bantuan. Pada saat rumah telah selesai dibangun, ada oknum yang memberi syarat kepada masyarakat pada daerah tersebut untuk membayar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) apabila ingin mendapatkan rumah bantuan yang telah selesai dibangun tersebut. Rumah bantuan yang dibangun oleh BRR sebanyak 30 unit, tipe 36 dengan jenis bangunan permanent diisyaratkan akan didapatkan oleh masyarakat bila melakukan pembayaran. Hal ini akhirnya menjadikan masyarakat akan mendapatkan rumah tersebut selama mereka mampu membayar, permasalahan yang terjadi kemudian bahwa, masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan rumah bantuan BRR tersebut menjadi tidak dapat memiliki rumah tersebut karena mereka tidak mampu membayar sebanyak yang diminta oleh oknum tersebut. Dan ternyata, beberapa warga keluarga yang mampu membayar sebanyak yang diminta dapat mengambil atau memiliki rumah bantuan tersebut walaupun mereka berasal dari desa tersebut. Bahkan warga yang bukan termasuk kategori korban bencana dan berasal dari luar desa tersebut, bisa mendapatkan rumah bantuan tersebut selama mereka bisa membayar harga yang telah ditetapkan. Hal ini telah terjadi selama ini, dan yang menjadi permasalahan lebih lanjut adalah telah terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang sama-sama berhak untuk mendapatkan rumah bantuan yang mampu membayar dan yang tidak mampu membayar. Walaupun sebenarnya 22
mereka sudah pernah didata oleh BRR dan dinyatakan berhak mendapatkan rumah yang dibangun oleh BRR tersebut
Pembagian Rumah Bantuan yang Tidak Merata Bagi Masyarakat Korban Bencana Daerah penelitian: Desa Blangme Barat, Kecamatan Jeunib, Bireuen Pada daerah penelitian ini, dibangun rumah bantuan yang salahsatunya dilakukan oleh BRR sebanyak 30 unit. Karena janji BRR akan membangun rumah bantuan pada jumlah tertentu berdasarkan pendataan terhadap warga yang menjadi korban bencana di desa tempat penelitian dilakukan, tetapi pada akhirnya rumah bantuan telah selesai dibuat tetapi dalam jumlah lebih sedikit dari jumlah yang dijanjikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang belum mendapatkan rumah bantuan dan akhirnya terjadi kesenjangan sosial diantara masyarakat yang sudah mendapatkan rumah bantuan dan masyarakat yang belum mendapatkannya. Dalam persoalan ini menurut warga disinyalir adanya hubungan “kerjasama� antara oknum BRR dan perangkat desa untuk mendapatkan keuntungan dari selisih jumlah rumah bantuan yang direncanakan dan yang dibangun, dan pencapaian target pembangunan rumah BRR1
1 Hal. 3 Ringkasan Eksekutif, Laporan Bulanan ARF CoChair Meeting. Pebruari 2007, Aceh Recovery Forum
Laporan Analisa