10
Dumai Pos Sabtu-Ahad, 21-22 Maret 2009
PAKNING-SIAK KECIL-BUKITBATU
Lintas Daerah
Suku Akit Kurang Dapat Perhatian BLT BENGKALIS— Calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau, Dinawati SAg memanfaatkan masa kampanyenya dengan cara bertatap langsung dengan masyarakat. Kendati jarak satu desa dengan yang lain harus ditempuh dengan transportasi laut, tidak menyurutkan keinginan anggota DPD RI periode 2004-2009 ini demi mendengarkan permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dinawati Dari kunjungannya ke banyak desa di beberapa kecamatan sejak 12 Maret hingga Jumat (20/3) kemarin, berbagai persoalan dikeluhkan masyarakat kepada Dinawati. Permasalahan yang sama rata-rata ditemukan di setiap desa, mulai dari BLT dan raskin, persoalan pembangunan, bahkan juga keluhan guru agama yang merasa dibedakan dengan guru umum. ‘’Hasil tatap muka dan dialog kita dengan masyarakat terungkap jika ternyata persoalan BLT sangat komplek. Disamping kurang tepat sasaran, karena pendataan dilakukan oleh BPS. Bukan oleh aparat desa yang notabene tahu betul mana masyarakat yang layak untuk mendapat BLT,’’ ujar anak jati Senggoro, Kecamatan Bengkalis ini. Dan yang lebih miris lagi katanya, ternyata Suku Akit seperti di Desa Bungur, Kecamatan Rangsang hanya satu orang yang mendapat jatah BLT dari sebanyak 400 orang warga Suku Akit yang diusulkan oleh desa untuk mendapat BLT. Padahal, semua juga tahu jika sukut Akit atau suku asli ini sangat identik dengan kemiskinan. ‘’Tapi herannya kok malah mereka yang tidak mendapat BLT. Masa dari 400 orang yang diusulkan, hanya 1 orang yang direalisasikan menerima BLT,’’ kata Dinawati. Demikian juga halnya dengan raskin tambah Dinawati, masyarakat kecewa dengan kualitas beras yang kurang baik. Sementara pendistribusiannya juga lambat. ‘’Masyarakat minta kepada saya agar persoalan penerima BLT dapat disampaikan ke pemerintah dan bagaimana supaya kedepannya, yang menerima BLT ini benar-benar masyarakat yang kurang mampu. Dan dalam pendataannya berkordinasi dengan kepala desa karena memang yang tahu warga yang kurang mampu adalah kepala desanya. Masyarakat khawatir data yang digunakan oleh BPS itu tidak konkrit,’’ urainya. Hal lainnya yang menjadi keluhan masyarakat ungkap Dinawati yang ditemui di Bengkalis, Jumat (20/3), soal proyek pembangunan yang tidak melibatkan aparat pemerintah desa dalam pengawasan. Padahal proyek itu dibangun adalah untuk masyarakat, namun pada pelaksanaan pembangunannya tidak melibatkan aparat desa dalam pengawasan. Tak heran, jika kualitas proyek tersebut banyak yang asal jadi. ‘’Masyarakat inginnya pemerintah kabupaten memberikan kewenangan kepada aparat desa untuk melakukan pengawasan, sehingga proyek pembangunan yang dibangun oleh pemkab melalui pihak kontraktor itu berkualitas dan tidak asal jadi,’’ ucap Dinawati. Dari semua permasalahan yang ditemuinya di lapangan, Dinawati akan membicarakan pesoalan ini dengan pemerintah. Kalau program itu dilakukan oleh pmerintah pusat seperti BLT, permasalahan ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, sementara jika persoalan itu menyangkut program pemerintah daerah, ia akan berkoordinasi dengan Pemkab. ‘’Dari kunjungan kita ke daerah yang kapasitas saya sebagai anggota DPD RI dan kampanye dialogis dalam kapasitas saya sebagai caleg DPD RI, sebenarnya sangat banyak PR yang belum dijawab dan harus dikordinasikan dengan pemerintah terkait persoalan-persoalan masyarakat ini,’’ terang Dinawati yang mengakhiri kampanye dialogis di Kabupaten Bengkalis, Jumat kemarin. (auf)
Perhiasan Rp16 Juta Digasak Maling
JALAN DIPERBAIKI : Perbaikan badan jalan di Kecamatan Bukitbatu, tepatnya, di persimpangan Desa Sungai Selari beberapa waktu lalu. Baiknya badan jalan membuat arus lalulintas menjadi lancar dan tidak ditemukan lagi kemacetan.
KHAIRUDDIN
Hadirkan Qori Terbaik Internasional Hari ini, Bupati Buka MTQ Kabupaten LUBUKMUDA— Sesuai dengan agenda yang ditetapkan panitia, sore ini, Sabtu (21/3), pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV Kabupaten Bengkalis 2009 di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, akan dibuka Bupati Bengkalis, Drs H Syamsurizal MM ditandai dengan pelepasan pawai taaruf. Pelaksanaan MTQ XXXIV yang bertemakan ‘Alquran sebagai pemersatu umat menuju masyarakat
yang berdemokrasi dan beerdaulat’ merupakan salah satu fungsi pembinaan dari syiar agama, membangkitkan minat baca dan kreativitas terhadap qalamilahi bagi pesertanya. Ketua Panitia Penyelenggara, Drs H Mukhlis didampingi Camat Siak Kecil, Sumarhadi Ap Mp kepada Dumai Pos, di Desa Lubuk Muda, Jumat (20/3) mengatakan, mengawali dari pelaksanaan MTQ XXXIV kali ini, panitia sudah
mengagendakan pelaksanaan pawai taaruf yang dimulai pukul 14.00 dengan mengambil star diperbatasan antara Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu dengan Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil. Peserta pawai diperkirakan berjalan sepanjang lebih kurang 2 Km menuju arena MTQ. Sebelumnya, panitia Jumat malam juga mengadakan Malam Taaruf di Gedung Serba Guna Siak Kecil. ‘’Insya Allah, apa yang kita
sudah program jauh sebeelumnya dapat berjalan dengan lancar dan diberi perlinddungan oleh yang Maha Kuasa, dan kita bermohon mudah-mudahan cuaca nantinya mendukung tidak terjadi hujan,’’ harap Ketua Panitia Penyelenggara. Dikatakannya, penyelenggaraan MTQ pada tahun ini merupakan realisasi program kerja pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)
Kabupaten Bengkalis yang didukung sepenuhnya oleh komponen masyarakat Kecamatan Siak Kecil sebagai tuan rumah. Sementara itu, Camat Siak Kecil Sumarhadi Ap MP menambahkan, untuk membacakan ayat-ayat suci Al Quran pada acara pembukaan MTQ yang dilaksanakan pada malam hari di arena MTQ halaman kantor camat dan panitia mengundang Indra Gunawan, Qori Nasional Tahun 2008 dari Provinsi Riau.(ari/wam)
Jangan Ada Proyek Asal Selesai BENGKALIS— Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus bersikap tegas terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan asal siap. Khusus untuk pengerjaan proyek pembangunan tahun 2009, diminta untuk lebih berhati-hati sehingga proyek yang dikerjakan bermanfaat bagi masyarakat. Ungkapan tersebut disampaikan tokoh masyarakat yang juga Kontraktor Bengkalis, H Efendi atau akrab dipanggil Pendi Buntat, kepada wartawan, Jumat (20/3) kemarin. Menurut Buntat, komitmen Pemkab Bengkalis dalam memberikan sanksi kepada rekanan harus adil, sehingga tidak ada perusahaan yang merasa di anak tiri dan kandungkan. ‘’Kita sepakat dan mendukung
pemberian sanksi oleh pemkab Bengkalis kepada perusahaan yang tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pekerjaan. Hanya saja, sanksi itu jangan dipilah-pilah, artinya setiap perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak beritikad baik untuk melanjutkan pekerjaan harus diberi sanksi,’’ harapnya. Buntat melihat, masih ada perusahaan yang melenggang bebas ikut dalam proses tender proyek tahun 2008 ini, kendati di antara perusahaan tersebut nyata-nyata tidak mengerjakan proyek yang dimenangkannya pada tahun 2007. ‘’Perusahaan seperti ini selayaknya tidak lagi diberi kesempatan
untuk mengikuti proses tender pada tahun berikutnya, karena mereka tidak punya iktikad baik dalam menyelesaikan pekerjaanl, satu butir pasir pun tidak ada di lokasi, sementara unag muka sudah diembat. Pemkab harus tegas, jangan yang lain diberikan sanksi sementara ada pula perusahaan yang terkesan kebal hukum,’’ imbuhnya. Menjawab wartawan perusahaan bersangkutan dan proyek mana yang ditinggalkan, kata Buntat, hal itu tidak perlu diungkapkannya, yang pasti katanya pemkab mengetahui mana perusahaan yang sudah selesai mengerjakan proyek dan mana pula perusahaan yang hanya menghabiskan uang Negara.(auf)
Target Minimal PBR Pertahankan Kursi BENGKALIS— Partai Bintang Reformasi (PBR) pada pemilu legislatif tahun 2009 ini tidak mematok target terlalu muluk-muluk seperti Parpol kontestan pemilu lainnya. Partai yang didirikan KH Zainuddin MZ itu memasang target minimal dapat mempertahankan tiga kursi yang ada di DPRD Bengkalis sekarang ini. “Siapapun parpol dan caleg jelas mengincar suara sebanyak-banyaknya. Akan tetapi melihat situasi dan kondisi sekarang dengan jumlah
parpol mencapai 35 di Kabupaten Bengkalis kita mematok target minimal 3 kursi, dan target maksimal tidak bisa kita pastikan. Sebagai parpol kecil kita tahu dirilah kemampuan kita dalam pemilu ini,” ungkap Salfian Daliandi, Ketua DPC PBR Kabupaten Bengkalis merendah. Bagi partainya, yang terpenting adalah membuktikan eksistensi di tengah masyarakat sebagai parpol yang peduli terhadap rakyat. Lebih lanjut pria yang juga anggota DPRD Bengkalis itu menuturkan PBR juga
berharap suara di kabupaten kepulauan Meranti dapat maksimal. Pembekalan caleg terang Salfian sudah dilakukan agar tidak terlalu mengumbar janji selama kampanye, tetapi dengan memberikan bukti serta bekerja untuk rakyat. Saat ini, 3 kursi di DPRD Bengkalis terdiri dari Salfian Daliandi sendiri dari Dapil Mandau, Amyurlis Amran alias Ucok dari Dapil II Selatpanjang dan Solihin Dahlan (PAW Bahur Jamil ‘Red) dari Dapil I Bengkalis, Bantan dan Rupat. (ari)
BLJ Harus Mampu Kelola Aset Daerah
Sambungan dari .............................hal 1
Sambungan dari ..................hal 1
Desa Selatbaru, Kamis (19/3), sekitar pukul 03.00 WIB. Diduga dalam aksinya, pelaku menggunakan dodos alias pahat pengambil buah sawit. Ketika si pemilik kedai sedang tidur pulas, pelaku mendongkel jendela kedai. Begitu berhasil membuka jendela kedai, pelaku dengan leluasa mengambil uang dari hasil penjualan, sekitar Rp2 juta. Tidak hanya itu, pelaku juga mengambil puluhan slop kotak rokok berbagai merk yang ditaksir nilainya mencapai Rp4 juta. Sepertinya pelaku tidak puas menggondol rokok dan uang milik Yunus, pelaku juga membawa kabur empat karung beras. ‘’Akibat kejadian ini, kerugian yang saya derita mencapai Rp7 juta lebih. Kasus ini juga sudah saya laporkan kepada aparat Polsek Bantan,’’ ungkap Yunus. Yunus menegaskan, kemungkinan besar malam itu pelaku menggunakan ilmu sirep (hipnotis). Hal ini terlihat dari butiran-butiran garam di sekeliling rumah dan kedainya. Bahkan malam itu, dia dan keluarganya tidur pulas sekali, tidak dengar suara bising dari kedai. Sementara itu, Kepala Polres Bengkalis, AKBP Marudut Hutabarat melalui Kapolsek Bengkalis, AKP M Nasution membenarkan adanya laporan kasus pencurian dengan kekerasan di desa Bantan Air dan Selatbaru. Terkait laporan ini, aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP). (auf)
pihak BLJ yang mengatakan mereka tidak sanggup memperbaiki mesin listrik merek mitsibisi yang rusak. Alasannya, kalau diperbaiki sama dengan membeli mesin baru. Padahal kata Mantan Bupati Bengkalis ini, mesin yang lain ada yang mesti dilakukan perbaikan. ‘’Seperti mesin ABC yang hanya memerlukan Overhol,’’ tegas Riza Pahlefi. Lebih lanjut diungkapkan Caleg DPR RI wilayah Riau dari Partai Golkar ini, secepatnya pihak pemerintah segera
mengambil langkah-langkah tegas yang dapat dilakukan guna mengatasi berbagai permas terutama permasalahan listrik, jangan diam dan lihat saja. “Permasalahan listrik di daerah kita ini tidak kunjung selesai. Rakyat tidak akan menyalahkan pihak lain, yang disalahkan adalah pemerintah daerah, sementara pihak PLN tidak dipersalahkan,” tukas Riza. Demikian juga dengan masalah mengelola aset lainnya, seperti pelabuhan, lapangan Golf, minimal ada langkah yang dapat dibuat bukan diam tengok dan lihat saja. Masalah
timbulnya resiko kerugian dan kegagalan adalah sebuah hasil untuk maju. Kalau pihak BLJ takut rugi, dan tak mampu mengelola asset yang diamanahkan sebaiknya pemerintah tarik asset tersebut dan diserahkan kepada instansi terkait. “Kalau ini terjadi, misalnya pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Sudah tentu akan rugi karena bukan provit orientet, subsidi yang diberikan memanag rugi tapi kerugian tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat,” tegas Ketua DPRD Bengkalis ini. (ari/wam)
Disperindag akan Tindak APMS Nakal Sambungan dari ..................hal 1 Kepala Dinas Perindag Kabupaten Bengkalis, Andry Sukarmen yang dikonfirmasi Dumai Pos mengakui, kalau setakat ini HET untuk bensin serta solar dan minyak tanah belum ditetapkan untuk Kabupaten Bengkalis. Akan tetapi, untuk harga jual di tingkat pengecer harus mengikuti kewajaran. Sebab seperti diketahui saat ini, secara nasional harga 1 liter bensin adalah Rp4,5 ribu. Menurut Andry pihaknya sekarang masih mencari informasi soal adanya permainan harga itu. “Sejauh ini, berlaku larangan kalau APMS dilarang menjual minyak bensin eceran dalam bentuk jerigen
kepada pengecer. Tetapi karena mengingat kondisi geografis Bengkalis yang banyak desa-desa tidak memiliki APMS maka APMS bisa saja menjual kepada pengecer, tapi terbatas,” ulas Andry diruang kerjanya. Tetapi keluhan yang muncul di masyarakat selama ini adalah setiap kali minyak (bensin) masuk ke Bengkalis atau di Selatpanjang hanya selang beberapa jam kemudian pasokan di APMS sudah habis. Ini yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat, karena seharusnya APMS mendistribusikan terlebih dahulu kepada konsumen umum. Kemudian ketika masyarakat membeli ke pengecer harga jual 1 liter bensin di kota Bengkalis setakat ini
antara Rp6 ribu di tengah kota kemudian Rp7 ribu di desa yang jauh dari Kota Bengkalis. Apa bentuk tindakan yang akan diambil, Andry belum bisa memastikan, karena menurutnya tidak semua APMS melakukan kecurangan. Untuk itu staf Disperindag akan memantau kondisi di lapangan, terhadap APMS-APMS di seluruh kabupaten Bengkalis soal penjualan pasokan dalam skala besar kepada penegecer dan harga. “Tunggulah, kita akan pantau dahulu APMS-APMS ini, dan kalau memang ada terbukti melakukan permainan dengan pengecer tentu akan kita ambil tindakan tegas,” ujarnya. (ari)
DOK DUMAI POS
Kebun warga hasil bapak angkat dengan salah satu perusahaan, sehingga memberi dampak positif.
Program Merangkai Pulau Tak Jelas Sambungan dari ..................hal 1 Lebih lanjut kata Putra, melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Demokrat, pihaknya pernah mengusulkan kepada pemerintah daerah, agar program merangkai desa betul-betul menjadi prioritas dalam penganggaran tahun ke tahun, Konsepnya dengan melakukan pembangunan semenisasi jalan, sekurang-kurangnya dilakukan 4 ribu meter dan di lakukan dua arah (antar desa), ulasnya. Sayangnya kata Putra, setelah melihat rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS yang diajukan ke DPRD dari tahun ke tahun, program merangkai pulau/desa belum mendapatkan perhatian dan prioritas utama, Jalan poros penghubung antar desa hanya dianggarkan sekitar 1 sampai dua
Dishub Gratiskan Roro Sambungan dari ..................hal 1 kan mobil dinas. ‘’Sedangkan mobil umum lainnya seperti biasa ikut antrian,’’ katanya. Panitia MTQ, sambung Jonni, sudah menyiapkan transportasi untuk para undangan. Begitu tiba di pelabuhan Sei Selari, mereka akan dijemput. “Ada tiga bus yang stand by di sana, jadi untuk urusan antar jemput bagi undangan tidak ada masalah,” kata Jonni. Dalam kesempatan itu, Jonni yang juga masuk dalam daftar penitia MTQ menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama Bengkalis dan Bantan untuk ikut meriahkan pelaksanaan MTQ di Siak Kecil. “Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, kita mengeluelukan seluruh masyarakat untuk ikut meramaikan pelaksanaan MTQ,” ujar Jonni. (auf/wam)
kilo saja. Kalau seperti itu konsepnya sampai kapan program merangkai pulau trealisasi, dan sampai kapan masyarakat menikmat jalan bagus, karena masih ada jalan yang panjangnya mulai dari 15 sampai 40 kilo meter belum tersentuh aspal, kesalnya. Siperti juga di kecamatan Bengkalis dan kecamatan Bantan. Jalan poros antar desa juga belum terbangun dengan baik. Salah satu contoh, jalan poros dari desa Pematang Duku ke Kembung Luar, begitupun Kembung Luar menuju ke desa Teluk Lancar, pembangunan jalan desa sangat-sangat urgen, selain memang sebagai bentuk komitmen pemerintah dalan menjalankan program merangkai pulau, juga sebagai upaya mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat. Dan untuk jalan poros seperti itu hendaknya tidak menunggu usulan desa atau hasil Musrenbang, karena pembangunan itu bagian komitmen pemerintah daerah merealisasikan program yang sudah digaungkansejakdululagi,paparnya.(auf)
Rencana Kerja Sesuai Penerimaan Daerah Sambungan dari ..................hal 1 melakukan perbaikan pada tahap pengendalian dan pengawasan anggaran, yang tidak hanya dilakukan pada akhir tahap proses anggaran, tetapi harus dilakukan pada setiap proses pengangggaran. ‘’Mulai dari perencanaan anggaran hingga evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran,’’ tutur Mantan Kepala Bawasda Kabupaten Bengkalis ini.(ari)