A4 Ekonomi
1 DESEMBER 2010 www.theindustrialpost.com
Pemerintah Bangun Kawasan Ekonomi Khusus Papua
Presiden Setuju Sultra Jadi Kawasan Khusus Pertambangan Foto: www.presidensby.info/Anung
Oleh Eka Putri
Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, Kepala Negara berharap kebutuhan masyarakat Papua dan Papua Barat bisa dicukupi, tanpa harus bergantung pada pasokan dari pulau lain.
Kehadiran presiden di Kota Kendari dalam rangkaian perjalanan transit dari Wasior, Teluk Wondama, Papu Barat sebelum melanjutkan penerbangan kembali ke Jakarta. Poin lain yang disampaikan Presiden adalah memberikan resoon untuk kesempatan pertama pemrintah provinsi untuk memaparkan rencana pemanfaatan potenbsi tambang menjadi salah satu pembangunan ekonomi khusus dengan catatam tetap menjaga keelestarian lingkungan, yang nantinya akan disampaikan pada minggui pertama November 2010 mendatang.
P
residen Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan segera membangun kawasan ekonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengembangkan kedua kawasan itu. “Akan dibangun kawasan ekonomi khusus di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat, baru-baru ini. Presiden berada di bandara tersebut untuk bertolak kembali ke Jakarta, setelah meninjau korban dan lokasi banjir bandang di Manokwari dan Wasior selama dua hari. Presiden mengatakan, keputusan untuk membangun kawasan ekonomi khusus itu diambil setelah menggelar rapat di atas kapal KRI Sultan Hasanudin
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyetujui rencana pemerintah Sulawes Tenggara (Sultra) untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus bidang pertambangan. “Pada prinsipnya presiden menyetujui permintan pemprov Sultra itu, dengan harapan semua kawasan kontrak karya yang dikuasi PT Inco selama pulahan tahun itu diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum,” kata Gubernur Sultra, H Nur Alam, sesaat melakukan tatap muka dengan Presiden di aula khusus Bandara Haluoleo Kendari dua minggu lalu.
Terkait rencana lokasi yang akan ditawarkan untuk menjadi kawasan pertambangan khusus kepada presiden, Gubernur Nur Alam mengatakan akan ditawarakan minimal dua lokasi yakni bagian Utara Kabupaten Konawe dan Pulau Wawonii.
Presiden SBY dan Ibu Ani saat meninjau korban bencana Wasior di RSUD Manokwari.
dalam perjalanan dari Wasior ke Manokwari. Menurut Presiden Yudhoyono, selama ini kebutuhan ekonomi di Papua dan Papua Barat dipenuhi dengan cara mendatangkan barang dari pulau lain. Hal itu menyebabkan harga barang yang tinggi karena harus memperhitungkan biaya transportasi atau pen-
gangkutan barang menuju Papua dan Papua Barat. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, Kepala Negara berharap kebutuhan masyarakat Papua dan Papua Barat bisa dicukupi, tanpa harus bergantung pada pasokan dari pulau lain. Menurut Presiden, pemerintah akan membangun tiga kawasan ekonomi khusus, dengan rincian dua kawasan
ekonomi berada di Papua dan satu kawasan ekonomi berada di Papua Barat. Kawasan ekonomi khusus di Papua antara lain akan difokuskan pada kegiatan perkebunan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pokok atau pangan masyarakat setempat. Sedangkan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus Pap-
ua Barat akan difokuskan pada industri semen, peternakan sapi, dan budi daya kedelai.
‘Asing Kuasai 60% Jasa Konstruksi Nasional’
Presiden berharap pembangunan kawasan ekonomi khusus di dua provinsi itu bisa tuntas dalam waktu empat tahun. “Tidak perlu banyak-banyak industrinya, tapi yang penting riil,” katanya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto
Menkeu: Anggaran Reformasi Rp14 Triliun Belum Terserap Ada anggaran sebesar Rp14 triliun yang belum terserap karena pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) belum berjalan dengan baik. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan ada anggaran sebesar Rp14 triliun yang belum terserap karena pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga
(K/L) belum berjalan dengan baik. “Ada cadangan anggaran dan prosesnya belum bisa mencapai sekitar Rp14 triliun, maksudnya kalau Kementerian Lembaga bisa mempercepat, kita bisa menyiapkan dananya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, anggaran yang hingga kini implementasinya di sejumlah kementerian/lembaga belum bisa dijalankan, kemungkinan akan tercatat sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Menurut dia, pencadangan anggaran tersebut dimaksudkan jika ada K/L yang
mampu mempercepat pembenahan birokrasi, dan Kementerian Keuangan bisa segera mencairkan anggaran terutama untuk remunerasi.
Tersendatnya proses reformasi birokrasi menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja negara Menteri Keuangan Agus Martowardojo
Ia mengatakan tersendatnya proses reformasi birokrasi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja negara, apalagi realisasi belanja negara hingga 7 Oktober baru mencapai 51 persen dari total pagu sebesar Rp1126,1 triliun dalam APBNP 2010. “Kalau penyerapan dan pengeluaran anggaran selisihnya 1-2 persen (dibandingkan tahun lalu). Sekarang ini lebih kecil dibanding tahun lalu. Ini yang diharap-
Pemerintah menyebutkan, pasar jasa konstruksi nasional 60 persen masih dikuasai asing. “Asing masih mendominasi pangsa pasar jasa konstruksi Indonesia. Padahal jumlah mereka hanya 10 persen,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat “Launching Konstruksi Indonesia 2010” di Jakarta. Pelaku jasa konstruksi Indonesia yang jumlahnya 90 persen hanya menikmati 40 persen dari total potensi pasar yang ada. kan dapat bisa ditingkatkan,” ujarnya. “Kita sudah ingatkan kementerian untuk mereka mempercepat realisasi, kita kirim surat, dan mengalokasikan direktur di dirjen anggaran dan perimbangan untuk menanyakan masalah mereka. Itu APBN sudah disetujui, dan 2010 sudah diberikan dipa-nya. Kita harapkan 2011 akan lebih baik lagi, kan ada `reward and punishment`,” ujar Menkeu. Sementara dari sisi penerimaan, lanjut dia, realisasinya lebih tinggi lima persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 61 persen dari target Rp 990,5 triliun.
Data Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menyebutkan, total kapitalisasi pasar konstruksi Indonesia 2009 mencapai Rp170 triliun. Oleh karena itu, tegasnya, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut dan pelaku jasa konstruksi Indonesia pada saatnya nanti harus mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. “Idealnya, hal itu tanpa mengabaikan peluang pasar di luar negeri,” katanya. Meski begitu, Djoko mengakui, salah satu kelemahan pelaku jasa konstruksi Indonesia adalah pasar konstruksi berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional. Untuk itu, lanjutnya, selain peningkatan kompetensi, profesionalisme dan kualitas konstruksi, diperlukan juga upaya peningkatan daya saing. “Dalam hal ini adalah para pelaku jasa dan industri konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Djoko.