10
Dumai Pos Rabu, 13 Mei 2009
PAKNING-SIAK KECIL-SEPOTONG
Warga Desak Lapangan Diselesaikan Terbengkalainya Lapangan Tomong
Negeri Laksamana
Laporan *3/DAWAMI BUKITBATU, Sungai Pakning
PENANGKARAN WALET
Membuat Warga Resah
LUBUKMUDA— Masyarakat Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil belakangan semakin resah, terlebih bagi anak-anak sekolah saat masuk belajar. Pasalnya, pembangunan ruko bertingkat semakin hari semakin bertambah yang dijadikan tempat penangkaran wallet. Padahal berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah, penangkaran wallet harus berada 1.000 meter dari pemukiman penduduk. Salah seorang tokoh masyarakat Lubuk Muda, Muhammad Anshori kepada Dumai Pos, Selasa (12/5) melalui selurelnya menyebutkan, kalau saat ini tidak kurang dari 11 unit bangunan permanen bertingkat 3 yang dijadikan pemiliknya sarang wallet. Dengan keberadaan sarang wallet ini tentunya menimbulkan bunyi yang dapat menganggu ketenangan warga, terlebih bagi anak-anak sekolah yang sedang belajar dan ujian. ‘’Memang sampai saat ini, kita belum dengar adanya bahaya yang ditimbulkan akibat wallet. Tapi sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah maka penakaran walet minimal letaknya lebih kurang 1.000 meter dari pemukiman penduduk. Buktinya, izin mendirikan bangunan terus diberikan. Padahal, mereka tahu bangunan tersebut dijadikan penangkaran wallet,’’ papar Pegawai PDAM Sei Pakning ini. Diharapkan, kepada pemerintah daerah khususnya kepada Camat Siak Kecil untuk dapat meninjau kembali izin yang diberikan. ‘’Apakah sesuai dengan yang diajukan atau memang sengaja pihak pengusaha tersebut menyalahgunakan izin bangunan,’’ harap Anshori. (ari)
REALISASI PP NOMOR 10
BKD Belum Membahasnya BENGKALIS — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bengkalis, Hermizon ketika diminta tanggapannya soal pejabat beristri lebih dari satu orang hanya mengatakan, bahwa pihaknya masih belum membahas masalah tersebut. Pasalnya, masih menunggu dari Hermizon Inspektorat Daerah. ‘’Kita masih menungu hasil serta bukti dari inspektorat daerah, terkait masalah PNS beristri banyak,’’ ucap Hermizon singkat terkait dugaan adanya pejabat di lingkup Bengkalis yang beristri lebih dari satu. Meski demikian, tuntutan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Daerah untuk turun tangan menindak lanjuti dugaan tersebut turut disampaikan Ketua DPW RMB-HMS Bengkalis, Firman, Selasa (12/5). Menurutnya, sanksi bisa dikenakan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10. ‘’Jangan dibiarkan dong! masak pejabat beristri lebih dari satu dan tidak dikenakan sangsi administrasi kepegawaian,’’ imbau Firman. (ari)
Satker Diminta Segera Lelangkan Proyek Sambungan dari .............................hal 9 paket proyek, terutama proyek fisik. Di Bengkalis ini kata Suhendri, berbeda dengan di daratan, semua material didatangkan dari luar daerah dan butuh waktu lama. ‘’Satker di Bengkalis ini selalu molor dalam melakukan atau mempersiapkan proses lelang, kemudian ketika lelang dimulai selalu muncul masalah atau komplain dari rekanan. Hal tersebut seharusnya diantisipasi dari dini dengan mengedepankan transparansi dalam proses lelang, termasuk harga bestek yang pernah bermasalah tahun lalu. Jangan terulang teruslah kesalahan yang sama setiap tahunnya, dalam proses lelang itu,’’ ujar Suhendri. (ari)
F:ERWIN
TERBENGKALAI: Lapangan Tomong, Desa Sejangat, selama ini menjadi sentral tempat kegiatan di Kecamatan Bukitbatu. Tapi sejak dilakukan pematangan, hingga kini tak kunjung dapat difungsikan. Tampak seorang pemuda Desa Sejangat, menunjuk kearah kondisi lapangan.
Hutan Negara Beralih Fungsi SIAKKECIL — Hutan negara di ngan itu, dirinya ketika menjabat empat desa Kecamatan Siak Kecil, Wakil Ketua DPRD Bengkalis periKabupaten Bengkalis, sejak tahun ode 1999-2004 pernah ditawari oleh 2003 lalu beralihfungsi beberapa kelompok kepada perusahaan-perumasyarakat untuk mensahaan swasta besar dendukung pembukaan gan dalih membuka perperkebunan kelapa sakebunan kelapa sawit. wit di Siak Kecil. Akan Seperti dirilis sebeltetapi ia menolak, dan umnya tidak kurang 15 mencoba membawa ribu hektar lahan eks permasalahan tersebut transmigrasi yang notake tingkat dewan melabene merupakan hutan lui pembahasan bersanegara kini telah berpinma dengan eksekutif. dah tangan ke pihak Sampai sekarang papar swasta, yang diduga ti- Firmansyah Putra anggota Komisi IV itu dak memiliki dokumen tidak ada solusi, malah lengkap. beberapa perusahaan besar masih ‘’Sebenarnya kejadian ini, selalu beroperasi. saya ingatkan kepada Pemkab Hutan Negara yang dikonversi Bengkalis setiap tahun ketika pem- itu berada di empat desa yaitu Sunbahasan RAPBD. Namun tidak per- gai Linau, Sedar Jaya, Mekar Jaya nah digubris. Saya juga terkejut, saat dan Muara Dua. Sejauh ini terang ini hutan Negara di Siak Kecil terse- Nusirwan, pola plasma yang dibut sudah menjadi perkebunan ke- tawarkan ke masyarakat juga tidak lapa sawit dengan alasan untuk kelihatan dan Pemkab perlu menplasma. Padahal dikerjakan oleh gambil sikap soal tersebut, termaperusahaan besar swasta. Ini ironis, suk soal keabsahan dokumen yang Pemkab seperti menutup mata ter- dimiliki perusahaan-perusahaan hadap konversi hutan negara dalam tersebut. skala besar itut,’’ jabar Anggota Sekretaris Komisi II DPRD KaDPRD Bengkalis, Nusirwan Safei bupaten Bengkalis, Firmansyah ketika dikonfirmasi Dumai Pos, Se- Putra menyebutkan alih fungsi hulasa (12/5). tan negara itu patut dipertanyakan Disebutkan politisi PDI Perjua- dan dibahas secara serius. Diutara-
kannya, bahwa untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) perusahaan harus melengkapi dokumen yang disertai dengan izin, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Ditanya langkah dewan soal tersebut, politisi PKS itu belum bisa memberikan jawaban, dan berjanji akan menemui dinas kehutanan dan perkebunan. ‘’Saya juga baru mendapat kabar soal adanya jual beli hutan Negara yang diduga melibatkan oknum pemerintahan dan kepala desa setempat. Kalau ini memang betul terjadi, tentu harus diproses secara hukum, karena hutan Negara tidak boleh diperjual belikan kepada pihak manapun. Aneh juga, hutan Negara belasan ribu hektar belasan ribu hektar berubah fungsi serta berpindah tangan kepada pemodal besar, dengan dalih perkebunan,’’ ucap Firmansyah heran. Sejauh ini, pihak Pemkab Bengkalis belum memberikan keterangan resmi terkait alih fungsi hutan Negara di Kecamatan Siak Kecil tersebut. Hanya saja Camat Siak Kecil, Sumarhadi beberapa waktu lalu pernah mengatakan sudah mengetahui persoalan tersebut dan akan melaporkannya ke Pemkab Bengkalis untuk ditindak lanjuti. (ari)
Pendonor Pasif Capai 600 Orang Sambungan dari ..................hal 9 ‘’Inilah diantara agenda yang kita bahas dalam raker Konsultasi kali ini. Kita berharap seluruh PMI Ranting Kecamatan menyosialisasikan keberadaan PMI itu sendiri kepada masyarakat, perkenalkan apa itu PMI. Dan insyaallah tahun ini PMI akan memiliki Bank Darah, kita sudah usulkan itu,’’ kata anggota DPRD Bengkalis ini. Keberadaan bank darah itu sendiri sangat membantu keluarga pasien yang membutuhkan darah. Pihak keluarga pasien cukup mengganti darah yang telah diambil dari bank darah sesuai golongan darah
yang diambil. Kendati saat ini pendonor pasif mencapai 600 orang, namun PMI Bengkalis masih terus menyosialisasikan ke sejumlah Perguruan Tinggi, dinas-dinas dan instansi lainnya untuk bergabung menjadi anggota pendonor pasif. ‘’Di beberapa instansi sudah kita sampaikan dan perkenalkan PMI, namun kita tidak berhenti sampai disitu, sosialisasi akan terus kita sampaikan agar jumlah pendonor pasif bertambah banyak,’’ungkap seraya berujar akan melakukan pertemuan dengan pendonor pasif. Calo Darah Sebelum ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, H Sulaiman
Pemerintah Cari Pengganti Munzir Sambungan dari ..................hal 9 Terkait sistem perekrutan dirut yang baru, kata Sekda, perekrutan calon formatnya akan d rubah dari sebelumnya. Kalau dulu hanya mengandalkan tim independen dari luar (akademisi), ke depan harus melibatkan dari dalam. ‘’Tujuanya, supaya kita tahu siapa yang bakal duduk sebagai dirut. Kalau dulu kita mengandalkann kemampuan akademik dan psikologis, tapi ke depan harus dilihat prilaku dan trade record masa lalu. dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh memuaskan semua pihak,’’ kata Sulaiman. Ditanya kapan pasti waktu perekrutan, Sulaiman belum bisa mengatakan kepastian waktunya, hanya katanya dalam waktu dekat. ‘’Dalam waktu dekatlah,’’ jelasnya. Seperti diberitakan sebelum ini, jajaran direksi BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), T Munzir selaku Direktur Utama dan Yuspi Handrian selaku Direktur Usaha, secara resmi diberhentikan dari jabatan mereka. Pemberhentian tersebut berdasarkan SK Bupati Nomor 180/ KPTS/5/2009 tertanggal 7 Mei 2009, ditandatangani langsung oleh bu-
pati Bengkalis, H Syamsurizal. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Tengku Munzir. Munzir sejauh ini belum berhasil melalui dihubungi karena ponselnya sedang tidak aktif. Lain halnya dengan mantan Direktur Usaha, Yuspi Hendrian, ketika dihubungi melalui ponsel, mengakui kalau dirinya memang sudah diberhentikan oleh bupati Bengkalis. Yuspi mengatakan SK pemberhentian tertanggal 7 Mei 2009 itu baru ia terima Sabtu kemarin, yang dikirim langsung ke rumahnya di Pekanbaru melalui jasa kurir. Dirinya sama sekali tidak terkejut ketika menerima surat pemberhentian itu, karena sedari awal memang sudah ada tanda-tanda. Meskipun demikian, sambung Yuspi lagi, dirinya tidak akan mempersoalkan keputusan pemberhentian tersebut, dan berusaha menerima dengan lapang dada. ‘’Tak tahu pula dengan pak Munzir, informasinya dia mau menempuh jalur hukum. Saya belum jumpa dia jadi tidak tahu perkembangannya seperti apa. Kalau saya sendiri yang sudah terjadi biarkan saja, tidak ada gunanya hanya menghabis-habiskan tenaga dan pikiran,’’ ungkapnya. (auf)
Zakaria, menyayangkan sikap sebagian orang yang bertindak sebagai calo darah. Darah yang sangat dibutuhkan oleh sejumlah keluarga pasien dijual dengan harga yang tinggi. ‘’Informasi seperti itu sudah sampai ke telinga saya. Saya sangat menyangkan hal seperti ini terjadi, ketika ada orang bertarung hidup mati, masih sempat-sempatnya ada yang mengambil keuntungan,’’ kesal Sulaiman saat ditemui belum lama ini. Terkait hal itu, Sulaiman menghimbau seluruh pengurus PMI Bengkalis tanggap dengan persoalan yang dihadapi sejumlah pasien selama ini. PMI katanya harus berperan aktif membantu masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan darah. ‘’PMI harus tanggap, stadby dan mudah dihubungi ketika dibutuhkan bantuan. PMI jangan eksklusif, bantu masyarakat yang kesulitan,’’ harap sekda. (auf)
LAPANGAN Sepakbola Tomong, Desa Sejangat, Kecamatan Bukitbatu sejak tahun 2007 hingga kini tak kunjung bisa digunakan. Padahal sebelumnya, lapangan yang berdampingan dengan SMAN I ini menjadi kebanggan dan sentral kegiatan di Kecamatan Bukitbatu. Mulai dari upacara 17 Agustusan, pertandingan sepakbola tahunan tingkat kecamatan, praktek olahraga siswa SMA, latihan rutin sepakbola sampai pada kegiatan kepemudaan lainnya. Ironisnya, setelah lapangan ditenderkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2007 untuk pematangan lapangan, malah kondisinya makin parah. Selain ditumbuhi ilalang liar di tengah lapangan juga banyak terdapat bekas timbunan tanah yang menumpuk. Akibatnya, membuat lapangan tidak rata dan tak dapat digunakan sama sekali kecuali oleh sapi yang memakan rumput dilapangan. Demikian penjelasan Ketua Ikatan Pemuda Desa Sejangat (IPDS), Muhammad Ali kepada Dumai Pos, Selasa (12/5). Menurutnya, entah kenapa penimbunan terhenti. Tidak tahu persis penyebabnya sehingga bukan menjadi urusan melainkan urusan pemerintah atau rekanan yang mendapat tender. ‘’Yang jelas, siapapun melihat kondisi Lapangan Tomong, pasti bisa menilai kalau penimbunan merupakan proyek gagal,’’ kata Ketua Pemuda yang baru terpilih dan akrab di panggil Alang ini. Terkait dengan kondisi Lapangan Tomong, Alang mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa jeli dalam memberikan proyek kepada rekanan jangan sampai memberikan proyek kepada rekanan yang tak punya modal atau
rekanan yang hanya mementingkan diri sendiri. ‘’Hanya mengharapkan keuntungan besar dan tak menghiraukan hasil kerja,” tegas berapiapi. Alang mengatakan, dikarenakan kondisi lapangan seperti itu membuat ia dan rekan-rekan pemuda kewalahan jika hendak membuat suatu kegiatan. “Dimano kami nak buat acara, tempat tak ado. Nak pakai tanah Pertamina, izinnyo berlapis-lapis,” jelas Alang yang juga Anggota Dewan Penasehat Komunitas Musisi Muda Riau Pesisir (KMMRP) ini. Kepala Desa Sejangat, Sudarno saat dikonfirmasi menjelaskan soal kondisi Lapangan Tomong telah dibahas dalam rapat kerja dan Pemerintah Desa dan telah melaporkan hal itu kepada pemerintah kecamatan sejak terhentinya pengerjaan pematangan dan penimbunan tahun 2007 yang silam. “Kita juga menginginkan lapangan itu bisa kembali dikerjakan, karena Pemerintah Desa juga selalu mendapat desakan dari masyarakat agar lapangan itu segera diselesaikan. Apalagi kondisi lapangan seperti sekarang ini sangat menganggu kelancaran kegiatan masyarakat maupun pemuda, namun itu menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten,” ujar Kepala Desa Sejangat, Sudarno. Sementara itu, pengawas/pembina proyek Pemerintah Kecamatan Bukitbatu, Bambang Irawan kepada Dumai Pos mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan, namun rekanan tak menyelesaikan pekerjaannya. “Kita telah melakukan pembinaan dan pengawasan saat itu, namun masalahnya rekanan yang tak menyelesaikan pekerjaannya, dan tugas kita melaporkan kondisi Lapangan Tomong itu kepada Pemerintah Kabupaten, dan kita belum tahu pasti apa kebijakan pemkab selanjutnya,” ungkap Bambang. (wam)
Pemkab Masih Terima Tenaga Honor Sambungan dari ..................hal 9 bupati Bengkalis agar bersikap adil dan transparan. Adil dalam arti kata, kalau memang Pemkab komit tidak lagi menerima tenaga kerja sukarela terhitung sejak tahun 2006, maka kontrak seluruh tenaga kerja sukarela yang tidak masuk dalam database harus diputus. “Namun, kalau memang penerimaan masih ada, maka bupati harus transparan yaitu dengan mengumumkan lowongan kerja untuk tenaga kerja sukarela itu ke publik. Selanjutnya, dilakukan seleksi seperti layaknya penerimaan CPNS,” jelasnya. Menurut Indra, cara tersebut akan lebih baik karena tenaga kerja sukarela yang diterima nantinya lebih berkualitas dan memiliki integritas yang teruji. “Dengan catatan tentunya proses seleksi tenaga
sukarela ini benar-benar fair, jauh dari unsur-unsur KKN. Kadangkadang kita prihatin dengan banyaknya generasi muda di Bengkalis ini yang cukup berkualitas tapi karena tidak memiliki koneksi, akhirnya harus menganggur. Mau sampai kapan Bengkalis seperti ini,” jelasnya. Hal senada disampaikan Jefri, tokoh pemuda Rupat ini menyayangkan ketidaktransparanan Pemkab Bengkalis. Untuk masyarakat biasa atau mereka dari kampung selalu dikatakan tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer, nyatanya tenaga honorer selalu saja bertambah. Lebih disayangkan lagi, kebanyakan mereka adalah yang memiliki koneksi dengan sejumlah pejabat. ‘’Kalaupun ada yang diterima paling suku sakat mereka saja, kalau anak-anak kampung macam kita ni jangan haraplah,’’ kesal Jefri. (wam)
Karhutla Berpotensi Terjadi Sambungan dari ..................hal 9 memusnahkan ribuan hektar lahan. Kondisi itu terang Norman, ditambah lagi dengan sarana pemadaman api yang masih terbatas serta lokasi terjadinya kebakaran sulit dijangkau.
‘’Walaupun setakat ini belum terjadi kebakaran lahan, namun untuk antisipasi dini petugas karhutla dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) maupun masyarakat peduli api (MPA) di seluruh kecamatan tetap disiagakan,’’ tambah Norman. (ari)
Tidak Semua Sertifikat Dikabulkan Sambungan dari ..................hal 9 “Terkadang masyakat menganggap kita sengaja mempersulit pengurusan sertifikat. Padahal bukanlah demikian. Kita malah berharap semua tanah bisa disertifikatkan. Karena disamping punya kekuatan tetap atas kepemilikan, sertifikat juga dapat memback up ekonomi karena bisa menjadi jaminan untuk peminjaman dana di bank. Hanya saja, dalam penerbitannya kita harus mengacu pada Tata Ruang baik tata ruang propinsi maupun tata ruang kabupaten. Bukan pada yang lain seperti TGHK (Tata guna hutan kesepakatan) ataupun kawasan Padu Serasi,” jelas Zaimurdin. TGHK katanya lagi, tak dapat menjadi acuan dalam penguruan dan penerbitan sertifikat karena TGHK dan Padu Serasi dibuat hanya oleh Dinas Kehutanan, sementara tata ruang dibuat oleh Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten yang kekuatan hukumnya sangat kuat karena ditetapkan ber-
dasarkan peraturan daerah (Perda). Dimana untuk tata ruang pemprop diatur oleh Perda No.10 tahun 1994 dan tata ruang kabupaten dengan Perda No.14 tahun 2004. “Yang pasti sepanjang tanah yang akan disertifikatkan itu tak berada pada kawasan hutan lindung sebagaimana diatur dalam tata ruang tersebut, kita tentu akan menerbitkan sertifikat yang diusulkan itu.” tambah Zaimurdin. Menyinggung tentang pensertifikatan tanah instansi pemerintah, Zaimurdin mengaku jika BPN sedikit menemui kendala untuk menerbitkan sertifikat instansi pemerintah karena tidak adanya alas hak atas tanah yang akan disertifikatkan itu. “Memang terkadang untuk pensertifikatan tanah instansi kita menemui problem masalah alas hak atas tanah tersebut. Dimana untuk alas hak ini yang mengurusnya adalah kewajiban pemda. Sementara mereka jarang mengurus alas hak itu. Makanya proses pensertifikatannya jadi molor,” ulas Zaimurdin
lagi. Menyangkut biaya pengurusan sertifikat yang dirasakan masyarakat bervariasi jumlahnya dan terkadang dinilai mahal, Zaimurdin mengakui jika biaya pensertifikatan cukup mahal jika dari pengurusan umum atau tidak lewat program pemerintah seperti Taskin (dulu prona-red) baik Taskin I dari propinsi maupun Taskin II dari program pemkab. Mahalnya biaya pengurusan sertifikat tersebut karena biaya dihitung mulai dari biaya pengukuran, biaya PPHTB yang hitungannya tergantung luas tanah dan harga tanah. Kemudian juga ada biaya panitia A, dan biaya transportasi. “Makanya bagi yang kurang mampu diarahkan untuk ikut program Taskin karena dalam Taskin ini yang harus dibayar hanya PPHTB. Itupun nilainya tak sama dengan pengurusan dari umum. Hanya diharuskan membayar 25 persen dari nilai PPHTB yang seharusnya,” urai Zaimurdin pula. (auf)