Sasaran dari arah kebijakan mempercepat pengamanan perbatasan antar negara negara dan pengembangan sarana prasarana adalah memperkuat pertahanan, keamanan negara dalam mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan laut. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan: (1) Membangun pos-pos keamanan lintas batas (CIQS) di pulau-pulau perbatasan; (2) Penegakan hukum di perairan perbatasan; (3) Melakukan koordinasi pemantauan keamanan antara RI – negara tetangga (Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, dll); (4) Pemberdayaan masyarakat di perbatasan; (5) Sosialisasi tentang kesadaran hukum; dan (6) Pemberlakuan kegiatan patroli keamanan laut di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil secara kontinyu. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah: a. Penyediaan Sistem Pertahanan dan Keamanan yang Terintegerasi Untuk mendukung upaya pengamanan di laut dan pulau-pulau kecil terluar diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Keterbatasan pos pengamanan perbatasan laut dan fasilitasnya menjadi kendala bagi efektifnya pengamanan wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu perlu penyediaan sistem pertahaanan dan keamanan yang terintegerasi yang dapat mendukung pelaksanaan operasional seperti, pos penjaga TNI AL/Marinir di wilayah-wilayah strategis, kapal patroli, peralatan navigasi (GPS, peta, kompas, radar, dll), alat dan sistem komunikasi, early warning system, pesawat intai, persenjataan yang memeadai, dan lain sebagainya. b. Peningkatan Personil Militer di Kawasan Perbatasan Pengamanan perbatasan laut di wilayah dan pulau-pulau kecil terluar di nusantara memerlukan gelar pasukan yang proporsional. Luasnya bentang perbatasan laut dan persoalan yang dihadapi selama ini tidak sebanding dengan jumlah personil TNI AL/marinir yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Oleh karena itu meningkatkan upaya gelar pasukan perlu dilakukan untuk merealisasikan operasi ini, maka dukungan peningkatan anggaran militer menjadi penting dalam rangka menambah jumlah personil dan meningkatkan kemampuan alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI guna mendukung pengamanan perbatasan negara. c. Peningkatkan Pelayanan di Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional untuk Mengawasi dan Memfasilitasi Aktifitas Lintas Batas Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan pos lintas batas (PLB) laut mendesak untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun dan meningkatkan fasilitas exit/entry point di pelabuhan untuk mengawasi
B a b 5 | 19