(border gate) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS). 8)
Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
9) Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya 10) Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga keutuhan NKRI. 3.1.2 Perbatasan Laut Perbatasan laut yang menjadi bagian dari fokus wilayah dalam rencana induk ini terdiri dari 6 batas wilayah negara yang meliputi 11 provinsi yakni: a.
Perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan Selat Malaka meliputi provinsi NAD dan Sumatera Utara;
b.
Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna meliputi provinsi Riau dan Kep. Riau;
B a b 3 | 10