17
RANTAU RIAU
Dumai Pos Q KAMIS 27 SEPTEMBER 2012
SE
R RIKA T PEKERJA SURATKA B A
MenujuRIAU 1
Mambang Mit Lantik DPAC se-Rohul PEKANBARU(DP)— Dijadwalkan Sabtu (29/ 9) Ketua DPD Partai Demokrat Riau HR Mambang Mit yang juga calon Gubernur Riau 2013 melantik Pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di Gedung Daerah Pasir Pengaraian. Dalam kesempatan ini, juga dijadwalkan hadir Mambang Mit Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekretaris Umum Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, beserta rombongan pengurus DPP. Hadir juga ketua dan Pengurus DPC Rokan Hulu. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Riau Tony Hidayat SE. Dikatakannya, pelantikan pengurus DPAC se-Rohul ini juga berbarengan dengan peringatan HUT Partai Demokrat ke 11 yang jatuh pada tanggal 9 September 2012. “Insya Allah, Ketua DPD Partai Demokrat Riau HR Mambang Mit akan langsung melantik kepengurusan DPAC se Rohul yang
BACA MAMBANG KE HAL 23
POTRET
F: HUMAS PEMPROV
KUNJUNGAN DUTA BESAR YAMAN: Gubernur Riau HM Rusli Zainal menerima Duta Besar (Dubes) Yaman untuk Indonesia HE Mr. Ali Mohammed Al Soswa dan investor asal Yaman Mr Salah Hayel Saeed, pada Rabu (26/9) bertempat di Hotel Mulia, Jakarta,
Waspadai Travel Haji Ilegal Laporan RPG, Pekanbaru
F: RPG
Kaca mobil Hyundai Atoz BM 1227 TU milik Putra dibobol maling, Selasa (25/9/). Dalam dua hari belakangan ini, dua kendaraan roda empat menjadi sasaran aksi pelaku pencurian di Pekanbaru.
PRO RIAU
Prioritaskan Anak Nelayan dan Petani Ikan PEKANBARU(DP)- - Sekolah Umum Menengah Perikanan (SUMP) Riau yang berada di Dumai memprioritaskan anak nelayan dan petani ikan Riau. Sekolah ini merupakan salah satu UPT Diskanlut Riau, untuk membantu anak-anak petani ikan dan nelayan yang kurang mampu. Mereka yang disekolahkan, dibiayai Pemerintah Provinsi Riau melalui dana APBD yang dianggarakan setiap tahunnya. Itu dimaksudkan, agar nanti setelah lulus sekolah, mereka bisa bekerja mengembangkan sektor perikanan di Riau. “Senin 24 September 2012 kemarin, sudah kita lakukan pelantikan sebanyak 60 orang siswa baru SUPM,” ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Riau, Prof Dr Ir Irwan Effendi MSc , Selasa (25/9) di Pekanbaru. Menurutnya, setakat ini SUPM Riau yang berada di Dumai baru mampu menampung dua jurusan. Masing-masing jurusan Nautika Perikanan dan Kelautan (NPL) angkatan 28 dan jurusan Teknologi Budidaya angkatan 11.
BACA PRIORITASKAN KE HAL 23
KEMENTERIAN Agama Riau mengaku sulit mengawasi keberadaan travel haji ilegal. Kondisi ini dikarenakan, tidak adanya laporan dari pihak yang memberikan jasa pelayanan haji kepada Kemenag. Hal itu disampaikan Kepala Kementerian Agama Riau, Tarmizi Tohor , baru baru ini, di Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, kondisi itu dika-
Ini yang harus saya tekankan. Apapun itu, naik haji tetap harus antre. Tidak bisa langsung-langsung saja. Untuk itu, masyarakat harus jeli, biar tidak dirugikan,”
Tarmizi Tohor, Kepala Kementerian Agama Riau renakan, izin pemberikan jasa travel haji langsung diperoleh dari
Pusat. Dengan kondisi itu, dia mengimbau kepada masyarakat
“Kita berharap bonus medali emas bisa lebih besar dari PON sebelumnya. Minimal dua kali lipat. Insya Allah penyerahannya akan dilakukan sebelum pelaksanaan Peparnas nanti,”
Drs H Yuherman Yusuf Ketua Kontingen PON Riau berharap, Gubri, HM Rusli Zainal dapat menyerahkan langsung nantinya. “Belum kita putuskan besaran keseluruhan. Namun yang jelas akan lebih dari bonus saat PON Kalimantan Timur 2008,” lanjutnya. Untuk diketahui, pada PON sebelumnya, atlet peraih medali emas diberikan bonus sebesar Rp100 juta, perak sebesar Rp50
dapat laporan tentang penipuan yang dilakukan biro perjalanan haji di Riau. Atas kejadian itu, pihaknya tetap memberikan bantuan untuk memproses hal tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.Saat ditanyakan solusi yang akan dilakukan, dia mengaku telah berulang kali meminta kepada Dirjen Haji Kemenag RI, agar izin biro perjalanan haji di daerah diserahkan kepada Kanwil Kemenag di daerah. (muh/rpg/aru)
Dituntut Seumur Hidup, Terdakwa Menangis
Bonus Peraih Medali PON Segera Cair PEKANBARU(DP)— Sebagai apresiasi kepada atlet yang berhasil mengharumkan nama Riau dengan meraih medali pada PON Riau 2012 maka KONI Riau bersama Pemprov Riau dalam waktu dekat akan menyerahkan bonus. Bonus satu keping medali emas diusulkan KONI Riau dihargai berkisar Rp200 juta hingga Rp250 juta. “Kita berharap bonus medali emas bisa lebih besar dari PON sebelumnya. Minimal dua kali lipat. Insya Allah penyerahannya akan dilakukan sebelum pelaksanaan Peparnas nanti,” ujar Ketua Kontingen PON Riau, Drs H Yuherman Yusuf saat berbincang dengan Riau Pos, Selasa (25/9). Tidak hanya peraih medali emas yang akan mendapatkan bonus, tapi peraih medali perak dan perunggu serta pelatih juga diberikan apresiasi. Yuherman
yang ingin menunaikan ibadah haji lewat biro perjalanan agar lebih waspada. Pasalnya, masyarakat akan dirugikan jika dijanjikan dapat menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu bertahun-tahun. “Ini yang harus saya tekankan. Apapun itu, naik haji tetap harus antre. Tidak bisa langsung-langsung saja. Untuk itu, masyarakat harus jeli, biar tidak dirugikan,” tegas Tarmizi. Sejauh ini sambung Tarmizi, pihaknya sering men-
juta, dan perunggu sebesar Rp25 juta. Sementara pelatih mendapatkan 50 persen dari besaran bonus yang diterima atlet. Waktu penyerahan, lanjut Yuherman, dipersiapkan dalam waktu dekat dan menyesuaikan dengan jadwal Gubri. “Kita upayakan secepatnya, dan semoga Ketua Umum KONI Riau ada waktu nantinya,” terangnya. (das/rpg)
Kasus Pembunuh Ayah dan Anak
PEKANBARU(DP)— Hen alias Can, AS dan Dw dinyatakan terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bambang AP karena melakukan sadis terhadap pemilik Toko Niagara Ponsel Jalan KH Nasution Pekanbaru yaitu Agusni Bahar (49) dan anaknya Dodi (23). Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua majelis Hakim, Ida Bagus Dwiyantara SH MH di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (25/9), JPU menuntut agar majelis hakim memutuskan agar ketiga terdakwa dihukum seumur hidup. “Penuntut umum menilai
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 365 ayat 1 poin 4 KUHPidana tentang tindakan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban tewas,” sebut JPU. Sementara satu terdakwa lainnya yaitu Su yang disidang terpisah dituntut hukuman satu tahun penjara karena bertindak sebagai penadah atau menerima hasil curian dan melanggar pasal 480 KUH Pidana tentang menerima barang hasil curian. Tersangka Dw langsung menangis mendengar tuntutan seumur hidup dan meminta keringanan. “Saya mohon keringanan, istri saya sedang hamil,” ujar Dw berlinang air mata. Dari luar ruangan sidang, terdengar teriakan keluarga
BACA DITUNTUT KE HAL 23
Batas Partisipatif HTI Pulau Padang Segera Tuntas JAKARTA(DP)— Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono berharap, proses tata batas partisipatif HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat segera tuntas dalam waktu dekat. Dengan demikian, dapat segera beroperasi kembali seperti semula. Kemenhut, kata Bambang, pada prinsipnya mendukung operasionalisasi RAPP di Pulau Padang. Pasalnya, pengelolaan HTI yang dilakukan bukan saja mendukung
REDATUR: KAHARUDDIN
kelestarian hutan di pulau tersebut, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain mendorong pelaksanaan tata batas partisipatif, Kemenhut juga akan membuka peluang untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang bisa menjadi jembatan antara perusahaan dengan masyarakat. “Untuk kawasan yang memang layak akan kami kembangkan HTR sehingga bisa saling mendukung dengan pembangunan HTI yang dilakukan RAPP,” kata Bambang di
Jakarta, Selasa (25/9). Seperti diketahui lanjutnya, Kemenhut menghentikan operasi RAPP di Pulau Padang, sejak Januari 2012, karena adanya keberatan dari sejumlah warga. Kemudian Kemenhut mensyaratkan dilakukan tata batas partisipatif agar RAPP bisa beroperasi kembali di lokasi tersebut. Sejauh ini, tata batas partisipatif yang dilakukan sejak Maret 2012 di Pulau Padang itu sudah mencapai 80 persen dari total panjang 230 kilometer. Saat ini proses tata batas
partisipatif selesai pada sebagian besar desa yang ada, tinggal menyisakan penyelesaian di dua desa dari 14 desa yang ada. Terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan, langkah untuk melakukan tata batas partisipatif di HTI Pulau Padang tersebut sekaligus bisa menjadi pembuktian bagi RAPP bahwa mereka berkomitmen untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. “Jika diberikan izin beroperasi, maka RAPP bisa menunjukkan
bagaimana pengelolaan hutan tanaman yang baik. Jadi masyarakat bisa melihat sendiri dan diharapkan tidak ada lagi penolakan,” ungkapnya. Purwadi menambahkan, penghentian operasional RAPP berarti timbul kerugian karena tentundanya kegiatan penanaman.Hal itu secara tidak langsung juga mempengaruhi pencapaian target penanaman secara nasional. Selain itu, kata dia, dihentikannya operasional RAPP di Pulau Padang juga menjadi preseden buruk untuk investasi di tanah air. Pasalnya, langkah tersebut diambil
hanya didasarkan penolakan dari sekelompok orang. “Bukan tidak mungkin situasi yang sama bakal dialami oleh perusahaan lain,” ucapnya. Untuk itu, Purwadi berharap, tata batas partisipatif yang dilakukan bisa memperkuat legalitas RAPP di Pulau Padang ke depan. “Kami sangat berharap pemetaan partisipatif yang dilakukan benar-benar berdampak positif. Sehingga ke depan tidak ada lagi penghentian operasional hanya karena ada satu dua orang yang keberatan,” tukasnya. (yud/rpg)
TATA LETAK: RUDI