PANDUAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PALANG MERAH INDONESIA
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN KEPALANGMERAHAN DI KALANGAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK
Pada hari ini ……bulan …..tahun ………, yang bertandatangan dibawah ini : I. ………………………….. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Sudirman……, Jakarta, Selanjutnya disebut Pihak Pertama II. ……………………………… Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakata, selanjutnya disebut Pihak Kedua Berdasakan pertimbangan : a. Bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan; c. Bahwa untuk mewujudkan manusia yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakantan dan kebangsaan, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengembagan jiwa dan semagat kemanusiaan d. Bahwa upaya pembinaan dan pengembagan jiwa dan semangat kemanusiaan dilakukan sejak dini di kalangan generasi muda, sehingga mereka siap siaga setiap waktu untuk membaktikan diri bagi tugas-tugas kemanusiaan sebagai wujud rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
e. Bahwa upaya pembinaan dan pengembangan jiwa dan semangat kemanusiaan dikalangan generasi muda, dapat dikakukan melalui pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan dikalangan siswa dan warga belajar; f. Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa dan warga belajar dengan ketentuan sebagai berikut. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan : 1) 2)
3) 4) 5) 6)
Sekolah adalah sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, baik negeri maupun swasta. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan dalam melakukan Pembinaan Dan Pengembangan Kegiatan Kepalangmerahan Di Kalangan Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Peserta Didik Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan sekolah. Kursus atau kelompok belajar adalah satuan pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan sekolah Warga Belajar adalah setiap anggota masyarakat yang mengikuti pendidikan di kursus atau kelompok belajar PMI adalah organisasi yang berstatus badan hukum yang di syahkan dengan Keputusan Presiden RIS No.25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden RI No.246 tahun 1963, untuk menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa tahun 1949. a. PMI Pusat, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia b. PMI Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi c. PMI Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota d. PMI Kecamatan, berkedudukan di kecamatan
BAB II TUJUAN Pasal 2 Pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik bertujuan membina, mengembangkan karakter kepalangmerahan (Tujuh Prinsip Kepalangmerahan: Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, Kesemestaan).
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di Kalangan pendidik, Tenaga Pendidik, Peserta didik. BAB IV WADAH Pasal 4 Pembinaan dan Pengembangan kepalangmerahan pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Atas 1) 2) 3)
Pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan peserta didik diselenggarakan melalui wadah Palang Merah Remaja (PMR). Anggota PMR adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan atas. Batas usia keanggotaan PMR serendah-rendahnya adalah 10 tahun dan setinggi-tingginya adalah 17 tahun.
Pasal 5 Kegiatan kepalangmerahan pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Atas; 1)
Kegiatan PMR pada jalur pendidikan formal dilaksanakan di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
2)
Kegiatan PMR pada jenjang pendidikan nonformal dilaksanakan di lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
3)
Kegiatan PMR pada jenjang pendidikan formal menyesuaikan dengan struktur dan fungsi yang berlaku di Sekolah atau Madrasah sebagai suatu kegiatan ekstra kurikuler di bawah tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
4)
Kegiatan PMR pada jenjang pendidikan nonformal disesuaikan dengan fungsi dan kondisi yang berlaku di lembaga pendidikan nonformal di bawah tanggung jawab pimpinan lembaga dimaksud.
5)
Pengembangan karakter PMR di PMI disebut Tri Bakti PMR, yaitu: a. Meningkatkan ketrampilan hidup sehat b. Berkarya dan berbakti di masyarakat c. Mempererat persahabatan nasional dan internasional
6)
Bentuk Kegiatan PMR di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat berupa: a. Pertolongan pertama b. Promosi Donor Darah c. Pengurangan Risiko Berbasis Remaja (sekolah siaga bencana, sekolah Sehat) d. Pendampingan dan Pelatihan Remaja Sebaya (kepemimpinan, napza, hiv aids, keselamatan berkendara, anti kekerasan, kesehatan reproduksi, perawatan keluarga) e. Bakti masyarakat (kunjungan panti, penyuluhan, kampanye kesehatan dan kebersihan)
Pasal 6 Pembentukan Unit PMR pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 1) Kegiatan PMR di sekolah secara fungsional merupakan bagian dari kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah di bawah Seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi. 2) Kegiatan PMR di sekolah dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 3) Kepala Sekolah secara fungsional adalah Pembina PMR di Sekolah 4) Pimpinan pendidikan luar sekolah secara fungsional adalah pembina PMR di kursus atau kelompok belajar. 5) Pembentukan unit PMR pada jalur pendidikan formal ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah 6) Pembentukan unit PMR pada jalur pendidikan nonformal ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nonformal BAB V PEMBINAAN Pasal 7 Pembinaan PMR disesuaikan dengan siklus manajemen yang ada di PMI: 1) Perekrutan 2) Pelatihan 3) Tri bakti PMR 4) Pengakuan dan Penghargaan 5) Pemantauan dan Evaluasi Materi Kegiatan Kepalangmerahan untuk mendukung pelaksanaan Tri Bakti PMR adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Pengetahuan kepalangmerahan secara umum Kepemimpinan Pertolongan Pertama Kebersihan dan Kesehatan Pendidikan Remaja Sebaya bidang Kesehatan Kesiapsiagaan Bencana Donor Darah
BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 8 Peran dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan
1) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab : a. Rekruitment Membina dan mengembangkan organisasi dan manajemen PMR melalui koordinasi dengan Pengurus PMI sesuai tingkatannya; Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota Mendukung PMI dalam pembentukan unit-unit PMR, penanggung jawab pembinaan PMR di sekolah, kursus, dan kelompok belajar berkaitan dengan kebijakan dan implementasi kegiatan berdasarkan kurikulum pengembangan dan pembinaan PMR (Materi Kepalangmerahan masuk menjadi kurikulum pengajaran) b. Pelatihan Melaksanakan pelatihan bagi guru pembina dan fasilitator/pelatih PMR Mencetak dan mendistribusikan Pedoman kepalangmerahan dan materi Kegiatan Kepalangmerahan kepada sekolah sekolah di seluruh Indonesia Mengusahakan penyediaan peralatan dan perlengkapan PMR untuk pelatihan dan kegiatan harian c. TRI BAKTI PMR Mendukung Implementasi program program pengembangan dan pembinaan PMR;
(1) Pengurangan Risiko Berbasis Remaja (sekolah siaga bencana, sekolah Sehat) (2) Pendampingan dan Pelatihan Remaja Sebaya (kepemimpinan, napza, hiv aids, keselamatan berkendara, anti kekerasan, kesehatan reproduksi, perawatan keluarga) (3) Bakti masyarakat (kunjungan panti, penyuluhan, kampanye kesehatan dan kebersihan) Mendukung Penugasan Nasional dan Internasional bagi anggota PMR dan guru pembina PMR
d. Pengakuan dan Penghargaan Pengakuan terhadap kegiatan ekstrakurikuler PMR baik di sekolah formal dan non formal
Pemberian pengakuan dan penghargaan terhadap anggota PMR, fasilitator/pelatih PMR Sertifikasi bagi Fasilitator/Pelatih PMR Akreditasi bagi guru guru pembina PMR dan penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk pengakuan dan penghargaan tersebut, antara lain : (1) Penyesuaian waktu jam kerja mengajar di sekolah tanpa menambah jumlah jam kerja yang ditentukan; (2) Penambahan kredit poin penugasan sesuai dengan aturan kepegawaian pemerintah yang telah ditentukan.
e. Pemantauan dan evaluasi Melakukan evaluasi pembinaan bersama dengan PMI pada setiap tingkatan; Pusat, Provinsi, kanupaten/kota Mendukung pendanaan dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan kegiatan PMR; Jumbara (Nasional, Provinsi, kabupaten/kota), kegiatan peningkatan keterampilan, bakti masyarakat.
2) Palang Merah Indonesia bertanggungjawab : a. Rekruitment Melaksanakan koordinasi dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota) untuk implementasi perjanjian kerjasama Melaksanakan kordinasi terkait sumber daya manusia; tenaga fasilitator/Pelatih, guru pembina Menyediakan database unit-unit PMR, Guru Pembina PMR dan anggota PMR di Indonesia b. Pelatihan Menyediakan kurikulum dan merancang rencana Pembelajaran dan pelatihan bagi guru pembina dan fasilitator/pelatih PMR Menyiapkan Pedoman kepalangmerahan dan materi Kegiatan Kepalangmerahan untuk Pembinaan dan Pengembangan PMR di sekolah Merancang media pendukung pembelajaran c. TRI BAKTI PMR Melaksanakan koordinasi dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota) untuk implementasi kegiatan-kegiatan PMR di lingkungan sekolah dan masyarakat serta Penugasan Nasional dan Internasional bagi anggota PMR dan guru pembina PMR. Menyusun rencana kerja terkait program-program pembinaan dan pengembangan PMR d. Pengakuan dan Penghargaan Membuat kebijakan standar pengakuan dan penghargaan bagi guru pembina dan penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler
 Pemberian pengakuan dan penghargaan terhadap anggota PMR, fasilitator/pelatih PMR  Pemberian pengakuan dan penghargaan terhadap Guru Pembina PMR terkait : (3) Penyesuaian waktu jam kerja mengajar di sekolah tanpa menambah jumlah jam kerja yang ditentukan; (4) Penambahan kredit poin penugasan sesuai dengan aturan kepegawaian pemerintah yang telah ditentukan.
e. Pemantauan dan evaluasi  Melakukan pemantauan dan evaluasi disetiap pelaksanaan alur pembinaan  Merancang rencana kegiatan Pemantauan dan evaluasi berkala; triwulan, semester, tahunan dan lima tahunan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di setiap tingkatan
BAB VII TIM PEMBINA Pasal 7 Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan kepalangmerahan melalui wadah PMR dapat diselenggarakan pada jalur Sekolah atau Madrasah serta lembaga-lembaga pendidikan nonformal. Pasal 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan kebijakan, konsultasi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kegiatan PMR di jalur pendidikan formal dan nonformal. Pasal 9 PMI bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan dukungan teknis dalam pengembangan kegiatan PMR di jalur pendidikan formal dan nonformal termasuk di antaranya namun tidak terbatas dalam menerbitkan pedoman pembinaan PMR, kurikulum dan modul standar pelatihan anggota dan Pembina PMR. Pasal 10 1)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan PMI bersama-sama membentuk Komite Pembinaan dan Pengembangan PMR di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas memantau pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan PMR di kalangan peserta didik.
2)
Komite Pembinaan dan Pengembangan PMR bertugas memberikan masukan kepada Pengurus PMI di jajarannya masing-masing dalam hal program pembinaan dan pengembangan kegiatan PMI di kalangan peserta didik.
3)
Keanggotaan Komite Pembinaan dan Pengembangan PMR di tingkat Pusat ditetapkan bersama-sama oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Ketua Umum PMI, di tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi dan Ketua Pengurus Daerah PMI, di tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota dan Ketua Pengurus PMI Kabupaten/Kota. Pasal 11
1)
Tim Pembina ditingkat Pusat terdiri atas unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan PMI Pusat. Tim Pembina bertugas : a. Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa; b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Tim Pembina tingkat Provinsi , khususnya lembaga/instansi sesuai dengan strukturisasi; c. Menerima laporan dan hasil kerja dari Tim Pembina di tingkat Pusat.
2)
Pasal 12 1) 2)
Tim Pembina di tingkat Provinsi terdiri atas unsur Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan PMI Provinsi Tim Pembina bertugas; a. Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa di tingkat Provinsi secara terinci dan mengacu program nasional; b. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan Tim Pembina di tingkat Kabupaten/kota, Khususnya lembaga/instansi sesuai dengan strukturisasi; c. Menerima laporan dan hasil kerja dari Tim Pembina di tingkat Kabupaten/kota; d. Menyempaikan laporan dan hasil kerja kepada Tim Pembina ditingkat Pusat. Pasal 13
1)
2)
Tim Pembina di tingkat Kabupaten/kota terdiri atas unsur Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor yang sejenis, kantor dinas yang terkait, PMI Kabupaten/Kota. Tim Pembina bertugas : a. Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di kalangan siswa secara rinci dan mengacu pada program nasional dan Provinsi; b. Menyampaikan laporan dan hasil kepada Tim Pembina di tingkat Provinsi. BAB VIII GURU PEMBINA Pasal 14 1) Guru Pembina PMR adalah orang yang ditunjuk oleh pihak sekolah baik sekolah formal dan non formal di setiap tingkatan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan
unit PMR dan anggota di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), lembaga kursus, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis 2) Tugas Guru Pembina :
a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan PMR di unit PMR masingmasing, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh relawan PMI b. Mengembangkan kegiatan kepalangmerahan, antara lain melakukan sosialisasi dan advokasi ke sekolah/lembaga, memfasilitasi pembentukan unit PMR baru, c. meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi antar Pembina PMR maupun sekolah/lembaga d. Menjadi fasilitator dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PMR e. Membantu PMI Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan unit PMR baru f. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara unit PMR dan PMI Kabupaten/Kota g. Memberikan masukan kepada PMI dan Pelatih PMI terkait pengembangan PMR, pelaksanaan standarisasi pelatihan PMR, kualitas pelatih, perkembangan metode dan media pelatihan, kegiatan-kegiatan Tri Bakti h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan dan pengembangan PMR Pasal 17 Guru Pembina PMR dalam meningkatkan kapasitasnya akan mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kurikulum yang diperlukan dalam pembinaan PMR BAB IX PEMBIAYAAN
1) 2)
Pasal 18 Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggulangi oleh anggaran masing-masing pihak. Pembiayaan yang timbul dari kegiatan Komite Pembinaan dan Pengembangan PMI sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Tugas dan tanggung Jawab ditanggulangi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jajarannya masing-masing. BAB X JANGKA WAKTU Pasal 19
1)
Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
2)
Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dengan ketentuan masa berlaku dapat diubah berdasarkan alasan-alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3)
Apabila diperlukan, para pihak sepakat untuk membuat addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
4)
Apabila para pihak menginginkan perubahan atas Kesepakatan ini maka para pihak dapat mengajukannya secara tertulis selambatnya satu bulan pemberitahuan di muka.
5)
Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya Kesepakatan ini sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan ini, pihak yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan keinginannya tersebut kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran kesepakatan oleh pihak yang bersangkutan.
Pasal 20 Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam pedoman teknis yang ditetapkan bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PMI.
BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal yang bersifat teknis, akan diatur oleh direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Direktur Pendidikan Luar Sekolah, Diatur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia baik secara bersama maupun dirisendiri. Pasal 22 Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan dalam awal kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap dua, keduaduanya asli dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DISKUSI
GROUP I BAB VI Pasal : Peran dan tugas tanggungjawab
GROUP II BAB VII Pasal : Tim Pembina / Kelompok Kerja GROUP III Pasal : Bentuk Pembinaan