Tambun Bungai 21
Banjarmasin Post SELASA 16 NOVEMBER 2010
Ketua Kelompok Tinggalkan Ruangan ■ Tolak Tanda Tangani Ganti Rugi KUALAKAPUAS, BPOST - Kebingungan mewarnai penandatanganan kesepakatan ganti rugi lahan, Senin (15/11). Ini terjadi ketika Ijo, salah satu ketua kelompok penerima, menghilang. Padahal, acara penandatanganan antara Direktur PT Graha Inti Jaya (PT GIJ) dengan ketua kelompok penerima ganti rugi ini disaksikan Sekretaris Daerah Nurul Edy mewakili Bupati Kapuas atas nama pemerintah. Akibatnya aparat kepolisian termasuk pihak Kominda Kapuas yang sebelumnya bertindak sebagai fasilitator, dibuat sibuk melakukan pencarian terhadap Ijo. “Tadi dia duduk di sini bersama kami. Katanya mau ke kamar kecil, tapi entah di mana dia sekarang,” ujar satu warga menjawab pertanyaan Ketua Kominda Kapuas Djumrinson. Penandatanganan kesepakatan pembayaran ganti rugi ini dilakukan PT GIJ bersama kelompok warga yang sebelumnya bersengketa terhadap lahan yang diusahakan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dalam
butir perjanjian, disepakati lahan yang digantirugi luasannya mencapai 1.348 hektare atau setara dengan nilai Rp 1,164 miliar. Dalam periciannya, ganti rugi diberikan masing-masing kepada kelompok yang diketuai Umo sebesar Rp 550 juta, kelompok Ijo Rp 226.860. 000, kelompok Neneng Rp 187. 140.000, dan kelompok Salawit Rp 200 juta. Kawasan lahan yang diganti rugi berada di wilayah Kecamatan Mantangai. “Kalau ada satu kelompok yang tidak bertanda tangan, bukan berarti seluruh kesepakatan gugur,” kata Legal Advisor PT GIJ Anshari. Kabar yang berkembang di aula Kantor Bupati Kapuas yang menjadi tempat acara digelar, menyebut ‘menghilangnya’ Ijo dari pertemuan pada dasarnya dilakukan sebagai aksi protes terhadap kesepakatan yang dibuat.
Pasalnya dalam klaim ganti rugi yang diajukan, total luasan yang dituntut untuk dibayar seluas 275 hektare atau nilainya Rp 550 juta. Sedangkan dalam nota kesepakatan hanya tertera 113,34 hektare dengan ganti rugi sebesar Rp 226.860.000. Tidak sesuainya tuntutan dengan kesepakatan ini diakui Angga, satu anggota kelompok Ijo yang turut kebingungan mencari ketua kelompoknya. Namun dia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih rinci karena Ijo yang berhak untuk menjelaskannya. Humas PT GIJ Herman, menyatakan hal ini terjadi hanya karena kesalahpahaman di pihak Ijo. Karena pada dasarnya, kompensasi yang mereka bayarkan telah sesuai dengan luasan lahan yang ada dan sebelumnya telah diperhitungkan oleh tim Kominda selaku fasilitator. “Mungkin Pak Ijo belum tahu saja, karena kami tetap mengutamakan win-win solution agar masalah ini cepat selesai. Apalagi sengketa ganti rugi ini telah berjalan sejak 2007,” kata Herman. (ami)
Kirim Guru Bersertifikasi ke Pelosok 2011 mendatang. “Kami ingin proPALANGKARAYA, BPOST gram ini berjalan dengan baik,” Wali Kota Palangkaraya HM Rikatanya. ban Satia mengupayakan agar Pihaknya mengidentifikasi madaerah mereka menjadi kota penta pelajaran yang mengalami kedidikan. Salah satunya dengan kurangan tenaga guru di daerah menempatkan guru yang berserpedalaman. Dengan demikian, tifikasi ke sekolah-sekolah di peuntuk mengisi mata pelajaran losok atau pedalaman. yang kurang gurunya tersebut Riban mengatakan, hal itu berakan diperbantukan dengan guru tujuan untuk pemerataan pendiyang telah bersertifikasi. dikan. Guru yang bersertifikasi di “Guru bersertifikasi yang Palangkaraya jumlahnya seribu BPOST/DOK akan diperbantukan mengajar di orang lebih. HM Riban Satia sekolah di pelosok Palangkaraya Selama ini, guru yang mengajar tidak permanen,” katanya. di sekolah di pelosok sangat sedikit. Untuk ituUntuk memudahkan guru bersertifikasi lah, guru bersertifikasi akan diperbantukan. mengajar pihaknya telah menyediakan enam Dikatakan Riban, saat ini pihaknya masih unit mobil yang mengantarkan guru tersebut menyusun perencanaan yang matang sebeke pelosok. (tur) lum merealisasikan program tersebut pada
BANJARMASIN POST GROUP/FATURAHMAN
MUSIK KARUNGUT - Dua orang warga dayak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memainkan dua alat musik khas setempat dalam acara di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng belum lama tadi.Musik yang mereka mainkan dikenal dengan sebutan musik karungut.
Pengawas Jangan Minta Dilayani PALANGKARAYA, BPOSTPemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalteng terkadang seolah-olah menjadi momok menakutkan bagi pejabat, hingga di daerah. Tidak heran jika sering beredar isu mereka memberi “servis” atau layanan terbaik kepada petugas pengawas dari Inspektorat dengan tujuan-tujuan tertentu. Wakil Gubernur H Achmad Diran jengah dengan kabar-kabar seperti itu. Dia pun memastikan akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan jika ada pengawas yang terbukti meminta atau mene-
rima ‘servis’ dari bupati atau instansi tertentu yang mereka periksa. “Pengawas yang melakukan pemeriksaan itu sudah diberikan biaya rutin untuk perjalanan mereka. Kalau hotel mereka dibayari oleh bupati, tolong laporkan kepada saya. Kita tindak tegas karena sejak dulu memang tidak boleh,” ujar Diran. Menurutnya, pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Kalteng harus dilakukan secara ketat untuk menekan potensi kerugian atau penyimpangan. Karena itu, upayaupaya melawan hukum harus
dicegah dan dihindari. Dia menyadari bahwa tugas pengawas sangat penting dalam mewujudkan hal itu. Namun akan sangat ironis jika justru seorang pengawas melakukan hal yang tidak terpuji sehingga berdampak pada buruknya pengawasan. “Saya tidak mau terima isu. Kalau ada yang tahu, tolong sampaikan kepada saya. Tapi saya tidak bisa menindak kalau cuma katanya-katanya,” sambung Diran. Pemerintah Provinsi Kalteng saat ini memang makin memperketat pengawasan pengelolaan mereka. Hal itu
sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja pemerintahan mereka dan menekan kemungkinan penyimpangan. Seperti diketahui, BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan APBD Provinsi Kalteng 2009 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (17/6). Hasilnya, BPK memberikan opini yaitu opini tidak wajar (adversed opinion) atas hasil pemeriksaan keuangan tersebut. Opini tersebut menurun dibanding LHP keuangan 2008, di mana Kalteng mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. (mgb)
1611/B21