6 OPINI
SABTU, 7 JULI 2012 M 17 SYA’BAN 1433 H
Pemilukada Satu Paket, tak Jamin Bebas Pecah Kongsi SATU pertanyaan dapat dialamatkan kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) apakah bisa dijamin oleh APKASI bahwa tidak akan terjadi disharmoni antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah kalau Kepala Daerah dan Wakilnya tetap dipilih satu paket? Ini pertanyaan berkaitan erat dengan penolakan APKASI terhadap draft RUU Pemilukada yang kini sedang dibahas DPR. Jika memang dapat dijamin oleh APKASI bahwa harmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakilnya yang dipilih sepaket, maka tidak ada persoalan lagi untuk mempertahankan format yang sudah ada seperti sekarang ini. Format yang sudah ada adalah bahwa Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih bersamaan dalam satu paket. Dengan demikian Wakil Kepala Daerah bisa saja bukan pejabat struktural yang ada dalam lingkungan pemerintahan. Sedangkan RUU Pemilukada memang sedang mengarah kepada pemisahan. Dimana jabatan Wakil Kepala Daerah tidak lagi akan merupakan jabatan politis, melainkan jabatan struktural mungkin setingkat atau di atas esselon Sekda Kabupaten. RUU Pemilukada memang dikonstruksi untuk menghindari persengketaan politik dan persengketaan pribadi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah sebagaimana banyak terjadi akhir-akhir ini. Banyaknya disharmoni antara Kepala daerah dan wakilnya yang mengganggu stabilitas daerah memang merisaukan kita. Apabila Kemendagri mengarahkan melalui RUU Pemilukada agar tidak lagi sepaket pemilihan Kepala Daerah dengan wakilnya, kita kira itu sebuah langkah bagus menyelamatkan tata penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam RUU Pemilukada itu memang yang akan dipilih hanya Kepala Daerahnya saja. Setelah Pemilukada selesai, menurut RUU itu, pemenangnya enam bulan paling lambat dapat mengusulkan Wakil Kepala Daerah yang diambilkan dari pejabat struktural dalam lingkungan Pemerintahan. Kongkretnya dalam RUU itu diatur bahwa kalau itu gubernur maka wakilnya minimal dari pejabat eselon I b di provinsinya, kalau bupati atau wali kota minimal golongan II a di kabupaten atau kota. Dan itu paling tidak sudah setingkat Sekretaris Daerah di Provinsi maupun kabupaten kota. Apa yang diharapkan dari RUU itu atau dari sistem satu paket itu? Tidak lain daripada terhindarnya pasangan Kepala Daerah itu dari sikap hegemoni legitimasi. Jika Kepal Daerah adalah orang yang berpengaruh, atau orang yang banyak uangnya kemungkinan dia yang menghimpun suara sehingga memenangkan pasangan tersebut. Maka kebanyakan Kepala Daerahnya merasa dialah yang paling legitimate. Begitu pula apabila Wakilnya yang memiliki dukungan terbesar, dia pula yang merasa legitimate. Walhasil diantara keduanya terjadi hubungan yang meruncing setelah sempat beberapa bulan mesra pascapemilihan. Selain itu pula, ada Wakil Kepala Daerah yang merasa menjadi Kepala Daerah dan bukan memosisikan diri sebagai wakil. Wakil Kepala daerah yang merasa memiliki kekuasaan setara dengan Kepala Daerah. Semua juga membuat hubungan jadi tidak baik. Akhirnya merugikan daerah itu sendiri. Lalu sekarang APKASI menyatakan menolak. Sungguh merupakan satu hal yang kurang elok apabila dalam hal ini APKASI memosisikan diri berseberangan dengan pemerintah pusat. Dengan penolakan itu seolah-olah APKASI menjadi subordinasi pemerintah pusat. Padahal pemerintah pusat cq Pemerintah RI lah yang mengusulkan RUU Pemilukada itu ke DPR RI. Mendengar alasan yang dikemukakan oleh APKASI kepada DPR, bahwa disharmoni dapat diatasi dengan saling membuka diri diantara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah. Sepertinya memang mudah sekali jalan keluarnya. Tapi tidakkah itu adalah sesuatu yang seideal-idealnya? Bagaimana mungkin menciptakan kondisi ideal pada waktu bersamaan di lebih 500 pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh Indonesia? Lalu ada pula alasan mempertahankan format lama itu demi terciptanya kesetaraan hubungan politik dan legitimasi kepala daerah dengan wakil kepala daerah, kami berpendapat agar format yang ada sekarang dipertahankan. Itu juga membuat kita bertanya-tanya. Bukankah apabila Wakil Kepala Daerah berasal dari PNS struktural dan bukan pejabat politik, memang tidak perlu setara lagi. Lagi pula namanya tetap saja Wakil, bukan Kepala. Pada masa berlaku UU No 5/1974, Wakil Kepala Daerah juga berasal dari PNS struktural dan tidak ada masalah. Bahkan DKI Jakarta memiliki lebih dari satu Wakil Gubernur. Oleh karena itu kita berharap kita hentikan pecah kongsi berkepanjangan ini dengan hanya memilih Kepala Daerah saja dan Wakilnya dipilih sendiri dari pejabat struktural oleh Kepala Daerah pemenang Pemilukada.***
Jalan Tol dan Pembangunan Ekonomi OLEH: AZIZUL MENDRA Peneliti Bidang Ekonomi Politik dan Editor Pada Perusahaan Media Monitoting BINOKULAR TAHUN ini, ramai terdengar kabar tentang pembangunan jalan tol di kawasan Sumatra. Sebelumnya, hanya ada satu jalan tol di kawasan ini yakni di Sumatera Utara, belawanmedan-tanjung morawa, atau lebih familiar disebut Belmera. Jalan tol tersebut mulai beroperasi sejak tahun 1986. Namun, sekarang ada harapan baru untuk pembangunan terkait jalan tol trans Sumatra sejak adanya Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Untuk jangka panjang, Sumatera akan dihubungkan dengan satu jalan tol yang melintas dari Nanggro Aceh Darussalam hingga Lampung. Seiring dengan itu, juga sudah santer terdengar pembangunan jalan tol dilakukan di area propinsi sumatera barat. Jalan tol ini setidaknya akan membutuhkan investasi sekitar Rp10 triliun, belum termasuk alokasi dana pembebasan lahan dan pembangunan kawasan ekonomi yang akan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Untuk pembebasan lahan Rp400 miliar, dan pembelian kawasan perekonomian Rp800 miliar. Investasi sebanyak itu mencapai empat kali lipat dari total APBD Sumbar 2012 yang hanya 2,6 triliun. Mengapa ? Dengan jumlah anggaran sebanyak itu sebe-
narnya tidak memiliki manfaat ekonomi yang banyak untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang dan kepentingan yang lebih luas. Penyediaan jalan seperti ini mungkin penerapannya adalah hal baru bagi masyarakat Sumbar. Memang benar bahwa ada sebagian pendapat mengatakan bahwa penyediaan jalan berbayar kurang pas untuk kategori masyarakat Sumbar yang hanya memiliki pendapatan per kapita yang 20, 17 juta per orang per tahun (2011) yang jauh dari rata-rata pendapatan per kapita nasional sebesar Rp30,8 juta sehingga mungkin akan memberatkan untuk rakyat sumbar. Tapi, Saya yakin bahwa ini hanyalah analisis yang dangkal dan lebih bertendensi emosional, bukan ilmiah. Tapi, kita tunggu saja apa hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pandangan saya mengatakan bahwa hasil analisis amdal pembangunan jalan tol itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah karena amdal dibuat terakhir, bukan di awal yang menjadi alasan dilakukannya pembangunan jalan tol sehingga hasil akhir dari AMDAL rasanya akan selaras dengan harapan pemerintah. Nilai Manfaat Barangkali ada yang bertanya apa saja nilai manfaat dari
Nah ngaku juga Cicip: Elit Golkar terindikasi korupsi saja akan dipecat Aman ya yang setengah elit?
PEMBERITAHUAN Setiap artikel/opini yang dikirim ke Redaksi Haluan, panjang tulisan minimal 1.000 words (kata) dan maksimal 1.350 words (kata). Hendaknya artikel tak dikirim secara bersamaan ke media lain yang terbit di Kota Padang. Setelah 15 hari jika artikel tak dimuat, maka tulisan tersebut kami nilai tak layak muat. Terima kasih.
Terbit Sejak 1948 Pendiri H. Kasoema
Penerbit: PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 1985 tanggal 19 November 1985.
lima di sumbar pun masih kalah baiknya daripada fasilitas hotel kelas melati di jerman, begitu ketika atase pendidikan Indonesia di Jerman pernah bicara dalam suatu diskusi yang saya juga ikut hadir di dalamnya. Wisatawan hanya ingin melihat bagaimana wajah dunia lain selain negara mereka. Jadi, sangat lazim memang ketika paket wisata perkampungan kumuh di Jakarta pun laku di jual oleh tangan-tangan kreativ di sektor pariwisata. Saya pikir ini salah satu alasan mengapa pentingnya kesiapan non-fisik di kawasan wisata menjadi penting. Pengalaman saya sebagai pelaku pariwiata professional di Pulau Bali beberapa tahun lalu, cukup membuat saya paham bagaimana karakteristik objek wisata yang disukai oleh turis mancanegara. Bali tidak menawarkan fasilitas bintang lima di setiap objek wisata mereka. Bali hanya menyediakan fasilitas yang “layak” untuk ditempati oleh wisatawan. Nah, standar layak itu menjadi relatif bila kita mencari segmen wisatawan mana yang akan kita garap. Kedua, pembangunan jalan tol akan menunjang percepatan ekonomi di kawasan yang di lalui jalan toll. Pihak swasta akan semakin mudah melakukan ekspansi usaha yang sesuai dengan karakteristik daerah Sumbar. Bila ternyata industri pariwisata yang akan dinilai paling menarik, maka pembangunan unit bisnis yang seperti itulah akan marak di
Protes Pelayanan Utusan Pusat Mencurigakan Puskesmas Guguk Malalo PENEMUAN harta karun, brg antik, di bangkai kapal KEPADA Yth Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Kami masyarakat Nagari Guguk Malalo akhir2 ini agak terkendala masalah kesehatan, terutama dalam pemanfaatan Puskesmas, di mana jam buka Puskesmas sangat molor. Bapak bayangkan, jam 09.00 wib belum ada pelayanan. Sementara dokter yg bertugas di Puskesmas tidak berada di tempat. Untuk itu, kami mohon kepada bapak mohon penertiban thdp petugas Puskesmas di Guguak Malalo. Terimakasih. +6282178511***
Berantas KKN di Kamenag Padang KANWIL Kemenag prov Sumbar mohon ditukar bendahara MTsN Model Pdg demi menjaga citra atau membrantas KKN di Kamenag Kota Pdg. +6285274671***
Anas: PD sedikit korupsi tapi disorot, partai lain banyak tapi tak disorot
pembangunan jalan tol tersebut? Apakah itu sebuah kebanggaan ketika jalan tol dibangun di sebuah daerah dan mengindikasikan bahwa daerah itu sudah mengalami kemajuan? Sektor apa sajakah yang akan berubah? Mari kita diskusikan beberapa hal berikut ini. Setidaknya pada tulisan ini ada dua manfaat utama terkait pembangunan jalan tol di Sumbar. Pertama, revitalisasi dan merancang ulang kawasan objek wisata. Sumbar mungkin saja selamanya tidak akan prospektif untuk dunia industri karena memang letak geografis kita tidak mendukung untuk itu. Selain itu, fasilitas untuk sebuah kawasan industri pun tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Kawasan industri padang yang dimulai dibangun sekitar tahun 1996 hingga sekarang dalam perjalanannya tidak menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Semua pihak yang terlibat pada pengelolaannya juga tidak diketahui eksistensinya kecuali Irman Gusman yang masuk ke ranah politik. Kembali kepada sektor pariwisata, Untuk menarik wisatawan sebenarnya tidak perlu infrastruktur yang baik. Bila pemerintah tidak cukup dana untuk pembangunan fisik, cukup investasi pada sektor non fisik seperti budaya sadar wisata saja sudah cukup. Para turis tidak untuk menikmati jalan yang mulus atau hotel yang mewah di sumbar, karena semewahmewahnyanya hotel bintang
karam di perairan Mentawai bru2 ini, akhirny dijemput bbrp org yg namakn diri Tim dr Pusat, tanpa dlengkapi Surat Tugas secuilpun, patut dicurigai...! Aplgi mrk jg mbawa cewek, katany mahsswi AS, yg mngaku cucu dr Abraham, pmilik kapal kuno tsb. Konon mrk brhsil mbawa sbhgian brg2 antik tsb. Mnurut saya, ini prlu diinvstgasi pers. Siapa tahu, ini trik prmainn oknum, atw sindikat Pemburu Harta Karun Intrnsionl yg mmanfaatkn ketidakpedulian Pemerintah kita yg bossnya amt lamban, terseok, tp kini justru rajin mbangun citra diri. Trmksh (Zulboerhan Pdg) +6285274411***
Apresiasi untuk Satpol PP Padang BINPOT Satpol PP Pdg S Ridwan supaya brhsil pnrtiban pekat pd blan Ramadan, personelnya harus dkontrol, anggota ada yg kucing air. Maju trus pak Syamsu Ridwan. +6281267693***
Apresiasi Siaran RCTI NASIB ibu 8 anak di Padang sungguh memprihatinkan. Jika melihat siaran berita di RCTI pd tgl 5 Juli, diberitakan nasib seorang ibu yg lumpuh dan menderita penyakit paru2 sungguh memprihatinkan, 8 anaknya tidak pernah mengecap bangku pendidikan sedangkan neneknya bekerja sbagai pengumpul cabai busuk di pasar. Mereka berharap bantuan dari pemerintah. Trmksih. +6281993961***
Masalah Kesehatan di Tanah Datar KEPADA Yth Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Kami masyarakat Nagari Guguk Malalo akhir2 ini agak terkendala masalah kesehatan, terutama dalam pemanfaatan Puskesmas, dimana jam buka Puskesmas sangat molor. Bapak bayangkan, jam 9.00 belum ada pelayanan. Sementara Dokter yg bertugas di Puskesmas tidak berada ditempat. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak mohon penertiban thdp petugas Puskesmas di Guguak Malalo. Terimakasih. +6282178511***
Pungutan di SMAN 3 Padang Terlalu Tinggi ASS Pak Walikota Padang yth, kami orgtua murid SMA 3 Pdg, mmhon segera tindak kep sekolah yg memungut uang pndaftaran ulang terlalu tinggi dbandingkan 2 RSBI lain yg ada d Kota Pdg. Bahkan siswa kls 2 dpaksa utk beli buku paket sjumlah Rp650 ribu, tapi bukunya dletakkan d pustaka. Sekolah ini tdk sesuai sekali dgn slogannya, tdk ada air mata utk bersekolah d SMA 3, kenyataannya malah sebaliknya. Mohon tindak segera pak, krn utk ukuran sek lanjutan, sekolah ini biayanya lbh besar dari PTN yg ada d Kota Pdg. TRIMAKASIH atas kbijaksanaannya. +6289623109***
Sumbar nantinya. Percepatan ekonomi di Sumbar tidak bisa dilakukan dengan cara yang konvensional atau familiar di sebut dalam MP3EI sebagai slogan Business not as usual. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka harus di dukung dengan kesiapan dan kemauan dari semua pihak. Untuk urusan pendanaan, maka akan ada solusi yang tampak ketika kemauan dan kesiapan telah dilakukan dengan baik. Kita semua pasti tau bahwa pembangunan jalan tol ini lebih dominan didanai oleh pihak swasta. Kabarnya, pemerintah daerah hanya membebaskan lahan. Ini tampak bahwa pendanaan yang minim tidak menghalangi niat baik untuk memajukan daerah. Oleh karena dana yang digunakan untuk investasi jangka panjang dan bersifat multiplier effect ini begitu banyak, maka dukunglah ini sebagai kebijakan yang tepat. Jangan biarkan proyek terbesar di Sumbar ini hanya lewat begitu saja tanpa mendapatkan dampak ekonomi yang nyata untuk rakyat sumbar. bila pemerintah mempersiapkan infrastruktur fisik menuju daerah berkategori maju (developed) maka rakyat harus mempersiapkan pembangunan non-fisik berupa mentalitas yang siap mendukung berkembangnya daerah itu. Tidak ada daerah yang maju peradabannya bila tidak didukung oleh pembangunan non-fisik. Majulah terus Ranah Minang!***
Apa Kabar Kasus Penganiayaan Wartawan? PAK redaksi, mhon informasi, sampai di mana pengusutan kasus kebrutalan dan penganiayaan oleh marinir TNI-AL terhadap wrtwan dan warga yg membantu Pemko Padang dalam memberantas maksiat di Bungus dsktrnya. Mhon sekali-sekali diberitakan juga tentang hal ini spy msyrakat puas. Kita berharap agar ABRI tdk melindungi anggotanya yang bejat. Trimakasih atas dimuatnya sms kami dalam Suara Rakyat ini. +6285374441*** Redaksi: Terimakasih atas masukan pembaca, akan segera kami tindak lanjuti.
Himbauan untuk Kapolres Agam KAMI mewakili Masyarakat Surabayo Lb Basung meminta kepada Bpk Kapolres Agam untk menertibkan motor-motor yg berjalan di malam hari tdk pakai lampu (lampu mati), karna sudah ada saudara kami yg meninggal gara2 motor kencang dan tdk pakai lampu. Kami lihat tidak ada perhatian dari pihak kepolisian (Kapolres). Kami yakin, kalau mmg tdk ada kepedulian dari kepolisian, pasti tiap malam ada warga kami yg mati ketabrak motor, gara2 motor tdk pakai lampu dan kencang. +6281388049***
Razia Muda-mudi di Sekitar Kantor Bupati ASS kpd Bpak Pol PP, kita yg da d kntor bupati Sarilmak, tolong cc kali razia. Sering muda-mudi d wktu magrib brbuat tdk baik dkat diesel kntor bpati. Prbuatan tu jlas dri kjauhan, bkan skali tp udah sering. +6285355605***
Pemimpin Umum: H. Basrizal Koto, Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Sofialdi, Wakil Pemimpin Umum: Zul Effendi, Pemimpin Redaksi: Yon Erizon, Wakil Pemimpin Perusahaan: Syafarudin Ariansyah. Dewan Redaksi : H. Basrizal Koto, H. Desfandri, H. Hasril Chaniago, Zul Effendi, Sofialdi, Yon Erizon, Ismet Fanany MD, Nasrul Azwar, Syamsu Rizal Redaktur Pelaksana: Ismet Fanany MD, Nasrul Azwar, Syamsu Rizal, Litbang dan Online Media: Eko Yanche Edrie, Sekretaris Redaksi: Silvia Oktarice, Redaktur: Rudi Antono, Aci Indrawadi, Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Rahmatul Akbar, Andika Destika Khagen, David Ramadian, Haswandi. Reporter Padang: Ade Budi Kurniati, Devi Diani, Nasrizal, Meidella Syahni Perwakilan Bukittinggi: Jon Indra (Kepala), Syamsuardi S, Ridwan, Pariaman/Padang Pariaman: Dedi Salim, Trisnaldi, Payakumbuh/Limapuluh Kota:Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert, Pasaman:Atos Indria, Ahdi Susanto, Welina, Agam: Miazuddin, Kasra Scorpi, Padang Panjang: Iwan DN, Darwin Danin, Maison, Tanah Datar: Yuldaveri, Emrizal, Aldoys, Pasaman Barat: M. Junir, Gusmizar, Pesisir Selatan: Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman, Kabupaten Solok/Kota Solok: Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago, Solok Selatan: Icol Dianto, Sawahlunto: Alamsyah Halim, Fadilla Jusman, Sijunjung: Azneldi, Dharmasraya: Maryadi, Ferry Maulana, Biro Jakarta: Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, Biro Riau: M. Moralis Biro Kepri: M Sahdan Tim Kerja Usaha: Prisma Joni (Plt Manajer Sirkulasi), Efri Hanter (Plt Kabag Sirkulasi), Yursil Masri (Plt Manajer Keuangan), Junaidi (Plt Koord Eceran), Andiyanto (Plt Koord Asongan), Yunasbi (Plt. Koord Iklan Kota padang), Tata Letak/Desain: David Fernanda, Nurfandri, Rahmi, Syamsul Hidayat, Jefli, HRD : Desmasari, Umum : Nurmi, Kasir : Desy, TI : Teguh. Plt Manajer Cetak: Irman S Rianto, Pra Cetak : Sawal Marjuni.HRP, Mai Hendri, Cetak : Mardianto (Koordinator), Afandi, Rudi Kurniawan, Jecky Jekcson. Haluan Media Group: CEO H.Basrizal Koto, Direktur: H Desfandri. Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Iklan dan Sirkulasi: (0751) 4488700, Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: haluanpadang@gmail.com, redaksi_haluan@yahoo.com, website: http/harianhaluan.com, Harga Langganan/iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp57.000, Harga eceran Rp2.500,- Tarif iklan: Tarif Iklan: Display FC halaman satu: Rp50.000/mm kolom, Display BW halaman satu: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam FC: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam BW: Rp17.500/mm kolom, Iklan SC :Rp25.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat FC: Rp15.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat BW: Rp10.000/mm kolom, Dukacita: Rp10.000/mm kolom, Iklan kolom (maks 300 mmk) FC: Rp15.000, Iklan Kolom (maks 300 mmk) BW: Rp10.000, Advertorial FC: Rp40.000/mm kolom, Advertorial BW: Rp25.000/mm kolom Bank: BRI Cabang Padang Rek No: 0058-01-001430-30-8, Bank Nagari Cabang Utama Padang Rek No: 1008.0103.00009.1 PT Haluan Sumbar Mandiri Dicetak oleh Unit Percetakan PT Haluan Sumbar Mandiri Padang. Klik http://www.harianhaluan.com