6
RAKYAT KALBAR Senin, 8 Juli 2013
SAMBUNGAN
Besok, Dahlan Iskan Dianugerahi Doktor Honoris Causa SEMARANG-RK. Kiprah dan pemikiran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mendapat apresiasi positif dari kalangan akademis. Rencananya besok (8/7), Dahlan akan dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Gelar honoris causa itu dilandasi pemikiran mantan Dirut PLN itu yang telah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara lewat terobosan-terobosan yang diambil.
Sosok Dahlan mempunyai jiwa entrepreneur yang tinggi dan mengaitkannya dengan ajaran agama, ujar Rektor IAIN Walisongo Semarang, Prof Dr H Muhibbin, Minggu (7/7). Menurutnya, Dahlan pernah menggelar kuliah umum kewirausahaan di IAIN Walisongo Semarang pertengahan Mei lalu. Dalam kesempatan itu, kata Muhibbin, Dahlan menyampaikan pandangannya soal bisnis dan nilai agama. Kala itu, Dahlan menyarankan seseorang untuk memilh
salah satu usaha untuk kemudian menekuninya. Kalau sudah sukses baru cari yang lain. Itu adalah tauhid perusahaan, karena inti dari tauhid adalah mengesakan atau fokus. Kalau tidak fokus berarti tidak mengesakan dan itu berarti musyrik, namanya musyrik perusahaan, papar Dahlan saat itu. Pemberian gelar doktor HC ini akan dilakukan di Auditorium IAIN dengan promotor utama Prof Dr H Nur Syams M Si (guru besar IAIN Sunan
Ampel Surabaya), dibantu copromotor Prof Dr H Pawito PhD (guru besar UNS Surakarta) dan Prof Dr Hj Iswati M Ag (guru besar IAIN Walisongo). Lebih lanjut Muhibbin katakan bahwa, Dahlan akan membawakan pidato dengan judul Dakwah Bil Hal: Korporatisasi Usaha Individual Umat Menuju Indonesia Modern . Dengan pemberian gelar tersebut nantinya Dahlan bukan lagi jebolan IAIN, tetapi sudah betul-betul menjadi alumni IAIN, pungkasnya. (jpnn)
Seluruh Pemda Diminta Dirikan Layanan Perizinan Terpadu JAKARTA-RK. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencatat masih ada pemerintah daerah yang belum membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mempermudah layanan perizinan. Padahal daerah akan mendapat keuntungan dengan mempermudah dan mempercepat perizinan bagi dunia usaha. Asisten Deputi Pengembangan
Bosnya Bilang menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara maupun salah satu petinggi Partai Demokrat. Pak Wacik juga memiliki sikap yang optimis di era yang saat ini. Saya berterima kasih untuk yang dilakukan pak Wacik di pemerintahan ini, ujarnya. Dalam acara ini terlihat hadir sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menhub EE. Mangindaan, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Ketua DPD RI Irman Gusman, Menteri Kuangan Chatib Basri, dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Selain para menteri juga terlihat para politisi Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota DPR seperti Ruhut Sitompul, Sutan Bhatoegana, Ketua DPP PDIP Maruar Sirait. Serta para Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, tak ketinggalan turut hadir mantan Wapres Jusuf Kalla.
dan Standarisasi Pelayanan KemenPAN-RB, Noviana Andrina, menyatakan bahwa salah satu target dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan itu meliputi pelayanan dasar dan pelayanan untuk dunia usaha, ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (7/7). Mengutip pemeringkatan Investment Grade dari Fitch Ratings, Noviana menyebut Indonesia
mendapat peringkat BBB- atau masih di bawah Singapura (AAA) dan Malaysia (A-). Bahkan Thailand mendapat peringkat BBB. Selain itu Filipina mendapat rating BB+ dan Vietnam B+ untuk kategori non-investment grade. Pada indeks daya saing global (global competitiveness index/ GCI) versi World Economic Forum (WEF) tahun 2011-2012m Indonesia menduduki urutan ke-46 dari 142 negara.
Dari sini kelihatan kalau investasi di Indonesia masih kurang baik dibanding Thailand, Malaysia, dan Singapura. Itu sebabnya, sudah keharusan bagi setiap daerah mempunyai PTSP, tandasnya. Noviana pun menegaskan, pelayanan perizinan yang tidak satu pintu jelas menyulitkan investor. Sebab, investor harus mendatangi banyak kantor dengan prosedur berbeda dan persyaratan yang tumpang tindih.(jpnn)
.....................................................................................................................dari halaman1 Di sela-sela peluncuran buku itu, politisi Partai Demokrat, Sutan Batoegana menyatakan Pramono Edhi Wibowo yang baru di angkat menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat tidak akan diproyeksikan untuk calon presiden 2014. Saya tegaskan Pak Pramono ini tidak diproyeksikan Capres dari partai Demokrat. Kalau mau mencalonkan yah ikut konvensi, katanya kepada wartawan. Dia menjelaskan, dalam konvensi Partai Demokrat yang akan dibuka, pihaknya memprediksikan capres yang layak masuk melalui konvensi itu dari kalangan internal PD yakni Wakil Ketua Majelis Tinggi PD, Marzuki Alie dan eksternal dikabarkan akan diikuti oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Pak Gita bisa disebut orang internal juga karena dia kan di Kabinet Pak SBY. Selain itu
Pak Irman Gusman juga yang sudah masuk. Itu, yang baru saya tahu misalnya tiga orang itu yang diundang, jelasnya. Selain itu dia menambahakn siapa pun tokoh-tokoh yang masuk dalam kriteria konvensi itu nanti membawa paltform Partai Demokrat dengan membawa mensejahteraan rakyat. Jadi orang-orang Demokrat ini bekerja sama, berkeliling kampanye Indonesia dari calon presiden, lalu di survei mana yang baik, pungkasnya. Terpisah, kritikus politik, Ray Rangkuti menyatakan konvensi untuk menjaring capres yang akan digelar Partai Demokrat dianggap sebuah proses yang sia-sia belaka. Apabila, mekanisme penentuan pemenang hanya berdasarkan popularitas. Kalau hanya menggunakan metode survei maka nantinya percuma juga karena ti-
dak ada pertarungan gagasan nantinya. Dan, pertarungannya nanti hanya kepada popularitas saja, ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu, usai menghadiri diskusi di restoran Dapur Selera, Tebet Jakarta, Minggu (7/7). Menurut Ray, seharusnya semua pihak memikirkan gagasan-gagasan apa yang dimiliki para peserta konvensi Partai Demokrat. Bukan hanya pada siapa tokoh yang akan ikut dalam konvensi. Kalau gagasan yang dimunculkan maka kita bisa melihat bagaimana si para calon ini untuk bisa merubah dan mengatasai masalah Indonesia selama lima tahun ke depan. Jadi, bukan hanya popularitasnya saja yang dilihat, tambahnya. Re-editing : Mohamad iQbaL
Komitmen Elite ..................................................................................................................dari halaman1 keterpercayaan publik terhadap elite politik. Dari hasil jajak pendapat tersebut, terbaca hanya 37,5 persen publik yang masih percaya terhadap komitmen moralitas para elit politik. Sisanya, sebanyak 51.5 persen, tidak percaya. Peneliti LSI, Rully Akbar mengemukakan, ada tiga faktor penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen moralitas para elit. Pertama, sekitar 52,10 persen publik menilai perilaku banyak elit atau politisi yang bertentangan dengan norma masyarakat sehingga tidak layak diteladani. Kedua, sebanyak 65,30 persen publik percaya banyak politisi yang hipokrit, dalam arti bertindak tidak sesuai dengan ucapan dan janjinya. Bahkan, ada kecenderungan politisi mementingkan diri pribadi atau partainya saja. Terakhir sebanyak 36,5 persen publik menilai elit politik seringkali bawa-bawa nama agama tapi malah bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, papar Rully kepada Rakyat Merdeka Online, di kantor LSI, Rawamangun, Minggu (7/7). Berdasar tiga faktor terse-
b u t , Ke m e n t e r i a n Ag a m a dinilai berperan besar terhadap penilaian masyarakat. Kasus korupsi pengadaan Al Quran di Kemenag, contohnya. Kementerian Suryadharma Ali merupakan kementerian paling korup di tahun 2011, terang Rully. Kemudian, keberadaan partai politik yang berlatar agama namun elitenya terlibat kasus korupsi. Salah satu yang mencuat yakni kasus suap daging impor yang menyeret puncuk pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. Ditambah pula, kasus kekerasan atau main hakim sendiri oleh Ormas tertentu, disebut Rully menambah keyakinan publik, telah terjadi kesenjangan antara klaim agama dengan perilaku elite yang korupsi. Indikator terakhir menyangkut posisi Indonesia berdasarkan daftar Lembaga Transparansi Internasional, berada pada peringkat ke 118 dari 174 negara terkorupsi. Padahal Indonesia negara dengan mayoritas muslim, rusak oleh kelakuan elite politik yang korup, demikian Rully.
Ketika dikonďŹ rmasi, politisi PKS menyebut ketidakpercayaan publik tersebut dampak dari pemberitaan media massa terhadap para politisi yang terlibat kasus hukum. Pemberitaan korupsi yang terus diekpos media membuat publik semakin tidak percaya dengan elite politik, ujar Indra, Minggu (7/7). Indra menjelaskan gencarnya media massa memberitakan kasus korupsi seperti Hambalang, Bank Century, Wisma Atlet, juga kuota impor daging sapi, membuat publik menilai para elit politik tidak memiliki moralitas yang baik. Padahal, kata Indra, pada kenyataannya tidak semua anggota DPR melakukan perbuatan buruk tersebut. Di DPR jauh lebih banyak orang-orang yang mempunyai moralitas dan integritas. Namun sayangnya perilaku positif tersebut tidak terekpos media sebab media suka berita yang buruk, kilah Indra Meski demikian, lanjut Politikus PKS ini, hasil survei LSI tersebut sebaiknya juga dijadikan cermin bagi para elite politik agar lebih memperbaiki diri. DPR maupun eksekutif di pemerintah menurut Indra harus memulihkan
kepercayaan masyarakat dengan mulai bersikap lebih baik dan menjauhi korupsi. Selain karena pemberitaan media, upaya menaikkan harga BBM, kata Indra, juga turut menyumbang ketidakpercayaan publik terhadap elite politik. Sebanyak 80 persen publik menolak kenaikan harga BBM, namun elite politik, terutama DPR tetap menaikkan harga BBM, ini membuat publik tidak percaya wakil rakyat mewakili rakyatnya sendiri, tegas Indra. Oleh sebab itu, politisi PKS itu mengimbau kepada seluruh elite politik untuk mengambil sisi positif dari hasil survei LSI dan segera memperbaiki diri. Agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali pulih terhadap elite politik. Apalagi, waktu Pemilu sudah dekat. Jangan sampai ketidakpercayaan publik menambah angka golput. Ini mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia, maka sudah menjadi tanggung jawab semua elite politik untuk meraih suara rakyat kembali, demikian Indra. Re-editing : Mohamad iQbaL
Mahfud MD ...........................................................................dari halaman1 Kalau dia (Partai Demokrat) mengadakan konvensi, tapi sudah terarah pada orang tertentu, tidak akan menolong. Malah, Demokrat akan semakin dipersoalkan orang. Menurut saya, konvensi ini enggak berani mainmain. Masyarakat sekarang sudah pintar, kata Mahfud kepada wartawan, di Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) di Jakarta Selatan, Minggu (7/7). Terkait dugaan sejumlah kalangan, yang santer belakangan ini, bahwa Demokrat sebenarnya sudah menentukan dan mendukung penuh seorang ďŹ gur menjadi capres melalui konvensi. Yang sedang hangat, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Pramono Edhie Wibowo. Rumors menguat karena setelah pensiun, Pramono bergabung dengan Demokrat. Dan, langsung menempati posisi sebagai anggota Dewan Pembina. Namun, Mahfud tak melihat Pramono sebagai calon yang dijagokan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak melihat Pak Pramono yang betul-betul dijagokan SBY. Kalau cuma itu, tidak usah konvensi, tinggal ditentukan saja. Menurut saya juga tidak apa-apa Pramono atau siapa pun ikut konvensi, papar dia. Mengenai wacana keikutsertaannya dalam konvensi itu, Mahfud masih menungggu aturan dan mekanisme mengikuti konvensi capres Demokrat. Mahfud akan mempelajari aturan tersebut terlebih dahulu, untuk kemudian memutuskan untuk ikut konvensi atau tidak. Karena itu, Mahfud mengajak semua pihak untuk memperhatikan aturan main konvensi capres yang dibuat Partai Demokrat. Hal ini agar konvensi yang digelar tak cuma sebagai formalitas untuk memenangkan seorang ďŹ gur. Orang akan melihat apakah aturan konvensi yang akan dibuat untuk memenangkan seorang tertentu atau tidak. Nanti akan diketahui, pungkasnya. Sementara, SBY ternyata mencermati berbagai penilaian dan tudingan sejumlah kalangan atas konvensi yang akan digelar partainya. SBY menegaskan tudingan miring terkait konvensi tidaklah benar. Rencana konvensi ini isapan jempol dan pencitraan, saya mengikuti (perkembangan tudingan) ini, kata SBY kepada media di Hotel Darmawangsa Jakarta, Minggu (7/7). Inilah Tujuh Aturan Pokok Konvensi SBY mengatakan partainya sudah membuat aturan pokok konvensi. Pertama, sistem konvensi adalah semi terbuka. Peserta konvensi bisa berasal dari non kader partai. Konvensi lengkapnya adalah seleksi dan dilaksanakan secara
transparan. Konvensi melibatkan rakyat dalam pemilihan dan penetapan pemenang konvensi dan tidak ada penyisihan di tengah jalan kecuali kandidat mengundurkan diri. Dua, organisasi konvensi. Dibentuk komite konvensi yang bertugas menyelenggarakan semua kegiatan seleksi dan konvensi. Pimpinan dan keanggotaan komite konvensi merupakan paduan tokoh PD dan tokoh-tokokh independen. Komite konvensi bertanggung jawab kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tiga, peserta konvensi adalah kader Partai Demokrat dan non kader Partai Demokrat. Memenuhi syarat yang dilakukan konvensi. Komite konvensi akan melakukan penjaringan kepada mereka yang cocok atau eligible sebagai kandidat. Jadi yang aktif adalah komite konvensi. Komite konvensi akan memebrikan sanksi kepada kandidat yang akan melakukan pelanggaran yang telah ditandatanganinya. Empat, kegiatan dan proses konvensi. Kegiatan konvensi atau seleksi berupa pengenalan kandidat kepada masyarakat dilakukan oleh komite konvensi. Wawancara media yang diatur oleh komite konvensi, debat antar kandidat diselenggarakan oleh komite konvensi. Lima, waktu dan tahapan konvensi. Tahapan konvensi berlangsung selama 8 bulan mulai September 2013 sampai April 2014 dan dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama September-Desember tahun 2013 ini. Semua kegiatan dilaksanakan kecuali debat antar kandidat, belum dilaksanakan tahun ini. Tahap kedua, Januari sampai April 2014. Semua kegiatan dilaksanakan termasuk debat antar kandidat. Komite konvensi akan menentukan nama peserta konvensi pada akhir Agustus 2013. Akhir bulan mendatang, komite konvensi akan menetapkan siapa yang ditetapkan sebagai kandidat. Enam, biaya dan pendanaan konvensi. Peserta konvensi atau kandidat tidak dipungut biaya. Dalam semua kegiatan yang diselenggarakan konvensi biaya ditanggung oleh panita konvensi. Biaya konvensi bersaal dari sumber-sumber yang sah dan halal. Biaya-biaya di luar konvensi dilakukan kandidat itu sendiri dan harus dari sumber yang sah dan halal. Terakhir, penentuan pemenang konvensi. Pemenang konvensi akan ditentukan selambat-lambatnya Mei 2014 sebelum Pilpres. Pemenang konvensi berdasarkan hasil survei bukan ditentukan oleh kader PD semata, misalnya melalui voting DPP, DPD, DPC PD. Pada hakekatnya rakyat dilibatkan. Survei dilakukan setidak-tidaknya dilakukan
dua kali oleh tiga lembaga survei yang independen. Hasil survei akan diumumkan ke publik secara transparan oleh panita konvensi. Sejauh ini, dari kalangan internal konvensi akan diikuti Wakil Ketua Majelis Tinggi PD, Marzuki Alie, serta anggota Dewan Pembina, Pramono Edhie Wibowo. Sementara, dari eksternal dikabarkan akan diikuti Ketua DPD Irman Gusman, mantan Ketua Mahkamah Konst itusi (MK) Mahfud MD, Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, serta mantan KSAD Djoko Santoso. LSI : SBY Trauma Dengan Kongres 2010 Terpisah, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby mengatakan pantas ada kecurigaan jika konvensi hanya untuk formalitas. Pasalnya, kata Adjie, SBY trauma dengan sistem terbuka saat Kongres PD 2010 di Bandung. SBY diyakini memberi restu kepada Andi Mallarangeng namun pada akhirnya kursi ketua umum (Ketum) dimenangi Anas. Pantas ada kecurigaan seperti itu. Sebetulnya, SBY trauma terhadap sistem pemelihan terbuka seperti pada Kongres (PD) lalu. Saat itu SBY menginginkan Andi (Mallarangeng), dan kemudian Marzuki Alie, ternyata yang terpilih Anas, katanya, di selasela rilis hasil Survei LSI, di Jakarta, Minggu (7/7). Konvensi calon presiden yang akan diusung Partai Demokrat pada pemilihan presiden 2014 segera dimulai. Rencananya Minggu (7/7), SBY sendiri yang akan mengumumkan dimulainya konvensi. Adjie menjelaskan SBY sudah punya calon sendiri yang akan diusung karena trauma dari kongres Demokrat. Dengan mekanisme terbuka, tidak bisa diatur oleh SBY. Kecuali, kalau DPD-DPD (PD) bisa dikonsolidasikan SBY, timpal Adjie. Menurut Adjie, semangat digelarnya konvensi sebetulnya untuk menepis persepsi yang terbangun. Kata dia, sejak SBY mengambil alih kursi Ketum dari Anas, maka dengan sendirinya Demokrat dicap sebagai partai keluarga karena jabatan Sekjen dipegang anaknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Apalagai menjelang konvensi, Pramono Edhie Wibowo yang juga adik ipar SBY terdaftar sebagai kader Demokrat. Karena ingin meminimalisir opini bahwa di PD itu oligarkis, karena munculnya SBY sebagai Ketua Umum dan Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) sebagai Sekjen. Jadi, membuka konvensi sebagai cara meminimalisir opini tadi, katanya. Re-editing : Mohamad iQbaL