dilakukan analisis keterkaitan lahan dengan data Susenas yang tiap tahun dilakukan, data yang mengandung situsi nasional, produksi, dan penguasaan lahan. Kalau belum, maka perlu segera dilakukan agar RPP bisa memberikan prioritas. Satu pertanyaan lagi., apa yang dilakukan BPN terkait dengan TAP MPR No. IX Tahun 2001? Bila BPN mengangkat TAP itu sebagai basis melakukan perubahan, gerakan masyarakat sipil akan mendukung. Suwito menyampaikan bahwa di dalam UU Kehutanan banyak salah kaprah dan sebenarnya kita tidak boleh tunduk atas kesalahan tersebut. Di dalam UU kehutanan disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan sebagai hutan tetap. Jadi itu berbeda dengan hutan negara. Di dalam UU Kehutanan tidak disebutkan definisi tentang kawasan hutan negara. Oleh karena itu tidak semuanya kawasan hutan menjadi hutan negara. Namun dalam kenyataannya kita dipaksa tunduk. BPN tunduk pada kenyataan itu. Kita ketahui bahwa ada 25 ribu desa di dalam kawasan hutan (penelitian BPS). 25 ribu penduduk desa itu tak punya hak atas tanah. Hampir semua pertanyaan terkait persoalan yang faktual, kata Bernadinus Steni. Sementara saat ini yang dibutuhkan adalah jawaban politis yang serius dari birokrat yang merupakan bagian dari pemerintahan, bukan jawaban normatif. Kalau dihitung konflik ke belakang sejak 1965 korban sudah jutaan yang tewas. Korban-korban itu adalah persoalan hilir, kalau kita tarik ke hulunya itu semua adalah persoalan tanah. Jadi untuk mengatasi berbagai persoalan itu, pemerintah perlu menyediakan payung yang sifatnya revolusioner, melampaui normatif. Apakah ada komitmen pemerintah saat ini, kalau tidak, tetap akan bussines as usual, normal-normal saja. Apa kira-kira jawaban yang melampaui, menabrak pakem yang ada untuk kebutuhan konkrit di lapangan hari ini? Tanggapan narasumber reforma agraria itu penataan bukan merombak. Sehingga yang dilakukan adalah penataan ulang. Kalau kita melihat tanah di luar kawasan hutan, memang ada dua agregat yang dituju, yaitu korporasi atau bukan korporasi. Berapa land man rasio, berapa jumlahnya kemudian dibagi baru tahu maksimum penguasaannya. Angka agregat itu besar. Penguasaan maksimum pemilikan di Indonesia, perorangan pertanian ada batasnya yaitu badan hukum, non pertanian itu belum dibagi. Tapi yang kita maksud dengan penataan bukanlah perombakan. Tanah surplus, tanah terlantar, potensial untuk surplus, konversi itu yang bisa dimanfaatkan. Pengertian Pak Wiradi dalam RPP belum seperti itu. Land man rasio, melihat rasio pemilikan maksimum baru dibagi. Lalu soal sektoralisasi. Sebenarnya ada instrumen untuk mengatasi hal itu, misalnya tata ruang. Semua sektor kumpul bersama. Silahkan berdiskusi masing-masing sektor dan menghasilkan keputusan yang menjadi acuan. Kenyataannya hal itu tidak terjadi, sekarang banyak tata ruang provinsi-kabupaten belum selesai. Misalnya Kalteng, Palangkaraya itu kawasan hutan, itu yang akan direvisi. Kita berharap ada rujukan nasional secara spasial. Dulu namanya masterplan, yaitu yang menentukan mana yang boleh dan yang tidak. Namun Â
11