11
SABTU, 7 JULI 2012 M 17 SYA’BAN 1433 H
Ratusan Warga ................ Dari Halaman. 1 PUKEK TAPI — Sejumlah nelayan dibantu oleh beberapa orang ibuibu, menarik pukek tapi di Pantai Purus, Jalan Juanda, Kelurahan Flamboyan Baru, Padang, Jumat (6/7). Selain mencari ikan, pukek tapi juga mempunyai makna kebersamaan dan gotong royong. RIVO SEPTI ANDRIES
Timor Leste.................... Dari Halaman. 1 Status Indonesia sebagai tuan rumah membuat pelatih asal Jepang itu menilai Garuda Muda kian kuat. “Ya, tuan rumah selalu kuat. Jadi Indonesia bukan hanya kuat, tapi very strong,” tegas Norio. Sementara ditanya lebih lanjut mengenai pertandingan besok di Stadion Utama Riau, pelatih yang baru tahun ini menangani Timor Leste itu tak mau banyak berkomentar. “Kita lihat saja nanti,” tandasnya. Meski sempat mengakui kalau Indonesia bukan salah satu unggulan di Grup E ini. Timor Leste mengakui kalau mereka masih kalah kelas dariAndik Vermansyah dan kawan-kawan. “Kami sadar level kita itu masih satu tingkat di bawah Indonesia,” ujar manajer tim dari Bumi Loro Sae, Orlando. Di laga perdananya Timor Leste
harus mengakui keunggulan Singapura 1-2. Negara pecahan Indonesia itu pun kini tak banyak berharap di Babak Kualifikasi Pra Piala Asia U-22 ini. Ditanya tentang persiapan timnya untuk laga besok Orlando mengungkapkan kalau timnya lebih berkonsentrasi untuk pertahanan. Untuk penyerangan mereka akan mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri gol ke gawang Garuda Muda. “Semoga kami tak kebobolan lebih dari dua gol,” tambahnya. Sementara itu, pelatih kiper Timnas, Edy Hartomengaku kesulitan menentukan siapa yang akan menjaga gawang Timnas U-22 saat menghadapi Timor Leste. Edy menilai bahwa tiga penjaga gawang Indonesia, yaitu Ajisaka, Muhammad Ridwan, dan Dhika Bayangkara memiliki kualitas dan kemam-
puan yang sama. “Ketiganya memiliki kemampuan yang sama. Meski saat ini hanya latihan ringan, ketiganya terus saya pantau,” kata Edy Harto. Menurut dia, siapa yang berhak mengawal gawang Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste baru akan ditentukan Sabtu (7/7) pagi. Selain dipantau dari segi kemampuan dan kesiapan, calon penjaga gawang juga dipantau psikologinya. Dari tiga penjaga gawang yang ada, kata dia, ada dua pemain yang dinilai lebih siap, yaitu Ajisaka dan Muhammad Ridwan. Kedua pemain ini dinilai telah memiliki jam terbang tinggi dibandingkan Dhika Bayangkara. “Dhika hanya butuh jam terbang saja. Yang jelas kemampuannya sama dengan yang lain. Lihat saja besok,” katanya menegaskan. (h/mat/net)
Unand dan..................... Dari Halaman. 1 peserta IPC, memiliki 5 pilihan. Tiga pilihan di antaranya juga harus berasal dari Unand. Pelaksanaan UMBM ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Sumatera Barat. Menurut Rektor Unand Werry Darta Taifur, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. “Tidak lagi peningkatan mutu masing-masing perguruan tinggi,” ujar Werry Darta Taifur kepada Haluan Jumat (6/7) sewaktu Launching Kemitraan Unand dengan PTS di Sumatera Barat, di ruang senat rektorat Universitas Andalas. Ia menambahkan, jika PTS tidak ikut meningkatkan mutu pendidikan, tentunya yang akan rugi adalah Sumatera Barat. Selain itu, UMBM ini merupakan salah satu cara meringankan beban masyarakat. Biasanya calon mahasiswa akan mengikuti tes masuk beberapa kali di beberapa perguruan tinggi yang berbeda. “Namun sekarang lebih efisien. Cukup dengan satu kali tes, bisa menempuh 5 tempat,” ujarnya. Menurut Ketua STIE Dharma Andalas Sri Daryanti Zen, pihaknya sama sekali tidak takut dengan
persaingan seperti ini. “Karena sekarang kita lebih mengutamakan kualitas input yang masuk,” ujarnya. Biasanya, pendaftar yang datang ke STIE adalah yang tidak diterima di Unand. Namun sekarang kualitas mereka sama dengan kualitas yang masuk ke Unand. Menurut Rektor Universitas Bung Hatta, Hafrizal Syandri, ada 19 program studi yang disediakan UBH untuk UMBM ini. Beberapa prodi tersebut ada yang sama dengan Unand dan ada juga yang berbeda. Ke-19 prodi tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B. Sementara untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hanya mengirimkan 1 prodi, yaitu Ilmu Hukum yang berada di Bukittinggi dengan daya tampung 80 orang. Sedangkan mentara untuk Insitut Teknologi Padang, hanya terdapat satu prodi yang diikutsertakan yaitu Teknik Elektro, dengan daya tampung 124 orang. Untuk STIE Dharma Andalas, juga mengikutsertakan prodi S1 Manajemen dengan daya tampung 300 orang. Dalam penentuan prodi yang bisa diajukan ke UMBM ini, terdapat
beberapa kriteria. Di antaranya, minimum sudah memilki akreditasi B dan jenjang strata satu. Untuk kerja sama ke depannya, diharapkan dapat terwujud elektronic library dan teleconference dengan berbagai universitas. Pengumuman UMBM ini, bisa dilihat pada 22 Juli mendatang melalui website Unand. Hari Ini Pengumuman SNMPTN Sementara itu, pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diumumkan hari ini, Sabtu (7/6). Unand menyediakan bangku kuliah untuk 4.940 mahasiswa baru. Universitas tertua di luar Pulau Jawa ini menyediakan 11 fakultas dan 39 jurusan. Sedangkan UNP menyediakan 2.559 kursi kuliah. Unand sediakan 3.211 kursi untuk jalur SNMPTN, dan 1.729 untuk jalur undangan dan mandiri. UNP menerima 2.559 mahasiswa baru melalui jalur undangan dan ujian tulis SNMPTN. Untuk SNMPTN, UNP menyediakan 1.833 kursi dan jalur undangan 404 kursi. Sisa kursi akan dipenuhi melalui Bidik Misi. Disediakan tujuh fakultas dan 47 jurusan. (h/cw-eni)
DPR dan ....................... Dari Halaman. 1 juga diajukan kementerian lainnya kepada dewan. Wakil Kertua DPR RI Jazuli Juwaini kepada wartawan Jumat (6/7), di gubernuran Sumbar usai Rapat Kerja dengan Panja tentang Madrasah DPR RI dengan jajaran Kementrian Agama kabupaten/kota di Sumbar menjelaskan, proses hukumnya tengah berjalan. Pihaknya mendukung langkah KPK mengungkap kasus tersebut. “Kita mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum. Namun dari proses penganggaraan dana untuk pengadaan Alquran itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Permintaan tambahan anggaran itu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Agama, beberapa kementrian lain juga mengajukannya,” ujar Jazuli. Dalam kasus ini, salah seorang anggota Komisi VIII DPR RI telah ditetapkan sebagai tersangkanya. Kendati demikian, pihaknya meminta asas praduga tidak bersalah harus tetap diperhatikan terhadap Anggota Komisi VIII Zulkainain Djabar yang tersangkut kasus tersebut. Terkait peningkatan anggaran untuk proyek pengadaan Alquran, terang Jazuli, sudah sesuai prosedur yang berlaku. Setelah usulan disampaikan Kementrian Agama, kemudian dibahas di tingkat komisi dan selanjutnya dibawa dalam rapat pleno untuk diputuskan. Awalnya, memang diusulkan Rp1,4 miliar saja. Kemudian Kementerian Agama meminta penambahan anggaran menjadi Rp22 miliar. Alasan mereka, anggaran sebanyak itu hanya cukup untuk pengadaan 60.000 Alquran, sementara jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 200 juta orang. Karena dinilai tidk sebanding, mala dimintakan tambahannya. “Selain itu, penambahan anggaran juga dengan pertimbangan mereka punya tanggung jawab yang
besar dalam melakukan pembinaan agama. Atas dasar itulah kami dapat menerima permintaan kenaikan anggaran itu,” ucapnya. Dikatakan, tindakan korupsi tidak dapat dibenarkan, termasuk pengadaan Alquran ataupun korupsi lainnya seperti pembangunan jalan atau sekolah. Tetapi bukan berarti Alquran yang diperuntukan bagi masyarakat itu adalah Alquran dari hasil korupsi. Kasus ini tidak membuat harkat dan martabat Alquran yang telah dicetak itu menjadi turun. Sebab Alquran yang dicetak itu sumber dananya bukan dari hasil korupsi tapi dana APBN. Hanya saja dana APBN itu dikorupsi dan masuk kantong perorangan. “Jadi jangan ada persepsi keliru dari masyarakat dalam melihat persoalan ini. Alquran yang cetak itu bukan Alquran hasil korupsi tapi uang pengadaan Alquran itu yang dikorupsi. Jangan salah melihat kasus ini, “ ucapnya. Atas tindakan bagi anggota Komisi VIII yang terlibat kasus ini, Juzuli mengatakan pihaknya tidak berwenang mengambil tindakan apapun. Sebab itu, urusan fraksinya dan Badan Kehormatan DPR RI. Jadi biarkan saja kasus ini berjalan dan diusut KPK hingga tuntas. Usut Petinggi Kemenag Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut aliran dana kepada pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dan ke partai politik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dengan tersangka anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar. Dalam Talkshow Perspektif Indonesia bertajuk ‘Korupsi Alquran Penanda Moral Yang Rusak Parah?’ di Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat
(6/7), Ade menguraikan mekanisme pengangarannya pengadaan Alquran tersebut yang dimulai dengan usulan dari Kemenag Negosiasi dan kongkalikong soal anggaran sendiri, menurut Ade, sudah dimulai sejak proses perencanaan. Dari Kemenag, usulan itu diajukan ke Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja. Dari Komisi VIII, usulan anggaran tersebut kemudian diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar). Dengan begitu, lanjut Ade, kasus dugaan korupsi pengadaan Al quran itu melibatkan Direktur Jenderal (Dirjen), elite di Kemenag dan politisi di Badan Anggaran. “Karena nggak mungkin birokrat akan jalan kalau nggak diperintah DPR. Dia juga akan jalan kalau diperintah menterinya,” kata Ade Irawan. Secara umum, Ade mengatakan bahwa persoalan korupsi di tubuh penyelenggara negara merupakan kombinasi dari banyak persoalan. “Ini kombinasi dari banyak problem. Mulai dari problem politik sampai problem penganggaran dan problem birokrasi,” ujar Ade Irawan Dikatakan Ade, korupsi memperlihatkan bahwa mekanisme penganggaran masih membuka celah bagi siapapun, terutama mereka yang punya kekuasaan, elite kementerian dan politisi untuk mengambil uang rakyat. Korupsi juga menunjukkan bagaimana birokrasi tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat, tetapi kepada kepentingan pengusaha. Sedangkan dalam konteks politik, korupsi menunjukkan mekanisme dan sumber pendanaan partai politik tidak sehat. Karena memang korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik tidak hanya untuk pribadinya tetapi juga untuk kepentingan partai. Seorang politisi harus memberikan kontribusi yang besar untuk bisa bertahan dan mendapatkan posisi penting di partai. (h/vie/sam)
Ratusan warga tersebut merasa kesal terhadap Pemerintah Kota Payakumbuh, karena tidak diikut sertakan dan tidak diberitahu oleh pemerintah, terkait adanya proyek di kampung mereka. Masyarakat mengetahui adanya proyek, setelah satu unit eskavator memasuki areal persawahan untuk menggali bandar dan sawah yang telah pasang patok pembatas . Bandar yang semulanya kedalamannya hanya tiga meter bakal ditambah menjadi 5 meter. Bahkan proyek tersebut memakan areal persawahan tanpa seizin warga . Warga pun terkejut, karena puluhan petak sawah, di sepanjang bandar yang mengaliri sawah mereka, dipancang oleh pihak proyek tanpa sepengetahuan warga. “Kami atas nama warga Nankodok , menolak dan tidak akan mengizinkan pembangunan proyek drainase tersebut. Seharusnya Pemerintah Kota Payakumbuh memberitahu dan mengadakan
perundingan kepada kami, warga Nankodok untuk pembangunan drainase tersebut. Kelurahan Nankodok bukan tempat penampungan limbah dari kota,” ungkap Toto, salah seorang warga setempat menyampaikan tuntukan di hadapan tim proyek dengan nada tinggi. H. Zulkifli, tokoh masyarakat setempat mengatakan, proyek pembangunan drainase tersebut ada hubungannya dengan pembangunan kantor walikota yang saat ini mengalami masalah. “Pembangunan kantor walikota sekarang , tidak dilengkapi dengan amdal yang memadai. Akibatnya, wargalah yang akan menanggung dampak pembangunan tersebut. Pemerintah mengalihkan pembuangan limbah melalui drainase yang dibangun di sepanjang bandar Nagari Koto Nan Gadang sampai memakan areal persawahan masyarakat. Warga menilai, proyek pembangunan drainase tersebut tidak pernah disosialisasikan atau tanpa
adanya pemberitahuan dari Pemerintah Kota Payakumbuh kepada masyarakat Kelurahan Nankodok. Bahkan lurah dan camatpun tidak pernah mensosialisasikan proyek tersebut ke masyarakat. Bukan hanya itu, dampak yang ditimbulkan dikemudian hari akan bertambah besar. Warga takut, sawah mereka nantinya menjadi kering, karena tidak dapat dialiri oleh bandar yang diperdalam hingga 3 meter. Saat ini, bandar tersebut merupakan sumber air persawahan warga. Bandar yang saat ini terbilang bagus, nantinya akan dijadikan tempat aliran air bercampur limbah dari pusat kota Payakumbuh. Proyek tersebut dikerjakan PT. Prima Jasa Tirta Lima dengan nilai Rp8.662.047.000 yang diambil dari APBN. Pekerjaan proyek terdiri dari pembangunan drainase primer untuk pembuangan air dari pusat kota Payakumbuh melalui bandar yang berada di Kelurahan Nankodok. (h/ddg)
Komik Indonesia .............. Dari Halaman. 1 “Kalau di luar negeri, harga yang kita bilang mahal itu, murah kalau kata orang luar,” kata Bayou, yang komik pertamanya “The 9 Lives” diterbitkan oleh penerbit Amerika Serikat, Tokyo Pop. Di luar negeri dia menjual doujinshi manga karya fans berdasarkan alur cerita komik yang sudah beredar karyanya seharga 10 dolar AS, sama dengan harga komik profesional dari penerbit yang jumlah halamannya lebih banyak. “Kalau di sini, sudah cetak mahal, mau ngambil untung gede juga mikir..’orang-orang bisa beli nggak ya?’ kata Bayou yang sekarang bekerja sebagai ilustrator di sebuah perusahaan media. Untuk pasar komik dalam negeri, Bayou sekarang sedang mengerjakan dua proyek komik dengan penerbit komik online Makko dan penerbit KOLONI (Komik Lokal Indonesia). Seperti Bayou, Archie the Redcat juga mengandalkan pemasukan dari luar negeri. Ratusan karya ilustrasi dia ludes terjual di luar negeri. “Kalau ngandelin lokal ya cuma untuk jajan doang. Cuma idealisme aja,” ungkap komikus yang sudah menelurkan karya “White Feathers” dan “Luv” untuk pasar komik dalam negeri itu. Menurut Archie, proses membuat komik di Indonesia adalah proses terbalik dari pembuatan komik di luar negeri. “Kalau di luar kita bikin komik buat dapat uang. Di sini, saya ngumpulin duit dulu baru bisa bikin komik,” ujar Archie.
Komikus yang mencintai kucing dan warna merah itu mengatakan sebenarnya pembuatan komik membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga tidak bisa diganggu dengan pekerjaan lain. Dan karena hasil membuat komik baru bisa diperoleh setelah komik diterbitkan, maka dia harus mengumpulkan uang untuk biaya hidup selama membuat komik. “Dapat uang dari komik kan nanti kalau sudah terbit di toko buku. Bikin komik kan bisa berbulan-bulan, misalnya enam bulan. Nah, selama enam bulan makan apa dong?” kata Archie. Pencipta komik “Sang Sayur”, Shirley alias SYS, menyiasati masalah itu dengan menjual pernakpernik komik. Lulusan Desain Komunikasi Visual Parsons School of Design, New York, itu memanfaatkan ilmunya untuk membuat pernakpernik komik buatannya seperti boneka bawang putih yang jadi maskot “Sang Sayur”. “Lumayan untungnya kalau ditambah dari merchandise,” kata SYS, yang mengaku tak akan menolak kalau mendapat pekerjaan ilustrasi lain. “Kalau ada proyek lain yang bisa dihandle why not? Kan income juga,” kata ilustrator yang sempat belajar membuat komik di Machiko Manga School itu. Dengan status profesi yang keuntungannya tidak jelas, membuat sebagian orangtua tidak mendukung keinginan anaknya menjadi komikus. Archie pun sempat mengalami
masa-masa itu. Prestasi sekolahnya sempat jatuh karena prioritas utamanya membuat komik. Archie sampai pernah dilarang menggambar oleh orangtuanya. “Tapi saya keras kepala. Saya diam-diam ikut lomba komik, lomba gambar. Pulang-pulang ke rumah tahu-tahu dapat piagam dan duit,” ujar Archie. Orangtua Archie pun akhirnya luluh melihat kesungguhan anaknya. “Akhirnya orang tua mengerti, ternyata saya bisa berprestasi di bidang itu,” kenang Archie yang mulai menemukan banyak teman seperjuangan setelah mengikuti lomba komik di majalah Animonster. Hal yang sama dialami Jhosephine Tanuwidjaya alias Jho-Tan, komikus yang karya debutnya di Indonesia mulai terbit bulan ini. Awalnya dia tidak mendapat restu orang tua. “Orang tua menganggap komik itu kesannya cuma buat anak-anak. Jadi sulit untuk didukung,” ungkap Jho yang belajar ilustrasi di Sheridan College, Kanada, dan baru kembali ke tanah air tahun lalu. “Tapi sekarang orang tua saya sudah menerima karena saya kelihatan benar-benar kerja keras, nggak main-main,” kata perempuan yang selagi di Kanada sudah menjual karya-karyanya ke Amerika dan Inggris. Pasar komik Indonesia makin potensial seiring berjalannya waktu. “Ke depannya komik Indonesia pasti bisa berjaya kalau terus konsisten. Sekarang saja sudah lumayan banget,” pungkas dia. (Sumber: Antara)
Ninik Mamak .................. Dari Halaman. 1 pertemuan dan diskusi panel daerah penghasil sawit seluruh Indonesia dengan Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu Pramujo, di Sekretariat Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jakarta, Kamis (5/ 7) lalu, memang demikian kondisi dialami masyarakat Pasaman Barat. Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, Ninik Mamak Pucuak Adat Luhak Saparampek Nagari Simpang Tigo, Kecamatan Luhak Nan Duo, mengatakan, hingga kini persoalan tanah ulayatnya masih bergulir dengan PT Prima Mulia Jaya (PMJ), hingga mencapai 1986,2 hektare sejak tahun 1996 dan hingga sekarang belum ada dinikmati masyarakat. “Kalau pihak investor mengaku sudah mengakui memiliki hak guna usaha (HGU) dan menguasai tanah ulayat masyarakat, pantas dipertanyakan kapan tanah ulayat itu diserahkan ke pengusaha itu. Kita akan gugat HGU itu,” kata Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro. Sementara itu, Lujur Datuak Basa, Niniak Mamak Induk Nan Barampek Nagari Sasak, terkait dengan tanah ulayat kaum Lujur Dt Basa, ia mengaku sudah puluhan tahun bersitegang dengan pihak PT Gersindo Minang Plantation (GMP) Tanjuang Pangkal, Kecamatan Pasaman. “Sudah bertahun-tahun tanah ulayat kaum Lujur Datuak Basa dikuasai GMP seluas 400 hektare,” jelas Lujur Datuak Basa. Dijelaskannya, ketika diukur ulang pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasbar, tanah itu malah berlebih dari 400 hektare. “GMP menguasai lahan itu,” terangnya. Sumardi, niniak mamak dari Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, menegaskan, sengketa tanah ulayat dengan investor dan pengusaha perkebunan sawit masih terjadi. Salah satunya dengan PT Laras Inter Nusa (LIN) yang dulunya bernama PT Tri Sangga Guna (TSG). “Lahan yang digunakan dan dikuasasi PT LIN sekarang tidak punya HGU, tapi kenyataannya
mereka masih aktif dan menikmati hasil dari tanah ulayat itu,” tegas Sumardi. Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Pasbar, Lili Syukri DJ, mengakui, apa yang disampaikan Bupati Baharuddin, perkebunan sawit tak memberikan pendapatan bagi daerah memang benar adanya. “Lahan kebun sawit seluas 150.784,59 hektare yang terluas di Sumatera Barat memang sangat tidak masuk akal warga Pasbar ada di bawah garis kemiskinan, dan tidak mungkin Pasbar mengeluh dalam pencapaian PAD,” kata Lili Syukri. Maka, tambahnya, sekarang perlu dikaji bagaimana sebenarnya dengan HGU masing-masing perusahaan sawit beroperasi di Pasaman Barat. Saat ini tengah dibahas di DPRD PT Agro Wiratama di Sungai Aua. Hasil pembahasan akan dibawa ke BPN. Sementara, Advokasi Lembaga Pengawas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LP3D) RI Pasbar, Burhan Sikumbang, menilai, hingga sekarang sudah banyak persoalan antara investor dengan niniak mamak selaku pemilik ulayat. “Sudah saatnya pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan itu, termasuk memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat serius apa yang tidak bisa dilakukan. Kenapa untuk bidang pertambangan bisa dibuat DBH, dan kenapa untuk perkebunan sawit tidak bisa.” kata Burhan Sikumbang. Diberitakan Haluan, Jumat (6/ 7), Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Baharuddin R menuntut dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit. Alasannya, perkebunan sawit sangat luas di Kabupaten Pasaman Barat, tapi pemerintah daerah tidak mendapat tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari sawit tersebut. Tuntutan Baharuddin tersebut disampaikan dalam pertemuan dan diskusi panel daerah penghasil sawit seluruh Indonesia dengan Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani
Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu Pramujo, di Sekretariat Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jakarta, Kamis (5/7). Tuntutan Baharuddin disetujui oleh bupati lainnya yang juga di daerahnya banyak dan luas perkebunan sawitnya. Bupati yang setuju dan mendukung tuntutan DBH perkebunan sawit tersebut, di antaranya Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Bupati Siak Riau, beberapa bupati di Sumatera Utara dan Kalimantan serta Bupati Kutai Timur Isran Noor yang juga Ketua Umum Apkasi. “Banyak pengusaha sawit di Pasaman Barat yang ‘nakal’. Juga ada pengusaha perkebunan sawit yang merampok tanah ulayat masyarakat,” kata Baharuddin dengan suara lantang. Menurut Bupati Baharuddin, lahan yang dipakai untuk perkebunan sawit rata-rata di atas lima kali lebih luas dari izin hak guna usaha (HGU) yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Pertanian. Sementara pemerintahan kabupaten tidak diberi wewenang untuk mengawasi para pengusaha itu dalam membuka lahan. “Praktiknya, begitu para pengusaha mengantongi izin dari pemerintah pusat, mereka langsung membabat hutan. Atas surat HGU itu pula pengusaha menggusur kawasan pemukiman masyarakat dan merampok lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat,” ungkap Baharuddin. Kejadian lainnya yang juga cukup memprihatinkan seperti diungkapkan Baharuddin adalah menjadikan izin HGU sebagai agunan ke bank untuk mendapatkan modal. Agunan yang mereka ajukan tidak dalam batasan HGU tapi sesuai dengan lahan yang mereka garap. Pengalaman serupa juga diungkapkan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit. Nasrul menyebutkan bahwa banyak lahan yang dimiliki pengusaha sawit di Pesisir Selatan tidak sesuai luasnya dengan HGU yang dikeluarkan BPN. (h/nep)