Â
Bagian 1 Presentasi dan Diskusi
Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Hutan: Perspektif berbagai Kelompok Masyarakat Pengguna Hutan Abdon Nababan
Satu pertanyaan berat dalam pembahasan ini adalah apakah bisa ada reforma agraria di sektor kehutanan dalam kondisi saat ini, setidaknya yang berkaitan dengan perspektif hak-hak masyarakat? Saat ini, dengan hitungan sederhana ada 30-50 juta masyarakat adat yang berada di kawasan hutan atau yang punya interaksi dan ketergantungan terhadap hutan. Masyarakat lokal dan petani serta yang mengidentifikasikan diri sebagai masyarakat adat lebih susah lagi dihitung. Terlepas dari hitungan itu, sebenarnya kita sedang berbicara tentang nasib rakyat Indonesia sebanyak puluhan juta orang. Kondisi sektor kehutanan sangat memburuk. Banyak data yang menunjukkannya, misalkan terjadinya deforestasi dan degradasi sebanyak 1,9 juta hingga 2 juta hektar per tahun, paling tidak itu dari data sebelum reformasi. Situasi ini menunjukkan kondisi pengelolaan hutan kita yang buruk. Isu lain yang perlu saya tekankan adalah di mana posisi REDD+? Hal ini penting karena Indonesia tiba-tiba menjadi negara emiter terbesar dan itu berasal dari hutan/lahan. Di makalah saya, angkanya fantastis. Hutan menyumbang 74% emisi karbon, energi hanya 23%, industri hanya 3%. Hal ini menjadi sorotan penting dalam isu global perubahan iklim. Sebenarnya masalah buruknya kondisi hutan kita bukan masalah baru. Masalah sudah ada sejak konsesi diberlakukan 43 tahun yang lalu, yang kemudian merambah ke wilayah-wilayah hidup masyarakat. Untuk Jawa, sistem konsesi lebih tua lagi. Sistem ini diadopsi oleh Soeharto dan dari praktik-praktik yang sudah diterapkan Belanda. Di kawasan lain sebenarnya hanya melanjutkan yang di Jawa. Saat ini, di sektor kehutanan, ada tiga masalah besar, antara lain: 1) pengurasan sumber daya rakyat, diikuti dengan proses pemiskinan yang sangat tinggi; 2) eksploitasi yang menimbulkan bencana ekologis yang semakin besar dan semakin sering; dan 3) konflik tenurial. Konflik tenurial sudah banyak mengambil nyawa orang. Rezim Orba berlaku seperti saptam korporasi paling banyak menyumbang pada terjadinya konflik tenurial.
 120