10
Suramadu
Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
Senin, 19 Nopember 2012
Khofifah – Soekarwo Bersaing Ketat HASIL SURVEY DPW PKS JATIM SURABAYA - Persaingan antar kandidat calon gubernur (Cagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim mendatang tampaknya bakal berlangsung alot. Meski saat ini sejumlah survey masih menempatkan posisi Gubernur Jatim Soekarwo sebagai cagub incumbent masih menduduki kursi teratas disbanding kandidat lainnya. Namun seiring perjalanan waktu, dukungan Soekarwo diperkirakan bakal mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan DPW PKS Jatim dalam mencari tokoh yang pantas diusung dalam Pilgub Jatim pada 29 Agustus 2013 mendatang. Dalam survey internal atau pemilihan raya (pemira) yang digelar sejak dua pekan lalu, dan diikuti sekitar 60 ribu kader PKS Jatim ini, mencatat posisi Pakde Karwo sapaan Soekarwo bersaing ketat dengan Khofifah Indar Parawansa. Bahkan, persentase dukungan dari kader PKS Jatim terhadap Khofifah (Ketua Umum PP Muslimat NU) justru meningkat tajam, dibanding hasil survey dukungan pada Pilgub tahun 2008 silam. “Dalam survey internal Pilgub tahun 2008 silam, Khofifah yang mendapat dukungan suara 17 persen sedang Pakde Karwo 80 persen,” terang Sekretaris DPW PKS Jatim, Muhammad Siroj, Minggu (18/11). Namun kali ini dukungan suara terhadap Khofifah justru meningkat tajam. Meski masih terpaut 6 persen di bawah Pakde Karwo, hasil tersebut
Dewan Desak Gubernur Ganti Sekdaprov
DOK
BERSAING: Nama Khofifah dan cagub Incumbent Soekarwo diperkirakan akan kembali ‘berseteru’ pada Pilgub Jatim yang akan digelar 29 Agustus 2013 mendatang.
membuktikankan kalau banyak kader PKS yang menghendaki Khofifah menjadi Gubernur Jatim mendatang. Dari sekitar 30 persen suara yang masuk dari pemira, dukungan untk Khofifah menguat sekitar 40 persen, sedangkan Pakde Karwo menduduki urutan tertinggi 46 persen. Sementara suara dukungan terhadap Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hanya 10 persen, dan Irjen Pol (Purn) Untung S. Radjab (mantan Kapolda Jatim) hanya 4 persen. “Tren dukungan terhadap Khofifah
cukup signifikan. Mungkin karena tren lahirnya pemimpin alternatif dan semangat perubahan,” terangnya. Siroj menilai, keinginan warga nahdliyin menghendaki saatnya Gubernur Jatim berasal dari NU tampaknya mempengaruhi kader PKS untuk ikut dukungan Khofifah. “Kader PKS tampaknya juga mempertimbangkan faktor pentingnya mengakomodasi aspirasi warga NU yang menginginkan kader NU jadi gubernur Jatim. Itu realita potret politik Jatim,” tuturnya.
Sementara kader PKS memilih Gus Ipul sebagai cagub hanya 10 persen. Namun, suara dukungan Gus Ipul untuk menjadi cawagub, lebih banyak yakni sekitar 66 persen. Sedangkan dukungan Untung untuk cawagub hanya sekitar 31 persen. “Hasil pemira ini nantinya akan disampaikan ke DPP, sebagai bahan pertimbangan penting untuk memutuskan siapa cagub-cawagub yang akan diusung atau didukung PKS. Hasilnya kami serahkan sekitar awal Desember ini,” tuturnya. ud
Bawaslu Jatim Kepras Anggaran Rp 32 Miliar SURABAYA - Titik kompromi soal anggaran pengawasan Pilgub tampaknya tak lama lagi bakal tercapai. Ini setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim mengepras sendiri anggarannya sebanyak lebih dari Rp 32 miliar. Dari Rp 207 miliar menjadi Rp 174 miliar. Keputusan pengeprasan ini tercapai setelah Bawaslu menggelar rapat khusus dengan ba-
waslu empat kota pada Sabtu (17/11) lalu. “Ini sudah merupakan anggaran yang sangat ngepres (mepet) sekali. Kalau dikurangi lagi, maka kami sudah tak bisa mempertanggungjawabkan kualitas pengawasan kami nantinya,” ujar ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, Minggu (18/11) kemarin. Lebih jauh pria yang mengambil doktor politik di Unair
Surabaya tersebut mengatakan, bahwa penghematan ini dilakukan berdasarkan permintaan tim teknis anggaran Pemprov Jatim. “Pada intinya, mereka meminta kami untuk sekali lagi melakukan efisiensi. Bahasa halusnya untuk memotong anggaran,” beber Sufyanto. Pertimbangannya, anggaran Pilgub Jatim yang ada sudah mepet, karena itu Bawaslu Jatim
mengundang Bawaslu empat kota/kabupaten yang pelaksanaan pemilukadanya berbarengan dengan Pilgub Jatim. Yakni Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo. Keempat Bawaslu daerah tersebut sepakat untuk melakukan sharing anggaran dengan Bawaslu Jatim. “Itu pula yang membuat kami melakukan penghematan,” tambah Sufyanto. Ini
cukup lumayan untuk mengurangi honor Panwascam dan PPL. Selama ini, item honor dan operasional Panwascam dan PPL masih merupakan yang terbesar. Bisa dibayangkan karena Jatim mempunyai 38 kota/kabupaten, 664 kecamatan, dan 8.503 kelurahan. Untuk PPL saja yang idealnya sebenarnya tiga sampai lima orang, Bawaslu hanya mampu mengalokasikan dua saja. ud
RUMAH SAKIT PEMERINTAH RATA-RATA OVERLOAD
Program Kesehatan di Jatim Gagal SURABAYA - Tingginya kunjungan pasien ke rumah sakit milik pemerintah pada khususnya, dinilai oleh sebagian anggota DPRD Jatim sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Padahal, dalam RPJMD Jatim 2009-2014, sasaran pembangunan kesehatan diarahkan untuk aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Riyadh Rosyadi mengatakan pengertian produktivitas masyarakat dalam aspek kesehatan, dimaksudkan agar masyarakat tidak rentan ter-
DOK
OVERLOAD: Kondisi RSUD dr Seotomo Surabaya kerap kali mengalami overload akibat banyaknya rujukan dari rumah sakit daerah.
hadap segala jenis penyakit baik penyakit menular maupun degeneratif. Faktanya, justru
dari tahun ke tahun, hingga sekarang jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit (Provinsi
maupun Kab/Kota, maupun swasta) semakin meningkat, dan jenis penyakit yang diderita juga semakin beragam. Ironisnya lagi, lanjut politisi asal PKS ini, pasien yang berobat ke rumah sakit justru didominasi usia produktif dengan penyakit degeneratif dan berbiaya tinggi. “Dengan begitu tidak hanya potensi sumberdaya manusia yang akan tersia-sia, tetapi juga dana masyarakat (secara pribadi maupun melalui pemerintah) yang tersedot untuk tindakan kuratif dan rehabilitatif sangatlah besar. Harusnya jika langkah preventif dan promotif dilakukan dengan tepat, mendapat dukungan kebijakan yang
kuat serta pengalokasian anggaran yang memadai dan komprehensif maka realita yang ada saat ini tidak perlu terjadi,” tegas Riyadh, Minggu (18/11) kemarin. Dengan realita ini, program yang tercantum dalam RPJMD 2009-2014 di Provinsi Jatim tidak berhasil alias gagal. Untuk itu, ia mendesak Gubernur Jatim segera mengevaluasi dan mengkonsolidasikan kembali tentang visi, arah, rencana serta penganggaran pembangunan kesehatan Jatim agar betul-betul mencapai target, yaitu produktivitas masyarakat. “Program kuratif itu lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilannya,” pungkasnya. ud
SURABAYA - Masa jabatan Sekdaprov Jatim, Rasiyo nampaknya tinggal menghitung hari. Pasalnya, sebagian besar anggota dan pimpinan DPRD Jatim mendesak Gubernur Jatim, Soekarwo supaya tidak memperpanjang lagi masa jabatan Sekdaprov Jatim yang segera berakhir pada 17 Desember 2012. Alasannya, supaya regenerasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim tidak berjalan di tempat. Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga mantan Wakil Gubernur Jatim, Soenarjo mengingatkan Gubernur Jatim Soekarwo agar mementingkan proses kaderisasi PNS di lingkungan pemprov Jatim. Mengingat pejabat di lingkungan Pemprov Jatim cukup banyak yang sudah layak duduk sebagai Sekdaprov Jatim, apalagi dari segi kepangkatan dan eselonnya sudah mencukupi. “Saya kira kaderisasi sangat penting. Ini karena, kepentingan roda organisasi di lingkungan Pemprov Jatim,” terang Soenarjo, di sela-sela kegiatan jalan sehat HUT Partai Golkar di Surabaya, Minggu (18/11) kemarin. Di tegaskan Soenarjo, saat ini memang banyak kepentingan sehingga proses reposisi Sekdaprov menjadi menu menarik di lingkungan Pemprop Jatim dan DPRD Jatim. Sebab, jabatan orang ketiga di lingkungan Pemprov Jatim mempunyai peranan yang sangat penting. Apalagi tahun 2013 mendatang, Jatim akan menggelar pilgub sehingga banyak kepentingan yang muncul. “Saya melihat posisi lapangan masih becek, dan siapa pejabat di SKPD yang berani berbeda dengan Sekdaprov atau pejabat diatasnya. Ini menurut saya, bisa menganggu pengkaderan,” bebernya. Desakan agar jabatan Rasiyo tidak diperpanjang juga disuarakan Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim, Marcus Remiasa. Ia dengan tegas menolak keras perpanjangan masa jabatan Sekdaprov Jatim. Apalagi jika alasan yang dikemukakan belum ada penggantinya. “Alasan tidak ada penggantinya itu tidak masuk akal,” tegas Marcus dengan nada tinggi. ud
Dispenduk Capil Gelar E-KTP di Kampus Negeri SURABAYA - Belum tuntasnya proses perekaman KTP elektronik (eKTP) Surabaya tampaknya membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) berpikir keras. Bahkan, Dispenduk Capil Surabaya sudah menyiapkan program untuk memudahkan warga Surabaya mengikuti perekaman e-KTP. DOK Salah satunya dengan SUHARTO WARDOYO masuk ke kampus-kampus di Kota Surabaya untuk memberikan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa asal Surabaya yang hingga kini belum melakukan perekaman data e-KTP. “Kita akan blusukan ke kampus-kampus mulai 19 – 23 Nopember, kegiatan ini serentak kita gelar di kampus Unair, ITS, IAIN, dan Unesa,” tegas Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, Minggu (18/11). Suharto menjelaskan, dalam program ‘E-KTP Goes To Campus’ itu pihaknya telah menyediakan 16 alat yang akan disebar ke kampus-kampus di Surabaya. Rinciannya, 6 alat e-KTP di Unair dan disebar di tiga kampus, yakni kampus A (utara), B (selatan) dan kampus C di Mulyorejo. Unesa disediakan 4 alat e-KTP, ITS ada tiga alat dan IAIN tiga alat e-KTP. “Mahasiswa, dosen dan masyarakat yang bukan KTP Surabaya, juga bisa dilayani,” jelas dia. Menurut Suharto, blusukan ke kampus-kampus dilakukan karena masih banyak warga di Kota Surabaya yang belum mengurus e-KTP. Hingga kini baru 1.570.701 warga yang sudah mengurus dari total wajib e-KTP di Surabaya sebanyak 1.876.395 warga. “Jadi masih ada 300 ribu an warga yang belum mengurus. Ini juga demi mengejar target e-KTP secara nasional sesuai arahan Direktur Catatan Sipil (Joko Moersito, SH) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” pungkasnya. mar
Sambungan dari halaman 9
Siap Cetak Tokoh dari Kader
Wartawan Diusir Dari Kantor KPU yang menjadi area penetapan nomor urut calon bupati-wabup Pamekasan. “Maaf ya Pak. Wartawan memang dilarang masuk ke area halaman KPU. Hanya undangan yang diperkenankan masuk. Selain itu mohon di luar pagar saja,” kata staf KPU berbaju batik yang dikawal seorang bintara polisi bersenjata laras panjang, Minggu (18/11). Sementara dalam penetapan nomor urut pasangan cabup-cawabup Pamekasan periode 20132018 kemarin, pasangan Anwari Kholil-Holil Subki mendapatkan
nomor urut 1, sedangkan nomor urut 2 pasangan KholilurrahmanMasduqi (Kompak). Keduanya merupakan calon resmi yang akan bersaing dalam memperebutkan kursi Pamekasan 1 dan 2 pada 9 Januari 2013 mendatang. “Penetapan nomor cabup/cawabup itu sesuai dengan jadwal tahapan pilkada yang telah ditetapkan KPU,” kata Sekretaris KPU Pamekasan, Achmad Zaini. Pengambilan nomor urut berlangsung dengan meriah, bahkan masing-masing pasangan cabup-cawabup yang datang
EDITOR: MOHAMMAD NATSIR z LAYOUTER: AHMAD FAIZ
secara langsung dalam penetapan nomor urut itu terlihat saling berkelakar. Zaini menjelaskan, sebenarnya ada tiga pasangan yang mendaftarkan diri ke KPU Pamekasan sebagai kontestas peserta pilkada yang direncanakan digelar pada 9 Januari 2013. Hanya saja, dari tiga pasangan bakal calon itu, hanya dua yang layak ditetapkan sebagai calon bupati, sedang satu pasangan calon lainnya ditolak karena tidak memenuhi syarat administratif. “Pasangan yang ditolak oleh
KPU Pamekasan adalah Achmad Syafii-Kholil Asy’ari,” kata Zaini menjelaskan. Setelah penetapan nomor usai, Bacabup Kholilurrahman menyatakan, optimistis akan mampu bersaing dengan perolehan suara terbanyak di Pamekasan pada pilkada nanti, sesuai dengan nomor yang ditetapkan. “Kalau berdasarkan nomor urut, kalau Allah mengizinkan, kayaknya kami akan menjadi bupati hingga dua periode,” kata Kholilurrahman calon incumbent. Berbeda dengan Bacabup
Kholilurrahman, Bacabup Anwari Kholil belum bersedia menetapkan target dukungan pada pilkada 2013. Ia menyatakan, dirinya akan fokus lebih dahulu untuk melakukan sosialisasi, karena sejauh ini memang belum melakukan kegiatan secara massal. Sementara, saat penetapan nomor urut pasangan cabupcawabup berlangsung, massa simpatisan kedua pasangan calon itu mengepung kantor KPU Pamekasan sebagai bentuk dukungan terhadap calon yang mereka usung. ara/det
Partai Golkar. Dari hasil survey itu, calon yang hendak diusung Partai Golkar selalu paling tinggi rangkingnya. Namun, hasil survey tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam Pilkada. “Baik pemilihan gubernur dan bupati/walikota, individu sangat menentukan. Gambarannya tergantung pada orangorang itu bagaimana ketokohannya di daerahnya masingmasing,” dalih pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan ini. Diakui, saat ini Partai Golkar tidak mempunyai tokoh lain
yang populer di daerah. Sehingga, akan sulit bagi calon yang diusung Partai Golkar untuk memenangkan Pilkada. “Jadi, bukan kesalahan kita. Tapi, kita memang tidak punya tokoh,” tambah Cicip. Untuk itu, Partai Golkar perlu melakukan pengkaderan sejak dini. Sehingga bisa menelorkan tokoh-tokoh besar dari kader sehingga bisa dikenal masyarakat. “Kalau mau dikenal. Maka jauh hari kader Partai Golkar harus lebih aktif membaur dengan masyarakat. Jangan bicara menjelang Pilkada,” bebernya. ud
www.dutaonline.com