pembangunan, otoritas keuangan, dan instansi teknis terkait. Sinergitas antara Rencana Induk dengan Dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan tata ruang, dan dokumen pengelolaan perbatasan dapat dilihat pada gambar no.6.1
Gambar 6.1. Sinergitas Pengelolaan Perbatasan
6.2.
PELAKSANAAN
Pelaksanaan program-program dalam rencana induk memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian/Lembaga non kementerian) dituntut komitmen dan kemauan politik (political will) yang kuat untuk saling bersinergi dan mengalokasikan sumberdaya dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui investasi sarana dan prasarana fisik dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan sebagainya, sehingga kawasan perbatasan mampu berfungsi sebagai beranda depan wilayah negara. Pihak legislatif perlu mendukung keberpihakan alokasi anggaran dalam pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dukungan dunia usaha juga sangat diperlukan dalam bentuk investasi bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan-kawasan perdagangan, berikat, industri, pariwisata, dan kawasan lainnya. Masyarakat di sekitar perbatasan seperti masyarakat adat, perlu diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan hak ulayat, adat istiadat sehingga dengan sentuhan tersebut mereka merasa memiliki dan ikut serta dalam pengamanan dan pembangunan di wilayah perbatasan. Sesuai dengan UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pelaksana teknis program-program pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang ditetapkan B a b 6 |2