARI 2012
LINTAS EKBIS
Penerimaan Pajak Tak Capai Target INILAH, Jakarta - Penerimaan pajak 2011 mencapai Rp872,6 triliun atau 99,3% dari target 2011 sebesar Rp878,7 triliun. Kontribusi terbesar pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). “Realisasi PPH sekitar Rp431,08 triliun atau mencapai 99,8% dari target sekitar Rp431,97 triliun,” ujar Direktur Jenderal Perpajakan Fuad Rachmany pada siaran persnya di Jakarta, selasa (10/1). Sedangkan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai angka Rp277,73 triliun atau 93,06% dari target sebesar Rp298,44 triliun. Dibanding dengan realisasi tahun 2010, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM 2011 mengalami pertumbuhan 20,45%. Untuk realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sekitar Rp29,89 triliun atau mencapai 102,86% dari target sebesar Rp20,95 triliun. Dibanding 2010, realisasi penerimaan PBB tahun 2011 mengalami pertumbuhan 4,58%. Dilihat per jenis pajaknya, maka yang paling rendah capaian targetnya adalah PPN dan PPnBM yaitu kurang dari Rp21 triliun dari target Rp298,44 triliun. Akan tetapi, dari sisi kinerja pertumbuhkan, kinerja PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan sebesar 20,45%, relatif cukup baik. (dian ichsan siregar/ren)
2012, Target KUR Rp22 Triliun ISTIMEWA
Mobil Esemka Bakal Masuk Industri ANTARA-ANDIKA
INILAH, Jakarta - Jika tidak ada aral merintang, pemerintah berencana memproduksi mobil Esemka dalam skala besar di 2012. Untuk itu, sebaiknya Esemka bekerja sama dengan industri. “Kalau kelaikannya selesai tahun ini, dia akan segera masuk tahap skala industri,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/1). Terkait penggunaan mobil nasional Esemka, bisa dilakukan tahun ini. Namun tergantung dari kelaikan mobil tersebut. Sedangkan untuk mendominasi pasar, kompetisi akan ketat. “Tapi tetap kita harus perjuangkan dan saya akan membantu apa yang harus diperjuangkan,” ujar Hidayat. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah memberikan bantuan kepada Esemka di 2012 berupa Nomor Induk Kendaraan (NIK). Dengan NIK tersebut, Esemka sudah bisa mendapatkan sertifikat uji kelaikan dari Kementerian Perhubungan. (tio sukanto/ren)
DAFTAR HOTEL DI BANDUNG n Novotel Bandung Jl Cihampelas No 23-25 Bandung 40171 n Holiday Inn Jl Ir H Juanda 31-33 Bandung n Aston Braga Hotel & Residence Bandung Jl Braga No 99-101 Bandung 40111 n Galeri Ciumbuleuit Hotel & Apartment Jl Setiabudi Bandung n Arion Swiss-Belhotel Jl Otto Iskandardinata Bandung 40171 n Orange Home’s Hotel Jl Babakan Jeruk 1 No. 76 BANDUNG 40194 n The Majesty Hotel and Apartment Jl Surya Sumantri 91 Bandung 40164 n Mutiara Hotel Jl Kebon Kawung Bandung n The Papandayan Jl Gatot Subroto No 83 Kota Bandung, n Hilton Bandung Jl HOS Tjokroaminoto No 41-43 Bandung 40171 n Sheraton and Towers Hotel Jl Ir H Juanda 390 Bandung 40135 n Bali World Hotel Jl Soekarno Hatta No 713 By-Pass Timur Dungusnantung 40286 n The Ardjuna Boutique Hotel & Spa Jl Ciumbuleuit 152 Cikadu 40142
022 421 1001 (022) 4211333 (022) 84460000 (022) 204 4002 (022) 4240000 (022) 91230912 (022) 2002485 (022) 4200888 (022) 7310988 (022) 86066888 (022) 250 0303 (022) 733 2088 (022) 203 1328
n Aston Tropicana Hotel- Bandung, Jl Cihampelas 125-129, (022) 2030101 n The Luxton Bandung, Jl Ir H Juanda No 18, (022) 4220700 n Aston Primera Pasteur Hotel & Conference Center, Jl Dr Junjunan No 96, (022) 2060123 n Hilton Bandung, Jl HOS Tjokroaminoto No 41-43, (022) 86066888 n Horison Bandung, Jl Pelajar Pejuang`45 No 121, (022) 7305000 n Sensa Hotel, Jl Cihampelas No 160, (022) 2061111 n Grand Preanger Bandung, Jl Asia Afrika No 81, (022) 4231631
DAFTAR FO DI BANDUNG n Blossom Jl. Sriwijaya n Cargo Jl. Diponegoro No. 30 n Carvieno Collection Jl. Kepatihan No. 11, n Au’let Jl Ir H Juanda No 141 n Azalia Jl Naripan No. 62 E n Azka Fashion Jl Kiaracondong No 182 n B n’ C Casual Jl Merdeka No 25-27 n B.O.S Jl Otten One No 6 n Ba-joe Jl Sultan Tirtayasa No 15 n Bandung Factory Outlet Jl Sumatera No 24 n Bandung Stocklot Center Jl Soekarno Hatta No 397 n Best Choice Jl Setiabudi No 158 n Carvieno Collection Jl. Soka No. 1 n CAT 17 Jl. Prof. Eyckman No. 17 n China Town Jl. Sukajadi n Cisangkuy Factory Outlet Jl. Cisangkuy No. 58 n Dago Stock Ekspor Jl. Ir.H Juanda No. 52
n DNA Jl. Brabtas No. 27 n Eiffel Fasion Jl. Malabar No. 59 n Emporio Jl. Ir. Sutami No. 109 n Expose Jl. Cipaganti No. 60 n FOS Jl. Setiabudi No. 56 n Fosh Fashion Jl. Soekarno Hatta No. 235 n Funky Outlet Store Jl. Dr. Otten No. 12 n Grha Mode Jl, Sukajadi 186 n Gscuz Jl. Gatot subroto No. 131 n Heritage Jl R.E Martadinata No. 63 n Joy Fashion Jl. Kebon Jati No. 208 n Knock Clothing Jl. Banda No. 3s n Kosmo Jl. BKR 113 Lingkar Selatan n Labana Collection Jl. Buah Batu No. 270 n M&M Jl. Ir. H Juanda No. 81-83 n M.O.S Jl. Eyckman No. 12B n Metropolis Jl. Riau No. 55
>6
SUKSES: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2011 dinilai sukses. Pencapaian itu menaikkan target penyerapan target KUR 2012 sebesar Rp30 triliun dari sebelumnya Rp22 triliun.
Perbankan Janji Permudah Kredit Mikro dan Kecil PARA pelaku perbankan menilai penurunan suku bunga KUR tidak akan efektif menggenjot penyerapan kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk itu, perbankan berjanji akan memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan kredit usaha. “Persoalan kredit mikro itu bukan di bunga tapi di proses dan aksesibilitasnya,” ujar Direktur Utama BRI Sofyan Basir kepada INILAH di Gedung Pakuan, Selasa (10/1). Dia menilai perbankan harus mau melakukan pendekatan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil. Pasalnya, usaha mikro dan kecil merupakan sektor yang tahan terhadap
krisis ekonomi global. “Yang terpenting adalah kebutuhan para pelaku usaha mikro dan kecil bisa secepatnya diberikan perbankannya. Misalnya upaya permohonan kredit yang tidak berbelit-belit adalah kuncinya,” kata Sofyan. Selain itu, dia melihat pasar usaha mikro dan kecil di Jabar sangat potensial dan luas. Untuk itu, pihaknya akan memperluas penyaluran kredit bagi mikro dan kecil lewat Teras BRI yang berada di pasar-pasar tradisional. Dia mengaku, pada 2011 penyaluran KUR di Jabar mencapai Rp4,6 triliun dengan jumlah debitur mencapai 780.000 orang. Jumlah tersebut merupakan 12% dari
Peraturan Pajak Khusus UKM Masuk Finalisasi INILAH, Jakarta - Peraturan pengenaan pajak kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sudah tahap finalisasi. Dengan peraturan tersebut, UKM lebih mudah dalam mengurus pajak. “Mulai tahun lalu, memang sudah ada kajian terhadap peran atau kontribusi UKM terhadap penerimaan pajak. Kita sendiri masih melihat jumlah mereka sangat banyak, tetapi dari sisi kontribusinya yang masih sangat kecil,” ujar Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Sjarifuddin Alsah di Jakarta, Selasa (10/1). Selama ini, katanya, belum ada peraturan pajak khusus untuk UKM. UKM diperlakukan sama dengan wajib pajak biasa seperti pertambangan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan lainnya. Dengan perlakuan yang sama, UKM sulit dan rumit dalam membayar pajak. “Oleh sebab itu kami
berupaya memberikan kemudahan membuat peraturan pajak khusus UKM berupa Peraturan Pemerintah (PP),” tutur Sjarifuddin. Dengan adanya PP, pelaporan dan tata cara pembayaran pajak UKM akan berbeda dengan perusahaan besar. Langkah ini merupakan edukasi kepada UKM mengenai tata cara membayar pajak yang benar dan efisien. “Hal tersebut akan kita lakukan dalam waktu 3 tahun. Bila mereka sudah pintar, baru kita melakukan peningkatan yang lebih lanjut,” tegasnya. Namun Ditjen Pajak belum bisa menyebutkan angka persentase pajak yang akan dikenakan pada UKM. Tetapi mengacu pada persentase pajak, rencananya akan dikenakan kepada UKM berkisar 3-5% terhadap omzet yang berkisar Rp300 juta hingga Rp4 miliar. (dian ichsan siregar/ren)
BRI itu paling banyak menerima nasabah dan menyalurkan kreditnya di Jabar, ya kami meminta dilunakin lagi dong bunganya Ahmad Heryawan Gubernur Jabar
realisasi penyaluran KUR BRI yang mencapai Rp15 triliun. Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan meminta kepada BRI agar menurunkan bunga KUR bagi pelaku mikro dan kecil. Pihaknya juga akan membantu BRI yang dinilai sangat berpengalaman dengan penyaluran kredit usaha mikro dan kecil. “BRI itu paling banyak me-
nerima nasabah dan menyalurkan kreditnya di Jabar, ya kami meminta dilunakin lagi dong bunganya,” ungkapnya. Menurutnya, kredit perbankan adalah yang paling efektif memberantas praktik rentenir. Pasalnya, bunga kredit rentenir sangat mencekik para pelaku usaha mikro dan kecil di Jabar “Bunga rentenir itu kelihatannya rendah hanya 5% padahal itu sangat mencekik loh,” pungkasnya. Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Perekonomian menurunkan suku bunga KUR mikro dari 22% menjadi 20-21% atau setara dengan 1010,5% flat per tahun. (dadi haryadi/ren)
PEMERINTAH menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp30 triliun di 2012.
Target tersebut meningkat Rp8 triliun dari target 2011 sebesar Rp22 triliun. “Target KUR 2012 sebesar Rp30 triliun, di mana 50% akan disalurkan BRI,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui seusai rapat koordinasi penyaluran KUR di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (10/1). Hatta mengatakan, penyaluran KUR di 2011 terbilang sangat sukses. Hal itu terlihat dari ratusan pengusaha kategori nonbankable menjadi bankable. Pada 2011, total nasabah ada 6 juta, di mana 600.000 naik kelas menjadi kategori bankable. “Ini yang akan kita dorong agar pengusaha kecil ini menjadi pengusaha kelas menengah,” jelas Hatta. Untuk mendukung kelancaran penyaluran KUR, pemerintah akan meningkatkan aksesibilitas. Caranya dengan mendorong penambahan kantor BRI hingga pedesaan serta menambah 13 bank BPD. Hatta menjelaskan, dengan 13 Bank BPD tersebut, penyaluran KUR di 2012 akan lebih efektif. Dari data yang ada, rata-rata BPD memberikan kredit ritel kepada nasabah di atas Rp20 juta. “Dengan ditambah 13 BPD, kita harapkan mereka masuk ke dalam kredit sekitar Rp20 jutaan ke atas,” jelas Hatta. Terkait nama ke-13 Bank BPD, pemerintah tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Namun dapat dipastikan dalam penyaluran KUR tersebut ada BRI Syariah. (tio sukanto/ren)
Bulan Depan, Konverter Kit Mulai Dijual
INILAH, Jakarta - Pemerintah mulai menjual konverter atau alat konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan bermotor mulai bulan depan. Bagi transportasi umum akan diberikan gratis sedangkan kendaraan pribadi dijual bebas. “Kita mulai jual konverter kita bulan depan,” kata Wakil Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo di Istana Negara, Selasa (10/1). Konverter yang dibuat PT Dirgantara Indonesia (DI) tersebut dijual seharga Rp12 juta. Widjajono mengaku harga tersebut sedikit mahal karena jumlah produksinya masih sedikit. Namun Widagdo berjanji, ke depan, produksi konverter lebih banyak sehingga harga lebih murah. “Harga Rp12 juta karena pesanan baru 200.000 unit, tapi kalau pesanannya 1 juta unit maka harganya Rp9 juta,” kata Widagdo. Mengenai kemampuan PT DI, Widjajono mengata-
ANTARA/SURYANTO
TARGET: Guna mencapai target konversi BBM ke gas, mulai Februari 2012, pemerintah menjual konverter kit seharga Rp12 juta.
kan masyarakat tidak perlu ragu. Pasalnya, PT DI mampu membuat alat tersebut. Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, tahun ini Indonesia membutuhkan 2,5 juta konverter kit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mengkaji konverter kit impor. “Namun sekarang sedang dikaji industri-industri kita mampu berapa produksinya. Tapi pada prinsipnya, untuk memenuhi kebutuhan tahun ini sebanyak 2,5 juta, mung-
kin ada unsur impornya,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (10/1). Hidayat mengatakan, konverter kit impor juga dibutuhkan untuk mencari standar pembuatan. “Impor ini akan berguna bagi benchmark konverter kitnya itu sendiri, dan teknikal regulatornya untuk meyakinkan bahwa itu akan diproduksi di dalam negeri,” ujar Hidayat. (tio sukanto/ren)
Benarkah Pembatasan BBM Subsidi Hasil Pemikiran Matang? Pemerintah diminta tidak memaksakan pembatasan subsidi BBM tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul. Demikian dikatakan Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, Selasa (10/1). Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut agar dampak negatif dapat dikurangi. “Jika tidak, lebih baik program tersebut ditunda. Jangan karena anggaran subsidi 2011 membengkak menjadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi, pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan
harus terlaksana,” tuturnya. Pemerintah, sambung Marwan, hanya ingin mengambil langkah yang gampang karena memegang kekuasaan, tanpa ingin susah melaksanakan kewajiban memenuhi hak rakyat. Apalagi, mayoritas rakyat menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi publik tidak memadai atau bahkan tidak tersedia. Sementara, angkutan publik tidak saja minim subsidi tetapi juga diabaikan pemerintah. Saat ini, sarana jalan raya terbatas. Sebagian jalan raya dibangun dalam rangka memenuhi kepentingan pengusaha berbisnis jalan tol. Pemerintah tidak mempunyai rencana dan sistem yang menyeluruh serta memihak kepentingan mayoritas rakyat untuk memper-
INILAH/BAMBANG PRASETHYO
REAKTIF: Pro kontra pembatasan BBM bersubsidi muncul ke permukaan. Sebagian pakar menilai kebijakan tersebut terlalu reaktif.
oleh pelayanan transportasi publik yang memadai. Dengan begitu, pemerintah telah berlaku sewenang-wenang, tidak memedulikan hak rakyat untuk memperoleh pelayanan. “Kita bukan tidak sadar bahwa subsidi harus dibatasi.
Subsidi harus diberikan secara tepat sasaran, objektif, dan berkeadilan,” jelasnya. Penyebabnya, sistem dan harga yang ada saat ini telah berlaku lama. Energi maupun transportasi alternatif belum tersedia optimal, maka perbaikan yang diperlukan
tidak cukup dengan program sederhana dan instan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan rencana pembatasan subsidi secara komprehensif, terintegrasi dengan energi bentuk lain, tahapan implementasi yang terukur, pembahasan seksama bersama DPR dan sosialisasi terbuka kepada masyarakat. “Kami pun setuju program konversi BBM ke gas merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi subsidi BBM. Selain lebih murah dibanding BBM, penggunaan gas lebih ramah lingkungan dan tersedia lebih banyak di dalam negeri sehingga mendukung upaya kemandirian energi,” katanya. Peningkatan penggunaan gas memang telah menjadi tren global di seluruh dunia. (charles m siahaan/ren)