SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 188.32/421/SJ TAHUN 2011
dan mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 4. Berkaitan dengan hal-hal tersebut dia atas, untuk pemantapan permahaman dan penyamaan persepsi dalam penerapannya, Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota agar mensosialisasikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud kepada pimpinan dan anggota DPRD serta kepada seluruh pejabat/staf SKPD provinsi, kabupaten/kota dan/atau mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi tersebut dengan Kementerian Dalam negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
MENTERI DALAM NEGERI. Ttd. GAMAWAN FAUZI
Tembusan, disampaikan kepada Yth: 1. Bpk. Ketua BPK-RI; 2. Sdr. Kepala BPKP-RI; 3. Sdr. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 4. Sdr. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi; dan 5. Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
10
HIMPUNAN PRODUK HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)