20 Banua Anam
Banjarmasin Post
SELASA 16 NOVEMBER 2010
Tidak Enak Bentuk Dewan Pengupahan TANJUNG, BPOST - Di Kalsel hingga kini belum ada satupun Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang terbentuk. Termasuk di Kabupaten Tabalong. Sehingga belum ada upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk daerah setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tabalong, Akhmad Rizali Noor, membenarkan bahwa sampai saat ini belum ada Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong. “Kita mau membentuk, tidak enak. Soalnya kabupaten/ kota di Kalsel lainnya juga belum ada. Walaupun daerah lain, seperti Kaltim sudah ada dibentuk dewan pengupahan kabupaten,” kata Rizali, Senin (15/11), dikantornya. Untuk mewujudkan upah yang lebih realitas ke arah pencapaian kebutuhan hidup layak pekerja menurut usulan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel yang didasari hasil survei KHL masing-masing daerah secara keselu-
ruhan. “Maksudnya hasil survei KHL dari setiap kabupaten/ kota itu kemudian diambil angka rata-ratanya untuk menentukan UMP. Termasuk, untuk upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” katanya. Berdasar Keputusan Gubernur Kalsel Nomor:188.44/ 084/KUM/2010 tentang UMSP Kalsel 2010 terdiri empat sektor yakni pertambangan Rp 1.080.000, sektor industri makanan dan minuman Rp 1.065.000, sektor perdagangan besar sebesar Rp 1.185.000 dan sektor lembaga keuangan, bank dan jasa keuangan sebesar Rp 1.357.000. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Tabalong, Iskandar mengatakan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan masyaraat, Pemprov Kalsel menaikkan UMP 2011 sebesar 9,91 persen. “Jika dulunya UMP Kalsel 2010 hanya Rp 1,024,000. Berdasar SK Gubernur Kalsel
Nomor:188.44/0441/KUM/ 2010, tertanggal 7 Oktober 2010, UMP Kalsel 2011 naik menjadi Rp 1,126,000 dan berlaku tanggal 1 Januari 2011 nanti,” kata Iskandar. Perusahaan dilarang membayar upah minimum lebih rendah dari upah minimum provinsi yang ditetapkan dalam SK gubernur itu. Dengan ditetapkannya keputusan ini, SK Gubernur Nomor 188.44/0487/KUM/ 2009 tentang UMP 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi. Terkait surat keputusan gubernur yang baru ini, Iskandar mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi ke masing-masing perusahaan. “Karena jumlah pekerja di Tabalong cukup banyak. Hampir 20 ribu orang, terdiri dari pertambangan 15-16 ribu orang, perkebunan 2000 orang, pertamina 500 orang dan perkayuan 300 orang,” jelas Sri Budi Santoso, Kabid Pengawasan ketenagakerjaan Tabalong. (mdn)
BANJARMASIN POST GROUP/MAHDAN BASUKI
ANTRE - Sejumlah pencari kerja antre dan berdesakan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tabalong saat mengurus kartu kuning (AK 1), Senin (15/11).
Hutan Kabupaten Banjar-Tapin Dijarah ■ Satu Ojek Kayu Ditangkap, Tiga Kabur RANTAU, BPOST - Penebangan hutan tak hentinya berlangsung di bumi Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan pelosok perbatasan Kabupaten Banjar dan Tapin yang sulit dijangkau oleh pengawasan aparat. Buktinya, aktivitas ojek kayu ilegal marak yang berkeliaran menjual kayu hasil tebangan liar tersebut ke pihak pembeli. Aparat Polres Tapin pun berhasil menangkap pelakunya. Salah satunya seperti yang dilakoni Muja (30) warga Ta-
pin Selatan, Kabupaten Tapin, Senin (15/11). Pria yang mengaku baru tiga bulan bekerja sebagai ojek kayu ini berhasil ditangkap aparat saat mengangkut kayu illegal jenis kayu Jabon atau biasa disebut Kayu Samama ini. Sementara, tiga temannya
yang lain juga menggeluti usaha serupa meluncur beriringan dengannya di TKP penyergapan kawasan Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, berhasil kabur. Tersangka pun langsung digelandang ke mapolres bersama barang bukti empat buah sepeda motor dan 25 balok kayu Jabon yang bernilai jutaan rupiah. Di depan penyidik tersangka mengaku kalau ia dan ketiga kawannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mendapat-
kan kayu di kawasan Hutan Rimau wilayah perbatasan Kabupatan Banjar-Tapin. “Kami beli kayu di tempat tebangan Rp 25 ribu dan rencananya dijual Rp 60 ribu ke pembeli sampai di bansaw,” aku tersangka. Kapolres Tapin AKPB Slamet Setiono melalui KasatreskrimAKP Mike Hardi, menjelaskan, berdasar keterangan petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapin, jenis kayu yang diangkut tersangka ojek kayu bernilai komersial cukup
tinggi sehingga banyak diburu pengumpul kayu. Menurutnya, berdasar keterangan petugas Dinas Kehutanan Tapin untuk satu kubiknya Kayu Jabon itu harga pasarannya sekitar Rp 900 ribu. “Tersangka beli kayu tersebut di lokasi tebangan dengan harga sangat murah Rp 20 ribu dan dijual ke pembeli Rp 60 ribu per batang sekitar setengah kubik. Semua transaksi ilegal karena tak disertai dokumen kayu yang sah,” katanya. Selain para ojek kayu, target sasarannya juga akan me-
rambah ke pihak pengumpul kayu di wilayah Tapin. Saat ini diakui ada target lain yang sudah masuk daftar incaran. “Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Yang jelas kita ada target lain illegal logging dan sekarang terus dalam koordinasi untuk rencana giat penangkapannya,” tegasnya. Tersangka dijerat pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat 7 UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004. (sar)
“Kami beli kayu di tempat tebangan Rp 25 ribu dan rencananya dijual Rp 60 ribu ke pembeli sampai di bansaw” MUJA Tersangka
1611/B20