SABTU, 23 JULI 2011 M 22 SYA’BAN 1432 H
11
Peranan Koperasi .......................Sambungan dari Hal.1 Tiga Menteri ...............................Sambungan dari Hal.1 Padahal, menurut Elfindri, koperasi akan bisa hidup jika dijalankan dengan sistem bisnis, tidak hanya untuk mensejahterakan anggota, tapi juga untuk koperasi itu sendiri. Di bulan Juli, yang juga merupakan bulan koperasi ini, tentunya sangat wajar jika koperasi yang ada di Sumbar kembali berbenah. Koperasi sebagai soko guru perekonomian, menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti organisasi yang otonom, yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan tujuantujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama.Jelaslah di sini, bahwa koperasi bukanlah milik satu orang saja, melainkan sekelompok invidu yang memiliki tujuan sama, untuk memajukan perekonomian mereka. Lalu, bagaimana penerapannya di lapangan? Ada baiknya koperasikoperasi yang ada belajar pada koperasi yang telah berhasil dalam mengembangkan usaha dan membina anggotanya. Sebagai contoh, Koperasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APPKL) Payakumbuh yang berkembang pesat, walau baru berusia dua tahun lebih. Koperasi yang dipimpin H.
Nursyirwan ini, sekarang sudah memiliki 600 lebih anggota dan mampu memberi kredit pada anggotanya maksimal Rp20 juta per orang, dengan bunga 12 persen per tahun dan masa pengembalian 24 bulan. Sepanjang tahun 2010 lalu, lebih dari Rp500 juta sudah disalurkan pada anggotanya. Dan tahun 2011 nilai ini tentunya akan berkembang lebih banyak lagi. Untuk itu, para anggotanya selalu mendapat pembinaan dari Pemko Payakumbuh. Mereka juga selalu mendukung kebijakan Pemko dalam menciptakan persaingan pasar yang sehat dan memelihara K3 di sana. Pembinaan untuk koperasi, tidak semata dari Pemerintah saja. Pihak perbankan pun juga senantiasa melakukan pembinaan bagi koperasi ini. Sebagai contoh, apa yang dilakukan Bank Nagari, mungkin bisa dipedomani. Dalam suatu kesempatan, Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi pernah mengatakan, bank kebanggaan Sumbar ini selalu memberikan pembinaan bagi koperasi yang ada di Sumbar, meskipun koperasi beserta anggotanya bukanlah nasabah Bank Nagari. Menurut Suryadi, adalah kewajiban kita bersama untuk memajukan usaha kecil dan menengah, juga koperasi, sehingga perekonomian masyarakat akan semakin berkembang. Jadi, tak mengherankan bila pada
hari koperasi tanggal 12 Juli lalu, Direktur Utama Bank Nagari ini mendapat penghargaan Bakti Koperasi dan UKM sebagai tokoh penggerak koperasi dan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, pengurus koperasi pun juga harus menunjukkan keseriusan mereka dalam memajukan koperasinya. Tak memikirkan keuntungan pribadi bagi pengurusnya, dan yang jelas tidak pula mengambil untung yang besar dari pinjaman anggota. Sentuhan bisnis dari para pelaku perekonomian, juga praktisi dan kalangan perbankan yang ada, pastinya akan berdampak kemajuan bagi sebuah koperasi. Bagi anggota pun, hendaknya juga menjadi anggota yang aktif dalam usaha koperasi. Dengan ikut membantu berbagai kegiatan koperasi, pastinya akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan koperasi itu. Dan tentu saja, pada akhirnya akan berdampak pula pada peningkatan perekonomian anggotanya, maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, cita-cita Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, agar koperasi menjadi penggerak perekonomian rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Dan yang paling tegas adalah: bukan koperasi namanya, manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang koperasi.
SBY dan......................................Sambungan dari Hal.1 Nah, saat ditanya tentang kabarnya, Nazar mengaku sempat khawatir dengan keselamatan jiwanya. “Nyaris terkena kepala. Alhmadulillah saya masih selamat dan bisa lolos,” kata Nazar, Jumat (22/7). Setelah itu, Nazar kembali melarikan diri. Dia kini terus dikawal oleh beberapa bodyguard yang mendampinginya. “Ada orang mengejar. Tapi saya dikawal, Alhamdulillah,” katanya. Benarkah pengakuan Nazar ini? Belum jelas. Namun selama ini kicauannya dari luar negeri dianggap oleh para politisi Partai Demokrat sebagai kebohongan. Termasuk serangan-serangannya terhadap Anas Urbaningrum dan tokoh-tokoh Demokrat lainnya. Bahkan kabar yang menyebutkan Nazar sakit keras pun kini telah terbantahkan. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono minta Nazaruddin menyerahkan kepadanya semua informasi yang dimiliki tentang persoalan internal partai itu. “Kalau menyangkut isu-isu internal Partai Demokrat, saya lebih senang manakala Nazaruddin kembali ke Tanah Air agar bisa dibuka semuanya. Saya sebagai Ketua Dewan Partai Demokrat sangat berharap agar Nazaruddin memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya,” ujar SBY dalam konferensi pers di halaman tengah Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat. Berbicara sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus sebagai Presiden, Yudhoyono berkalikali dalam pernyataannya mengimbau agar Nazaruddin segera kembali ke Tanah Air untuk menghadapi proses hukum, dibanding menyebar informasi yang belum dapat diuji kebenarannya di berbagai media massa. “Kembalilah Nazaruddin ke Indonesia, ke Tanah Air, kembalilah. Sulit bagi kita ketika kita semua tidak tahu dimana Nazaruddin berada, dengan siapa yang bersangkutan, apa saja yang dilakukan selama ini, komunikasi internalnya dengan siapa,” tuturnya. Dengan menyebar informasi yang belum dapat diuji kebenarannya di berbagai media massa, lanjut Yudhoyono, Nazaruddin hanya menyebabkan orang-orang menduga-duga yang akhirnya menimbulkan curiga satu sama lain. “Kemudian kita dibikin bingung, terganggu, dan bahkan saling bercuriga satu sama lain,” ujarnya. Karena itu, lanjut Yudhoyono, lebih baik jika Nazaruddin kembali ke Indonesia dengan membawa informasi yang bukan fitnah serta siap diuji kebenarannya, karena Dewan Kehormatan Partai Demokrat tentu bisa menjadi alat untuk memeriksa kebenaran semua informasi tersebut. “Kuncinya Nazaruddin segera kembali menghadapi masalah hukum. Berikan kepada saya sebagai Ketua Dewan Pembina apa pun informasi karena itu berguna bagi partai untuk melakukan penataan, pembersihan kalau memang ada yang tidak bersih di tubuh kami,” katanya. Yudhoyono pun menegaskan, menjelang rapat koordinasi nasional Partai Demokrat yang akan digelar 23-24 Juli 2011, partai bentukannya itu sedang berbenah diri agar bisa tetap ikut berdemokrasi di Indonesia. “Kita tahu lembaga mana pun
tidak luput dari kemungkinan kesalahan anggotanya, baik itu lembaga negara, pemerintah, atau politik. Demikian juga yang ada di tubuh Partai Demokrat. Semakin menambah lengkap apa yang disampaikan oleh seorang Nazaruddin setelah kita uji semuanya, kebenarannya, kalau memang ada kaderkader Partai Demokrat yang melanggar etika dan kehormatan partai tentu akan kita berikan sanksi,” demikian Yudhoyono. Nazaruddin sendiri mengaku sudah tahu permintaan SBY agar dirinya pulang ke Indonesia untuk melaksanakan proses hukum. Dia menyatakan siap memenuhi permintaan itu asalkan Ketua Umum PD Anas Urbaingrum nonaktif. “Saya minta Pak SBY nonaktifkan dulu Anas,” kata Nazaruddin melalui pesan BlackBerry Messenger (BBM) Jumat. Nazaruddin mengklaim Anas terlibat kasus Kemenpora, karena alasan itu dia meminta agar ada langkah nonaktif. Nazaruddin juga yakin Anas sudah merusak citra Partai Demokrat. “Itu yang terbaik yang harus dilakukan Pak SBY,” imbuhnya. Nazaruddin juga menyampaikan imbauannya kepada Anas, agar Ketum PD itu legowo mundur. “Supaya bisa menjadi contoh yang baik,” tuturnya. Tidak Menggusur Anas Permintaan Nazaruddin kepada SBY agar menonaktifkan Anas Urbaningrum tampaknya sulit terlaksana. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan memastikan bahwa Rakornas Partai Demokrat tidak akan mengarah ke kongres luar biasa partai tersebut. Penegasan itu disampaikan Syarif Hassan sesuai hasil pertemuan bersama sejumlah anggota dewan pembina lainnya bertemu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie di Gedung DPR/MPR di Jakarta. Pertemuan itu berlangsung setelah sehari sebelumnya mereka menemui Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota Dewan Pembina PD yang menemui SBY antara lain Syarif Hassan, Jero Wacik dan EE Mangindaan. Ketiganya menolak pertemuan tersebut disebabkan memanasnya kondisi internal menjelang rakornas yang bisa mengarah KLB. “Ini silaturahim saja. Pertemuan ini hanya menegaskan saja, komitmen sama-sama untuk menyukseskan rakornas,” ujar Syarif Karena itu, Syarif memastikan tidak akan ada KLB pada Rakornas. Tidak ada arus bawah yang berniat melengserkan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. “Saya sudah bicara dengan Pak Marzuki, tidak akan mungkin ada,” katanya. Sedangkan Jero Wacik mengatakan, sebagai dewan pembina mereka memiliki kewajiban untuk mengurus bagaimana konsolidasi dan perbaikan dilakukan. “Dewan pembina kan mengurusi bagaimana konsolidasi, perbaikan. Temanya kan tiga, konsolidasi, perbaikan, dan meningkatkan kinerja,” katanya. Ketiganya sepakat dan memberikan isyarat bahwa rakornas digelar sekaligus untuk menertibkan kader-kader bermasalah. “Kita sepakat harus menyukseskan rakor-
nas, dalam arti konsolidasi dan ‘bersih-bersih’. Itu subtemanya, jangan karena nila setitik merusak susu sebelanga,” ujar Jero. Sedangkan Wasekjen DPP PD Saan Mustopa mengungkapka, rakornas adalah forum konsolidasi partai, sehingga tidak akan menyentuh persoalan penonaktifan ketua umum. Selain itu, ada aturan dan mekanisme tersendiri untuk menuju KLB. “Rakornas tidak bisa tiba-tiba berubah menjadi KLB, ada aturan mainnya,” katanya. Dukung Anas Dua hari belakangan memang sempat muncul wacana KLB menjelang Rakornas. Tapi sejumlah perwakilan Partai Demokrat dari daerah sepakat untuk mencegah terjadinya KLB. Jumat kemarin, sejumlah perwakilan Partai Demokrat dari daerah itu melakukan pertemuan di sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Mereka yang datang pada pertemuan itu berasal dari DPD dan DPC Sumatra Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Menurut Sekjen DPD DKI Jakarta, Irfan Gani yang hadir pada pertemuan itu, mengungkapkan hampir seluruh kader Partai Demokrat di daerah menolak wacana kongres luar biasa pada rakornas yang mengagendakan pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. “Kita pasti menentang jika ada kongres luar biasa karena Partai Demokrat tidak dalam anggaran dasar partai tidak mengenal istilah itu,” kata Irfan. Apalagi, lanjut Irfan, jika ada upaya pencopotan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum, maka elite pimpinan Partai Demokrat di daerah pasti menentang. Karena, elite pimpinan daerah menudukung sepenuhnya kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015 mendatang. Menurutnya, segelintir pihak yang memunculkan wacana adanya KLB, harus kembali melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Mereka harus melakukan introspeksi terkait dengan pelontaran wacana tersebut. “Jangan sampai segelintir orang kader Partai Demokrat itu melanggar etika dan aturan partai,” katanya. Tekad mempertahankan Anas juga dikemukakan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Barat, Josrizal Zain. “Seluruh kader Partai Demokrat di Sumatra Barat sudah solid dan komitmen untuk mengikuti rakornas sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak melakukan kongres luar biasa,” tegasnya. Arahan SBY yang sebenarnya dalam rakornas itu adalah untuk melakukan perbaikan kinerja partai. “Tentu rakornas ini untuk perbaikan diri bukan untuk pergantian ketua umum,” kata Ketua PD Sumbar yang kini Walikota Payakumbuh itu menegaskan. Joserizal melanjutkan, pimpinan daerah masih membutuhkan kepemimpinan Anas Urbaningrum. “Ia (anas) memiliki kapasitas yang layak untuk tetap menjalankan amanahnya memimpin partai hingga periodenya berakhir pada 2015 mendatang,” tegasnya. (h/dod/sam/ant)
Pemulihan Mentawai pascagempa sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu, setelah masa tanggap darurat selesai. Kini memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, pemerintah bertekad akan membuka keterisoliran Mantawai dari dunia luar dengan menggencarkan kegiatan pembangunan. Rencananya, Mentawai akan memiliki pelabuhan udara yang
memadai untuk didarati pesawat, pelabuhan laut serta akses jalan di gugusan pulau-pulau utama. Untuk itu perlu ditinjau oleh para menteri terkait tentang kesiapan pemerintah daerah setempat maupun masyarakatnya. Sedangkan Jaksa Agung RI Basrief Arief, menurut Kabag Penerangan Biro Humas Setdaprov Sumbar, Akral, hadir di Padang pada
Senin (25/7), untuk memberikan kuliah umum di Universitas Andalas. Menurut jadwal, rombongan yang akan Mentawai tiba sekitar pukul 08.30 WIB di BIM. Wagub Sumbar Muslim Kasim akan memberikan eksposenya tentang progress kegiatan masa pemulihan Mentawai langsung di BIM. Setelah itu rombongan berangkat ke Mentawai menggunakan pesawat Sushi Air. (h/vie)
Petani Organik............................Sambungan dari Hal.1 Menurutnya, Sumbar potensial sekali untuk menerapkan sistem pertanian organik. Banyak sekali keunikan alamnya dan tradisi masyarakat petaninya. Di Amerika Serikat katanya, sekitar 20 persen petani organik bertambah di negara tersebut. Gerald yang sudah melihat berbagai tempat pertanian organik di Sumbar dalam beberapa waktu belakangan menganggap bahwa sudah banyak kemajuan yang terjadi. “Pertanian organik di sini sudah maju. Petaninya menemukan beragam penemuan yang sangat bagus untuk dikembangan,” tambah profesor yang mendapatkan gelarnya dari Entomology Integrated Pest Managament Microbial Control. Tak kalah menarik, sesi workshop pendidikan rakyat dalam rangka kemandirian, melahirkan wacana yang menarik dari petani. Mereka merekomendasikan bahwa pendidikan rakyat yang selama ini diterapkan oleh petani penting dipakai dalam kurikulum di Perguruan Tinggi (PT). “Selama ini sistem pengajaran di PT telah membuat mahasiswa tidak bisa belajar dari alam. Mereka terlalu
sibuk menghafal di dalam kelas,” kata Felmi Yetti dari FIELD Bumi ceria sekaligus pemandu yang mengulang rekomendasi petani tersebut. Felmi tak jauh berbeda berungkap dengan Gerald tentang pertanian organik di Sumbar. “Bertolak dari yang mereka punya, telah ada proses perenungan yang dilakukan petani dari dulu, hanya mereka yang mengetahui bagaimana kondisi pertanian di alam mereka,” katanya. Selama ini kerisauan para petani tentang sumber daya alam yang terganggu, tambah Felmi, relatif telah membuat produksi pertanian menurun. Hal tersebut menurutnya dikarenakan bencana dan beragam proyek yang ditunggangi berbagai pihak yang berkepentingan. “Akhirnya petani tercerabut dari akarnya, termasuk petani di Sumbar karena berkembang budaya instan,” tambahnya sembari berungkap tentang pentingnya pertanian organik dikembangan ke masyarakat dengan cara berkesenian dan budaya. Ia juga menambahkan, tidak hanya pada sesi Pendidikan Rakyat dalam Rangka Kemandirian dan Pengembangan Pertanian Organik
dan Energi Alternatif hasilnya bisa dipakai oleh perguruan tinggi. Tiga sesi lain yang sekaligus diadakan dalam kegiatan Gapo bisa direkomendasikan juga. Sesi tersebut adalah Pengembangan Potensi Lokal untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Jaringan dan Marketing Produk Organik, dan Pengurangan Risiko Bencana. “Apa yang diungkapkan petani dalam acara ini bisa mengubah paradigma akademisi,” tambah Felmi. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikutura Sumbar Djoni ketika mengungkapkan, kegiatan Gapo sebuah ruang untuk mengetahui tentang keinginan petani organik. “Apa sebenarnya yang mereka mau? Kita di sini hanya pendengar. Pemerintah juga hanya fasilitator jika ada rekomendasi dari petani,” katanya. Ia menambahkan, pemerintah akan membaca dengan teliti draf rekomendasi sebelum dihubungkan dengan kegiatan pemerintah. “Petani memang harus diberi kebebasan berbicara, ini saatnya, rekomendasi akan dibicarakan setelah agenda ini,” kata Djoni. (h/cw01)
Pemerintah Didesak ...................Sambungan dari Hal.1 Diakui Irwan, tidak adanya batasan bagi pemanfaatan BBM subsidi yang dinikmati semua kalangan, sangat memberatkan negara. Sebab pemanfaatan BBM nonsubsidi hanya berdasarkan kemauan pemilik kendaraan saja, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Karena kenyataannya, mereka yang mampu secara ekonomi tetap saja memakai BBM subsidi. Namun, Sekdaprov Sumbar Ali Asmar meyakinkan, dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemprov Sumbar, pemakaian BBM ini sangat terkendali dan cukup hemat. Setiap kendaraan yang akan dipakai untuk kegiatan dinas akan dibekali BBM baik premium atau solar sesuai dengan jarak lokasi tujuan. Bila dalam kendaraan itu masih terisi penuh BBM, tentu saja tidak mendapatkan alokasi lagi. Ini bagian dari penerapan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan resmi tentang pemanfaatan BBM non subsidi untuk pemerintahan, kita akan dukung,” tegas Ali. Tak Perlu Dikaitkan Revrisond Baswir, pengamat ekonomi UGM mengatakan penggunaan BBM subsidi tidak perlu dikaitkaitkan dengan orang kaya atau miskin.
“Harga Rp4500 di Indonesia itu sudah mahal. Di Libia misalnya harganya hanya Rp1000 per liter,” katanya. Dikatakannya, selama BBM masih disubsidi, maka masalahnya bukanlah pada besar kecilnya anggaran subsidi BBM. “Persoalannya harga BBM sudah terlanjur diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga dalam kondisi pangan naik saat ini, harga BBM jadi ikut-ikutan naik, sehingga pemerintah akhirnya jadi serba salah sendiri, atas bawah kena jadinya. Terlanjur Diserahkan ke Pasar Sementara itu, pengamat ekonomi H. Yunisfar menilai, imbauan Kementerian ESDM agar kendaraan plat merah tidak menggunakan BBM bersubsidi perlu didukung. “Jika pemerintah daerah juga menggunakan BBM bersubsidi, akan semakin jauh peluang rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dari anggaran negara. Subsidi yang harusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, juga dinikmati oleh pemda maka anggaran APBN dan APBD akan semakin berat,” kata Yunisfar yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Padang kepada Haluan. Ia menyarankan agar pemda sebaiknya tak menggunakan BBM
subsidi. Lebih baik pemda efisiensi dengan cara mengatur jadwal atau penggunaan kendaraan sebaik mungkin. “Kalau perjalanan dinas itu bisa sekali dua hari, mengapa harus digunakan setiap hari.” Dikatakannya, hampir 70 persen dari anggaran pemda, untuk belanja operasional. Sedangkan sisa 30 persen di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas. “Nah, berapa persen cuma anggaran yang sampai ke masyarakat?” katanya lagi. Dikatakannya, kondisinya sama halnya seperti leasing. Di Indonesia yang buat motor, elektronik itu pabrik. Lalu dijual ke dealer, dealer mengkreditkan pada masyarakat. Tapi apa yang terjadi, harga pada masyarakat sudah berkali lipat. “Rakyat kita semakin terbebani, yang kaya justru yang punya pabrik. Apa pertumbuhan ekonomi seperti itu yang kita harapkan, sedangkan yang terjadi tokh pengangguran dan kemiskinan masih merajalela,” terangnya. Begitu juga dengan BBM subsidi yang dinikmati pemda. Akan semakin jauh masyarakat untuk menikmati kesejahteraan dari negara, karena anggaran negara yang peruntukannya untuk rakyat, melenceng kemanamana. (h/vie/ita)
Suir Syam: ..................................Sambungan dari Hal.1 ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso ketika berlangsung acara penyerahan di Kemenhub dua hari lalu. Penghargaan piala WTN yang diserahkan Menhub Fredy Numberi kepada Walikota Suir Syam, Rabu (20/7) lalu di Jakarta dengan didampingi Kapolresta AKBP Syofyan Hidayat, Kadishub Amrizal dan Kabid Sarana Prasarana Dishub Syafrizal. Khusus bagi Padang Panjang, berhasilnya diharih Piala WTN tahun ini merupakan akumulasi dari usaha menertibkan perlalu-lintasan di kota ini. “Meskipun berat, tetapi kita berusaha sekuat tenaga menertibkan lalulintas kota, Alhamdulillah hasilnya kita berhasil mempertahankan prestasi sebagai penerima Piala WTN,” ujar Walikota Suir Syam ketika diminta komentarnya. Ia juga mengatakan, Insya Allah dengan dukungan semua pihak, tahun depan WTN akan berusaha dipertahankan di Padang Panjang. Ujud rasa gembira itu ditunjukkan oleh Pemko Padang Panjang bersama masyarakat dengan melakukan kirab piala WTN keliling kota pada hari Kamis. Sebelum memulai arak-arakan, Walikota Suir Syam secara resmi menyerahkan piala WTN kepada Wawako Edwin setelah itu dilanjutkan kepada Ketua DPRD Novi Hendri dengan disaksikan Muspida. “Ini kado manis buat masyarakat dan kota Padang Panjang menyambut datangnya bulan suci Ramadhan,” ujar Suir Syam. Sementara itu Wakil Walikota, Edwin menyampaikan terimakasih kepada segenap lapisan masyarakat Padang Panjang maupun kepada
pengunjung kota ini yang telah mematuhi aturan berlalu-lintas. “Karena dengan adanya kepatuhan dan tertib berlalu-lintas itulah tim penilai Lomba Tiblantas Nasional ini menjatuhkan pilihan kepada Padang Panjang sebagai salah satu dari 26 kota penerima Piala WTN,” tuturnya. Edwin juga menyinggung pentingnya kesadaran semua pihak untuk mempertahankan piala WTN ini bagi Padang Paanjang. Dengan dipertahankannya kebiasaan berlalu-lintas yang tertib dan sopan, maka itu sudah merupakan bentuk dari upaya mempertahankan piala WTN agar bertahan terus di Padang Panjang. “Tapi sesungguhnya piala itu hanyalah simbolik, yang paling penting adalah bagaimana warga kota dan pengunjung kota serta para petugas perlalulintasan di kota ini senantiasa membudayakan ketertiban. Piala WTN akan dapat diraih kalau cara kita berlalu-lintas dan mengelola lalulintas sangat baik.,” kata Edwin pula. Untuk itu, kepada instansi terkait Edwin meminta agar selalu menjaga garis koordinasi yang lebih erat sehingga persoalan lalu-lintas dan angkutan dapat tertangani secara baik. Tanpa kerjasama yang erat dengan banyak lapisan, mustahil akan diperoleh hasil maksimal. Pentingnya dukungan masyarakat untuk berlalu-lintas yang tertib menurut Ketua DPRD Padang Panjang Novi Hendri tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia mengingatkan semua pihak sekalipun sudah tujuh kali Padang Panjang meraih Piala WTN, tidak berarti evaluasi diabaikan. “Pengaturan lalu-lintas, manajemen traffic, sosialisasi, pengawasan
dan pembinaan mesti terus menerus dilakukan dan kualitas serta kuantitasnya ditingkatkan. Sebab kota lain juga berusaha meningkatkan tertib lalu-lintas mereka, jadi kalau ingin berkompetisi jangan pernah berhenti memperbaiki dan meningkatkan apa yang sudah dicapai,” kata Novi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Amrizal yang dimintai komentarnya oleh Haluan kemarin mengatakan bahwa penilaian WTN, tidak semata hanya soal tertib berlalulintas saja. Tapi juga mencakup banyak aspek, mulai dari pengaturan lalu-lintas, traffic light, halte, penyeberangan, marka jalan, rute angkutan, rambu-rambu, sarana prasarana pendukung Dishub, personel hingga lokasi keselamatan pejalan kaki. “Insya Allah kita senantiasa melakukan terobosanterobosan agar tidak terkesan monoton dalam pengaturan lalu-lintas kota,” kata Amrizal didampingi Kabid Angkutan Dishub, Syafrizal. Ia mengatakan selain masyarakat umum, maka peran Organda yang merupakan representasi masyarakat angkutan darat di kota itu juga sangat penting. “Kami menyadari itu dan tentu saja mendukung sepenuhnya program penertiban yang dilakukan oleh Pemda melalui Dishub dan Satlantas,” kata Ketua Organda Padang Panjang, Syahrial. Hal yang sama juga diakui oleh Kapolreta AKBP Syofyan Hidayat. Menurut Kapolresta tingkat kesadaran warga maupun kalangan anggota Organda di Padang Panjang sangat baik. “Bukan saya saja yang bilang baik, buktinya tim penilai WTN memberikan penilaian begitu juga,” ujar Syofyan Hidayat. (h/son)