Program pemberdayaan masyarakat lokal yang belum menyentuh persoalan hak penguasaan masyarakat dan penyelesaian konflik tenurial. Ada 2 masalah yang ingin ditangani lewat program ini, yaitu masalah akses masyarakat terhadap terhadap sumberdaya hutan yang dikuasi Negara (c/q Kemhut) dan lemahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat ini sudah dilakukan secara sporadic sejak tahun 1995, yang kemudian dikembangkan lebih luas sejak PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaaan dan Pemanfaatan Hutan diluncurkan tahun 2007 dan setahun kemudian direvisi menjadi PP No. 3/2008. Di samping HKm, PP ini juga memperkenalkan Hutan Desa dan Kemitraan skema untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan skema HKm di hutan lindung dan hutan produksi dikeluarkan Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 yang mengatur pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan (IUP) Hkm oleh Bupati setelah ada penetapan areal oleh Menhut dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HKm oleh Menhut untuk jangka waktu 35 tahun (dapat diperpanjang) kepada kelompok dan koperasi, sedang untuk skema Hutan Desa di hutan lindung dan hutan produksi dikeluarkan Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 yang mengatur pemberian Ijin Pengelolaan Hutan Desa (IUPHD) oleh Gubernur setelah ada penetapan areal oleh Menhut dan IUUPHHK di Hutan Desa oleh Menhut untuk jangka waktu 35 tahun kepada lembaga desa yang diamantakan oleh PERDES. Program HKm ini dicanangkan untuk mencapai target 2,1 juta ha, sedangkan untuk Hutan Desa dicanangkan 2,5 juta ha atau total menjadi sedikitnya 4,6 juta ha sampai tahun 2015. Target nasional HKM kemudian ditingkatkan lagi sebagai respon terhadap issu mitigasi perubahan iklim menjadi 5 juta hektar sampai tahun 2020. Untuk mengawal percepatan implementasi program ini, Kemhut membentuk gugus tugas multipihak pada tahun 2007 itu yang kemudian dikenal Working Group Pemberdayaan (WGP). Studi yang dilakukan Kemitraan dan WGP (2011) menunjukkan bahwa selama 3 tahun sejak diluncurkan kedua skema ini berjalan sangat lambat. Sampai dengan tahun 2009, dari luas HKm yang dievaluasi dan diverifikasi seluas 203.573 ha, baru dicadangkan 19.445 ha sedangkan yang sudah terbit ijinnya hanya seluas 7.753 ha. Tentu capaian ini sangat mengecewakan mengingat perjalanan HKm di Kemhut sudah berusia 14 tahun sejak diinisiasi tahun 1995 dengan dukungan dana yang besar, baik dari anggaran Pemerintah maupun dana luar negeri. Studi yang sama untuk perkembangan Hutan Desa di tahun 2009 juga tidak lebih baik. Dari 6.687 ha yang dievaluasi dan verifikasi, yang sudah dicadangkan dan diterbitkan ijinnya baru 2.356 ha. Total capaian kedua skema ini belum bisa mencapai 1% dari target tahunan yang dicanangkan 500.000 ha. Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: tantangan besar untuk pelaksanaan REDD+ di Indonesia Dari ulasan tentang perkembangan dan kemajuan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini di sektor kehutanan menunjukkan bahwa pengakuan dan jaminan perlindungan hak tanah dan hutan bagi Â
143