Sengketa Tiada Putus
37
kepala tradisional yang dianggap lebih menjunjung adat daripada mematuhi perintah-perintah agama. Perang Padri adalah serangkaian konflik berkepanjangan, dan “negara” Padri, yang dipengaruhi tradisi desentralisasi dan demokratik dalam politik Minangkabau, tidak punya hierarki administratif yang jelas. Desentralisasi wewenang memungkinkan timbulnya secara alami semacam perang gerilya yang tidak mengarah pada pertempuran berklimaks atau habis-habisan. Pada 1815, kaum Padri, dengan memakai pembicaraan damai sebagai kedok, membantai keluarga kerajaan Pagaruyung dekat Batusangkar.18 Mereka berbalik melawan Tuanku nan Tuo dan Syekh Jalaluddin, reformis-reformis moderat, dan menyebut kedua orang itu Rahib Tuo dan Rajo Kafir.19 Selama 20 tahun, pertempuran sporadik antara kekuatankekuatan reformis dan tradisionalis menggonjang-ganjingkan Sumatra Barat. Karena sangat ingin memulihkan ekonomi negeri Belanda setelah Perang Napoleon (dan lebih-lebih lagi setelah pemisahan Belgia pada 1830) dan terpancing oleh desas-desus akan emas dan kekuasaan kerajaan Minangkabau, pada 1821 pemerintah kolonial Belanda kembali ke bandar Padang, menandatangani perjanjian dengan tradisionalis, dan mengirimkan sepasukan tentara ke perbukitan. Pada titik inilah arsip Belanda yang ekstensif itu mengambil-alih kontrol historiografi Perang Padri. Menurut sejarah versi ini, serangkaian perjanjian dan apa yang dianggap pengkhianatan di segala pihak konflik itu menandai 12 tahun penuh pertempuran sengit. Tapi pada 1830 Belanda mampu menyegarkan tentara mereka dengan pasukan Belanda dan Jawa yang masih bersemangat setelah mendapatkan kemenangan atas Diponegoro, dan pada 1832 Belanda sudah mengalahkan Bonjol 18 v. d. H., “Oorsprong der Padaries (Eene Secte op de Westkust van Sumatra)”, Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 1, no. 1 (1838): 130. 19 Kratz dan Amir, Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin, 41.
ISI Sengketa new.indd 37
22/09/2010 23:03:33