No IV
4.1
Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan
Strategi Kewilayahan
Arah Kebijakan
Strategi (outcome) AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN PELAYANANSOSIAL DASAR Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar Keterbatasan prasarana masyarakat (pendidikan, Pendidikan mengakibatkan kesehatan, air bersih, dan rendahnya kualitas 4.2 listrik) dan infrastruktur sumberdaya manusia Meningkatkan kualitas wilayah (SDM) di kawasan hidup dan perbatasan kesejahteraan Keterbatasan pasokan masyarakat 4.3 listrik yang berdampak pada ketertinggalan Pelayanan oleh Pemerintah Mayoritas penduduk yang dan sektor swasta yang mendiami kawasan 4.4 berfokus pada perbatasan berada pada pembangunan Masyarakat kemiskinan di perbatasan terbatasnya peluang kerja 4.5 menyebabkan tingginya angka pengangguran
Sasaran Strategi
terjangkaunya kebutuhan sosial dasar masyarakat (pendidikan dan Peningkatan APM dan Ratakesehatan, listrik, dan rata lama sekolah di setiap air bersih) oleh Lokpri masyarakat Jumlah Lokpri dengan rasio elektrifikasi 80% meningkatnya pendapatan masyarakat dan lebih berdaya
a. masyarakat memahami tertib Meningkatkan administrasi Banyaknya penduduk administrasi kependudukan 4.6 yang memiliki kartu kependudukan yang b. Masyarakat memiliki sosialisasi kesadaran identitas ganda tertib berbangsa dan kepemilikan identitas jelas; kartu identitas yang benar c. Meningkatnya Kesadaran berbangsa V AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN a. Teralokasikan-nya Keterbatasan dana baik dana di kawasan oleh pemerintah dan Peningkatan Efiktifitas perbatasan dengan pemerintah daerah Pengelolaan Keuangan optimal; menyebabkan rencana Daerah dan Pusat b. Terbinanya pemda pengembangan yang telah Berdasarkan Prinsip disusun tidak dapat Sinergitas dan Akuntabilitas yang bersih, berwibawa, produktif, diimplementasikan secara koordinasi dan Publik inovatif, dan bebas dan optimal sinkronisasi KKN; perencanaan dan Mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah terbangunnya lembaga pembangunan daerah pengelola di daerah negara dan kawasan a. Belum terbentuknya dalam rangka yang dapat bersinergi 5.1 lembaga pengelola perbatasan oleh badan mendukung langkahdengan seluruh sektor pengelola perbatasan perbatasan daerah di langkah konkrit dan dan memiliki pengelola seluruh kabupaten Meningkatkan kapasitas komprehensif bagi yang berkompeten perbatasan pengelolaan batas wil. kelembagaan dan aparatur b. belum optimalnya pemerintah daerah Negara dan kaw. koordinasi dan sinkronisasi perbatasan Peningkatan Peran Serta terbentuknya lembaga antar pemangku Masyarakat Dalam kepentingan yang tersebar Penyelesaian Permasalahan masyarakat yang peduli dengan di instansi kelembagaan Sosial dan Pembangunan masalah Memberdayakan terkait pembangunan masyarakat kawasan perbatasan perbatasan sebagai basis pertahanan negara
08- Matrik Kawasan Perbatasan Darat (RI-PNG)
Tahun Target Outcome
Peningkatan Angka Harapan Hidup, BBLR, AKB, AKI di setiap Lokpri
penciptaan lapangan kerja berkurangnya angka melalui dorongan wirausaha pengangguran yang didukung oleh KUK penertiban identitas penduduk peningkatan tertib hukum dan administrasi
Indikator Hasil
Peningkatan Pendapatan per Kapita di Lokpri
2011
2012
2013
2014
20%
30%
40%
50%
50% 20%
30%
40%
50%
20
13
13
15
20
50%
20%
30%
40%
50%
tingkat pengangguran terbuka (pada 2010 4%)
2%
4%
3%
3%
2%
jumlah Lokpri yang telah melakukan kegiatan tertib administrasi kependudukan dan sosialisasi kebangsaan
20
13
13
15
20
prosentase peningkatan alokasi dana ke kawasan perbatasan di setiap Lokpri
70%
30%
40%
50%
70%
Adanya lembaga pengelola yang kredibel dan reliabel
Jumlah Lokpri dengan minimum 70% unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam lembaga
100%
70%
100%
100%
100%
20
13
13
15
20
Agenda Program Indikatif
Lokasi CWA
WKP
LP
Sumber Pendanaan
Pihak Terkait
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
provinsi Papua
W.12-W.16
A.016-028; A.040-041; A.064-0.68
TP
Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker
Agenda Program Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan
provinsi Papua
W.12-W.16
A.016-028; A.040-041; A.064-0.68
TP
Kemenkesra, Kemensos, KDN, Kemennaker, KUKM
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
provinsi Papua
W.12-W.16
A.016-028; A.040-041; A.064-0.68
DAK
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Provinsi Kelembagaan Papua Pengelolaan Perbatasan
W.12-W.16
-
Provinsi Papua
W.12-W.16
A.016-028; A.040-041; A.064-0.68
APBN, DAK
DAK
KDN, Pemda
BNPP, Bappenas, Kemenkeu
BNPP, Badan Daerah Pengelola Perbatasan, Pemda, KDN
Halaman 4 dari 4