P R O
Pontianak
3
Selasa, 15 Maret 2011
Walikota Tunggu Surat DPRD Sikapi Rekomendasi Pansus KP PONTIANAK. Hingga saat ini Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum masih menunggu hasil keputusan Panitia Khusus (Pansus) Khatulistiwa Plaza (KP) terkait permasalahan PT Seroja Plaza Developer (SPD) yang telah melakukan pelanggaran atau penyimpangan, serta penyalahgunaan wewenang terhadap perjanjian dengan Pemkot. Saya masih menunggu surat dari Pansus KP, kata Sutarmidji menjawab pertanyaan Equator terkait permintaan Pansus KP mendesak Walikota
menuntut BPN Kota Pontianak atas perjanjian antara Pemkot dengan PT SPD, usai rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Senin (14/3). Sutarmidji juga mengatakan, jika surat perjanjian nomor 08/ SP-XII/2011 tanggal 6 November 2001 tidak mungkin dibatalkan. Kendati demikian, pria yang akrab disapa Bang Midji ini berjanji akan melaksanakan isi perjanjian itu, sepanjang ada yang bisa dibatalkan dan direvisi. Mengingat ada batasan yang harus dihormati dengan pihak
ketiga, apalagi jika tidak ada cacat hukum. Menurutnya, tidak mudah membatalkan suatu perjanjian. Apalagi perjanjian tidak cacat demi hukum. Di situ banyak investasi, seperti hotel. Mungkin ada maskud lain bukan pembatalan, mungkin revisi, jelas tidak ada pembatalan. Sepanjang kita bisa, kita lakukan. Namun tidak ada pembatalan, kita akan kaji lebih lanjut lagi, tuturnya. Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azaz mengatakan, hasil
rekomendasi Pansus KP sudah diterima dan akan ada tahapan sidang berikutnya. Ada mekanismenya. Setelah jadi rekomendasi final nanti, baru diserahkan ke Pemkot Pontianak, ungkap Azaz usai kegiatan sosialisasi Perda. Azaz mengaku, akhir Maret ini rekomendasi final sudah selesai. (oen)
Sutarmidji
Pembenahan Drainase Belum Maksimal Petugas merazia pemain kelayang
PLN Razia Kelayang P ONTIANAK . Guna menindaklanjuti rapat koordinasi gabungan beberapa waktu lalu, PLN bersama Satpol PP dibantu TNI dan Polri serta PNS kecamatan, menggelar razia layangan di beberapa kecamatan se-Kota Pontianak dan sekitarnya, Senin (14/3). Razia gabungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti pertemuan mengenai komitmen bersama-sama untuk menjalankan Undang-undang Nomor 15/2005, ungkap Fauzi Aburusman, General Manajer PLN Cabang Pontianak kepada wartawan di lokasi razia layangan. Menurutnya, razia gabungan ini sudah menjadi komitmen bersama untuk menegakkan Undang-undang Nomor 15/2005, mengenai ketertiban umum mengenai layanglayang yang menggunakan tali kawat. Selama razia dilakukan, Satpol PP dan PLN mengamankan layang-layang tali kawat. Dengan diturunkannya personil TNI, Polri dan petugas kecamatan pada hari ini (kemarin), kita merasa lebih terbantu lagi untuk merazia layangan, kata Sy Usman, Koordinator Lapangan Satgas Razia Layangan PLN Cabang Pontianak. Razia dengan petugas gabungan akan dilakukan secara rutin dan terjadwal. Bahkan akan diadakan secara dadakan, sesuai kesepakatan Satpol PP, PLN, TNI, Polri dan Petugas Kecamatan. Ini juga sangat efektif, guna menekan para pemain layang-layang, terutama yang menggunakan tali kawat. Karena selama ini benyak kerugian yang diakibatkan layang-layang tali kawat. Bahkan jatuh beberapa korban, baik yang diakibatkan layang-layang tali kawat maupun yang menggunakan benang gelasan. (oen)
Tumbuh suburnya bangunan di Kota Pontianak sangat memengaruhi terjadinya banjir. Apalagi pertumbuhan bangunan tidak dibarengi dengan pembuatan drainase, sehingga mudah digenangi air
P ONTIANAK . Saat ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak belum maksimal melakukan pembenahan drainase. Salah satu penyebabnya, anggaran yang dialokasikan Rp 1 miliar sangat kecil. Keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang lemah menjadi penyebab mandeknya PU mengatasi masalah drain-
ase, ungkap Herman Hoffi Munawar, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, usai menghadiri sosialisasi Perda Pelayanan Publik, kemarin. Legislator PPP Kota Pontianak ini menuturkan, pemetaan masalah drainase sangat penting untuk koneksifitas lingkungan. Karena jika bicara drinase akan berhubungan dengan masalah perizinan.
Mengingat salah satu penyebab mandeknya drainase, banyaknya bangunan gedung, ruko hingga perumahan yang tidak menyediakan drainase yang cukup. Sehingga banyak draianse tersumbat, karena bangunan baru itu tidak memiliki saluran yang memadai. Kita menyarankan agar Dinas PU Kota Pontianak melakukan pemetaan, khusus untuk drainase.
Karena kinerja PU sampai hari ini belum maksimal, banyak saluran drainase terbengkalai yang membutuhkan perbaikan, paparnya. Herman menjelaskan, instansi terkait harus bisa tegas jika ada bangunan yang tidak memiliki resapan air. Seperti banyaknya bangunan ruko yang tidak ada menyisikan sedikit untuk saluran air. Cara mengatasinya, kita minta
IMB bangunan itu tidak diberikan penuh. Hanya fotocopinya saja agar nantinya pemilik bangunan tersebut bisa memperhatikan pembangunan drainase. Karena terkadang ketentuan tidak dilakukan seperti apa yang ada. Mereka seenak-enaknya membangun ruko, perumahan maupun gedung tanpa memperhatikan ada tidaknya drainase, tegasnya. (oen)
Persipon Panggil Pemain AJS-EK Cup P O N T I A N A K . Persipon telah melakukan pemantauan selama digelarnya turnamen AJS-EK Cup yang dinilainya sukses dan meriah. Ada beberapa pemain yang siap dipanggil untuk masuk dalam skuad Persipon musim kompetisi 2011. Saya nilai sudah sukses. Ajang ini sangat bagus, tak hanya untuk pembinaan pemain tapi juga untuk pencarian pemain berbakat, ungkap Paryadi Shut, Ketua Umum Persipon
Pontianak usai final turnamen AJS-EK Cup di Padang Bal Keboen Sajoek, kemarin. Paryadi mengatakan, pihaknya akan mengundang mereka yang dipilih untuk memperkuat Persipon nantinya. Ada sekitar 20 pemain. Kita juga perlu masukan dari tim-tim lain untuk memberikan penilaian, kata Paryadi. Paryadi memperkirakan, kompetisi Divisi I Liga Indonesia tahun ini dilaksanakan pada Bulan Agustus mendatang. Jadwal
pastinya kita belum tahu. Namun, kita harus mempersiapkan diri mulai dini, tuturnya. Paryadi juga mengharapkan AJS-EK Cup bisa dijadikan agenda tetap. Even itu menurutnya, memberikan manfaat bagi kemajuan sepakbola daerah. Kita dari Persipon dan Pemerintah Kota Pontianak akan selalu siap mendukung, selama kegiatan itu positif dan memberikan hasil yang berguna bagi kemajuan sepakbola daerah, pungkasnya.
Pada final tersebut, kesebelasan Porti harus mengakui ketangguhan kesebelasan Indonesia Muda (IM), seteru bebuyutannya. Pada laga pamungkas di Padang Bal Keboen Sajoek, Minggu (13/3), PS Porti tunduk 0-1, dan harus puas di posisi runner up. Gol semata wayang IM dicetak pemain pinjaman asal Nigeria, Ferdinand, pada menit 10 babak pertama. Ferdinand juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pada Turnamen Sepakbola
AJS-EK. Atas hasil tersebut, Indonesia Muda berhak membawa pulang uang Rp18 juta, piala bergilir Ketua Umum KONI Kalbar, dan piala tetap Ketua Umum Persipon Pontianak. Sementara Porti meraih uang pembinaan Rp6 juta. Jumbo dan PSAD yang masing-masing berada di posisi tiga dan empat meraih uang pembinaan masing-masing sebesar Rp4 juta dan Rp2 juta. (oen)
2011, Target Terbitkan 30 Perda P ONTIANAK . Lebih kurang 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan digodok menjadi Peraturan Daerah (Perda) sepanjang tahun 2011. Apalagi sudah menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Pontianak. Pemerintah Kota mengajukan 25 usulan Raperda, sementara DPRD Kota Pontianak mengusulkan lima Raperda, ungkap Heri Mustamin, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak kepada wartawan usai rapat paripurna di DPRD Kota Pontianak, Senin (14/3).
DPRD bersama Pemerintah Kota Pontianak sepakat untuk membuat satu target tentang produk-produk Perda selama 2011. Menurutnya, kesepakatan yang dibuat merupakan suatu indikator pencapaian target tersebut. DPRD merasa sangat penting kesepahaman Prolegda, untuk menjalankan fungsi legislasi kedewanan. Dengan MoU ini, pihak eksekutif nantinya tidak lagi berleha-leha-lah. Kita dari legislatif juga harus mendorong supaya target tahun 2011 terca-
pai, tegasnya. Namun target 30 Perda tersebut, kata Heri, bersifat dinamis. Jika dalam perjalanannya nanti ada Perda yang dibutuhkan masyarakat, DPRD akan memfasilitasi. Saya rasa bukan hanya 30, bahkan lebih, katanya. Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH Mhum mengatakan, pertemuan dengan DPRD merupakan isyarat Undang-undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undangundang Nomor 32/2004, tentang
Pemerintah Daerah. Banyak hal dibicarakan dalam pertemuan terkait peraturan daerah (Perda). Bersama legislatif, pemerintah merencanakan merevisi, membuat dan mengevaluasi beberapa Perda. Tahun ini kita menargetkan menyusun 30 Perda, ungkap Sutarmidji. Menurutnya, beberapa Perda yang akan dievaluasi, diantaranya Perda tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan mengembalikan Badan Keuangan
dan Kekayaan Daerah (BKKD). Menyangkut eveluasi Perda SOPD, pemerintah berencana melakukan perampingan struktur yang ada saat ini. Banyak struktur yang tidak efektif akan digabung, tuturnya. Sutarmidji mencontohkan, bidang pemberdayaan masyarakat, nantinya akan efektif digabung dengan bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Begitu juga fungsi BKKD, nantinya akan dikembalikan, tidak lagi di Asisten III. (oen)