6
MERANTI EKSPRES
Dumai Pos
RABU 2 Mei 2012
Dua Pencuri Batang Sagu Dibekuk Teras Selat
Petani Perlu Pupuk Bersubsidi TANJUNG MEDANG (DP)- Wilayah Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang mayoritas datarannya di selimuti perkebunan kelapa jenis kelapa dalam. Namun sayangnya perhatian pemerintah terhadap masyakarakat setempat masih nihil sejauh ini, para petani mengaku tidak pernah menyetuh pupuk bersubsidi maupun non subsidi dalam meningkatkan hasil produksi kelapa mereka. Lebih kurang 2000 Hektar hamparan perkebunan kelapa jenis kelapa dalam (bukan unggul,red) ini hidup tampa dongkrakan pupuk berzat kimia, bahkan tanaman masyarakat asli tempatan tersebut perbulannya tercatat menghasilkan lebih kurang 500 Ribu Buah kelapa yang rutin di ekspor ke negara jiran Malaysia dan Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten Indragiri Hilir di Guntung. 2000 Hektar perkebunan kelapa ini turut dikuasai masyarakat tempatan mencapai 350 Kepala Keluarga dari jumlah penduduk Desa Tanjung Medang 480 Kepala keluarga atau berjumlah 2040 jiwa. Sisanya 130 Kepala Keluarga bermata pencarian sebagai nelayan. Kepala Desa Tanjung Medang Setu SH Kepada Dumai Pos, kemaren di selatpanjang menyebutkan mayoritas masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan, meski setengah lebih jumlah masyarakatnya memiliki perkebunan kelapa namun tidak adanya peningkatan mutu, pemicunya ialah tidak adanya asupan pupuk bagi tanaman sehingga buah yang dihasilkan dan jumlah buah tidak banyak, tanaman menjadi stres padahal akan dapat lebih berkualitas dan teratur berbuah dengan adanya pemberian pupuk. ‘’Bukan tidak banyak buah hasil perkebunan kelapa masyrakat desa Tanjung Medang tetapi kualitasnya yang kebanyakan tidak bagus, sehingga buah yang dijual atau di ekspor tersebut disaring dan buah yang kategori baguslah yang akan di ambil para perusahaan pangan lokal dan perusahaan negara luar dari Jiran Malaysia,’’ ungkapnya.(ari)
90 Tual Sagu Diamankan Laporan: ASYARI dan PAUZI, Selatpanjang DUA tersangka pelaku pencurian tual batang sagu milik Ayong Hotel Lily Selatpanjang, yakni berinisial A (45) dan L (35) keduanya warga Desa Lukun, diringkus unit Satuan reskrim Polsek Tebing Tinggi, Senin (30/ 4).
Tersangka ditangkap saat hendak menarik 90 tual sagu di sungai Serincing, Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Menurut Kapolsek, Sebelum ditangkap, kedua tersangka tempat diintip anggota Reskrim selama lebih kurang setengah jam. Kapolsek Tebing Tinggi Kompol Irwan Harahap SH, melalui Kanit Reskrim, Ipda B Pur-
ba, saat dihubungi Dumai Pos, selasa (1/5) mengungkapkan, bahwa pihaknya mendapat laporan dari pemilik kebun sagu, Ayong Hotel Lily Selatpanjang, bahwa batang sagunya telah ditebang warga. Begitu mendapat laporan Kapolsek langsung memerintahkan anggotanya turun ke TKP. ‘’ Sebelum ditangkap, tersangka tidak ada ditempat tual
sagu yang sudah dirakit tersebut, sehingga anggota sempat mengintai disekitar lokasi tepatnya di Pelabuhan Dusun Parit Baru, Desa Lukun, begitu tersangka mengeluarkan pompongnya lalu sedang menarik tual sagu tersebut untuk dijual disalah satu kilang sagu di Sungai Suir, maka anggota langsung menyergap pelaku,’’ ujar Kanit. Dikatakannya, ketika di-
tangkap kedua tersangka tidak melawan langsung anggota membawa tersangka bersama barang bukti ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kanit, kedua tersangka dijerat hukuman tentang tindakan pencurian KHUP 363 tentang pencurian, dengan ancaman kurungan selama lebih kurang 7 tahun penjara.(gen)
A zimat
Tidak diperoleh informasi valid mengenai kekuatan dan kelemahan dari sistem dan prosedur pemungutan pendapatan pada setiap jenis pendapatan, hal ini menyebabkan tidak dapat diperoleh respon untuk memperbaiki system dan prosedur pemungutan pendapatan yang variablevariabelnya terdiri dari organisasi pemungutan, prosedur pemungutan, serta kapasitas kemampuan SDM
Firdaus, Juru bicara pansus
Bidang Kinerja Teknis SKPD Jadi Sorotan SELATPANJANG (DP)- Dalam melaksanakan kinerjanya, Pansus LKPj DPRD Kepulauan Meranti, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar segera menyusun statistic tentang daftar PNS dan tenaga honorer, terutama tenaga penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, guru bantu dan lainya yang belum berstatus PNS. Serta menyusun daftar kebutuhan belanja pegawai secara utuh dan akurat. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008, DPRD menyarankan Bupati Kepulauan Meranti untuk segera menerbitkan peraturan Bupati tentang system pengendalian internal. Ketua Pansus LKPj DPRD Kepulauan Meranti, Pauzi SE, mengatakan Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan hasil temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) disetiap SKPD, melalui pengembalian uang ke kas Negara, agar tidak menimbulkan pemberitaan-pemberitaan negative. Dikatakannya, dalam setiap penyusunan R-APBD, pengajuan plafond kebutuhan belanja pegawai tidak pernah dilengkapi dengan informasi mengenai jumlah PNS dan tenaga honorer secara keseluruhan untuk msing-masing SKPD, jumlah tenaga honor guru seluruh sekolah, jenjang kepangkatan dan masa dinas setiap PNS serta jumlah PNS yang akan mendapatkan hak kenaikan gaji berkala dan yang akan naik pangkat. Akibatnya, pengajuan jumlah kebutuhan belanja pegawai selalu jauh diatas kebutuhan nyata, sehingga setiap tahun mengalami silpa dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga, keberadaan SILPA tersebut telah mengakibatkan terciptanya APBD semu, karena SILPA harus diluncurkan ke dalam R-APBD tahun berikutnya. Lebih lanjut dikatakan Pauzi SE, dari Fraksi Golkar ini, mengenai pengelolaan keuangan daerah, ternyata berdasarkan hasil audit BPK banyak temuan-temuan penggunaan dana yang menyimpang dibeberapa dinas SKPD.(ari)
Untuk Berlangganan Dumai Pos Nama Kota
Nama Biro
No Telp/HP
* Selatpanjang
Fadil
081378262818
F: ASYARI
BUKA SOSIALISASI: Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Masrul Kasmy MSi membuka sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) didampingi Kadishubkominfo beserta Kepala ADPEL Selatpanjang dan Kepala ADPEL Sungai Pakning di aula RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (1/5).
Data Potensi PAD tidak Diperoleh Pansus LKPj Bupati Meranti SELATPANJANG (DP)- Pansus DPRD Kepulauan Meranti tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2011, setelah mencermati kerangka APBD tahun 2011, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni
tidak diperolehnya data mengenai potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan, baik pajak, retribusi maupun PAD lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan tidak dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan yang tersedia yang belum dapat dicapai pada masing-masing jenis pendapatan, sehingga dibutuhkan analisa pendapatan retribusi pada setiap objek retribusi dan pajak daerah. Serta tidak ada
parameter obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi peningkatan pendapatan. Hal itu terungkap dalam laporan akhir Pansus LKPj DPRD Kepulauan Meranti, dalam sidang paripurna Istimewa DPRD yang digelar, Senin (30/4) di Balai sidang DPRD Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang, yang dibacakan juru bicara pansus, Firdaus. Dikatakannya, tidak diperoleh informasi valid mengenai
kekuatan dan kelemahan dari sistem dan prosedur pemungutan pendapatan pada setiap jenis pendapatan, hal ini menyebabkan tidak dapat diperoleh respon untuk memperbaiki system dan prosedur pemungutan pendapatan yang variable-variabelnya terdiri dari organisasi pemungutan, prosedur pemungutan, serta kapasitas kemampuan SDM. Menurut Pansus LKPj, dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah per-
lu dilakukan pengukuran secara obyektif atas potensi pendapatan dari setiap jenis pendapatan yang dikatagorikan sebagai pendapatan asli daerah melalui kegiatan penelitian yang dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak kompoten. Selain itu, secara berkelanjutan terus memperbaruhi dan mengembangkan system serta prosedur pemungutan pada setiap jenis pendapatan, jelas Firdaus.(ari)
Perhatikan Nasib Buruh di Meranti Anggaran Dana Dari Peringatan Hari Buruh SELATPANJANG (DP)- Menanggapi moment besar peringatan Hari Buruh se-Dunia yang bertepatan pada 1 Mei kemarin, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menilai perlu adanya perhatian ekstra bagi kaum buruh di daerah termuda di Riau ini. Para buruh mesti mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana perannya yang ikut dalam membangun negeri ini. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Taufikurahman, saat ditemui Dumai Pos di ruang kerjanya, Selasa (1/5). Menurutnya, dalam menyikapi kondisi buruh di Meranti saat ini, maka peran pemerintah daerah juga diharapkan dengan membuat berbagai kegiatan nyata. ‘’ Kaum buruh ini perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin agar mendapat kehidupan yang layak. Sebab saya kira mereka punya peran penting dalam memajukan daerah kita ini. Selain itu, Pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan dan program nyata menyangkut keberadaan para bu-
Kaum buruh ini perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin agar mendapat kehidupan yang layak. Sebab saya kira mereka punya peran penting dalam memajukan daerah kita ini. Selain itu, Pemerintah daerah juga perlu membuat kebijakan dan program nyata menyangkut keberadaan para buruh. Dan kalau bisa kita usulkan saja Undang-undang tentang outshorsing itu untuk dihapuskan
Taufikurahman Wakil Ketua DPRD ruh. Dan kalau bisa kita usulkan saja Undang-undang tentang
outshorsing itu untuk dihapuskan,’’ ujar Taufik. Tak hanya itu, politisi Gerindra tersebut juga berharap peran pemerintah kebupaten untuk menghimbau para pengusaha tentang hak yang diterima oleh buruh. Mereka harus mendata penghasilan ril dari kalangan buruh yang ada. Sebab, banyak hak yang diterima pekerja itu tidak sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhi. Artinya, antara kewajiban dan hak pekerja itu harus adil atau seimbang. ‘’ Harus ada inisiatif dari Pemkab melalui dinas terkait untuk berkoordinasi dengan pihak pengusaha untuk menetapkan upah yang layak sesuai UMK. Kita dari DPRD juga sudah mengesahkan Perda mengenai tenaga kerja tersebut. Jadi, selanjutnya kita perlu menyusun langkah secara bersama agar nasib buruh di daerah ini dapat diperjuangkan dengan baik. Kasihan kan, banyak dari tenaga kerja kita yang menerima hak tidak sepadan dengan kewajiban yang telah mereka laksanakan,’’ harap anggota dewan ini.(p)
Desa Ditetapkan Hasil MAD PNPM 2012 MERBAU (DP)- Dari hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi seluruh desa di Merbau telah ditetapkan jenis proyek dan nilai anggaran untuk tahun 2012 ini. Demikian disampaikan Penanggungjawab Operasional PNPM Kabupaten Kepulauan Meranti, Alwi Majid didampingi Fasilitator Teknis Kabupaten, Hendra, Senin (30/4) kemarin di Selatpanjang. Dikatakan, musyawarah itu merupakan rembuk untuk menetapkan jenis pembangunan yang menjadi prioritas yang dilaksanakan melalui pembangunan program PNPM tahun 2012. ‘’ Saya kira tidak ada alasan pembangunan yang akan dilaksanakan itu tidak mendapat dukungan dari
semua kalangan. Terlebih terkait anggaran pembangunan yang akan ditetapkan dari masing-masing desa di kecamatan tersebut. Sebab dari dana yang tersedia sebesar 4 miliar rupiah untuk seluruh desa di kecamatan Merbau itu khusus untuk 10 desa di sana,’’ kata Hendra. Hendra menjelaskan, adapun jenis pekerjaan yang akan dilakasnakan di masingmasing desa tahun 2012 ini secara umumnya adalah sebesar 58 persen. Itu merupakan bagian penggunaan dana untuk pekerjaan rabat beton. Atau untuk membangun jalan semenisasi sekitar 37 Kilometer di seluruh kecamatan yang ada. Menurut Hendra pentingnya musyawarah antar desa yang dirapatkan kemarin guna untuk penajaman berbagai usulan dari masing-masing desa untuk ditetapkan sebagai proyek PNPM tahun 2012.(p)
Perhatikan Pendidikan dan Infrastruktur Reses Anggota DPRD Meranti Kantor Bupati Polsek Tebingtinggi RSUD Selatpanjang Ambulance Koramil Imigrasi New Furama Hotel Lily Hotel Trio Hotel REDAKTUR : GENTA MUKARRAM
: : : : : : : : :
(0763) (0763) (0763) (0763) (0763) (0763) (0763) (0763) (0763)
434715 32110 32006 700377 32998 31018 32088 31155 31432
MERBAU (DP)- Kunjungan kerja (Reses) anggota DPRD Kepulauan Meranti, Basiran, di desa Dedap Kecamatan Merbau baru-baru ini mendapat tanggapan serius dari masyarakat. Dimana, melalui kegiatan itu masyarakat menyampaikan aspirasi soal pelayanan pendidikan dan insfrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi kemajuan masyarakat di
sekitarnya. Menyikapi hal itu, Basiran yang juga selaku Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti berjanji akan menyampaikan hal itu kepada instansi terkait. Dirinya juga telah meninjau apa-apa saja yang menjadi aspirasi dari Basiran masyarakat setempat. ‘’ Sangat banyak aspirasi yang disampaikan oleh warga.
Mulai dari perhatian untuk bidang pendidikan, termasuk soal insfratruktur seperti jalan poros yang menjadi usulan utama saat reses kemarin. Untuk itu, kita akan menyampaikan ke Pemkab melalui instansi terkaitnya agar dapat dicari solusi terbaik ke depannya,’’ kata Basiran. Disebutkan politisi Gerindra
itu, melalui reses kemarin dirinya mengakui bawa masyarakat sudah mulai membuka pola pikir yang positif tentang pentinya pendidikan. Hal itu mengingat adanya upaya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi penerus bangsa kedepannya. Menurutnya, program pendidikan itu dapat berjalan secara baik apabila adanya peluang untuk membuka tempat perkuliahan di desa tersebut dan sekitarnya. Apalagi saat ini kondisi daerah itu sangat banyak kekurangan,
terumata akses ke sejumlah desa dan ke Ibukota Kabupaten. Sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Disisi lainnya, Ketua Komisi II yang baru menjabat itu sangat menyayangkan adanya realisasi pekerjaan oleh rekanan yang tidak terselesaikan dengan baik. Hal itu tentunya berpengaruh langsung terhadap masyarakat selaku pemanfaat fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Meski demikian, mengenai hal itu dirinya akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar ditindaklajuti.(p) TATA LETAK : SUSAN