4 OPINI
SELASA, 13 SEPTEMBER 2011 M 14 SYAWAL 1432 H
Haluan Kita Musim Hujan akan Datang, Waspadai! MUSIM kemarau 2011 masih tergolong normal, belum perlu dikhawatirkan akan berdampak buruk dan menyebabkan kekeringan secara luas. Bidang Informasi Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kemarin merilis bahwa segala sesuatu masih berjalan baik. Tapi seperti prediksi BMKG, September ini sebagian besar wilayah Indonesia memang dalam musim kemarau. Jika musim kemarau kali ini terasa sangat terik bahkan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan kekurangan air, hal itu menurut BMKG lebih disebabkan oleh dry spell atau kondisi tidak hujan selama beberapa hari berturut-turut, yang cukup panjang. Apa lagi jika dibandingkan dengan kemarau tahun 2010 yang merupakan kemarau basah alias kemarau yang sering hujan. Kemarau 2011 menjadi terasa sangat keriing. Namun secara variasi tahunannya, kemarau kali ini masih normal (masih menurut BMKG) Kekeringan akibat pemanfaatan air yang meningkat di musim kemarau misalnya untuk pengairan pertanian yang pembagiannya harus terus berlangsung, padahal pasokannya berkurang. Bagaimana dengan wilayah Sumatera dan khususnya Sumatera barat? Dari data yang kita peroleh dari BMKG untuk Sumatera bagian barat, dari mulai Aceh, Sumatera Utara hingga Riau akan mulai memasuki musim hujan pada akhir September atau tengah Oktober, sedangkan Sumatera bagian timur seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Lampung musim hujan diprediksi baru akan dimulai pada akhir Oktober hingga awal November. Sementara itu wilayah Jawa dari mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur rata-rata akan mulai memasuki musim hujan pada akhir Oktober hingga awal November. BMKG menyebut ada tiga faktor yang memengaruhi pola musim di Indonesia yaitu monsun, ENSO atau El Nino Souther Oscillation dan Dipole Mode. Monsun adalah perilaku angin musiman yang terbentuk setiap enam bulan sekali di Indonesia. ENSO merupakan perilaku suhu permukaan laut di Pasifik selatan, terjadi tiap 37 tahun. Dipole Mode adalah perilaku suhu permukaan laut di Samudra Hindia, berulang tiap 4-5 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa ketiganya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pola musim di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia bagian timur lebih banyak dipengaruhi oleh ENSO, karena lebih dekat dengan Samudra Pasifik. Indonesia bagian tengah lebih banyak dikontrol oleh monsun. Sementara Indonesia bagian barat banyak diatur oleh Dipole Mode, mengingat wilayah ini dekat dengan Samudra Hindia. Kita belum bisa memperkirakan apakah musim hujan ini akan berkepanjangan atau tidak. Maka jika musim hujan berkepanjangan, tentu akan berpotensi mendatangkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Semua pemerintahan di daerah harus terus mewaspadai kemungkinan buruk tersebut. Musim hujan dan pascamusim hujan tidak hanya banjir yang mesti diwaspadai tetapi juga wabah penyakit. Jadi mencermati musim penghujan yang akan segera datang ini kita harus mewaspadai bagaimana mengantisipasi dan mempersiapkan diri agar terhindar dari penyakit akibat pengaruh musim teruma pascamusim hujan nanti. Terutama untuk menjagak anak-anak, kita mengajak para orang tua agar menjaga dan mengantisipasi buah hati masingmasing agar tidak sampai terkena penyakit akibat perubahan cuaca, terutam jika perubahannya sangat ekstrem, dari panas ke hujan dan kembali panas. Selain faktor cuaca, keberadaan lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi terjadinya banjir. Jika lingkungan kotor dan berakibat banjir, maka air kotor yang berada di selokan ataupun tempat pembuangan akan keluar semua dan tentunya hal tersebut menjadi salah satu penyebab penyakit. Ada beberapa penyakit yang timbul akibat banjir, dan yang menjadi perhatian khusus adalah penyakit Leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ini berasal dari air kencing tikus serta kotoran lain yang akhirnya menimbulkan penyakit leptospirosis. Selain penyakit tersebut, penyakit lain yang sering menyerang saat musim penghujan dan banjir adalah diare, berbagai penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Sekali lagi, kita menghimbau kepada seluruh warga agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkina banjir di musim hujan serta pencegahan terhadap timbulnya penyakit pascabanjir dengan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga tercipta masyarakat yang sehat. ***
Program satu sapi satu petani akan dipansuskan DPRD
Jadinya, satu sapi satu petani satu politisi ya? DPR: intelijen kecolongan dalam kasus Ambon Namanya juga intel melayu
Haluan Aspirasi
082170625544/ 08163253248
Pemukulan Oknum TNI AL BERITA Haluan (12/9) tentang pemukulan terhadap seorang tukang bangunan y6ang nyaris merontokkan giginya oleh oknum TNI AL, perlu kita cermati bersama karena sudah tak masanya lagi aparat main pukul. Walaupun dalam berita tersebut dikatakan tukang dan oknum TNI AL itu masih berkarib kerabat, tapi seperti yang dikatakan polisi setempat untuk memprosesnya secara hukum, saya kira perlu kita dukung. Agar jelas penegakan hukumnya. Salam +62812679***
Kota Padang Kian Sumpek KOTA Padang tampaknya tak punya perencanaan tata kota dan tata ruang untuk 10 tahun ke depan. Bisa diperkirakan bagaimana sumpeknya Kota Padang ini 10 tahun yang akan datang jika kita melihat kondisi saat ini. Kendaraan bertambah setiap hari, infrastruktur jalan masih segitu-gitu saja. Beberapa ruas jalan sudah penuh saat jam kerja. Jalur evakuasi yang dikatakan dalam setiap pidato pejabat, tak jelas-jelas pembangunannya. Pihak Pemko Padang harus jelas perencanaan arah pembangunannya. +62811660***
Terbit Sejak 1948 Pendiri H. Kasoema
Penerbit: PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 1985 tanggal 19 November 1985.
MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN
Pentingnya Peran Agenda Riset dalam Pembangunan Daerah Oleh: Asrinaldi A
Dosen FISIP Unand dan Anggota Dewan Riset Daerah Sumatera Barat
KEBERHASILAN implementasi kebijakan pembangunan daerah tidak saja bergantung kepada sumber daya aparatur pemerintah, tapi juga terkait dengan kualitas kebijakan itu sendiri. Di negara maju, kebijakan pembangunan yang dibuat bukanlah hasil sekali jadi. Akan tetapi berdasarkan riset yang mendalam dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama dari kalangan perguruan tinggi. Implikasinya jelas bahwa kebijakan yang dibuat tersebut membawa hasil positif untuk pembangunan di negara tersebut. Tidak hanya itu, riset juga menjadi dasar utama bagi lembaga keuangan internasional seperti World Bank, ADB dan UNDP memberikan bantuan, khususnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan yang mereka sarankan di negara berkembang. Singkatnya, terdapat hubungan yang erat antara riset, kebijakan dan implementasinya dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pertanyaannya sekarang, apakah riset sudah menjadi dasar pembuatan kebijakan pembangunan di daerah Sumatera Barat? Apakah kegiatan riset dan implementasi kebijakan tersebut sudah terintegrasi ke dalam sistem pembangunan daerah yang dilaksanakan sekarang ini? Tentunya tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut
karena perlu data yang komprehensif menganalisisnya secara tepat. Namun, paling tidak dengan melihat arah kebijakan pemerintah daerah selama ini dapatlah dinilai kedudukan riset dalam pembangunan daerah di Sumatera Barat. Pertama, sejak digabungkannya Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, praktis kegiatan riset daerah sepertinya tidak lagi menjadi prioritas. Sebenarnya keberadaan badan riset daerah sangatlah penting, terutama untuk mensinergikan hasil riset dengan pembuatan dan implementasi kebijakan pembangunan yang berkualitas. Malangnya, karena para pengambil kebijakan di daerah, khususnya di lembaga legislatif menganggap badan riset tidak penting sehingga Balitbang harus dilikuidasi. Balitbang dianggap tidak memberi manfaat kepada masyarakat Sumatera Barat? Benarkah demikian? Memang manfaat langsungnya tidak terlihat
karena impaknya bersifat jangka panjang. Namun, dengan membubarkan institusi ini membawa pengaruh kepada kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Jadi tidak perlu disesali jika aparatur pemerintah daerah menjadi tidak kreatif dan inovatif dalam membuat program dan kegiatan pembangunan. Ini adalah dampak tidak munculnya alternatif program atau kegiatan yang bersumber dari riset yang mendalam tersebut. Padahal di banyak daerah di Indonesia, hasil penelitian yang dihasilkan badan riset ini menjadi rujukan utama untuk membuat kebijakan publik. Kita bisa saja mendengar pelbagai apologi bahwa kegiatan riset dapat saja diintegrasikan ke dalam Bappeda. Namun dari segi pengelolaan, cakupan dan fokus kegiatan riset yang dilakukan tentunya berbeda jika dikelola oleh institusi yang berdiri sendiri. Kedua, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset seperti perguruan tinggi di Sumatera Barat ini sangatlah banyak. Namun realitanya belum termanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Belum lagi hasil riset yang telah dihasilkan oleh Balitbang ketika masih “hidup” justru tidak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan publik. Terlihat ada sikap arogansi dari pemangku kepentingan yang melihat hasil riset tersebut tidak berguna bagi pekerjaan mereka. Padahal biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk riset ini tidaklah sedikit.
Belum lagi aspek waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan si peneliti dalam menghasilkan riset tersebut. Jelas dalam menghasilkan riset tersebut peneliti terikat dengan moral dan etika akademik sehingga hasil riset tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi faktanya, hasil riset tersebut kurang dihargai oleh pemangku kepentingan yang akhirnya juga berdampak kepada munculnya sikap apriori masyarakat Sumatera Barat terhadap kegiatan riset yang ada. Melihat kecenderungan di atas dapat ditegaskan bahwa kegiatan riset dan agenda kebijakan pembangunan di Sumatera Barat sebenarnya belumlah terintegrasi ke dalam sistem kebijakan pembangunan yang terpadu. Selain itu, fakta ini juga mengindikasikan adanya sifat arogansi dan terlalu percaya diri para pembuat kebijakan di daerah ini yang merasa yakin dengan ilmu yang dimilikinya. Kegiatan riset masih dianggap sebagai kegiatan pelengkap dan bukannya menjadi rujukan utama dalam pembuatan keputusan. Bagi mereka hasil riset tidak lebih hanya sekadar dokumen pajangan untuk memenuhi rak-rak perpustakaan. Ini jelas bertentangan dengan karakteristik Sumatera Barat yang memiliki masyarakat kritis dan pernah menghasilkan para pemikir ulung di republik ini. Tentunya masyarakat tidak menginginkan hasil riset yang telah dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan pemba-
ngunan yang dibuat pemerintah daerah mengacu kepada kebijakan strategis jangka menengah yang diintegrasikan ke dalam agenda riset yang terprogram dengan baik. Inilah yang sedang diupayakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan gubernurnya yang memang memiliki kualifikasi akademik yang tinggi. Kehadiran Dewan Riset Daerah (DRD) adalah dalam rangka menjembatani kegiatan riset dengan kebijakan pembangunan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Jangan sampai pembentukan DRD hanya sebagai institusi pelengkap dalam melaksanakan RPJM daerah, namun tidak termanfaatkan oleh pemangku kepentingan di daerah ini. Jelas ini menjadi kerja yang sia-sia serta menghabiskan anggaran daerah. Padahal ide dan pemikiran yang disumbangkan oleh DRD untuk menghasilkan agenda riset daerah ini bukanlah pekerjaan mudah. Karenanya kepala daerah juga dituntut memiliki sense untuk mengarahkan unit kerja pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan di daerahnya dibuat merujuk kepada hasil riset yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga riset lain. Hal ini dimaksudkan agar implementasi kebijakan pembangunan tersebut—selain sesuai dengan kebutuhan daerah, juga efektif dilaksanakan dalam masyarakat. Inilah sebenarnya tujuan mengapa agenda riset daerah itu diperlukan, terutama untuk membangun Sumatera Barat lima tahun ke depan.
Win-Win Solution dalam Menyikapi Polemik Pasar Raya Oleh:
HINGAR-bingar polemik Pasar Raya Padang masih berlanjut hingga sekarang. Belum ada kesepakatan yang dihasilkan untuk mengakhiri perseteruan antara pedagang dengan Pemerintahan Kota Padang (Pemko). Mungkin tidak asing lagi buat kita kalau polemik Pasar Raya ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir pascagempa 30 September 2009 yang mengguncang daerah Sumatera Barat. Polemik pasar raya ini telah diwarnai beberapa kali unjuk rasa yang digelar oleh para pedagang bahkan juga sudah dilakukan beberapa kali pertemuan antara pedagang dengan Pemko Padang, namun tidak pernah menghasilkan suatu kesepakatan yang berujung untuk mengakhiri polemik ini, tapi malah sebaliknya semakin menambah silang sengketa diantara kedua belah pihak. Munculnya Polemik Dalam menghadapi kompleksitas polemik Pasar Raya tersebut, penulis ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali beberapa pendapat para ahli psikologi dan sosiologi dalam memandang permasalahan konflik yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perfektif psikologi yang dikemukakan oleh Pruitt & Rubin (2004), konflik merupakan suatu pertentangan kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Ahli psikologi merumuskan konflik yang terjadi merupakan suatu aspirasi-aspirasi yang tidak dapat dicapai secara smultan artinya bahwa konflik disini terjadi akibat aspirasi pihak yang satu tidak sesuai dengan
II, III dan IV ditambah dengan kurangnya percayaan pedagang kepada Pemko Padang, karena setahu mereka biaya yang akan digunakan dalam membangun Pasar Raya tersebut merupakan bantuan dari pihak luar, karena itu pedagang tidak perlu membayar lagi (Baca: Haluan, 9/ 9). Sementara disisi lain Pemko berharap pedagang mau memenuhi tuntutan tersebut karena dengan alasan Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Raya yang dimiliki oleh pedagang sebenarnya sudah habis. Dari fakta di atas kita bisa melihat jelas bahwa ada aspirasi yang tidak terpenuhi atau ada dua kepentingan yang berbeda antara pedagang de-
tasinya /memenetnya. Seperti yang kita lihat dalam perkembangan sekarang Komnas HAM turun tangan sebagai pihak ketiga yang ingin memediasi antara pedagang dengan aspirasi pihak lain atau pihak Pemko Padang. Karena itu yang satu merasa pemuasan besar harapan kita kepada aspirasinya sendiri menghalagi Komnas HAM harus bisa pemuasan aspirasi pihak lain. menjadi katup penyelemat Sedangkan ahli Sosiologi (savety valve) dalam meberpendapat konflik adalah nyelesaikan polemik pasar raya. merupakan pertentangan kePara ahli sosiologi telah pentingan antara dua kelommerumuskan bahwa untuk pok, akibat dominasi dari mencegah/memenet konflik yakelompok yang satu. ng muncul dapat dilakukan Manusia memang mahluk dengan dua cara yaitu: Pertama, yang mempunyai sifat sosial, tetapi pencegahan di permukaan/ manusia juga mahluk yang cenpencegahan ringan. Pencegahan derung berkonfik. Ini disebabkan ini tidak peduli apakah mekarena setiap orang tak luput dari nyentuh akar-akar konflik atau berbagai macam kepentingan yang sama sekali tidak memesaling berbeda satu sama lain di cahkan akar-akar konflik dalam kehidupan. Deitu sendiri. Karena perngan adanya perbedaan cegahan ini hanya berukepentingan maka tidak SEBAGAI katup paya agar konflik tidak mustahil rasanya akan penyelamat Komberkembang dari satu siterjadi benturan-bentuasi ke situasi lain. turan antar orang/kelomnas HAM harus Kedua, pencegahan menpok dalam memenuhi terus berupaya membuka dasar/mendalam dimana kebutuhannya. Karena ruang dialog untuk musyapencegahan ini menyenitu ahli psikologi dan tuh akar-akar penyebab sosiologi mempunyai warah dalam mencapai konflik/pertentangan pendapat yang sama mufakat dengan mengunkepentingan dan penyebahwa konflik medang perwakilan kedua lesaiannya dengan cara rupakan sesuatu hal mediasi. yang lumrah terjadi di pihak yang bertikai. Untuk menyelesaikan dalam kehidupan maspolemik pasar raya maka yarakat. pihak Komnas HAM Kembali kita kepada polemik Pasar Raya yang ngan Pemko Padang. Kita harus harus menggunakan langkah terjadi antara pedagang dengan bisa memahami bahwa konflik yang kedua dimana Komnas Pemko Padang juga tak lepas yang tidak disalurkan dengan HAM sebagai katup penyelamat karena aspirasi kelompok yang baik semakin hari akan semakin (savety valve) harus berusaha satu dalam memenuhi ke- memuncak pada akhirnya men- mencari akar permasalahan yang butuhannya dihalangi oleh jadi sebuah bom waktu yang sebenarnya penyebab timbulnya aspirasi pihak lain atau karena kapan saja bisa meledak dengan polemik pasar raya yang meada beberapa perbedaan ke- sendirinya. Lihat saja aksi yang libatkan pedagang dengan Pempentingan yang dimiliki oleh terjadi pada (31/08) yang dila- ko Padang. Setelah akar perkedua belah pihak. Misalnya kukan oleh pedagang hingga masalahannya diketahui baru munculnya polemik Pasar Raya harus ada yang menjadi korban. dicari solusi untuk penyeseperti yang disampaikan Uwan Upaya Win-win Solution lesaiannya. Pihak Komnas HAM Sukri dalam tulisannya karena Menyikapi polemik yang harus bisa bersifat lebih terbuka pedagang tidak sepakat dengan mendera pasar raya perlukan kepada padagang dan Pemko nilai (uang) yang harus ditang- suatu langkah yang benar-benar Padang, selanjutnya harus netral, gung oleh pedagang untuk matang dari pihak ketiga jangan ada keberpihakan kepada membangun kios pasar Inpres sebagai mediator untuk menga- salah satu pihak.
Mora Dingin
Mahasiswa Pascasarjana Unand dan Aktivis Perkumpulan Qbar, Padang
Sebagai katup penyelamat Komnas HAM harus terus berupaya membuka ruang dialog untuk musyawarah dalam mencapai mufakat dengan mengundang perwakilan kedua pihak yang bertikai. Dengan demikian diharapkan nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak akan merugikan salah satu pihak tapi merasa sama-sama diuntungkan (winwin solution). Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan komitmen yang kuat aras bisa saling lebih terbuka diantara semua stakholder akan permasalahan tersebut, apalagi Komnas HAM yang berperan sebagai katup penyelamat (savety valve) dituntut kejeliannya atau keseriusannya untuk menyelesaikan pertikaian diantara kedua belah pihak. Tidak mustahil rasanya suatu saat nanti akan bisa menimbulkan konflik yang lebih besar lagi kalau kurang serius dalam menyikapi permasalahan yang lagi timbul sekarang. Akhirnya penulis ingin mengajak kita semua agar kejadiankejadian yang sudah lewat yang mungkin telah merugikan semua pihak akibat polemik pasar raya beberapa tahun terakhir dapat dijadikan sebuah pelajaran yang berharga dan hendaknya jangan terulang lagi. Mari sama-sama kita tanamkan dalam diri kita bahwa setiap permasalahan yang muncul pasti akan ada jalan penyelesaiannya dengan tidak mengorbankan/ merugikan salah satu pihak. Mari sepenuhnya kita dukung bersama usaha yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut. Semoga polemik pasar raya padang berakhir sudah dan Komnas HAM sebagai pihak ketiga yang mencoba memediasi akan bisa melahirkan win-win solution diantara pedagang dengan Pemko Padang. Amin!
Pemimpin Umum: H. Basrizal Koto, Konsultan Pengembangan Media: H. Hasril Chaniago, Pemimpin Redaksi: Zul Effendi, Pemimpin Perusahaan: Irfan Jasri, Wakil Pemimpin Redaksi: Eko Yanche Edrie, Redaktur Pelaksana: Ismet Fanany MD, Nasrul Azwar, Sekretaris Redaksi: Silvia Oktarice, Koordinator Liputan: Aci Indrawadi, Koordinator Liputan Daerah: Syamsu Rizal, Asisten Koordinator Liputan: Rudi Antono, Redaktur: Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Perdana Putra, Rahmatul Akbar, Reporter Padang: Gusni Yenti Putri, David Ramadian, Gustedria, Haswandi, Andika Destika Khagen, Ade Budi Kurniati, Suswinda Ningsih, Mice Angelasari, Devi Diani, Defil, Nasrizal Koresponden: Syamsuardi S, Jon Indra, Ridwan (Bukittinggi), Dedi Salim, Trisnaldi (Pariaman/Padang Pariaman), Ilham Yusardi, Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert (Payakumbuh/Limapuluh Kota), Atos Indria, Ahdi Susanto, Welina (Pasaman), Miazuddin, Kasra Scorpi (Agam), Iwan DN, Darwin Danin, Maison (Padang Panjang), Yuldaveri, Emrizal, Aldoys (Tanah Datar), M. Junir, Gusmizar (Pasaman Barat), Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman (Pesisir Selatan), Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago (Kabupaten Solok/Kota Solok), Icol Dianto (Solok Selatan), Alamsyah Halim, Fadilla Jusman (Sawahlunto), Azneldi (Sijunjung), Ferry Maulana (Dharmasraya), Biro Jakarta: Syafruddin Al (Koordinator), Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, Biro Riau: M. Moralis Biro Kepri: Yon Erizon Tim Kerja Usaha: Isbadri Bakri (Koordinator Sirkulasi), Nofriza Zaniyar, Alfarino Ikhsan (Koordinator Promosi), koordinator Iklan : Yunasbi, Tata Letak/Desain: Andri Idra (Koordinator), Syafrizal, Nurfandri, Rahmad Doni, Rahmi, David Fernanda, HRD : Desmasari, Umum : Nurmi Jamal, Keuangan : Bedhendri, Kasir : Desy, TI : Teguh, Pra Cetak : Sawal Marjuni.HRP, Mai Hendri, Syamsul Hidayat, Cetak : Mardianto (Koordinator), Elvin Devino, Afandi, Rudi Kurniawan, Prasetyo, Jecky Jekcson. Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: redaksi_haluan@yahoo.com, website: http/harianhaluan.com, Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Harga Langganan/iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp57.000, Harga eceran Rp2.500,- Tarif iklan: FC: Rp25.000/mm kolom, Produk BW: Rp 10.000/mmkolom, Spot Colour: Rp20.000/mmkolom, Display: Rp 10.000/mmkolom, Sosial BW: Rp 8.000/mmkolom, Sosial FC: Rp 15.000/mmkolom, Iklan Mini(Max 1kolom X50mm) Rp 100.000/1 kali muat, Iklan Baris: Rp 10.000/baris Bank: BRI Cabang Padang Rek No: 0058-01-001430-30-8, Bank Nagari Cabang Utama Padang Rek No: 1008.0103.00009.1 PT Haluan Sumbar Mandiri Dicetak oleh Unit Percetakan PT Haluan Sumbar Mandiri Padang. Klik http://www.harianhaluan.com