Warta Buruh Migran Nomor VI Edisi Februari 2011

| Edisi VI | Februari 2011

Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi

Yogyakarta

Atun Sapaatun (30), TKW yang berprofesi sebagai PLRT di Arab Saudi pada Januari lalu pulang ke Indonesia dalam keadaan mengenaskan. Ia mengaku disika, dicambuk, disetrika punggung dan dahinya oleh majikan setiap kali dianggap melakukan kesalahan. Atun merasakan penderitaan ini selama dua tahun bekerja, ia tidak tahu harus melapor kepada siapa dan bagaimana. Akhirnya, sebelum pulang ke tanah air, Atun sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit Arab Saudi selama sepekan. Pertanyannya, di mana pihak penanggung jawab TKI di negara penempatan sehingga tidak mengetahui kondisi Atun?.

Banyak majikan di Arab Saudi yang melarang TKI menelepon keluarga di tanah air, tidak memberi hari libur, dan menahan atau bahkan tidak membayarkan gaji. Tindakan tersebut berpotensi melahirkan pelanggengan tindak kekerasan tanpa pernah diketahui oleh siapa pun.

Suasana stand PSD-BM saat mengikuti sesi informasi di pertemuan ACICIS

Menyedihkan dan memalukan, sebagai bangsa besar ternyata Indonesia tidak mampu melindungi warga negaranya dengan baik. Seharusnya, pemerintah berani melakukan perbaikan radikal terhadap bentuk perlindungan TKI yang ada. Upaya perbaikan tersebut harus dilakukan dari tingkat pengambil kebijakan paling tinggi hingga pelaksana di lapangan. Pemerintah dapat memasukkan poin-poin perlindungan tersebut di dalam item-item kontrak kerja antara TKI dan pihak pengguna jasa (majikan).

Tim Redaksi Pe na ng g ung J a wa b Y ossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pim pina n R e da ks i Muhammad Ali Usman Tim R e da ks i Fika Murdiana Hilyatul Auliya Fathulloh K ont ribut or 14 PTK Mahnettik A la m a t R e da ks i Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Y ogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Portal: http://buruhmigran.or.id Pe ne rbit a n bule t in ini a t a s dukung a n:

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Com m on (CC). Siapapun bisa m engutip, m enyalin, dan m enyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan m enyebutkan sum ber tulisan dan jenis lisensi yang sam a, kecuali untuk kepentingan kom ersil.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

PSD-BM Ikuti Sesi Informasi di Pertemuan ACICIS O leh: Redaksi PSD-BM Mengawali semester (ganjil) 2011, ACICIS (Australian Consortium for‘In Country' Indonesian Studies) mengadakan pertemuan dan mengundang pelbagai organisasi, komunitas, LSM, termasuk Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) untuk terlibat dalam sesi informasi organisasi atau lembaga.

Kegiatan pameran (sesi informasi) diadakan di ruang Multi Media Gedung Margono Fakultas Ilmu Budaya UGM (18/02/2011). Pegiat PSD-BM seperti Fathulloh, Muhammad Khayat, dan Gufron secara bergantian memperkenalkan PSD-BM pada mahasiswa yang berkunjung ke meja PSDBM. ACICIS sendiri merupakan program belajar di Y ogyakarta yang setiap semester menerima puluhan mahasiswa dari Australia, Inggris, serta Amerika Serikat yang ingin berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Institut Seni Indonesia, dan institut-institut lainnya. Selain kegiatan akademik formal, mahasiswa kami juga didorong untuk bergabung dengan LSM atau organisasi lokal sebagai sukarelawan. Pada semestersemester sebelumnya, mahasiswa ACICIS sudah banyak terlibat dengan LSM/organisasi/komunitas di Y ogyakarta. Fathulloh, Pegiat PSD-BM saat menjelaskan kerja perlindungan BMI pada Louise Sherrell, mahasiswa asal New Z ealand “Kami membawa beberapa brosur PTK Mahnettik, foto kegiatan, leaflet, dan menunjukkan portal pada pengunjung pameran, selain itu kami juga menggalang relawan untuk menerjemahkan konten portal buruhmigran.or.id ke bahasa Inggris� Tutur Fathulloh, relawan PSD-BM. Isu buruh migran selama ini belum banyak dibicarakan mahasiswa, inilah yang membuat PSD-BM selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjelaskan pelbagai hal soal perlindungan buruh migran dan kerja membangun informasi atas isu tersebut.

02 | Sekilas Peristiwa

Cilacap

Lakpesdam NU Cilacap Dorong Perda Perlindungan BM O leh: Ridlo Balasie

Syaiful Mustain, dalam kegiatan Diskusi Kampung yang digelar pegiat PTK Mahnettik Cilacap

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Cilacap, Jawa Tengah mendorong munculnya Peraturan Daerah (Perda) perlindungan buruh migran (BM).

Perda ini diproyeksikan memberi perlindungan sistemik pada calon BM yang hendak bekerja ke luar negeri, berada dalam kontrak kerja atau sudah purna. Ketua Lakpesdam NU Cilacap, Syaiful Mustain mengatakan kebutuhan Perda khusus untuk BM sudah mendesak. Pasalnya, selama ini sistem perlindungan BM masih mengandalkan undang-undang ketenagakerjaan secara umum. Kalaupun ada yang secara khusus menyoal BM, beberapa fenomena otentik tak tercover.

Padahal Cilacap adalah salah satu pemasok BM terbesar di tanah air. Bahkan, di Jawa Tengah, Cilacap menduduki urutan pertama jumlah BM aktif. Kiriman uang BM asal Cilacap yang tercatat di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap mencapai Rp 25 milyar per bulan.

Jumlah kiriman ini didapat dari sekitar 7500-an BM yang tercatat resmi di Dinsosnakertrans Cilacap. Bahkan tiap kali menjelang hari raya, angka kiriman ini melonjak hingga Rp 40 milyar dalam kurun waktu sebulan. Angka yang fantastis di sebuah daerah pelosok seperti Cilacap.

“Tentu perhatian kepada BM mesti ditingkatkan. BM adalah salah satu penggerak eknomi daerah,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Syaiful menambahkan regulasi di tingkat daerah diperlukan sebagai instrument untuk membentuk sebuah wadah atau lembaga khusus untuk mengurusi persoalan BM. Selama ini, kata Syaiful, Pemerintah Daerah Cilacap tidak memiliki wadah khusus untuk mengurus persoalan BM. Akibatnya, kendati mampu menjadi penggerak ekonomi daerah persoalan BM tidak pernah menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah.

Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

“Alokasi dana juga tidak tersedia khusus untuk BM. Kami mendorong agar tercipta Perda sekaligus lembaga khusus BM dan alokasi dana. Dengan demikian persoalan menyangkut BM juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” jelasnya.

Seperti diketahui, persoalan BM saat ini adalah urusan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sedangkan di tingkat provinsi tersedia Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Namun di tingkat kabupaten tidak ada lembaga khusus BM. Syaiful menambahkan, dalam Perda ini diharapkan juga menyoal regulasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang beroperasi di Cilacap, agen (calo) BM, dan aturan-aturan teknis prosedural penempatan BM di luar negeri. “Sebab, selama ini banyak BM yang tertipu oleh PPTKIS nakal. Akibatnya perlindungan atas hak BM terabaikan,” tambahnya.

Sementara Ketua Panitia Khusus Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan DPRD Kabupaten Cilacap (Pansus SOT) DPRD II Cilacap, Harun Alrasyid dalam acara Diskusi Kampung Buruh Migran di Desa Margasari Kecamatan Sidareja, Cilacap mengatakan perlindungan BM selayaknya menjadi perhatian semua pihak. Sebab, BM adalah pemasok devisa yang cukup besar untuk Indonesia. Dia mengakui, persoalan BM ini kerap terabaikan. Sebab di Daerah Tingkat II belum tersedia lembaga yang khusus yang membidangi BM. Di daerah setingkat kabupaten, BM menjadi tanggungjawab dinas tenaga kerja.

Begitu juga di Cilacap, BM dibidangi oleh Dinsosnakertrans.

“Perlu lembaga atau komite khusus yang membidangi BM. Lembaga ini diproyeksikan memberikan support prapemberangkatan, perlindungan, dan pasca menjadi buruh migran,” ujarnya. Terakait dorongan untuk membuat Perda khusus BM, dia berjanji akan memperjuangkan agar Perda ini menjadi prioritas paripurna di 2011. (ridlobalasie)

03 | Kajian

Ilustrasi: Matt Mahurin

Kaji Ulang Kontrak Kerja TKI dengan Negara Tujuan Oleh: Muhammad Ali Usman

Akhir tahun 2010 hampir semua media massa di tanah air memberitakan rencana Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) untuk merevisi kontrak kerja tenaga kerja Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Malaysia. Langkah ini diambil setelah Kemnakertrans mendapat banyak sorotan tajam dari masyarakat terkait lemahnya upaya perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) dan juga dipicu oleh mencuatnya kasus penyiksaan sadis yang dialami Sumiati dan meninggalnya Kikim Komalasari di Arab Saudi.

Karena itu, tidak salah jika hingga hari ini saya masih menyangsikan kesigapan pemerintah dalam melindungi BMI. Saya yakin, jika kasus penyiksaan Sumiati dan kematian Kikim Komalasri tidak diinformasikan oleh media massa, tentu pemerintah tidak melakukan revisi kontrak kerja tersebut, meskipun BMI yang menjadi korban terus bertambah. Persoalan kontrak kerja ini semakin kentara ketika melihat praktik perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah. Sebuah lembaga pendamping buruh migran di Tulungagung, Paricara, menemukan 50 persen lebih TKI menjadi korban kontrak kerja.

Akibatnya, para korban tersebut banyak yang melarikan diri setelah ditempatkan di lokasi kerja yang tidak pernah dibayangkankan sebelumnya.

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

Memang harus diakui, hingga detik ini hanya sedikit petugas PPTKIS yang memberitahukan materi kontrak kerja kepada calon TKI. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya TKI yang buta huruf.

Kepada calon TKI yang buta huruf, biasanya petugas PPTKIS hanya meminta membubuhkan tanda tangan saat melengkapi persyaratan kontrak kerja. Bahkan hingga diberangkatkan ke luar negeri, mereka tidak mengetahui calon majikan dan tempat kerjanya. Dalam kasus ini, banyak muncul TKI dipekerjakan sebagai wanita penghibur di klub-klub malam. Padahal sebelum keberangkatan calon TKI ini dijanjikan bekerja sebagai PLRT atau pelayan restoran.

Pada medio 2010, Departemen Tenaga Kerja Taiwan menyatakan ada 4.172 TKI yang melarikan diri dari majikannya.

Alasan mereka kabur sangat beragam, di antaranya disebabkan suasana kerja yang penuh tekanan, tindakan kekerasan oleh majikan, dan beban kerja melebihi waktu normal. Menurut data BNP2TKI, pada 2010 ada sekitar 70.000 TKI yang sedang mengalami berbagai persoalan di negara penempatan. Perlu diketahui, angka tersebut merupakan berdasarkan jumlah tenaga legal yang terdata dan yang melapor ke pihak terkait, sedangkan jumlah keseluruhannya bisa jadi mencapai dua kali

04 | Kajian

lipat mengingat banyak sekali tenaga kerja Indonesia ilegal di luar negeri.

Pe m ba rua n Kontra k Ke rja Dalam rangka melindungi TKI, pemerintah Indonesia berencana memasukkan item-item kesepakatan pada Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Arab Saudi. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi A. Muhaimin Iskandar, perbaikan isi kontrak kerja ini meliputi peta rumah majikan, rumah majikan harus representatif, jumlah pengguna rumah, gaji majikan harus di atas 10.000 riyal, TKI harus dilindungi asuransi, pemeriksaan rutin kesehatan TKI, akses berkomunikasi, libur kerja minimal sekali seminggu, dan hak memegang paspornya sendiri. Item-item yang dimasukkan di dalam kesepakatan kontrak kerja tersebut merupakan item dasar, misalnya item akses luas berkomunikasi. Item ini penting mengingat banyak TKI yang tidak memiliki akses komunikasi untuk meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait.

Akibatnya, mereka menjadi korban kekerasan dan tidak diketahui oleh siapa pun. Seringkali korban baru diketahui publik ketika sudah dalam keadaan luka parah atau bahkan dalam keadaan tanpa nyawa. Dengan Malaysia, pemerintah Indonesia juga telah memasukkan beberapa item usulan ke dalam kesepakatan yang akan dihasilkan lewat pertemuan bilateral antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia.

Keduanya akan segera menandatangani pembaruan kesepakatan penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik di Jakarta Mei 2011 mendatang. Beberapa poin kesepakatan tersebut antara lain menyangkut, pemberian hari libur satu hari dalam satu minggu, paspor dipegang oleh BM sendiri, bukan majikan, pembayaran gaji dilakukan melalui perbankan, gaji TKI disesuaikan dengan harga pasar, pemerintah Indonesia dan Malaysia akan membentuk Joint Task Force. Satgas ini bertugas melakukan pengawasan dan perlindungan pada TKI di Malaysia.

Ka ji Ula ng Kontra k Ke rja Usaha pemerintah melakukan pembaruan kontrak kerja dan MoU dengan pemerintah Arab Saudi dan Malaysia merupakan sebuah langkah maju. Namun, jika pemerintah ingin melindungi BMI secara keseluruhan, mengapa pembaruan kontrak kerja dan MoU hanya dilakukan dengan dua negara tersebut. Padahal kita juga mengetahui, BMI yang menjadi korban di tempat kerja tersebar di berbagai negara, misalnya UEA, Yordania, Qatar, Singapura, Hongkong, dan Taiwan.

Sudah saatnya Kemnakertrans mengkaji ulang kontrak kerja TKI di semua negara penempatan. Kajian ulang dilakukan untuk melihat semua celah dan potensi kemunculan tindakan yang merugikan TKI dan juga untuk menaikkan posisi tawar TKI di luar negeri. Langkah perlindungan dan peningkatan daya tawar ini sudah dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan baik.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

Pemerintah Filipina memiliki lembaga khusus yang didirikan di setiap negara penempatan, lembaga itu bertugas memberikan perlindungan, advokasi, dan bantuan secara cepat kepada buruh migran Filipina yang mengalami persoalan. Hasilnya, para pengguna jasa sangat menghargai para pekerja asal Filipina.

“

dalam menjalankan pengawasan, Kemnakertrans dan BNP2TKI seakan tidak mampu mengendalikan PPTKIS-PTKIS nakal yang sangat merugikan para TKI

�

Pe nga wa s a n PPT KIS Janji Kemnakertrans untuk melakukan pembenahan di dalam negeri dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua persiapan keberangkatan di dalam negeri masih belum tampak hasilnya. Padahal Kemnakertrans menyatakan akan melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang ketat terhadap calon TKI, PPTKIS, asuransi, dan agensi tenaga kerja di luar negeri.

Pada tahapan pra pemberangkatan, PPTIKS dan Konsorsium memliki peran dan tanggung jawab penting dalam mengatur persiapan calon TKI. Keduanya berwenang dan bertanggung jawab melakukan seleksi ketat, dari kelengkapan dokumen pribadi, kontrak kerja, asuransi, sertifikat pelatihan keterampilan kerja dan bahasa.

Meskipun demikian, hingga hari ini masih banyak ditemukan kekacauan di dalam proses pelaksanan di lapangan.

Kemnakertrans dan BNP2TKI seakan tidak mampu mengendalikan PPTKIS-PTKIS nakal yang merugikan TKI. Alasan BNP2TKI atas lemahnya pengawasan yang mereka lakukan selama ini adalah akibat adanya dualisme dan tumpang tindih wewenang di dalam penempatan TKI antara Kemnakertrans dan BNP2TKI. Sebuah jawaban yang kurang beralasan mengingat BNP2TKI telah diberi wewenang penuh dalam penempatan dan perlindungan TKI. Saya berharap, setelah dikeluarkannya Permen No.14 tahun 2010 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri, pemerintah dapat mengawasi kinerja stakeholder penempatan. Permen tersebut juga telah mengatur tugas dan wewenang kedua lembaga dengan jelas, sehingga tidak ditemukan lagi tumpang tindih wewenang. Pemerintah harus tegas menutup dan menghukum PPTKIS 'nakal', jika masih ada kontrak kerja bodong (palsu) yang menjadikan TKI objek perdagangan manusia harus dipidanakan. (Osman)

05 |Kajian

Beberapa buruh migran perempuan yang menjalani kuliah saat libur (Minggu) di sekolah tinggi teknologi informasi Action Vision Mision (AVM) Hongkong ltd. (Sumber: dokumentasi Neli Khuriyah)

Buruh Migran Perempuan dan Teknologi Informasi Oleh: Fika Murdiana R Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau kerap disebut sebagai buruh migran, terutama perempuan, acap kali dilekatkan dengan anggapan tidak profesional, bodoh, dan gagap menggunakan teknologi (gaptek), terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pekerjaan yang digeluti buruh migran perempuan sebagai penata laksana rumah tangga pada umumnya semakin mempersempit ruang gerak dan wawasan bagi buruh migran. Karena itu banyak di antara mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari teknologi.

Namun, tidak semua buruh migran identik dengan persoalan gagap teknologi, mereka yang bekerja di Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Korea terbiasa mengoprasikan mesin canggih rumah tangga bahkan mereka sudah akrab dengan aneka peralatan mutakhir (gadget), komputer dan internet. Dunia Teknologi informasi yang kian ramah pengguna, telah membuka peluang bagi mereka untuk menjadi salah satu pengguna.

Apalagi, alat teknologi informasi kini bukan barang yang terlalu mahal seperti pada era 90an.

Sebut saja Fitri, buruh migran asal Cilacap ini sudah akrab dengan komputer semenjak ia berkesempatan bekerja di Hongkong. Mulanya ia menjadi relawan di yayasan yang mengelola play group. Ia bertugas membantu anak-anak untuk mengenal komputer.

Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

Perlahan, Fitri terbiasa menggunakan komputer dan ia pun mulai mempelajari komputer secara otodidak lewat buku yang ia beli. Pengetahuannya soal dunia komputer semakin luas manakala ia mulai mengenal internet ditambah lagi di rumah majikannya memiliki fasilitas wi-fi yang semakin mempermudah fitri untuk mengakses internet dan berhubungan dengan dunia luar.

“

Buruh migran perempuan di Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Korea terbiasa mengoperasikan peralatan rumahtangga yang canggih

”

Selain Fitri ada juga Kusyiah, sewaktu di Indonesia ia tak lulus SD. Beruntung sewaktu ia di Singapura mendapatkan majikan yang baik hati. Kusyiah diijinkan sang majikan untuk mengikuti kursus yang ia minati selepas pekerjaannya selesai.

Semenjak itu, Ia kerajingan belajar apa saja, termasuk tentang komputer dan internet. Alhasil, Kusyiah dapat mengetahui informasi terkini tentang Indonesia dan belajar lewat internet.

Sekarang, Kusyiah mempunyai harapan besar untuk memberdayakan warganya lewat teknologi informasi dan komunikasi.

06 | Kajian Seperti halnya Fitri dan Kusyiah, ada juga mantan buruh migran melek teknologi informasi, dia bernama Neli Khuriyah, Neli pernah bekerja di Hongkong selama tujuh tahun. Di sela-sela bekerja, Ia menyempatkan untuk kuliah D1 di sebuah sekolah tinggi teknologi informasi, Action Vision Mision (AVM) Hongkong ltd. Jurusan yang diambilnya pun tak tanggung-tanggung, Neli mencoba menekuni dunia teknologi informasi yang memang sangat jarang dikuasai oleh perempuan.

Fitri, Kusyiah, dan Neli adalah contoh kecil buruh migran perempuan yang melek teknolgi informasi.

Untuk mendapat pengetahuan tentunya membutuhkan perjuangan, kemauan keras dan kesempatan. Sekarang mereka mempunyai modal cukup untuk membuka diri terhadap perkembangan zaman dan dunia luar. Sebuah catatan penting, teknologi yang begitu cepat berkembang, senantiasa ditujukan untuk pelbagai bentuk kemudahan bagi pengguna.

Pertanyaan kemudian yang muncuk adalah sejauh mana perkembangan teknologi tersebut mampu membantu buruh migran, selain menjadi bekal keterampilan juga mampu dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Teknologi informasi bukan hanya sekadar alat dan gaya hidup, seperti halnya sindrom teknologi pada masyarakat modern saat ini. Selain membuktikan TKI perempuan tidak gagap TIK, mereka juga perlu mengerti bagaimana teknologi informasi tidak hanya mampu membantu dan memberi kemudahan bagi mereka, namun juga mampu dikembangkan dikelola untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan.

Jika teknologi hanya menjadi gaya hidup, alih-alih membantu, teknologi justru menjadi sesuatu yang mahal dan menguras uang di kantong , karena perkembangan pelbagai bentuk gadget dan jenis teknologi berjalan begitu cepat, sehingga seseorang harus menghabiskan biaya besar untuk terus mengikuti perkembangan trend teknologi.

Halaman beranda portal sekolah tinggi teknologi informasi Action Vision Mision (AVM) Hongkong ltd. . (Sumber: Redaksi)

Lambat laun Fitri mulai mengembangakan portal berita untuk kawasan Cilacap dengan alamat http://www.cilacap-online.com (saat tulisan ini dibuat, portal belum dapat diakses karena masih dalam perbaikan server). Portal berita tersebut dikendalikannya sejak tahun 2008 dari Hongkong.

Jika Fitri mengembangkan portal informasi, Neli Kusyiah yang kini telah kembali ke kampung halamannya, memulai usaha Photo Editing dengan bekal kemampuannya menggunakan perangkat lunak pengolah citra, sejak saat itu pula Ia mulai mendapat pelanggan. Usaha yang dilakukan Kusyiah merupakan bentuklain dari pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Fenomena Fitri dan kusyiah dapat menjadi inspirasi bagi kelompok buruh migran atau TKI, terutama TKI perempuan.

Pekerjaan mereka sebagai pekerja tata laksana rumah tangga sama sekalli bukan hambatan yang berarti untuk tetap belajar dan memperdalam pengetahuan seputar TIK. Lebih jauh, mereka mampu membuktikan bahwa teknologi, bagaimana pun, harus memberi manfaat pada pengguna dan bukan menjadikan ketergantungan.(Fika)

Teknologi harus disikapi buruh migran perempuan sebagai alat semata, bukan menjadi tujuan. Sehingga yang selanjutnya dilakukan adalah menggali manfaat sebanyak mungkin setiap teknologi yang dikuasai atau dimiliki.

Penyikapan atas teknologi seperti diatas dipraktekkan oleh Fitri, seorang buruh migran perempuan asal Cilacap lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tepat guna.

Semasa masih bekerja di Hongkong, Fitri yang mendapat kesempatan libur setiap minggu, ia mengawali keinginannya mengembangkan pengetahuan TIK dengan membuat sebuah webblog pribadi di alamat http://cewekndeso.blogspot.com.

Meskipun hanya berisi catatan pribadi blog tersebut cukup informatif dan menjadi media saling berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada buruh migran lainnya.

Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

Fika M urdia na Ra hm a n, Pekerja Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)

07 | Inspirasi

Catur Eni Sulastri (menggunakan kaos putih), mantan buruh migran asal Cilacap saat mengikuti pelatihan kelola informasi BMI. (Sumber: Dokumentasi infest)

Berkat Belajar di PTK Mahnettik, Catur Kelola Pembukuan Koperasi Sekolah Oleh: Khasinul Asharoh Tak banyak yang bisa dilakukan Catur Eni Sulastri setelah tidak lagi bekerja di Singapura medio 2010 lalu. Uang tak didapat, keahlian pun tak dimiliki untuk kembali bekerja di dalam negeri.

Catur adalah salah satu potret korban janji-janji agen buruh migran di Cilacap. Janji tumpukan fulus hanya menjadi mimpi belaka. Dia harus pulang dengan tangan hampa.

"Saya hanya bertahan di Singapura selama 6 bulan. Majikan saya galak. Saya tidak tahan dan minta dipulangkan," tuturnya.

Kendati sudah sampai di tanah air, namun Catur sadar untuk bersaing mendapat kerja, dia harus memiliki kehalian khusus.

Dari seorang teman, dia mendapat informasi ada tempat kursus pelatihan komputer gratis untuk buruh migran yang digelar Pusat Teknologi Komunitas Rumah Internet TKI (PTK Mahnettik) di Kota Kecamatan tetangga, Sidareja. Bergegas dia mendaftar.

Selama satu setengah bulan dia serius berlatih berbagai program yang disampaikan tutor.

Program aplikasi komputer perkantoran dia kuasai dengan cepat.

Begitu pun dengan perangkat lunak pengelola keuangannya.

Bahkan saking semangatnya, dia juga berangkat ke PTK Mahnetik meski tidak ada jadwal kursus. Hampir setiap hari dia datang ke tempat kursus ini.

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

"Pokoknya saya ingin cepat bisa. Semakin menguasai, saya justru makin penasaran," katanya.

Sampai suatu ketika, pengurus koperasi di sebuah SD Negeri di desanya kebingungan untuk menggerjakan pembukuan laporan keuangan yang harus menggunakan perangkat lunak komputer untuk pengelola keuangan. Merasa bisa, Catur menawarkan bantuan. Sadar tidak memiliki komputer, tiap kali menggarap laporan dia rajin datang ke PTK Mahnetik. Selain tersedia komputer, di tempat ini dia juga bisa bertanya jika ada yang tidak diketahuinya dengan jelas.

Melihat keahlian yang dimiliki Catur, pihak koperasi merekrut Catur untuk menjadi pengurus koperasi Sekolah di bagian pembukuan. Kendati honor yang didapatnya hanya sedikit, Catur bersyukur kehalian yang dimiliknya bermanfaat bagi orang lain.

Kesibukannya sebagai pengurus bagian pembukuan justru dijadikannya sebagai ajang untuk memahirkan berbagai program komputer yang hendak dikuasainya.

"Saya yakin keahlian yang saya miliki akan bermanfaat bagi banyak orang. Saya sekarang juga jadi sering menggarap pembukuan pihak lain yang tidak memiliki menguasai aplikasi pengelola keuangan di komputer," bebernya.(Khasinul Asharoh)

08 | Panduan

Persoalan buruh migran atau yang lebih dikenal dengan sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak hanya terjadi di luar negeri, selama TKI bekerja, atau saat pemulangan.

Persoalan TKI perlu dirunut dari hulu ke hilir, sehingga pada keseluruhan proses sejak pemberangkatan hingga pemulangan TKI dapat terhindar dari persoalan atau masalah. Tempat penampungan adalah salah satu titik yang rawan bagi calon TKI. Penampungan tidak hanya rawan menjadi tempat kekerasan, tetapi juga kerap menjadi tempat segala persoalan TKI bermula. Umumnya, penampungan menjadi tempat penandatanganan kontrak TKI sehingga dengan posisi yang lemah TKI kerap tidak memiliki daya tawar kepada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS).

Beberapa persoalan muncul akibat ketidaktahuan TKI tentang peraturan yang berlaku. Persoalan yang kerap terjadi selama di penampungan antara lain, kerja paksa, kekerasan fisik dan seksual serta tekanan kepada calon TKI untuk tunduk kepada aturan semena-mena pengelola penampungan.

Narsidah, mantan TKI asal Banyumas yang kini aktif di komunitas Peduli Perempuan dan Buruh Migran Seruni, menceritakan kesemena-menaan PPTKIS terhadap calon TKI selama di penampungan (http://bit.ly/egU6ZQ).

Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

Narsidah pernah tinggal di dua tempat penampungan yang berbeda dengan kualitas pelayanan yang hampir sama.

Selama di sana, ia dan Calon TKI tidak hanya kehilangan banyak waktu selama di penampungan akibat sering tidak adanya kejelasan, tetapi juga kerap kehilangan hak dan mengalami kekerasan.

Sebagai contoh, calon TKI yang dianggap melanggar peraturan penampungan harus menjalani hukuman berdiri di depan calon TKI lain. Terkadang, mereka harus memegangi ember berisi pasir. Ada pula hukuman yang mewajibkan calon TKI tersebut untuk mengangkat ember pasir naik turun tangga lantai ruangan beberapa kali.

Pengelola hanya menyediakan sarapan pagi berupa singkong rebus dan makan siang nasi berlauk ikan asin dan sayur secukupnya. Tempat penampungan pun cukup memperihatinkan. Dengan jumlah calon TKI cukup banyak, fasilitas tinggal yang disediakan menjadi tidak layak huni.

Calon TKI kebanyakan harus tidur beralas tikar.

Tak jarang calon TKI harus berkelahi karena saling memperebutkan bantal. Fasilitas mandi cuci kakus (MCK) pun sangat tidak memadai. Mulai pukul 03.00 wib calom TKI sudah harus berebut untuk mendapatkan air.

09 | Panduan

Masa di penampungan merupakan masa yang cukup rawan bagi calon TKI.....

Fenomena penapungan, seperti yang diceritakan Narsidah, sepatutnya tidak perlu terjadi.

11.. Selain itu, penampungan calon TKI harus menyediakan fasilitas berikut: a. Ruang administrasi untuk mengerjakan pekerjaan kantor. b. Penitipan barang berharga calon TKI. c. Papan display/daftar penghuni tempat penampungan.

Penampungan calon TKI telah diatur dalam Peraturan Menteri nomor PER-07/MEN/IV/2005. PPTKIS yang gagal menyelenggarakan penampungan calon TKI yang memadai berarti telah melanggar ketentuan tersebut.

Konsekuensinya, calon TKI dapat mengajukan keberatan dan gugatan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar PPTKIS tersebut dibekukan atau tidak lagi dapat beroperasi.

Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2005 tersebut mengatur beberapa hal penting seperti standar bangunan, tata letak penampungan dan pelayanan calon TKI. Standar bangunan yang dapat digunakan sebagai penampungan calon TKI sebagaimana diatur dalam pasal 2, yaitu:

d. Ruang istirahat dengan TV/Radio. e. Ruang untuk penerima tamu. f. Ruang makan yang sehat dan bersih. g. Ruang dapur yang bersih dan layak pakai. h. Ruang ibadah. i. Air bersih untuk minum, cuci, dan mandi. j. Kamar mandi dan WC yang bersih dan tertutup. k. Ruang cuci dan menjemur pakaian yang cukup.

1. Bangunan tempat penampungan calon TKI laki-laki dan perumpuan harus terpisah.

l. Penerangan ruangan dan halaman yang cukup.

2. Ruang tidur untuk setiap orang minimal 7 meter kubik.

m. Alat pemadam kebakaran ringan (APAR).

3. Satu kamar tidur maksimal dihuni oleh 8 orang, dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat

n. Sarana telekomunikasi berupa telpon permanen yang dapat diakses oleh calon TKI. o. Sarana transportasi berupa kendaraan roda empat, dan

4. Pakaian/barang calon TKI, ventilasi, kipas angin, dan lampu penerangan cukup.

5. Lantai dan dinding tempat penampungan calon TKI harus bersih dan tidak lembab.

6. Lokasi tempat penampungan jauh dari sumber pencemaran yang mengganggu kesehatan fisik dan mental.

p. Ruang klinik.

12. Bangunan dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah yang tertutup dengan jumlah yang memadai dan pada waktunya sampah harus dibuang ke pembuangan akhir atau dibakar di tempat yang aman; dan tersedia pintu darurat atau jalan keluar dengan arah terbuka keluar yang aman dari bahaya kebakaran.

7. Pagar halaman tidak tertutup rapat dan dijaga selama 24 jam oleh Satpam.

9. lokasi tempat penampungan dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau.

10. Halaman depan dipasang papan nama berukuran 100 x 200 Cm setinggi 300 Cm dan diberi penerangan yang cukup.

Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

M uha m m a d Irs ya dul Iba d, Pekerja Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)

10 | Panduan

Panduan Tentang Kesepakatan Kontrak Kerja Buruh Migran Oleh: Muhammad Ali Usman

Beberapa tahun terakhir ini muncul banyak kasus yang dialami oleh para Buruh Migran (BM) atau yang lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara penempatan. Berbagai kasus tersebut, misalnya, mulai dari gaji tidak dibayar, kerja tanpa batas waktu, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual. Berita-berita menyedihkan itu mudah kita ketahui karena media-media massa di dalam negeri seakan tak pernah henti mengabarkan korban-korban baru.

Sebenarnya, kalau ditilik lebih jauh, dalam setiap proses pemberangkatan seorang BM, mereka pasti menandatangani surat kontrak kerja dengan agen atau PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Namun, yang menyedihkan, banyak BM yang tidak terlalu memerhatikan secara detail setiap item pasal di dalam kontrak kerja tersebut. Akibatnya, ketika ada persoalan di tempat kerja di negara penempatan, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Mereka pun kemudian menjadi korban kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh majikan dan pihak agen.

Harus diakui, memang ada beberapa agen atau PPTKIS yang nakal. Ada beberapa orang BM yang menyatakan bahwa ia pernah baru diberi surat kontrak kerja dan diminta menandatanganinya ketika sudah berada di bandara menjelang detik-detik keberangkatannya ke negara tujuan.

Tentu saja dia tidak memiliki waktu untuk mengkaji itemitem surat kontrak kerjanya dengan baik. Karena itu, tidak jarang ada BM yang mengaku bahwa mereka telah dipekerjakan di tempat atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal sebelum keberangkatan.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para BM selama bekerja, hendaknya mereka meminta surat kontrak kerja untuk dipelajari terlebih dahulu.

Setiap kesalahan pemahaman atau kelalaian dalam mempelajari isi kontrak kerja tersebut yang menanggung adalah para BM sendiri.

La ngka h s e be lum pe na nda ta nga na n kontra k ke rja : 1. Pilihlah negara tujuan Anda bekerja.

2. Minta kepada pihak agen atau PPTKIS untuk menjelaskan kondisi, budaya, dan iklim kerja di negara tujuan.

3. Minta surat kontrak kerja kepada pihak agen atau PPTKIS untuk Anda pelajari beberapa hari sebelum waktu pemberangkatan.

4. Pelajarilah setiap item kontrak kerja secara detail. Jika ada hal-hal yang belum Anda pahami, jangan malu atau takut untuk bertanya kepada teman atau langsung kepada agen atau PPTKIS. 5. Pastikan kewajiban apa saja yang harus Anda lakukan terkait pekerjaan Anda, serta kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh agen dan majikan Anda.

6. Pastikan beban kerja yang harus Anda lakukan setiap hari. Jika Anda bekerja sebagai PLRT, pastikan juga jumlah anggota keluarga majikan yang akan menjadi tanggung jawab Anda.

7. Pahami hak apa saja yang akan Anda dapatkan selama bekerja. Hak-hak tersebut meliputi besaran gaji (jumlah gaji yang akan Anda terima tidak di bawah standar gaji BM yang telah ditetapkan oleh pemerintah), gaji lembur, asuransi kerja, kesehatan, hari libur, dll.

8. Jika ada item isi kontrak yang tidak dapat Anda setujui, kembalikan surat kontrak kerja tersebut kemudian bicarakan ulang dengan pihak agen atau PPTKIS untuk dicapai sebuah kesekapatan.

9. Jika semua item isi kontrak telah Anda sepakati, Anda boleh menandatangani surat kontrak kerja.

10. Pastikan Anda memiliki dan menyimpan surat kontrak kerja yang telah Anda tanda tangani.

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

11 | Regulasi

UU Perlindungan BMI dan Desakan Ratifikasi Konvensi Migran 1990 Oleh: Fathulloh Sejak peringatan ke 20 Konvensi PBB Tahun 1990 pada 18 Desember 2010 tahun lalu, desakan dari aktivis dan serikat buruh migran, serta kelompok masyarakat lainnya kepada pemerintah untuk segera mengadopsi konvensi tersebut dalam undang-undang semakin kuat. Telah diketahui bersama pada 22 September 2004 Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut. Melalui penandatanganan konvensi, implikasi logis yang menjadi tanggungjawab pemerintah selanjutnya adalah menjalankan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya sesuai pasal-pasal yang disebutkan dalam Konvensi Migran 1990.

Apabila kita menilik UU no 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih banyak ditemui pasal yang kurang berpihak pada buruh migran. Pasal tentang kontrak kerja misalnya (BAB V bagian ketiga pasal 55-69), skema kontrak yang dibahas masih sangat umum, beberapa pasal terkesan lebih memposisikan PPTKIS sebagai pihak yang paling berkuasa atas sebuah kesepakatan kerja, dan porsi peran buruh migran yang sangat minim dalam sebuah kesepakatan kerja.

Pasal lain yang menyoal penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) ke luar negeri tampak memberikan kuasa berlebih pada PPTKIS dalam pengiriman BMI, ini kemudian yang menyebabkan biaya penempatan BMI menjadi sangat tinggi. Sikap Pemerintah yang tidak melibatkan organisasi buruh migran dalam menyusun regulasi perlindungan BMI menjadi penyebab mengapa banyak pasal tidak sesuai dengan semangat perlindungan BMI. Desakan mengadopsi Konvensi Migran 1990 untuk dijadikan kerangka dasar dalam menyusun regulasi perlindungan buruh migran harus terus dilakukan.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

Perjuangan untuk mendukung ratifikasi konvensi buruh migran bukan hanya untuk menghadirkan perlindungan BMI, namun juga untuk mendukung penguatan politik diplomasi luar negeri di negara-negara penerima BMI. Pada Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, disebutkan bahwa hak-hak buruh migran dikategorikan menjadi dua, hak asasi untuk buruh migran dan keluarganya secara umum dan hak buruh migran berdokumen (melakukan migrasi secara legal).

Berikut daftar pelbagai hak buruh migran dalam Konvensi Migran 1990 yang dikutip dari kertas kerja Human Rights Working Group (2010) berjudul "Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar dari Meksiko" : Hak yang dijamin bagi semua buruh migran dan keluarganya, di antara hak-hak tersebut adalah: 1. Bebas keluar masuk dari negara asal. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali pada kasus-kasus yang: a. Ditentukan oleh UU; b. Dipandang perlu untuk melindungi keselamatan bangsa, keteraturan masyarakat, kesehatan masayarakat atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain; c. Konsisten dengan hak-hak lain yang diakui dalam bagian Konvensi yang masih berlaku. (Pasal 8) 2. Hak atas kehidupan yang dilindungi oleh hukum (Pasal 9); 3. Hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan atau bentukbentuk tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan (Pasal 10);

12 | Regulasi

4. Bebas dari perbudakan atau memberikan pelayanan, kerja paksa, termasuk kerja dalam tahanan (Pasal 11) ; 5. Hak untuk bebas berpikir, memiliki keyakinan, dan berpendapat (Pasal 12); 6. Hak untuk memiliki pendapat yang bebas dari intervensi, bebas berekspresi termasuk bebas untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi (Pasal 13); 7. Bebas dari bentuk intervensi sewenang-wenang maupun di luar hukum terhadap privasi yang bersangkutan (Pasal 14); 8. Hak untuk memiliki properti/barang-barang dan bebas dari perampasan harta yang sewenang-wenang (Pasal 15);

13.Hak untuk meminta perlindungan dan bantuan dari konsuler atau perwakilan diplomatik Negara yang bersangkutan (Pasal 23); 14.Hak untuk memperoleh pengakuan sebagai individu di depan hukum (Pasal 24); 15.Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai kewarganegaraan terkait dengan penghasilan (Pasal 25); 16.Bebas berasosiasi atau memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 26); 17.Hak untuk memperoleh jaminan sosial; sesuai dengan kewarganegraannya jika memenuhi persyaratan (Pasal 27); 18.Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28);

9. Hak kebebasan atau keselamatan individu (Pasal 16); 10.Hak atas proses hukum yang sesuai dengan UU dalam kasus-kasus terjadinya tindakan kejahatan (Pasal 17 dan 18); 11.Tidak ada penyitaan atau penghancuran terhadap dokumen identitas, atau dokumen izin masuk atau izin tinggal, atau izin kerja (19); 12.Tidak ada pemecatan/dipulangkan secara kolektif.

Setiap kasus pemecatan akan dikaji dan diputuskan secara individual, kecuali diputuskan oleh pejabat yang kompeten, sesuai dengan UU (Pasal 21) dan pembiayaan pemulangan (Pasal 22);

“

19.Penghormatan atas identitas budaya pekerja migran dan anggota keluarga mereka (Pasal 29); 20.Hak untuk memindahkan pendapatan atau simpanan mereka, barang-barang miliki pribadi, saat berakhirnya izin tinggal, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Negara terkait (Pasal 30 sampai 32); 21.Hak untuk diberitahukan mengenai hak-hak mereka berdasarkan Perjanjian, persyaratan izin masuk, serta hak-hak dan kewajiban mereka berdasarkan UU dari Negara Penerima (Pasal 33). (Lamuk)

Warta Buruh Migran merupakan buletin online yang diterbitkan setiap bulan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran.

Redaksi menerima pelbagai tulisan dari rekan-rekan PTK Mahnettik dan pegiat buruh migran lainnya melalui email: redaksi@buruhmigran.or.id

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Februari 2011

�