INFO UTAMA
HBA dan ZN Adu Argumen
INFOJAMBI KORAN — Tidak mau menjadi sasaran tembak terus-menerus, Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA), dan mantan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin (ZN), beradu argumentasi terkait lepasnya Pulau Berhala menjadi milik Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri). H BA m e n ga ku s u d a h berupaya maksimal mempertahankan pulau ekso�k itu. Salah satunya dengan mengumpulkan buk�-buk� kepemilikan dan membentuk �m serta pengacara dari Jakarta. HBA juga membeberkan, salah satu sebab kalahnya Jambi di MK, pada tahun 2001 Pemprov Jambi pernah membeli tanah seluas dua hektar di Pulau Berhala, dengan buk� ser�fikat tanah yang dikeluarkan BPN Riau, karena masa itu Kepri belum lahir. Tanah seharga Rp 400 juta rupiah itu digunakan untuk mendirikan sejumlah bangunan, termasuk areal pemakaman Datuk Paduko Berhalo, nenek moyang masyarakat Jambi. Logikanya, kalau Pulau Berhala milik Jambi, koq Pemprov Jambi harus membeli ? Hal tersebut disampaikan HBA dalam jumpa pers, di
H Zulkifli Nurdin
H Hasan Basri Agus
rumah dinas Gubernur Jambi, tak lama setelah keluar putusan MK. Fakta Pemprov Jambi membeli tanah di Pulau Berhala itu termasuk salah satu alasan MK menetapkan Pulau Berhala memang milik Kepri. “Di sinilah kelemahan kita. Pemprov Jambi pernah membeli tanah di Pulau Berhala. Pembelian itu diperkuat dengan buk� ser�fikat. Ini ser�fikatnya,” kata HBA, seraya menunjukkan sertifikat tanah yang kini menjadi aset Pemprov Jambi di Pulau Berhala. Sebagai kepala daerah, HBA meminta maaf pada masyarakat Jambi atas lepasnya Pulau Berhala. Ia berharap �dak ada pihak-pihak yang
sengaja ingin mengeruhkan suasana. HBA membantah dituding �dak sungguhsungguh mempertahankan pulau can�k itu. “Ibarat kanker, sudah stadium empat. Bukan saya ingin lari dari kenyataan. Jangan dibilang Gubernur HBA �dak berbuat apa-apa. Kalau sudah stadium empat resikonya besar sekali. Kami sudah berusaha, tapi MK punya penilaian lain,” ujar HBA. Tidak pula ingin disalahkan sebagai penyebab lepasnya Pulau Berhala dari Jambi, mantan Gubernur Zulkifli Nurdin mengeluarkan statement. Disebut-sebut pada masa pemerintahannya Pemprov Jambi pernah
membeli tanah di Pulau Berhala, ZN pun mengungkapkan alasan-alasan mengapa pembelian tanah itu dilakukan. Menurut ZN, �dak ada satu klausul pun dalam amar putusan MK yang menyinggung masalah pembelian tanah pada tahun 2001 tersebut. Niat membeli tanah di Pulau Berhala dilaksanakan justeru untuk mengantisipasi jika kemudian hari terjadi perdebatan soal lahan lokasi makam Datuk Paduko Berhala. ZN menegaskan, soal ser�fikat tanah yang dibeli Pemprov Jambi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, bukan otoma�s menunjukkan pulau itu milik Pemprov Riau. Itu hanya berkaitan dengan administrasi dari pemerintahan kolonial Belanda waktu menjajah Indonesia saja. Dalam sebuah wawancara di stasiun TV lokal Jambi, ZN menegaskan, dalam masa kepemimpinannya Pulau Berhala tetap bisa dipertahankan milik Pemprov Jambi. Ia balik menyesalkan justeru Pulau Berhala lepas di masa pemerintahan yang sekarang. (doddi/aldi)
Dari Pompong Hingga RIPDA
EDISI 12 MARET 2013
Selamat Tinggal, Pulau Berhala… INFOJAMBI KORAN — Putusan hakim Mahkamah Kons�tusi (MK) soal kepemilikan Pulau Berhala �dak bisa diganggu-gugat lagi. Namun Pemprov Jambi tampaknya masih mencari jalan agar pulau itu kembali ke Jambi. Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi, HM Jaelani SH MH, menyatakan, Pemprov Jambi sudah berupaya maksimal mempertahankan Pulau Berhala. Dana yang dikeluarkan kira-kira sudah Rp 500 juta untuk membayar �m lawyer. Walau begitu, Pemprov Jambi masih akan terus berjuang untuk Pulau Berhala. Saat ini biro hukum sedang menyusun langkah-langkah, dan akan dikonsultasikan ke kementerian dalam negeri Bahder Johan Nasution (kemendagri). Pengamat hukum yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja), DR Bahder Johan Nasu�on, berpendapat, langkah yang bisa dilakukan Pemprov Jambi cuma �nggal melalui jalur perdata. “Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan MK itu dapat mengajukan gugatan perdata, minta gan� kerugian yang dialaminya. Putusan MK itu �dak bisa diganggu gugat lagi, karena bersifat final. Jangan sampai merusak konstitusi,” ujar Bahder. Hal senada diungkapkan pengamat hukum yang juga Ketua Magister Hukum Unja, Prof Johni Najwan. Menurutnya, kalahnya Jambi �dak terlepas dari pembuk�an di MK, karena MK adalah lembaga peradilan kons�tusi. Johni Najwan Johni sudah mewantiwan� agar Pemprov Jambi mempersiapkan buk�-buk� matang sebelum mengajukan gugatan ke MK. Pendekatan juga diperlukan, karena putusan MK adalah produk hukum yang �dak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan. (aldi panri)
Tak Perlu Revisi
INFOJAMBI KORAN — Dampak lepasnya Pulau Berhala dari Jambi mulai terasa. Pemprov Jambi mengaku masih akan mempelajari putusan MK tersebut dan membawa lagi ke Kementrian Dalam Negeri untuk menentukan langkah selanjutnya. Meski Pulau Berhala telah ditetapkan menjadi milik Kepri, namun bantuan pompong yang digulirkan Pemkab Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) untuk
warga di Pulau Berhala, setahun lalu, tidak akan diambil kembali. Bantuan pompong tidak ditarik lantaran masyarakat penerima bantuan di Pulau Berhala menyatakan masih merasa sebagai warga Tanjab�m. Hal itu pun diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tanjab�m, Akmad Riadi Pane. “Kami akan koordinasikan dengan Camat Sadu. Yang namanya penduduk, �dak masalah mau �nggal
di mana. Selagi masih di wilayah Indonesia, �dak ada masalah,” kata Pane. Menurut Pane, ke�ka menerima bantuan pompong, masyarakat penerima bantuan memakai KTP Kecamatan Sadu, Tanjabtim. Karena itu bantuan pompong �dak akan ditarik. Selain itu, dengan jatuhnya Pulau Berhala ke tangan Kepri, Pemkab Tanjab�m terpaksa putar haluan dalam membangun sektor pariwisata. Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) setempat pun merombak rancangan induk pariwisata daerah (RIPDA). “Awalnya Pulau Berhala menjadi salah satu item RIPDA. Tapi karena pulau itu ditetapkan masuk Kepri, Pulau Berhala dikeluarkan dari RIPDA. Akhir tahun ini penyusunan RIPDA itu rampung,” ujar Kepala Disbudparpora Tanjab�m, Feri Marjoni. (doddi/aldi)
3
INFOJAMBI KORAN — Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa, minta pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Kons�tusi (MK) yang menetapkan Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Lingga, Kepri. Revisi UU tak perlu dilakukan bila pemerintah menjalankan putusan MK soal Pulau Berhala. “Kalau semuannya patuh, untuk apalagi direvisi UU-nya. Putusan MK soal Pulau Berhala itu sudah jelas,” kata Agun, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Agun, pemerintah harus patuh dan menjalankan putusan MK yang membatalkan penjelasan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002. Poli�si Partai Golkar itu tetap berpandangan bahwa UU Nomor 25 Tahun 2002 dan Agun Gunanjar Sudarsa Nomor 54 Tahun 1999 tidak perlu direvisi. “Kalau pemerintah �dak patuh, silahkan kirim dra� revisinya, nan� kami bahas. Komisi II menunggu dan tetap berpandangan �dak perlu revisi,” tegas Agun. (bambang subagio)