KEMENTERIAN SOSIAL RI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG SOSIAL DALAM RANGKA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Oleh KEMENTERIAN SOSIAL RI Disampaikan pada kegiatan Musrenbang Daerah Provinsi Jawa Tengah Semarang, 4 April 2013
PENDAHULUAN • Tujuan Negara untuk melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan, menertibkan,…dst (Pembukaan UUD 1945 alinea IV). • UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) • Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial perihal penanggulangan kemiskinan. • Amanat UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial • Amanat UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 2
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN • BPS menyebutkan tahun 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen) • Target MDGs penurunan angka kemiskinan hingga 50% pada tahun 2015 (dari keadaan tahun 1990) Tahun 1990 sebesar 15,1% diharapkan tahun 2015 turun menjadi 7,55% • Target Pemerintah sampai dengan tahun 2014 angka kemiskinan turun 8 – 10% • Tantangan Ganda: Mengentaskan kemiskinan dan melindungi 40% keluarga hampir miskin/rentan.
3
•Tenaga kerja •Penangguran •Kemiskinan •dll
1. Pro-pertumbuhan (pro-growth), 2. pro-lapangan kerja (pro-job) 3. pro-masyarakat miskin (pro-poor). 4. pro-lingkungan (pro-environment)
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Hidup
4
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN PERIODE 2010 - 2014 •
Pertumbuhan ekonomi ratarata 6,3 – 6,8 persen setiap tahunnya dan menjadi sebesar 7 persen pada tahun 2014
• Inflasi nasional rata-rata sebesar 4 – 6 persen per tahun. •
Tingkat Pengangguran sebesar 5 – 6 persen pada tahun 2014.
• Tingkat Kemiskinan sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014
•
•
•
Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui Keterpaduan, sinkronisasi dan keselarasan serta sinergi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Terselenggaranya pengawasan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program penanggu-langan kemiskinan . Terselenggaranya efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.
PRINSIP PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. 2. 3. 4.
Pembangunan yang inklusif; Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan Memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF • Pembangunan mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. • Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. • Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda.
• Penanganan Fakir Miskin melalui KUBE mencerminkan prinsip pembangunan yang inklusif direncanakan dan dilaksanakan oleh mereka sendiri • Jumlah KUBE sejak 20042012 mencapai 130.833 KUBE (1.308.326 KK) • KUBE harus tumbuh menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
PENINGKATAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR • Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. • Akses terhadap pelayanan dasar akan berperan dalam meningkatkan kualitas modal manusia (human capital) terutama di kalangan miskin.
• Pelaksanaan PKH sejak tahun 2007 dengan sasaran 2.849.900.000.000 RTSM • Raskin di Kemensos mulai tahun 2013 dengan sasaran 15.530.897 RTSPM
PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN • Memberdayakan orang miskin untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan agar dapat berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. • Pemberdayaan kelompok miskin pada hakikatnya berusaha meningkatkan taraf hidup penduduk miskin tanpa membuat mereka tergantung pada program bantuan . • bertujuan agar kelompok miskin bisa lebih produktif dan bisa mengembangkan potensi diri maupun bersama.
• KUBE sebagai media Pemberdayaan Sosial Fakir miskin • Pemberdayaan KAT, sudah diberdayakan 88.512 KK; sedang diberdayakan 5.871 KK
MEMPERBAIKI DAN MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
• Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.
• Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) • Jaminan Sosial Lanjut Usia/Asistensi Sosial Lanjut Usia • Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat/Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
DUA JALUR PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Jalur Mekanisme Ekonomi ďƒ Pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja 2. Jalur Fasilitasi dan Bantuan Pemerintah ďƒ Program 3 kluster dan pengembangan program-program pro rakyat (kluster IV) percepatan penanggulangan kemiskinan
KELOMPOK PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PERPRES NO.15/2010)
I Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,
Bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
II Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
Bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
III Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Keminskinan
Bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
12
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM-PROGRAM PRO RAKYAT (KULSTER IV) 6 Program
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program rumah sangat murah Program kendaraan angkutan umum murah Program air bersih untuk rakyat Program listrik murah dan hemat Program peningkatan kehidupan nelayan Program peningkatan kehidupan mayarakat pinggir perkotaan
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bentuk Pelayanan Sosial
1. 2. 3. 4. 5.
UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial 1. Rehabilitasi Sosial 2. Jaminan Sosial 3. Pemberdayaan Sosial 4. Perlindungan Sosial
UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Sasaran
6. 7.
Kemiskinan. Keterlantaran Kecacatan Keterpencilan Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku Korban bencana, Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Bentuk Penangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pengembangan potensi diri; Bantuan pangan dan sandang; Penyediaan pelayanan perumahan; Penyediaan pelayanan kesehatan; Penyediaan pelayanan pendidikan; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Bantuan hukum; dan/atau Pelayanan sosial.
Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara 15
FRAMEWORK PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
VISI KEMENTERIAN SOSIAL RI
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
MISI KEMENTERIAN SOSIAL • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; • Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam penyelenggraan kesejahteraan sosial; • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL • Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan strandarisasi teknis di bidang rehabilitasi sosial; • Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial; • Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; • Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; • Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan intern Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel; • Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Sosial.
SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL • Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial • Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian • Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial • Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial • Meningkatnya pengawasan internal bidang kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel • Meningkatnya efisiensi, efektifitas manajemen kesejahteraan sosial
SASARAN STRATEGIS DAN TARGET PENYELENGGARAAN KESEJAHETRAAN SOSIAL
1.
Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin
2.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3.
Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian
Indikator Kinerja Utama Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Jumlahfakir miskin yang telah mengakses fasilitas pelayanan dasar
Target2014 2.000KK
3.000.000
Program Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Program Keluarga Harapan
Fakir miskin peserta PKH Jumlah LKS yang telah 4.000 LKS Program menyelenggarakan kesejahteraan Pemberdayaan sosial Sosial dan Jumlah TKS berbasis masyarakat 7.000 TKS Penanggulangan yang telah menyelenggarakan Kemiskinan kesejahteraan sosial Jumlah penerima manfaat 4.000 Penerima Program Rehabilitasi yang memiliki kemampuan Manfaat Sosial dasar melakukan aktifitas harian. Jumlah penerima manfaat 250.000 yang terpenuhi kebutuhan Penerima Manfaat dasar
Sasaran Strategis 4.
5.
6.
7.
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana
Jumlah masyarakat yang siaga dalam menghadapi bencana Jumlah korban bencana yang terlindungi kebutuhan dasarnya dalam kondisi darurat JumlahPekerja Migran Bermasalah yang terlindungi hak dasarnya Meningkatnya kualitas JumlahPMKSyang penyelenggaraan kesejahteraan telahterverifikasi. sosial Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi kompetensi penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Meningkatnya pengawasan Opini BPK atas laporan keuangan internal bidang kesejahteraan Kementerian Sosial sosial yang transparan dan akuntabel Meningkatnya efisiensi, efektifitas manajemen kesejahteraan sosial
Persentase penilaian usulan Road MapReformasi Birokrasi
Target2014
Program
100 KSB 1000 desa Non target
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11.000 PM dipulangkan 3.000.000 PMKS Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan 100% pengembangan Kesejahteraan Sosial 100%
WTP
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
100%
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2010 - 2014 ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
•
• • • • •
• • • • •
Peningkatan kualitas rancangan dan pengelolaan program; Penyempurnaan kriteria, proses penargetan, serta proses seleksi penerima bantuan sosial; Peningkatan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; Penataan kelembagaan untuk pengelolaan program secara efektif dan efisien; Peningkatan kemampuan dan kualitas lembaga pendidikan dan penelitian; dan Pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas.
Kampanye sosial Kemitraan sosial Partisipasi sosial Advokasi dan pendampingan sosial Penyediaan akses sosial
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUJUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; 2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; 3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan 4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. 25
TITIK KRITIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• • • • • •
•
BENTUK PENANGGULANGAN (UU 11/2009) Penyuluhan dan bimbingan sosial; Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
Koordinasi lintas sektor menjadi titik kritis
perlu peningkatan SINERGI LINTAS SEKTOR
26
PERLUNYA SINERGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Karakteristik Kemiskinan Faktor Penyebab Kemiskinan Dampak Kemiskinan
Kemiskinan Cita-Cita dan Tujuan Nasional Hak Asasi Arah Penanggulangan Tujuan Penanggulangan
• • • • • •
•
BENTUK PENANGGULANGAN Penyuluhan dan bimbingan sosial; Pelayanan sosial; Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
27
SINERGI PENANGANAN FAKIR MISKIN Berbasis KEWILAYAHAN
1. Perdesaan; 2. Perkotaan; 3. Pesisir dan pulaupulau kecil; 4. Tertinggal/ terpencil; 5. Perbatasan antarnegara.
Instansi yang terkait di bidang: • Pendataan • Perumahan • Kesehatan • Pendidikan • Ketenaga kerjaan • Pekerjaan Umum • Hukum • Pertanian • peternakan • Kerajinan • usaha sektor informal • Perikanan, sumber daya laut
Koordinasi Kemensos: • Pengembangan potensi diri, • sandang, • pangan, • perumahan, dan • pelayanan sosial.
Sinergi
28
BENTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 Pemerintah dan pemerintah daerah
Sasaran
Bentuk
Pengembangan Potensi Diri Bantuan Pangan dan Sandang Penyediaan Pelayanan Perumahan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Penyediaan Pelayanan Pendidikan Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Pelayanan Sosial
• • • •
Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan/atau Masyarakat
• Bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan • Bantuan pangan dan sandang yang layak • Pembiayaan melalui sistem jaminan sosial nasional • Bantuan biaya pendidikan atau beasiswa
• Penyediaan informasi lapangan kerja; pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; peningkatan akses a. Meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup; terhadap pengembangan usaha mikro; b. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan dan/atau penyediaan fasilitas bantuan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; permodalan.
c.
d.
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
29
HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Perlu mengembangkan pendekatan Community Driven Development (CDD). • Penetapan target menyangkut dimana dan siapa sasaran program -banyak rumah tangga miskin yang terlewat -- sehingga perlu membangun sistem penargetan nasional. • Sosialisasi menyangkut apa programnya, apa yang menjadi hak keluarga miskin dan keberlanjutan program. • Pelibatan komunitas untuk menciptakan upaya yang terintegrasi (integrated moving)-- karena banyak harapan dan gerakan muncul dari bawah/masyarakat seperti PKK, Karang Taruna dan Organisasi Keagamaan.
30
TERIMA KASIH