10 Kisah TKI dan KTKLN
baru. Sayangnya, apa yang dikatakan oleh Umar agaknya berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Di waktu yang sama, saat Tim PSD-BM melakukan wawancara dengan para calon TKI yang sedang melakukan perpanjangan KTKLN, ditemukanlah kasus seorang TKI mempunyai dua KTKLN. Saat ditanya tentang KTKLN tersebut, lelaki yang mengaku bekerja di Kuala Lumpur Malaysia menyatakan bahwa dua kartu yang dimilikinya saat ini adalah KTKLN lama dan baru. Selain itu, saat ditanya apakah data migrasi yang tersimpan dalam KTKLN bisa dibaca dan dipastikan oleh BMI dan keluarga, Umar menegaskan data hanya bisa dibaca oleh BNP2TKI, BP3TKI dan Perwalu (KBRI/KJRI/KDEI). Sayang pernyataan ini tidak sesuai fakta, bahwa banyak perwakilan luar negeri tidak melayani pembuatan KTKLN, apalagi mempersilahkan BMI membaca data migrasinya melalui alat pembaca (reader) KTKLN. Di Hong Kong misalnya, pelayanan pembuatan KTKLN bagi BMI justru diproses melalui KOTKIHO, organisasi TKI (tanpa kejelasan verifikasi, ketentuan hukum, dan SOP), bukan di KJRI selaku representasi resmi pemerintah Indonesia di Hong Kong. Menanggapi maraknya pemberangkatan TKI ke luar negeri yang digagalkan, Umar menyatakan bahwa penggagalan tersebut adalah bentuk dari sanksi yang harus diberikan pada TKI karena tak memiliki KTKLN. Dirinya menjelaskan, keberadaan KTKLN wajib bagi TKI dan telah diatur melalui undang-undang. Namun demikian, keberadaan sanksi pembatalan penerbangan TKI bertentangan dengan UU No.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tegasnya sampai hari ini banyak pencegahan pemberangkatan TKI dilakukan sepihak atau tanpa melalui prosedur yang diatur dalam UU Keimigrasian. Padahal selaras ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) junto Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 17 tahun 2012 tentang Sanksi Administratif
â—„ Halaman 38 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN â–ş