MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 - 1014 : Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia, Thailand, India Kep.Andaman 1. Terwujudnya kemajuan penyelesaian segmen batas laut ZEE dan BLK antara RI-Malaysia, Thailand, India 2. Berkurangnya pelanggaran batas kedaulatan NKRI, pencurian ikan, penambangan ilegal, penyeludupan secara signifikan 3. Meningkatnya arus investasi, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi di Perbatasan 4. Meningkatnya IPM dan tersedianya infrastruktur dasar di perbatasan sebagai beranda negara 5. Terbentuknya BDPP didaerah, meningkatnya rasa solidaritas, kebangsaan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI di Perbatasan
Kawasan 1 Tujuan
STRATEGI PENGELOLAAN No
1 1 1.1
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
2
3
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET HASIL
4
5
6
7
2011
2012
2013
2014
8
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (Kec)
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
9
10
11
12
13
14
APBN
KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP
APBN, APBD
KEMHAN, TNI, BNPP
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA Belum disepakatinya segmen batas negara ( ZEE antara RI-India dan RI Thailand) di laut Andaman
Mempercepat kejelasan batas wilayah negara di laut (kesepakatan batas laut ZEE antara RI – Thailand dan RI – India)
Peningkatan upaya perunding an Tercapainya hasil-hasil Jumlah pelaksanaan dalam pembahas an batas laut perundingan yang signifikan bagi perundingan perbatasan ZEE antara RI-India dan RI – penyelesaian batas laut Thailand di Laut Andaman Diterapkannya total diplomacy dalam perundingan dengan negara tetangga
1.2
LOKASI
TARGET
Masih kurangnya perhatian dan optimalisasi penegasan batas yang sudah disetujui
2
PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
2.1
Masih sering terjadi pelangaran Meningkatkan upaya pengamanan wilayah kedaulatan negara batas wilayah negara di laut seperti : a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing di Selat Malaka, Laut Andaman,Samudera Hindia, termasuk Perairan di Prov.Sumut dan NAD b. Pencurian Ikan (illegal fisihing) oleh nelayan asing
6
Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga (delineasi) Terwujudnya tata batas negara Terwujudnya peta batas negara Jumlah NLP peta batas negara (joint mapping) dan tanda-tanda batas negara di yang komprehensif koridor perbatasan laut kawasan laut RI-Malaysia /Thailand / India skala 1 ; 50.00 Pemeliharaan Titik Dasar Persentase Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi Kepulauan Secara Berkala yang terpelihara secara berkala Harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait penegakan kedauatan, hukum dan keamanan di laut
Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang di harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kemampuan dan kuantitas sarana dan prasarana kehandalan aparat keamanan, keamanan, pemerintahan, penegakan hukum dan kemampuan SDM serta frekuensi pemerintah dalam menegakkan patroli keamanan perbatasan laut . kedaulatan negara dan keamanan wilayah perairan dan perbatan laut NKRI
Agenda Program Perairan NAD , Samudra Hindia, Laut Anambas Penetapan dan dan Selat Malaka Penegasan Batas Negara
Jumlah perundanganundangan yang diharmonisasi Persentase perairan wilayah NKRI yang diawasi secara intensip di laut
perundingan
-
1 paket
2
2
2
1
1
1
100%
-
25%
75%
100%
1 paket
1
1
1
1
100%
50%
100%
100% (k)
70%
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan di Laut
Laut Teritorial, Batas Landas Kontinental, ZEE RI yang berada di Perairan NAD , Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Laut Anambas
c. Penyeludupan, perompakan di perbatasan d. penambangan ilegal (illegal mining) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan
01- Matrik Kaw-bat Laut (RI-Malay-Thailand-India)
Hal 1 dari 2