204
SENGKETA TIADA PUTUS
Kacil penting (dan masih demikian—gundukan bulat Tampè’ Goegoek Boelè’ ditunjukkan kepada saya pada 1995) karena ia membedakan Koto Gadang sebagai kampung dengan tradisi keagamaan unik dan mitos-mitos khas mengenai tanggungjawab seorang anak dan dalam perkawinan. Inovasi dan kekhasan religius tidak banyak dihargai oleh para neo-Wahabi, yang menuntut ketaatan ketat terhadap Quran dan Hadis otoritatif. Legenda itu memberikan alasan bagus pada Padri untuk menjadikan Koto Gadang sasaran api penyucian jihad mereka. (Seratus tahun kemudian, gemanya memberikan kepada dewan adat itu perkakas untuk menolak permohonan para perempuan itu). Bagi Belanda, yang dengan waswas mengawasi Koto Tuo dari benteng Fort de Kock, kampung kecil dan terancam itu adalah sekutu. Pada 1833, Padri menyerah kalah, dan walaupun perlawanan terus berlanjut, Sumatra Barat dimasukkan ke dalam Hindia menurut ketentuan-ketentuan Plakaat Panjang∗. Belanda menjanjikan semacam pemerintahan tidak langsung dan menjamin bahwa penarikan pajak dalam bentuk uang tidak akan diterapkan. Jadi, pertama-tama, Belanda membutuhkan sekelompok pegawai negeri Minangkabau terdidik untuk melayani dalam birokrasi kolonial yang baru itu dan, kedua, infrastruktur dan mekanisme untuk penarikan pajak dalam bentuk barang. Belanda membangun sekolah-sekolah dan pada 1847 menetapkan sistem tanam paksa Sumatra Barat untuk pengumpulan kopi.30 Ketika Belanda menetapkan Koto Gadang yang sangat antiPadri sebagai pusat administratif untuk kopi IV Koto31, pastilah Mengenai Plakaat Panjang lihat Bab 2 catatan kaki 70—Penerj. 30 Lagi-lagi, sistem pendidikan abad ke-19 dibahas menyeluruh oleh Graves. Cultuurstelsel dibahas dalam Young, “Cultivation System in West Sumatra”, 90-110; lihat juga Dobbin, Islamic Revolution, bab. 7. 31 IV Koto adalah laras (kabupaten) Minangkabau dan suatu divisi politis pribumi yang dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda. ∗
ISI Sengketa new.indd 204
22/09/2010 23:03:46