Tingkatkan Akses Pendidikan di Daerah 3T
Oleh Thamrin Kasman Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), berbagai upaya terus-menerus dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana, sehingga mutu dan layanan pendidikan di daerah 3T dapat meningkat.
H
akikatnya, klasifikasi 3T menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) adalah daerah yang dikategorikan tertinggal dari segi akses, terpencil dari segi letak geografis, lamban dari segi pertumbuhan, dan terluar dalam jangkauan dari pusat layanan. Untuk mengidentifikasi sekolahsekolah di daerah 3T, Kemdikbud mengacu pada daftar wilayah yang dikategorikan Kementerian PDT tersebut. Kemudian, daftar sekolah dari data pokok pendidikan (Dapodik) yang berada di wilayah 3T dikofirmasikan kepada pemda kabupaten yang bersangkutan untuk kemudian direkomendasikan sebagai sekolah-sekolah penerima program bantuan 3T. Konfirmasi silang ini dilakukan untuk mengecek apakah sekolah-sekolah yang terdata pada Dapodik dan berada di daerah 3T benar-benar sesuai dengan sasaran program.
Pemenuhan Sarana Prasarana
Bagi pendidikan di daerah 3T, khususnya daerah yang belum tersedia infrastruktur layanan pendidikan, pemerintah mendirikan unit sekolah baru (USB). Dalam membangun sekolah baru, Pemerintah menyesuaikan dengan rasio jumlah anak usia sekolah. Apabila anak usia sekolah mencukupi, maka akan dibangun sekolah baru. Tetapi jika
10 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013
sudah ada sekolah, namun rasio siswa tidak layak dalam satu kelas, maka diberikan bantuan dalam bentuk ruang kelas baru (RKB). Sedangkan bagi daerah 3T yang memang sudah ada infrastrukturnya, maka bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk rehabilitasi sekolah dengan prioritas sekolah yang mengalami rusak berat, diikuti dengan rusak sedang. Program ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sedangkan pembiayaan berasal dari pusat. Bantuan sarana dan prasana juga diberikan untuk memperbaiki ruangan lain di sekolah selain ruang kelas, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, WC, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Berikutnya, sekolah juga diberikan bantuan dalam bentuk kelengkapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memudahkan proses pembelajaran. Dalam hal ini, TIK dapat berupa laptop, LCD, dan alat lainnya dengan kriteria di sekolah tersebut terdapat akses jaringan listrik untuk mengoperasikan alatalat TIK. Adapun bantuan-bantuan tersebut di atas diberikan dengan pola block grant dimana sekolah diberikan bantuan dalam bentuk uang dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
Dalam hal ini, sekolah harus memberikan laporan sesuai panduan kepada Kemdikbud dan ditembuskan kepada pemda setempat. Pemda bersama pusat turut melakukan monitoring terhadap penggunaan block grant di sekolah-sekolah yang mendapat bantuan, sehingga hasilnya dapat optimal. Bukan hanya berupa sarana prasarana, Kemdikbud juga melakukan upaya-upaya lain, diantaranya dengan memberikan beasiswa bagi siswa di daerah 3T sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orangtuanya. Sementara itu, pola SMP Terbuka maupun Kejar Paket A, B, dan C, juga dilakukan untuk menjangkau layanan pendidikan di daerah khusus, seperti daerah pesisir.
FOTO: Ratih PIH
Pengembangan Sarana Prasarana
Pelaksanaan perbelanjaan harus sesuai dengan panduan penggunaan, termasuk juga bentuk pelaporannya.
Harapan
Sangat diharapkan kerja sama dan perhatian Pemda setempat untuk dapat terus mengoptimalkan segala sumberdaya dan dana yang ada guna meningkatkan layanan pendidikan. Pemda juga diharapkan mengarahkan untuk memacu peningkatan layanan pendidikan dan mutu pembelajaran secara bertahap, misalnya guru-guru segera disertifikasi, siswa-siswa keluarga miskin segera didaftar dan diberikan beasiswa, dan buku-buku yang belum lengkap untuk segera dilengkapi sesuai dengan peruntukan dana BOS. Dengan peran dan kerja sama pusatdaerah diharapkan pendidikan di daerah 3T dapat lebih terpacu, sehingga putra-putri di daerah tersebut dapat pula mendapat layanan pendidikan berkesinambungan dan memadai sebagaimana saudarasaudaranya yang berada di daerah perkotaan. Apabila hal ini terjadi, kualitas dan pemerataan pendidikan niscaya dapat tercapai, sebagaimana yang kita cita-citakan. Semoga. (Ditulis ulang oleh Arifah dari wawancara di Jakarta, 5 April 2013)
Dalam membangun sekolah baru, Pemerintah menyesuaikan dengan rasio jumlah anak usia sekolah. No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •
DikbuD 11