SUMBAR 3
SABTU, 9 MARET 2013 M 26 RABIUL AKHIR 1434 H
Jamkes Tumpang Tindih Segera Dibahas PADANG, HALUAN —Komisi IV DPRD Sumbar akan segera mempelajari tumpang tindih jaminan kesehatan yang diterima masyarakat Sumatera Barat. Tumpang tindih jaminan kesehatan ini, berhubungan dengan data yang disediakan BPS, dan hal ini akan segera dibicarakan. Demikian diungkapkan
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Rizanto Algamar, sebelum melepas Kesyha Qura’ni, balita penderita kanker ke Jakarta, Kamis (7/3) lalu. Kesyha Qura’ni merupakan orang ketujuh yang dibantunya untuk mendapatkan bantuan pengobatan. Kasus yang menimpa Kesyha adalah, tidak bisa berobat ke rumah sakit
kanker karena tidak mempunyai kartu Jamkesmas. Kesyha hanya memilki kartu Jamkesda yang tidak bisa digunakan sampai ke rumah sakit di Jakarta. “Terkait banyaknya jaminan yang dikeluarkan pemerintah, akan kita bicarakan nanti. Karena ternyata masih ada orang yang bernasib sama
dengan Kesyha, yang tidak punya biaya untuk pengobatan. Padahal, jumlah jaminan kesehatan yang sudah diterima masyarakat sekitar 2,4 juta jiwa,” jelasnya. Lebih lanjut Rizanto mengatakan, masih adanya warga miskin yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan dikarenakan adanya kesalahan
dalam sistem. Yaitu terkait distribusi atau soal data. “Hal ini kan berhubungan langsung dengan BPS. Termasuk juga tim dari wakil presiden. Jadi akan dipertanyakan,” ujarnya. Menurutnya, pergerakan yang terjadi di lingkungan masyarakat, juga bisa membuat angka kemiskinan bertambah. Misalnya, ada satu
orang yang awalnya mendekati miskin dan ketika sakit dirinya menjadi miskin. Hal ini menujukkan adanya peregerakan aktif di masyarakat, hal inilah yang perlu dipelajari. Di Sumbar sendiri, sekitar 69 persen warga sudah memilki kartu jaminan kesehatan. 28 persen mendapatkan kartu Jamkesmas dan 25 persen
mendapatkan kartu Jamkesda. Sisanya 16 persen dari asuransi mandiri. Dengan persentase kemiskinan Sumbar sekitar 8 persen, menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, seharusnya tidak ada lagi warga miskin yang tidak bisa berobat. Jumah penerima jamekesmas dan jamkesda saja sudah 53 persen. (h/cw-eni)
Pasar Tradisional Terancam Punah PADANG, HALUAN— Nasib pasar tradisional nagari/ desa di seluruh wilayah Sumbar, semakin terancam.
TIDAK LAYAK— Upaya pemerintah dalam membernatas kemiskinan terlihat masih jauh dari apa yang diharapkan. Setiap tahunnya kemiskinan semakin meningkat, terlihat dari tempat tinggal warta yang tidak memiliki standar keamanan dan kenyaman, seperti di Wilayah Pesisir Pantai Parupuk Tabing, Kota Padang, Jum’at (8/3). AMIR
Hal itu seiring dengan banyaknya penyedia bahan kebutuhan pokok rumah tangga yang bersifat modern, seperti Minimart, Minimarket, Mall, dan lainnya. Pasar modern tersebut, sudah menyebar sampai ke seluruh daerah, termasuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Demikian disampaikan Kabid Usaha Ekonomi Mikro (UEM) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar, Herzam Lazron, saat melakukan rapat evaluasi pengelolaan pasar nagari/desa se-Sumbar, di Aerowisata Premier Basko Hotel, Jumat (8/3).
LINGKAR
50,01 Persen Sanitasi Solsel Buruk
Satpol PP Diberi Pembinaan Mental
SOLSEL, HALUAN — Kondisi sanitasi daerah Solok Selatan masih rendah. Sampai saat ini, baru 49,9 persen saja daerah itu memiliki sanitasi yang baik, selebihnya belum ada. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Syamsurizaldi didampingi Kasubid Pemerintahan, Hukum, dan Komunikasi Risa Herfina, Jumat (8/3) di Padang Aro. “Kondisi sanitasi daerah kita masih rendah, baru sekitar 49,9 persen, sedangkan 50,1 persen masih belum memiliki kategori sanitasi yang baik,” katanya. Ia menyebutkan, persoalan sanitasi meliputi masalah limbah, sampah, drainase, dan air bersih. Gambaran umum mengenai limbah, yang perlu diperhatikan adalah pembuangan limbah rumah tangga dan industri. Namun, hampir separuh rumah masyarakat yang belum memiliki pembuangan limbah (jamban-red). Masalah sampah, Solsel baru memiliki lima unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan dua lokasi cadangan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), memiliki kontainer sampah, dan petugas kebersihan. Risa Herfina melanjutkan, masalah drainase belum terhimpun data yang lengkap, karena memang program sanitasi terintegrasi tersebut baru dimulai di daerah itu. Ia merinci mengenai datadata yang dihimpun oleh leading sektor yang terlibat dalam sanitasi, khususnya Dinas Kesehatan Solok Selatan. “Dinkes sudah memaparkan dampak buruk atau jeleknya sanitasi, yang menyebabkan timbulnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), diare, dan penyakit kulit karena alergi,”
PASAMAN, HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) punya peran strategis dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta dalam menegakkan perda. Untuk dapat menyelenggarakan hal tersebut, Satpol PP Pasaman terus melakukan pembinaan mental di dalam jajarannya. Hal ini bertujuan untuk penegakan disiplin pada internal Satpol PP tersebut. Kepala Satpol PP Pasaman Yusrizal yang didampingi Kasi Ops Zulfahmi dan Kasi Bintibumtramnas Hidayattul Taufik, Jum’at (8/ 3) menyebutkan, tujuan dilaksanakan pembinaan mental di internal Satpol PP adalah untuk mencegah tindak pidana, atau penyakit masyarakat lainnya. Dengan adanya pembinaan mental terhadap jajarannya, diharapkan Satpol PP Pasaman dapat menjadi contoh bagi pegawai dan masyarakat. Baik di kantornya, di rumah maupun dilingkungan masyarakat. “Kita ingin anggota Satpol PP Pasaman ini dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh pegawai dan masyarakat. Apalagi tugas Pol PP menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta sebagai penegak perda di daerahnya,” ujar Yusrizal. Pembinaan mental itu berupa pemberian siraman rohani kepada seluruh jajarannya, dengan mendatangkan penceramah atau ustadz dari luar. Selain itu, di dalam setiap apel pagi ataupun siang, masing masing anggota harus bisa melafalkan panji-panji kewibawaan Pol PP dan dapat menerapkannya. Sementara itu, Kabag Ops Zulfahmi menambahkan, selain melakukan pembinaan mental, penegakan disiplin dalam internal Satpol PP pun terus ditingkatkan. Seperti anggota Satpol PP Pasaman harus hadir lebih awal dari pegawai lain, yang ada di lingkungan Pemkab Pasaman ini. Selanjutnya, masing-masing anggota dalam berpakaian dinas harus berpakaian lengkap. Bagi yang memakai kendaraan dinas dan kendaraan pribadi harus memiliki surat surat yang lengkap, serta bagi seluruh anggota Satpol PP Pasaman yang memiliki hanphone wajib mengaktifkannya selama 24 jam. “Hal ini bertujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Pasaman,” terangnya. (h/tos)
katanya. Pada 2010, penyakit ISPA ada 13.144 kasus, diare 3.291 kasus, penyakit kulit alergi 2.619 kasus. Ssehingga yang menderita penyakit akibat buruknya sanitasi ada 19.054 kasus dari jumlah penduduk sebesar 133.804 jiwa. “Ini artinya, penyakit yang dimunculkan akibat sanitasi buruk sebesar 14,2 persen,” terangnya. Pada 2011, kasus ISPA dan diare meningkat. ISPA 2011 berjumlah 13.195 kasus, diare 3.807 kasus. Namun, penyakit kulit alergi menurun drastis dari 2.619 kasus menjadi 1.677 kasus. “Kita akan himpun semua data tentang sanitasi di daerah ini, yang akan didapatkan dari laporan SKPD terkait, dan penilaian resiko kesehatan lingkungan atau Environmental Health Risk Assessment (EHRA),” lanjutnya. Untuk memperbaiki kondisi sanitasi itu, maka pemerintah daerah melalui leading sektor terkait, telah membentuk tim untuk perbaikan sanitasi daerah dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Ada tiga langkah yang akan dilaksanakan oleh tim ini. Yaitu, pembuatan buku putih, Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), dan dokumen momerandum program. “Pembuatan buku putih bertujuan untuk mendapatkan potret aktual kondisi sanitasi daerah yang menggambarkan secara komprehensif, dan dijadikan dasar untuk penyusunan strategi sanitasi,” ujar Risa. Pembuatan buku putih sanitasi tersebut, kata Risa, akan dikonsultasikan yang akan dihadiri oleh leading sektor terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, DPPKAD, Kantor Lingkungan Hidup, dan BP3MD.
Menurutnya, sanitasi merupakan hal yang sangat penting dan selalu bersentuhan dengan kehidupan masyarakat seharihari. Selain itu, sanitasi merupakan masalah global dan men-
Dikatakan, dari 436 pasar nagari/desa yang ada di Sumbar, hampir seluruhnya telah dimasuki pasar modren. Dimana, pada setiap pasar nagari/desa itu, terdapat pula pasar modern yang didirikan oleh pihak-pihak swasta yang memilki modal besar. “Dengan realita yang terjadi pada saat sekarang ini, pemerintah sebagai pengawas, sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat, tidak ingin melihat kelangsungan pasar nagari/desa itu menjadi merosot dan akhirnya punah,” katanya. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa saat ini, banyak masyarakat yang lebih senang membeli bahan-bahan keperluan rumah tangganya di pasar modern. Mereka tak mau repot ke pasar tradisional untuk berbelanja. Karena mereka berasumsi, barangbarang yang tersedia di pasar modern tersebut, lebih higienis dari pada barang-barang yang
jadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Daerah dengan sanitasi yang baik menandakan bahwa tingkat ekonomi di daerah tersebut juga baik. “Kita berharap sanitasi kabu-
ada di pasar tradisional. Ditambahkan, dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 42 tahun 2007, tentang Pengelolaan Pasar, maka BPM sebagai perpanjangan tangan Permendagri itu, akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan keberadaan dan kelangsunghan pasar nagari/desa itu. Selain itu juga, BPM akan mengusulkan penguatan kelembagaan seperti Surat Keputusan (SK) Walinagari dan SK Pasar. Dimana, dalam SK itu akan dibuat izin pendirian pasar modren, seperti Minimart dan sebagainya. “Selain peraturan dan SK Pasar, kami juga akan mengalokasikan dana APBN sebesar Rp100 juta, untuk renovasi pasar-pasar nagari/desa tersebut. Dana itu dimaksudkan untuk, menyelaraskan sarana dan prasarana antara pasar modren dengan pasar tradisional di nagari/desa tersebut,” ungkapnya lagi. (h/cw-wis)
paten dapat diperbaiki, pola sanitasi masyarakat berubah, dan taraf kesehatan masyarakat bisa meningkat. Juni mendatang buku putih sanitasi sudah tuntas,” tuturnya. (h/col).
Pungli Pegawai Honor K 1 Diselidiki PADANG PARIAMAN, HALUAN — Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang Pariaman pada pegawai honor katagori 1 (K1 ) mulai diselidiki oleh pihak Polisi Resort Padang Pariaman. Upaya itu dengan meminta keterangan dari beberapa pegawai honor K1. Kepala Kepolisian Resort Padang Pariaman, AKBP. Amirjan melalui Kasat Reskrim, AKP. R Sihombing membenarkan akan hal tersebut. “Saat ini kita baru tahap meminta keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti,” kata R Sihombing, Kamis (8/3). Menurut R Sihombing, pengumpulan data dan bukti serta keterangan dugaan kasus pungli terhadap honorer K1 oleh oknum BKD dilakukan, karena adanya informasi di salah satu media di Sumatera Barat dan informasi di tengah-tengah masyarakat. “Menyikapi hal inilah, kami mulai mengumpulkan data, informasi dan bukti,” terang R Sihombing. Seperti informasi yang beredar di kalangan PNS di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, telah dilakukan pungutan terhadap pegawai honor K1 yang ada di Padang Pariaman. Gunanya untuk pengurusan Nomor Induk Pegawai ( NIP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pungutan tersebut berkisar dari Rp5 juta hingga Rp15 juta. Salah seorang pegawai honor K1 yang identitasnya tidak mau disebutkan pada Haluan membenarkan adanya pungutan tersebut. “Mambana awak pak namo ambo jan disabuikan, beko gagal PNS wak,” ujarnya. Menurut informasi, modus pungutan liar ini dilakukan serapi mungkin, yakni dengan mengelompokan para pegawai honor K1, kemudian salah satu disuruh untuk melakukan pungutannya terhadap kawannya. Jumlah pegawai honor K1 yang diminta uangnya untuk pengurusan NIP tersebut berjumlah sebanyak 111 orang, sedangkan yang keluar dari BKN hanya
36 orang. “Hal ini lah yang menjadi masalah, sehingga saat ini pihak BKD tidak berani mengumumkan nama nama siapa yang lolos tersebut,” ujar sumber Haluan. Sekretaris BKD Padang Pariaman, Drs. Anwar, Jumat (9/3) mengungkapkan, jumlah pegawai honor K1 yang dikirim ke BKN tersebut sebanyak 112 orang, dan seorang meninggal. “Namun yang disetujui oleh BKN hanya 36 orang,” kata Anwar. Saat ditanya kenapa nama orang orang yang lulus ini tidak di umumkan, Anwar menyatakan tidak mengerti dan meminta Haluan untuk menanyakan langsung pada Kepala BKD. Kepala BKD Padang Pariaman, Muhadek Salman yang dihubungi, Jumat (9/3 ) pada tiga nomor Hp nya tidak satupun yang aktif. (h/ded).
BIMBINGAN belajar merupakan suatu cara yang tepat meningkatkan ilmu pengetahuan anak. Tak jarang lembaga bimbel memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi anaki didiknya, seperti BimBel Arsy di Simpang Gia, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Jum’at (8/3). AMIR
>> Editor: Rudi Antono
>> Penata Halaman: Irvand