Mengembangkan skema yang sifatnya sukarela (voluntary) agar prakarsa-prakarsa masyarakat adat/lokal dalam perlindungan hutan, konservasi keanekragaman hayati dan penyelenggaraan REDD+ yang Mandiri mendapatkan insentif dari berbagai pihak pendukung, termasuk dari pemerintah dan non-pemerintah berupa dukungan dana program secara langsung untuk masyarakat, misalnya: “FIP Dedicated Fund for Indigenous Peopelas and Local Community”. Melakukan percepatan pemetaan partisipatif dan registrasi atas wilayah adat/wilayah kelola rakyat. Dengan dukungan banyak ORNOP, Pemerintah (misalnya KLH dan AMAN), lembaga-lembaga internasional, prakarsa ini sudah berkembang di seluruh pelosok nusantara. Di samping menghasilkan peta wilayah adat/wilayah kelola rakyat sebagai alat negosiasi antara masyarakat dengan “lawan sengketa”, proses pemetaan partisipatif juga merupakan alat pengorganisasian yang cukup ampuh bagi masyarakat yang sebelumnya terpecah-belah oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang bersifat pribadi atau pada segelintir elit dalam masyarakat. Di beberapa daerah bahkan mulai terlihat peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk memetakan sendiri tata-batas wilayah kuasa dan kelola, dilanjutkan dengan piñatagunaan lahan di dalamnya sesuai dengan kebutuhan, pengetahuan tradisional dan cita-cita sosial mereka di masa depan. Penggalian, pendokumentasian, pemberlakukan kembali dan penguatan pranata adat yang terkait dengan sistem penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah adat. Dari berbagai studi dan dokumentasi yang terkait dengan issu ini di berbagai daerah di Indonedia membuktikan bahwa sistem penguasaan dan pengeloaan lahan yang ada di dalam wilayah adat sangat beragam (indigenous agrarian system). Sistem yang dimiliki masyarakat adat di pegunungan berbeda dengan penghuni hutan tropis basah di dataran rendah. Sistem yang dimiliki masyarakat adat petani menetap juga berbeda dengan masyarakat adat peladang berotasi, berbeda pula dengan masyarakat adat yang kehidupannya masih tergantung dari berburu dan memungut hasil hutan secara langsung, dsb. Setiap sistem memiliki keragaman hak yang berbeda dengan mekanisme transfer hak yang juga beragam. Pendudukan/pengambil-alihan kembali (reclaiming) bagian-bagian wilayah adat yang sedang “dikuasai/diusahai” oleh pihak lain tanpa melalui aturan adat yang sepantasnya juga merupakan prakarsa masyarakat adat yang paling menonjol, khususnya sejak Soeharto dipaksa turun dari kursi kepresidenan. Prakarsa seperti ini ternyata cukup efektif untuk membuka jalan bagi terjadinya negosiasi antara masyarakat adat dengan “lawan sengketa” (biasanya gabungan dari pihak perusahaan, pemerintah dan aparat militer/polisi). Memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah untuk mampu merebut dan menyelenggarakan wewenang sesuai kebijakan desentralisasi dalam pengurusan sumberdaya alam, khususnya dalam pembuatan PERDA yang terkait dengan hak masyarakat atas tanah, wilayah dan SDA.
145