(E)
Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia
Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Australia meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dan Laut Aru yang berbatasan dengan perairan negara Timor Leste dan atau Australia. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Provinsi (sebagaimana Tabel 2.24.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau yaitu Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag. Sedangkan PKSN meliputi 3 kota yaitu Kota Dobo (Kabupaten Kepulauan Aru), Kota Saumlaki (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), dan Kota Ilwaki (Kabupaten Maluku Barat Daya). Tabel 2.24. Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis Kawasan Perbatasan Laut
Perairan Pebatasan
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura, Laut Aru
Laut Arafura, Laut Aru
Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT dan PKSN) Kecamatan Kabupaten Provinsi Kimaam Merauke Papua Agats Asmat Selaru, Tanimbar Maluku Maluku Utara, Tanimbar Tenggara Selatan Barat Babar Timur, Leti Maluku Barat Moa Lakor, Mdona Daya Heira, PP. Terselatan, PP. Wetar Aru Selatan, Aru Kep. Aru Tengah, PP. Aru
Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Lautan arafura merupakan lautan dengan kekayaan laut berupa sumber daya perikanan yang menjadi tujuan penangkapan ikan dalam skala internasional, dimana kondisi ini sering dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing dalam usaha menangkap ikan dengan menggunakan peralatan yang tidak diijinkan seperti pukat harimau dan bahan peledak. Minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan yang tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan yang ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pelanggaran
B a b 2 | 51