1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/421.013/2015 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah wajib
menyusun
Rencana
Kerja
yang
berfungsi
sebagai
dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut: Pendekatan Teknokratis ( strategi dan berbasis kinerja ) suatu perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis . Hal ini tercermin dari : a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu ; b) Rumusan
status,
kedudukan
kinerja
wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini ;
penyelenggaraan
urusan
2
c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja ; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan ; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana ; f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja ; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan ; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya i) Kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran Dengan pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya
kerangka
pikir
komprehensif
dan
terpadu,
serta
dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif : Suatu perencanaan dilakukan dengan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan . Hal dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan Politis : Suatu perencanaan yang disusun merupakan amanat RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 , serta merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan Top Down : suatu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintah
yang
kemudian
diselaraskan
melalui
penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja mulai dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Pendekatan Bottom Up : suatu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintah
musyawarah
yang
perencanaan
diselaraskan pembangunan,
melalui
penyelenggaraan
mulai
desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
dari
tingkat
3 Visi Pembangunan Kabupaten Malang 2011-2015 menyebutkan : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB. Sehubungan dengan hal tersebut, agenda utama pembangunan 2010-2015 adalah : 1. Mewujudkan pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai agama, adat-
istiadat dan budaya. 2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis 3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM 4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai 5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing 7. Mewujudkan
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berbasis
pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Delapan agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan 5 tahun Kabupaten Malang yang dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu pilar akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan pilar lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunannya dirinci kedalam Rencana Kerja. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan penjabaran palaksanaan tahun II, visi dan agenda pembangunan tahun 2011-2015, dalam kaitan tersebut, dengan
tidak
mempertimbangkan
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan rencana kerja serta memperhatikan sumber daya yang terbatas, maka prioritas pembangunan tahun 2016 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
4 a) Memiliki
dampak
yang
signifikan
terhadap
pencapaian
sasaran
pembangunan sesuai dengan tema pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ; b) Penting
dan
mendesak
untuk
segera
dilaksanakan
seperti
upaya
pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran ; c) Merupakan tugas / kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ; d) Realistis untuk dilaksanakan.
1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
5 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang �Madep Manteb� Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/590/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 a) Menjabarkan arahan umum RPJMF Tahun 2010-2015 di kaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan
6 berdampak
terhadap
penyelenggaraan
pemerintah
dan
pembangunan tahun 2016 ; b) Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; c) Mengidentifikasi
kebutuhan
masyarakat
dan
merumuskannya
menjadi prioritas pembangunan ; d) Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan
yang
akan
dijadikan
salah
satu
kekuatan
pembangunan ; e) Memberikan
arah
dan
sekaligus
tolok
ukur
keberhasilan
pembangunan, Adapun tujuannya : a) Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RenjaSKPD ) ; b) Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2016 ; c) Menciptakan
kapastian
dan
sinergitas
perencanaan
program
kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah ; d) Mewujudkan efisiensi dan effektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah ; e) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat , karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.
1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Dasar Hukum Penyusunan
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD (Tabel 2.1) 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (Tabel 2.2) 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
7 2.4 Review terhadap RKPD (Tabel 2.3) 2.5 Penelaahan usulan Program & Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4) BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 BAB V PENUTUP
8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan Urusan Tenaga Kerja adalah : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pembinaan Industri Rokok Dan Tembakau Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD berdasarkan tabel 2.1 sebagai berikut :
109 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Indikator Kinerja Utama, Standart Pelayanan Minimal daerah
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan SKPD dalam melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang meliputi 7 aspek utama yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja SKPD. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD termuat pada tabel 2.2 sebagai berikut :
10 12 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja Tahun 2013 sejumlah 1.866.756 orang sedangkan Tahun 2014 sejumlah 1.928.383 orang. Angkatan kerja Tahun 2013 sejumlah 1.256.668 orang, pada Tahun 2014 menjadi 1.273.597 orang. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2013 sebanyak 1.256.668 orang, pada Tahun 2014 tertampung 1.212.028 orang. Jumlah pencari kerja yang terdaftar Tahun 2013 sebanyak 51.004 orang sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 51.168 orang. Salah satu masalah pemerintah baik pusat maupun daerah adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang kerap kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya dan juga di Kabupaten Malang walaupun dari data yang ada jumlah pengiriman TKI berdasarkan data pemberangkatan TKI ke luar negeri Tahun 2013 sampai Tahun 2014 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 tercatat pemberangkatan TKI sebanyak 4.178 orang dan Tahun 2014 naik menjadi 4.795 orang. Kebutuhan fisik minimum dari Tahun 2012 sebesar Rp. 1.089.295,, naik di Tahun 2013 menjadi Rp1.224.717,- dan Tahun 2014 naik lagi menjadi Rp. 1.521.258,-, disisi lain Upah Minimum Kabupaten juga meningkat pada Tahun 2012 Rp. 1.130.500,-, di Tahun 2013 menjadi Rp. 1.343.700,-, sedangkan pada Tahun 2014 yaitu Rp. 1.635.000 sedikit lebih tinggi dari kebutuhan fisik minimum sebesar Rp. 1.521.258, di Tahun 2015 menjadi Rp. 1.962.000,- dari kebutuhan fisik minimum Rp. 1.635.000,-
dengan
demikian
daya
beli
masyarakat
diharapkan
meningkat. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang Tahun 2012 adalah 4,1%, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2013 menjadi 3,0% dan di Tahun 2014 pengangguran terbuka meningkat
ke
angka
4,45%.
Hal
ini
disebabkan
karena
jumlah
penganggur dan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding. 2.4 Review terhadap RKPD Kebijakan Ekonomi Daerah
bertujuan sebagai payung dalam
mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui program-program prioritas dan
kegiatan
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan.
Untuk
11 13 pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perluasan
kerja
dan
pengentasan
kemiskinan
guna
meningkatkan
perekonomian. Berikut review terhadap RKPD yang terdapat pada tabel 2.3 :
12 15 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang memiliki peluang dan tantangan sebagao berikut : 1) Peluang o
Adanya kewenangan dekonsentrasi bidang ketenagakerjan ;
o
Kesempatan kerja di Luar negeri terbuka luas ;
o
Adanya kebutuhan pelatihan ketrampilan tehnis dan manajerial pencari kerja untuk mengisi peluang kerja untuk mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan masyarakat ;
o
Tersedianya Lembaga Pelatihan
( Pemerintah / Swasta ) yang
menyelenggarakan pelatihan kerja ; o
Terbukanya kerjasama antar Dinas/Instansi Pusat dan Daerah serta dengan Propinsi lain dibidang ketenagakerjaan ;
2) Tantangan o
Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejolak pekerja, PHK dan maraknya TKI illegal ;
o
Meningkatnya
jumlah
penganggur
terbuka
karena
tambahan
angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan TKI bermasalah ; o
Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di Dalam dan ke Luar negeri ;
o
Mengembangkan hubungan kemitraan dalam menangani masalah ketenagakerjaan :
o
Menjabarkan Tupoksi kedalam kebijakan dan Program ;
o
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS, cabang PPTKIS serta Lembaga Bursa Kerja :
o
Mendorong peningkatan upah dan kesejahteraan pekerja secara bertahap, melalui fungsi Bipartit ;
o
Mendorong lembaga keuangan , agar memfasilitasi kredit bunga rendah kepada calon TKI maupun wirausaha baru ; Berikut tabel 2.4 berupa Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2016 atau kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015 :
13 BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Propinsi adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagaian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya , terkait dengan hal tersebut, kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Dengan tema pembangunan di Pemerintah Kabupaten Malang “ Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan daya saing daerah “ Maka penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016 mengacu pada : a. Target RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025 periode ke I untuk tahun 2016 dimana tahun 2016 merupakan tahun ke III RPJMD 20152019 yang diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan 5 tahun ketiga ; b. Tingkat prioritas dari usulan musrenbang RKPD ; c. Pokok –pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; d. Memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran sasaran pembangunan ; e. Realistis untuk dilaksanakan ; f. Isu dan masalah mendesak saat ini yang perlu segera mendapat penanganan.
18 14
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan Sasaran Kebijakan Tahun 2016 termuat dalam gambaran pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun
2016 adalah sebagai berikut : Pelayanan Utama : Pelayanan utama adalah pelayanan yang secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dijabarkan dengan kegiatan :
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
2. Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
dengan kegiatan
Fasilitasi
Penyelesaian
Prosedur
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum
dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sosialisasi Berbagai peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Program Pembinaan industri Rokok dan Tembakau dengan kegiatan :
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan :
Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan
Pengerahan
dan
Fasilitasi
Perpindahan
Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 5. Program Transmigrasi Lokal dengan kegiatan :
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Pelatihan Calon Transmigrasi
serta
Penempatan
19 15
Pelayanan Penunjang : Pelayanan penunjang adalah pelayanan administratif dan penyediaan sarana prasarana penunjang peningkatan kinerja pelayanan utama secara keseluruhan. Sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
16 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 Prioritas
pembangunan
Kabupaten
Malang
Tahun
2016
diseleraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dijabarkan sebagai berikut: PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SESUAI RKPD 2016 ; URUSAN KETENAGAKERJAAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
17 21 III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal IV. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan ; 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun V. Program Peningkatan Kesempatan Kerja ; 1. Bimbingan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri 2. Sosialisasi Penempatan TKI ke LN sesuai prosedur yang baik dan benar VI. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 1. Fasilitasi
Penyelesaian
Prosedur
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial 2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Sosialisasi
Berbagai
Peraturan
Pelaksanaan
tentang
Ketenagakerjaan 4. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja VII. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau ; 1. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau URUSAN KETRANSMIGRASIAN I. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 1. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku &
antar
Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan 2. Pengerahan
dan
Fasilitasi
Perpindahan
serta
Penempatan
Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM II. Program Transmigrasi Lokal 1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal 2. Pelatihan Transmigrasi Lokal Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 yang terdapat dalam tabel 4.1 :
18 BAB V PENUTUP
Dengan
tersusunnya
Rencana
Kerja
ini,
diharapkan
prioritas
pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Badan, Dinas, Instansi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin
konsistensi
Badan/Dinas/Instansi
antara dan
Rencana
Rencana
Kerja,
Rencana
Pembangunan
Jangka
Strategis Menengah
Daerah Kabupaten, untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA