RIAU DAN KEPRI 9
JUMAT, 28 OKTOBER 2011 M 30 DZULKAIDAH 1432 H
LINGKAR Riau Kekurangan Dokter Spesialis PEKANBARU, HALUAN- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Riau Dr Nuzelly Husnedi menyatakan, saat ini di provinsi kaya minyak itu tengah mengalami kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. “Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi layanan medis di tengah masyarakat mengingat dokter ahli merupakan ‘jantung’ bagi layanan kesehatan itu sendiri,” kata Nuzelly di Pekanbaru, Kamis (27/10) Menurutnya, mulai dari dokter spesialis gigi, penyakit dalam, kandungan dan dokter ahli lainnya rata-rata saat ini masih sangat minim. Bahkan, kata Nuzelly, satu dokter terkadang merangkap jabatan atau melayani pasien di dua dan tiga rumah sakit yang berbeda. “Belum lagi mereka terkadang juga membuka praktik sendiri. Kondisi ini pula yang menyebabkan layanan kesehatan masyarakat kurang optimal,” katanya. Sebaliknya, demikian Nuzelly, saat ini jumlah dokter umum di berbagai wilayah kabupaten/kota Provinsi Riau justru sudah sangat berlebih. Banyaknya dokter umum di Riau khususnya Pekanbaru, menurut dia, juga tidak lepas dari telah dibukannya jurusan khusus kedokteran di Universitas Riau. “Setiap tahun, ada puluhan bahkan ratusan dokter yang diwisuda. Nah, rata-rata dari mereka juga tidak melanjutkan ke spesialis sehingga terjadi penumpukan untuk dokter umum,” ujar Nuzelly. Dari kacamata medis, menurut Nuzelly, idealnya satu dokter spesialis menangani sebanyak 50 pasien penderita penyakit berat setiap bulannya.”Namun pada kenyataannya, saat ini satu orang dokter spesialis menangani lebih dari 50 pasien setiap bulannya,” urainya. Sebaliknya, kata Nuzelly, para dokter umum menangani lebih banyak pasien yang tersebar di klinik dan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Riau. “Bahkan pasien yang menderita penyakit khusus atau parah juga sempat ditangani terlebih dahulu oleh dokter umum,” kata Nuzelly.(hr/ant)
Separuh Pulau di Kepri Tak Berpenghuni BATAM, HALUAN- Sekitar 45 persen atau hampir separuh dari 2.408 pulau yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau tidak berpenghuni. “Baru sekitar 55 persen di Kepri yang berpenghuni,” kata Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani di Batam, Kamis (27/10) Ia mengatakan sebagian dari pulau memang tidak bisa dihuni karena terdiri dari bebatuan dan tidak memiliki sumber daya untuk menunjang kehidupan. “Bagaimana mau hidup di sana, tidak ada air tawar” kata Gubernur. Terpencarnya pulau-pulau berpenghun di Kepri membuat pemerintah kesulitan melakukan pembangunan. Terpencarnya masyarakat dari ujung utara hingga selatan Kepri membuat pembangunan terkendala masalah transportasi. Meski begitu, HM Sani mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di pulau pesisir. Pemerintah katanya, melakukan beberapa upaya pengentasan kemiskinan, di antaranya bedah rumah masyarakat miskin dan terpencil dan penyaluran dana bergulir bagi usaha kecil menengah. “Tahun ini saja, kami menyalurkan Rp57,2 miliar dana bergulir yang kami serahkan melalui UKM,” lanjutnya. (hk/ant)
Calon Walikota Pekanbaru Tersangka
PEKANBARU, HALUAN-Calon Walikota Pekanbaru Firdaus ditetapkan sebagai tersangka kasus keterangan palsu oleh penyidik Gakkumdu Polresta Pekanbaru, Riau. Mantan Kepala Dinas PU Riau ini dijerat dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pasal 115 ayat 6 dengan ancaman hukuman 3 hingga 18 bulan penjara. Status tersangka ini disampaikan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Adang Ginanjar saat ditemui wartawan di Mapolresta Pekanbaru, Rabu (26/10). Kapolresta mengatakan, saat diperiksa status Firdaus sudah menjadi tersangka. “Saat dipanggil dan saat diperiksa penyidik statusnya sudah tersangka,” katanya. Namun Adang tidak merincikan pertanyaan apa saja yang diajukan penyidik kepada Firdaus yang diperiksa sekitar 4 jam, Senin (24/10) malam hingga Selasa (25/10) dinihari. Hanya saja Kapolres mengatakan, sangat banyak pertanyaan yang diajukan dan dia tidak ingat satu persatu. “Pada intinya kita menanyakan kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar saat dia (Firdaus) memasukkan administrasi pencalonan menjadi calon Walikota Pekanbaru yang dilaporkan pihak Panwaslu Kota Pekanbaru. Kita profesional saja. Setelah kita terima laporan, kita juga sudah melakukan proses penyidikan sesuai prosedur. SPDP-nya juga sudah kita kirim”
TELUK KUANTAN, HALUANSuasana sidang paripurna DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Rabu (26/10) dengan agenda penyampaian pendapat akhir terhadap Ranperda APBD-P gagal dilanjutkan. Pasalnya, sejumlah anggota dewan melancarkan interupsi terkait masalah internal. Anggota Badan Musyawarah (Banmus) asal PDIP Tukhemi mengawali interupsi saat Ketua DPRD Kuansing Muslim baru saja akan membuka sidang. Belum sempat menyelesaikan ketuk palu pertanda dibukanya sidang yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan Kuansing ini, anggota dewan asal PDIP ini langsung menyela Muslim. Pada kesempatan itu Tukhemi mempertanyakan alasan pengunduran jadwal paripurna yang semestinya dilaksanakan sehari sebelumnya yakni Selasa (25/ 10) sebagaimana yang telah disepakati
ujar Adang. Kapolres mengatakan, karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, terhadap Firdaus tidak akan dilakukan penahanan. “Karena hukumannya di bawah 5 tahun, maka dia tidak ditahan. Mengenai urusan politik, itu bukan urusan kita, kita hanya lakukan tugas sesuai prosedur dan bukti yang ada,” lanjutnya. Bukti Tertulis Divisi Penanganan Tindaklanjut Pelanggaran Panwaslu Kota Pekanbaru, Indi Rahman yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya segera mengirim surat ke Polresta untuk mendapatkan bukti tertulis Firdaus telah ditetapkan sebagai tersangka. “Panwaslu secepatnya akan mengirim surat kepada Polresta Pekanbaru untuk memberikan pernyataan tertulis Firdaus telah pasti ditetapkan menjadi tersangka,” katanya. Indi mengatakan, dasar pelanggaran yang dilakukan Firdaus yaitu UU No 32 Pasal 115 tahun 2004 tentang tindak pidana dan pasal 58 huruf n tentang administrasi, dan ini berhubungan langsung dengan KPU. Pada Pasal 58 huruf n disebutkan calon harus “menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara
PUT
BERSIH — Kota Bagansiapiapi, Riau tampak bersih. Kota ini dalam waktu dekat akan dinilai Tim Piala Adipura. Pemerintah daerah dan warga setempat berharap berharap agar keindahan dan kebersihan kota ini terus terjaga dengan baik.
lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri”. “Atas dasar ini kami berharap kepada KPU untuk menindak tegas pasangan yang telah nyata-nyata melakukan kesalahan,” harapnya. Indi mengatakan, pada awalnya Panwaslu berprasangka baik dengan menganggap Firdaus lupa mencantumkan seluruh keterangan tentang keluarga atau identitasnya. Namun setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal
15 Juli 2011 lalu kepada yang bersangkutan, Firdaus membantahnya. “Dan sekarang dia telah dijadikan tersangka oleh Polresta Pekanbaru, jadi semua harus dipertanggungjawabkannya,” kata Indi. Sementara itu, pengamat politik Riau yang Dosen Paca Sarjana Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) Jupendri berharap KPU ataupun Polresta bisa memisahkan antara politik dengan hukum. “Jangan sampai karena ada ke-
Paripurna APBD-P Kuansing Ricuh
bersama Banmus beberapa waktu lalu. Di hadapan sidang yang juga dihadiri Bupati Kuansing Sukarmis dan pejabat Pemkab tersebut, Tukhemi mengatakan sesuai aturan, pimpinan dewan memang boleh melakukan perubahan jadwal sidang, bila mana ada suatu keadaan yang mengharuskan perubahan jadwal. Namun perubahan itu harus diberitahukan ke Banmus dan disampaikan ke seluruh anggota dewan. Muslim kemudian memberikan klarifikasi bahwa perubahan jadwal sidang ini berdasarkan rapat dengan fraksi-fraksi Selasa (25/10) lalu. Dan undangan untuk melaksanakan sidang paripurna juga telah disebarkan ke seluruh anggota dewan. Namun penjelasan Ketua DPRD tersebut ternyata tak bisa mengakhiri interupsi dari anggota dewan. Beberapa anggota dewan
lainnya juga meminta kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Interupsi ini dilanjutkan Aherson dari Fraksi Demokrat. Dia meminta SK 3 Oktober lalu yang mengatakan sidang paripurna penyampaian pendapat akhir DPRD dilaksanakan Selasa (25/ 10) hendaknya dicabut lebih dulu, baru bisa dilakukan perubahan jadwal paripurna. Akhirnya silang pendapat antar sesama anggota dewan di hadapan pihak eksekutif dan tamu undangan ini mencapai puncaknya, usai anggota dewan lainnya Riyono menyampaikan interupsi. Sebelum interupsi Riyono ini, Ketua Fraksi Ampera Andi Nurbai juga menyampaikan klarifikasi tentang jawaban pimpinan dewan, bahwa rapat konsultasi antara pimpinan dengan pimpinan fraksi tak ada menyepakati
tanggal pelaksanaan paripurna. Bupati Keluar Melihat suasana tersebut, Bupati Kuansing Sukarmis yang duduk di panggung depan ruang paripurna berdampingan dengan Ketua DPRD Muslim, Wakil Ketua II Elpius, langsung berdiri dan menyatakan akan keluar dari ruang sidang. Bupati merasa apa yang dipertontonkan oleh anggota dewan tak wajar mereka ikuti. Tidak hanya, iajuga mengajak pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing untuk keluar dari ruang sidang. Bupati mengatakan, jika persoalan internal dewan belum selesai, sebaiknya pihak eksekutif keluar dulu dari ruang sidang. Keluarnya bupati dan pejabat lainnya juga diikuti unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimnda) di antaranya Kapolres Kuansing dan undangan lainnya. Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Kuansing Muslim
pentingan politik proses hukum dipercepat,” katanya. Ketika ditanya apakah Firdaus bisa didiskualifikasi karena status tersangka ini, Jupendri mengatakan, jika masih tersangka belum bisa dicoret. Berbeda kalau statusnya sudah terdakwa maka KPU bisa mendis kualifikasinya. “Itu tergantung dengan kelengkapan bukti-bukti dari kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya,” jelasnya. (hr/mg7/mg6)
akhirnya menutup sidang paripurna tepat pada pukul 10.30 WIB dan juga langsung meninggalkan ruang sidang. Sepeninggal bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua II DPRD Kuansing, Elpius yang masih bertahan duduk di depan ruang sidang langsung mengambil alih suasana. Dia lmemandu rapat internal dewan. Pada rapat ini kembali beberapa anggota DPRD saling melemparkan argumen. Sebagian mempertanyakan kenapa ditundanya sidang tidak dikoordinasikan dengan Banmus. Sebagian lagi anggota dewan menyatakan sangat menyayangkan kenapa sebagian anggota dewan mempermasalahkan hal yang sepele yang mestinya bisa diselesaikan usai sidang paripurna sehingga agenda penting untuk masyarakat menjadi tertunda.(hr/hir)
CV. SAROHA ELEKTRONIK Jl. Alai Timur No.77 Ampang Padang Telp : (0751) 40874
Melayan
REPLIKA BATU ALAM
i
= PENJUALAN = PEMASANGAN = TUKAR TAMBAH = PERBAIKAN = BONGKAR PASANG = SERVIS
GOA SUSUN SIRIH GROOVE STRIPSTONE BALI ARTSTONE
AC Kulkas Kipas Angin Dispenser Air Panas Baru & Bekas
Semua
Merk
Servis Resmi Elektroluc Wilayah Sumbar
Hubungi Kantor Pemasaran Kami : Jl. Nipah No. 10, Padang. Telp. 0751-28685/7841709/8500258-081363500284
9
Hubungi Kantor Pemasaran Kami : Padang : Jl. Nipah No.10 Telp. 0751-28685/7841709/8500258 - 081363500284 Bukittinggi : Jl. Raya Kapas Panji No.15 Telp. 0752-21341/624415/31873 Payakumbuh : Jl. Imam Bonjol No.67 Telp. 0752-95343