4 SUMBAR KILAS Razia, Pol PP Cekcok dengan Anggota TNI PADANG, HALUAN — Upaya membrantas penyakit masyarakat (Pekat) oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang di Jalan Batang Arau, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, tidak berjalan mulus. Suasana panas yang dibarengi percekcokan, tak dapat dihindarkan, Selasa (8/1) sekitar pukul 22.37 WIB. Peristiwa ini terjadi ketika petugas Pol PP mengejar para wanita yang diduga sebagai penghibur masuk ke Markas Detasemen Pembekalan Angkutan I-44-05-B Tim Angkutan Air di Batang Arau. Salah seorang personel jaga berpangkat Serda di lokasi tersebut menghadang para personil Satpol PP yang masuk tanpa ijin ke kawasan tersebut. Anggota tersebut mengatakan, Satpol PP Kota Padang kurang beretika saat masuk markas tanpa izin dari petugas jaga markas. “Seharusnya mereka terlebih dahulu izin, jangan asal masuk saja. Tolong pakai etika dan sama mengerti dengan pekerjaan kita,” kata Serda Afri Maizon kepada sejumlah wartawan yang ada pada malam itu. Dikatakan, setidaknya petugas Pol PP harus meminta izin dulu, jika ingin masuk ke markas. Dan jika memang ada wanita malam yang berlindung ke dalam markas, pihaknya juga bisa membantu mencarinya. Menurutnya, perlakuan para petugas Satpol PP tersebut sudah menginjak harga diri TNIAD, dengan adanya peristiwa tersebut. “Jika terbukti mereka masuk silahkan tangkap, tetapi ini sudah keterlaluan dan kurang punya etika,” ujar Afri. Sementara itu, Kepala Satuan Provost Satpol PP Kota Padang, Alwi membantah kalau anggotanya masuk tanpa seizin petugas piket. Sebelumnya, petugas telah mengkonfirmasi dulu, hanya saja dia menilai serdadu itu mencoba menghalang-halangi anggotanya. Dia menyebut apa yang dilakukan anggotanya sudah sesuai prosedur. “Kami sudah minta izin saat akan masuk, tetap saja dihalang-halanginya, termasuk saya sendiri,” jelasnya, Selasa (8/1) malam. Alwi menambahkan, usai percekcokan di lokasi, anggota TNI tersebut kembali mendatangi Mako Pol PP Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan dengan atribut lengkap. “Dia masih tidak terima karena merasa telah dilecehkan anggota saya,” jelasnya. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Satpol PP Kota Padang menggelar operasi pekat dan berhasil mengamankan dua wanita dan satu pria, yang tengah asyik berada di cafe hiburan kawasan Muaro. Kedua wanita bernisial DS (22), CPS (19) dan kekasihnya B (22) berusaha kabur menuju markas TNI yang ada di sekitar lokasi tersebut. Saat ini, belum ada kata sepakat antar kedua instansi tersebut. (h/nas)
KAMIS, 10 JANUARI 2013 M 28 SHAFAR 1434 H
KASUS KDRT DOMINAN
Kewenangan Komnas HAM Masih Lemah PADANG, HALUAN—Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dominan terjadi sepanjang tahun 2012. Data yang dikumpulkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sumatera Barat, setidaknya menerima 32 laporan sepanjang tahun lalu.
LANTIK — Ketua Konsuil Pusat Djamil Baridjambek, melantik pengurus Konsuil Wilayah Sumbar Periode 2012-2017. ENI
Lembaga Konsuil Diminta Profesional PADANG, HALUAN — Surat edaran Gubernur Sumatera Barat tentang pemeriksaan dan pengujian instalansi tenaga listrik nomor 44.A/671/KMG/ ESDM/2012 baru disikapi 2 daerah. Yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi. Dari hasil pemeriksaan di Pasar Batusangkar terhadap 279 konsumen, hanya satu yang laik operasi. Bagi instalasi yang sudah sesuai standar, dikeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Konsumen yang belum laik, akan dilakukan rewiring instalasi agar memenuhi standar. Untuk itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Sumbar, Surya Budhi, meminta kepa-
KEPALA BBI Marwan sedang melakukan diskusi bersama Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Rabu (9/1). BUSTANUL ARIFIN
Komisi II DPRD Sumbar Kunjungi BBI Sicincin PADANG PARIAMAN, HALUAN — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kunjungi Balai Benih Ikan (BBI) Sicincin Rabu (9/1). Kunjungan kerja wakil rakyat itu disambut oleh Kepala BBI Sicincin Marwan beserta staf. Di depan anggota Komisi II DPRD, Marwan mengatakan, BBI merupakan sarana bimbingan langsung kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan pembudidayaan ikan dalam rangka pengendalian mutu benih. “BBI sebagai penghasil calon induk ikan bermutu, dan penghasil benih unggul untuk mengisi kekurangan yang dihasilkan oleh instalasi, UPR serta untuk penebaran di perairan umum, dan sebagai tempat adaptasi tekhnologi pembenihan, serta pusat informasi budidaya ikan air tawar,” terang Marwan. Meski BBI Sicincin dinyatakan telah baik oleh anggota DPRD, namun kinerja yang bagus tetap dilakukan oleh kepala BBI bersama staf. “Ke depan, saya bersama semua staf akan melakukan terbaik terutama tentang pembenihan ikan unggulan. Meski sudah ada ikan unggulan, namun semua jenis ikan air tawar tetap ada,” jelasnya di hadapan Ketua Komisi II DPRD Sumbar Zulkenedi Said, Mochlasin, Eldi Sutrisno, Asril Kasoema, Ilson Cong, Dedy Edwar, dan anggota lainnya.. Zulkenedi menuturkan, sebagai sentra pembinihan bibit ikan, BBI Sicincin telah mampu menghasilkan bibit ikan unggul, ke depan memang tetap harus ditingkatkan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Tentunya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya. (cw/bus)
la daerah segera menindaklanjuti surat edaran ini. Ke depannya, surat edaran ini diharapkan bisa menjadi peraturan gubernur, sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengujian instalansi listrik. Menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalansi Listrik (Konsuil) Pusat Djamil Baridjambek, pengujian ini sendiri bertujuan melindungi konsumen dari bahaya kebakaran akibat instalansi listrik. Dari pengujian yang dilakukan terhadap instalansi listrik di Kota Padang beberapa waktu lalu, sekitar 30 persen instalansi listrik dinyatakan tidak laik operasi (TLO). “Setelah diminta perbaiki, saat ini hanya sekitar 5 persen saja yang perlu diperbaiki. Jadi, masyarakat sudah memahami pentingnya pengujian instalansi ini,” ujarnya, Rabu (9/1) seusai pelantikan pengurus Konsuil wilayah Sumbar pe-
riode 2012-2017 dan pelatihan perpanjangan sertifikasi kompetensi pemeriksa, di gubenuran. Ditambahkan Kepala Wilayah Konsuil Sumatera Barat, Defrizal, untuk melindungi konsumen dari bahaya listrik, pemasangan listrik harus sesuai dengan PUIL (peraturan umum instalasi listrik) dan materialnya harus standar nasional Indonesia (SNI). Kebakaran ini sendiri, bisa disebabkan hubungan singkat, loskontak, over heating atau beban lebih. Konsuil saat ini memilki 23 kantor wialyah di 29 provinsi dan 96 kantor area, 1117 kantor sub area, dan 1009 tenaga yang memilki sertifikat kompetensi. Di Sumbar sendiri, terdapat 4 kantor area, yaitu di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Solok, dan Payakumbuh. “Masyarakat harus memanfaatkan kantor-kantor ini. Pelayanan pengecekan akan dilakukan sesegera mungkin oleh tenaga Konsuil. Bagi rumah tangga, bisa langsung
mendatangi kantor Konsuil atau kontraktor. Bagi instalansi di tempat umum, seperti penerangan taman, lampu jalan dan bangunan milik pemerintah harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh pemda sesuai kewenangan,” jelas Defrizal. Pengurus Konsuil Wilayah Sumbar periode 2012-2017 yang dilantik Rabu (9/1) adalah Defrizal selaku Kepala Wilayah, Ali Muzaffar selaku Kepala Bagian Teknik, Operasional dan Sertifikasi, dan Astuti Yulia selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan. Kepala Sub Bidang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agus Sufianto menyebutkan. Konsuil harus professional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan meningkatkan sosialisasi kepada masayarakat mengenai keamanan dan keselamatan instalansi listrik. Tahun 2013 ini, tercatat sekitar 58 ribu pelanggan baru yang harus disosialisasikan tentang pengujian ini. (h/cw-eni)
Rio Terima Penghargaan Satpam Teladan SAWAHLUNTO, HALUAN — Rio Hamdani, tenaga satuan pengamanan PLTU Ombilin Sawahlunto, terima penghargaan sebagai Satpam teladan Kota Sawahlunto. Penghargaan tersebut, langsung diterima Rio dari Polres Kota Sawahlunto, dalam peringatan Hari Jadi Satpam ke 32, yang digelar di Mapolres Sawahlunto, Rabu (9/1). Pria yang sudah menjalani pengabdian sebagai Satpam selama 4 tahun 3 bulan tersebut, mengaku
sangat gembira atas penghargaan yang diterimanya. “Alhamdulillah, penghargaan ini memberikan motivasi tersendiri bagi saya,” ujar Rio ketika ditemui Haluan, di halaman Mapolres Sawahlunto. Dalam usianya yang ke 32 tahun itu, Kapolres Sawahlunto, AKBP M. Syafrial mengatakan, peringatan hari jadi tersebut, merupakan bagian dari introspeksi dan memperbaiki diri. Kapolres menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap
kinerja satuan pengamanan selama ini. Namun demikian, satuan pengamanan juga harus melakukan introspeksi diri, terkait dengan pelaksanaan tugas, sebagai pengemban fungsi kepolisian. “Tuntutan profesionalitas satuan pengamanan sangat penting dan mutlak. Untuk itu, kepolisian sudah mempersiapkan program-program pelatihan, dalam meningkatkan kualitas dan kedisiplinan,” ujar Kapolres.(h/dil)
“Mayoritas sengketa perceraian, kekerasan fisik, dan lepas tanggungjawab dari orang tua,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Sultanul Arifin kemarin (9/1). Walau masih banyak kasus KDRT yang terjadi di masyarakat, namun tidak dilaporkan ke Komnas HAM. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang menguap di media, tetapi tidak ada laporan masuk ke Komnas HAM. Catatan Komnas HAM, total jumlah laporan yang masuk tahun lalu justru berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2012, mereka hanya menerima 113 pengaduan, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 135 pengaduan. “Ada dua kemungkinan. Pertama bisa jadi masyarakat tidak tahu atau belum sadar hukum. Kedua bisa jadi kasusnya memang sudah berkurang, tetapi faktanya tetap banyak yang muncul ke permukaan. Saya tidak mau menduga,” katanya. Dia menyebut untuk tahun ini, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekolahsekolah, dan aparat pengambil kebijakan mengenai HAM. Masyarakat katanya, harus diberi pemahaman tentang HAM dan diminta melaporkan jika mendapat tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan sekitar 50 persen kasus yang diadukan ke Komnas HAM bisa terselesaikan dengan baik. “Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan ada progres dari penegak hukum. Harapan kedepan semoga semakin baik,” katanya. Kewenangan Masih Lemah Menurut Sultanul, sesuai UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM masih sangat terbatas. UU tersebut hanya mengamanatkan Komnas HAM bekerja sebatas melakukan penyelidikan, klarifikasi, dan memberikan rekomendasi. “Sementara proses penyidikan diberikan kepada kepolisian, penuntutan kepada kejaksaan. Kami hanya sebatas itu, makanya dianggap lemah. Kalau proses di luar itu kami lakukan ya melanggar undang-undang,” paparnya. Dia menginginkan Komnas HAM memiliki wewenang lebih luas, sehingga kasus-kasus yang diadukan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. “Kami sadar dengan kelemahan kami. Juga putusan yang hasilnya kebanyakan memang belum memuaskan rasa keadilan masyarakat. Tapi harus tetap optimis penegakan HAM suatu saat akan terus membaik,” harapnya. Tahun ini katanya, revisi UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM sudah masuk prolegnas 2013 di DPR. Dia berharap, hasilnya nanti bisa membuat Komnas HAM menjadi lebih solid sebagai lembaga yang kredibel dalam mendampingi kasus HAM di masyarakat. (h/cw-sal)
Tiga Bandar Narkoba Ditangkap PADANG, HALUAN — Direktorat Reskrim Narkoba Polda Sumbar meringkus tiga orang bandar ganja yang memiliki jaringan antar provinsi, Selasa (8/1). Dua orang di antaranya ditangkap saat melakukan transaksi dengan petugas yang menyamar di kawasan KH. Jalan Ahmad Dahlan samping MTSN Kecamatan Payakumbuh Utara, Kabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan satu orang lagi ditangkap dikediamannya, Jalan raya Payakumbuh Lintau kilometer 7, Jorong Andaleh Ateh, Kecamatan Luak. Dari tangan ketiga tersangka tersebut sebanyak 1,5 kilogram ganja kering siap edar berhasil diamankan. Tersangka tersebut adalah Darma Pratama (25), warga Kenagarian Bungo, Kecama-
tan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Iswandi (33), Warga Kuti Anyiak Limbanang, Kabupaten Lima, dan Hendara Saputra (32), warga Jorong Ateh yang ditangkap setelah kepolisian mendapat informasi dari kedua tersangka yang telah lebih dulu diamankan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, ketiga tersangka tersebut merupakan bandar ganja yang memiliki jaringan di luar Provinsi Sumbar. Penangkapan tersebut dilakukan sekitar 18.30 WIB, saat pihak kepolisian mencoba menyamar sebagai pembeli kepada kedua tersangka Darma dan Iswandi di Jalan Ahmad Dahlan. Saat bertransaksi keduanya langsung dicokok tanpa melakukan perlawanan.
Dari keterangan kedua tersangka yang ditangkap, mereka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari salah seorang rekannya yaitu Hendra. Setelah mendapatkan informasi, petugas pun melakukan pencarian terhadap Hendra. Alhasil Hendra ditangkap di kediamannya sekitar Pukul 20.00 WIB dan barang bukti ganja seberat 0,5 kilogram. Sebelum melakukan penangkapan satuan Reserse Narkoba Polda Sumbar telah melakukan pengintaian selama lima hari terhadap dua tersangka. Dari pengakuan tersangka Hendra, barang haram tersebut dia dapatkan dari salah seorang rekannya yang berinisial “AL” yang berdomisili di daerah Muara Takus, Kabu-
paten Riau. “Saya mendapatkan barang tersebut dari salah seorang teman saya di Riau,” katanya saat diinterogasi oleh Penyidik Dit. Reserse Narkoba Polda Sumbar. Selain mengedarkan ganja, ia juga mengaku kalau dirinya adalah seorang pemakai barang haram tersebut. Satu kilogram ganja ia beli seharga Rp1,6 juta dari “AL” yang berada di Riau. Kemudian ganja tersebut dijual kembali seharga Rp1,8 juta di Padang serta di daerah-daerah lainnya yang ada di Sumbar. Disebutkan, transaksinya dengan “Al” dilakukan dengan cara menggunakan jasa transportasi tarvel jurusan Pekan Baru-Padang. Sedangkan uangnya dikirimkan kepada “AL” melalui ATM. “Kami menggunkan travel
sebagai penyaluran barang, nanti uangnya dikirim ke nemor rekeningnya,” ujarnya. Ditambahkannya, dia menjadi bandar ganja, baru dilakoni selama empat bulan karena desakan kebutuhan ekonomi. Direktur Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim melalui Kasubdit II AKBP Eldia Amela menyebutkan, dua tersangka yang ditangkap pertama kali itu sudah menjadi target kepolisian sebelumnya. Hingga saat ini, ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di jajaran Direktorat Reskrim Narkoba Polda Sumbar. Ketiganya dikenai pasal 111 dan 114 KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara, serta ancaman hukuman seumur hidup. (h/nas)
>> Editor : Rudi Antono
>> Penata Halaman: Syahrizal