28
Banjarmasin Post
Trans
Kalimantan
KAMIS
4 JUNI 2009/ 9 JUMADILAKHIR 1430
Kaltim Kaya Tapi Rakyatnya Miskin KALIMANTAN Timur (Kaltim) kaya sumber daya alam, terutama minyak dan batu bara. Sayang kekayaan itu tak sepenuhnya dinikmati warganya. Buktinya, masih banyak rakyat Kaltim yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebanyak 35 anggota Lemhanas yang berkunjung ke Kaltim, menyayangkan pengelolaan sumber daya alam Kaltim yang tak memihak rakyat itu. Triliunan rupiah dikeluarkan untuk mengeruk kekayaan alam tersebut, tapi tak membawa kesejahteraan bagi rakyat. “Sebenarnya Kaltim itu seperti api dalam sekam,”
kata anggota Lamhanas Anhar Gonggong. Anhar menyontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disebut sebagai kabupaten yang memiliki APBD paling besar di Indonesia, ternyata rakyatnya masih banyak yang miskin Di Kukar ada PT Kaltim Prima Coal, salah satu perusahaan tambang batu bara di dunia. Dari waktu ke waktu, jumlah penduduk miskin di Kaltim terus bertambah. Pada 2005 tercatat 299.100 jiwa kemudian naik menjadi 324. 800 jiwa (2007) atau 11,04 persen
dari jumlah penduduk. Provinsi itu juga miskin infrastruktur. Jalan lubang, berlumpur bak kubangan kerbau, dan berdebu. Listrik byar pet menjadi hal yang lumrah di seluruh kota. Padahal Kaltim adalah lumbung energi nasional. Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim tidak menampik Kaltim diibaratkan api dalam sekam. “Benar seperti api dalam sekam. Tapi kita tetap memperjuangkan. Mau bagaimana lagi,” kata Herlan. Terkait masih banyaknya rakyat miskin di Kaltim, Herlan mengungkapkan, ada ke-
t_erbatasan lembaga legislatif. Misalnya, ketika Kaltim didaulat menjadi tuan rumah penyelenggara, dijanjikan oleh pemerintah pusat dibantu dana 50 persen dari total anggaran. Tapi janji tinggal janji. Dana yang mestinya bisa dialokasikan untuk keperluan lain, terpaksa harus diplot untuk menyukseskan PON. Hingga kini pun Kaltim masih dibebani utang PON. “Bayangkan, untuk pembangunan fisik saja itu sampai Rp 5 triliun. Itu kan diluar dugaan kita,” tutur Herlan. (tk/bud/udi)
Alat berat PT KPC menggali batu bara di bumi Kutai Karta Negara (Kukar), Kaltim. Meski kaya sumber daya alam, rakyat Kukar masih banyak yang miskin.
NET
Dewan Abaikan SK Gubernur PAN Protes PONTIANAK, BPOST - DPRD Kabupaten Pontianak akhirnya memutuskan untuk tidak melaksanakan SK Gubernur, tentang pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD asal Partai Amanat Nasional (PAN). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Selasa (2/6), di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Pontianak. Sebelumnya telah datang SK Gubernur tertanggal 20 Mei, tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari PAN, HM Zaini HMS, untuk digantikan dengan anggota dewan yang baru, Yusran H Usman. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak H Rahmad Satria, mengemukakan, dua alasan DPRD tidak melaksanakan SK tersebut. “Pertama karena secara fisik, SK PAW (Pergantian Antarwaktu) tersebut
baru diterima dewan pada 25 Mei,” ujar Rahmad. “Kedua, jika PAW tetap dilakukan, maka DPRD akan dinyatakan telah melanggar undang-undang,” tambahnya. Rahmad menjelaskan, undang-undang tidak membolehkan adanya pelantikan anggota dewan yang baru, kurang dari masa jabatan anggota DPRD periode sekarang. Batas waktu tersebut adalah 25 Mei yang lalu, sehing-
Tata Cara PAW
TRIBUN PONTIANAK/ M. WIRA ADIBRATA
SEMPROT - Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api yang melalap lahan pertanian di Singkawang Tengah. Kebakaran lahan yang makin marak mengakibatkan indeks udara di Kalbar menjadi tidak sehat.
Calon pengganti diajukan secara tertulis oleh DPD II partai politik menggunakan formulir pengajuan calon pengganti.
Calon pengganti diambil dari nama calon yang tercantum dalam daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikan, dan belum dinyatakan terpilih sebagai Anggota
Apabila tidak ada lagi nama calon pengganti dalam daftar calon anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, DPD Partai Politik mengajukan calon baru.
Rp 2 Miliar untuk Bedah Rumah WARGA miskin di Pontinak, Kalimantan Barat, patut bersyukur. Departemen Sosial menganggarkan Rp 2 miliar untuk memperbaiki rumah mereka. Rencananya uang bantuan untuk bedah rumah itu diserahkan langsung Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah kepada Wali Kota Pontianak Sutarmidji. “Kalau tidak ada halangan, dia akan memberikan bantuan itu secara simbolis, hari ini, Kamis (4/6), di Pontianak Convention Center,” kata Sutarmidji, Selasa. Sutarmidji mengatakan,
kepastian Mensos datang ke Pontianak, sudah 100 persen. “Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal yang mendadak,” ujarnya. Dia mengatakan, selain mendapat bantuan dari pemerintah pusat, Pemko Pontianak, pada 2009 juga menganggarkan sebesar Rp 2 miliar untuk program itu. Dari total anggaran Rp 4 miliar itu diperkirakan bisa membangun rumah tidak layak huni sekitar 400 unit, dengan asumsi biaya per unit rumah sebesar Rp 6 juta, untuk pengadaan bahan bangunan Rp 5 juta dan Rp 1 juta
NET
BACHTIAR CHAMSYAH Mensos
untuk upah. “Kita menginginkan pembangunan rumah itu dilakukan secara gotong royong
agar uang untuk upah bisa digunakan untuk keperluan lainnya,” katanya. Sutarmidji mengatakan, lima tahun ke depan dia memprioritaskan bedah rumah 500 hingga 1.000 unit per tahun menggunakan dana APBD. Data Pemko Pontianak, sekitar 6 ribu dari 100 ribu unit rumah di kota itu tidak layak huni, terutama permukiman yang berada di sepanjang Sungai Kapuas. Rumah yang tak layak huni, mayoritas tidak memiliki kamar mandi dan kakus. Dinding rumah keropos, dan beratap daun. (ant)
ga setelah tanggal tersebut tidak akan ada lagi pelantikan anggota dewan, sampai masa periode sekarang berakhir. “Dengan demikian, posisi Zaini sebagai anggota dewan tidak ada perubahan,” kata Rahmad. Sidang berjalan cukup lancar karena tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pontianak menyatakan tidak melaksanakan SK Gubernur. Alasan fraksi kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan Rahmad Satria. Juru bicara Fraksi PDIP, Maman Suratman mengatakan, fraksinya memahami SK Gubernur sebagai satu kesatuan. “Ketika ada pemberhentian, maka harus ada
pelantikan anggota dewan yang baru juga,” kata Maman. “Namun jika PAW tetap dilaksanakan oleh DPRD, maka keputusan itu akan bertentangan dengan Undangundang Susduk,” jelasnya. Dengan alasan itu, maka fraksi PDIP mengusulkan kepada sidang paripurna, agar SK Gubernur dimaksud tidak dilaksanakan. Sempat terjadi beda pendapat dari fraksi dalam sidang tersebut, karena Ketua DPD PAN Kabupaten Pontianak, H Ramli H Achmad BA berpendapat pemberhentian Zaini harus tetap dilakukan, walaupun tidak ada pelantikan penggantinya. (tp/ari)
Akibat Beda Dukungan HM Zaini HMS melalui kuasa hukumnya, Akbar Hidayatullah SH mengatakan, akan memproses semua anggota DPRD yang terlibat, jika rapat paripurna istimewa mengenai pergantian antarwaktu (PAW) kliennya jadi dilaksanakan. Dalam SK PAW tersebut, berisikan tentang pengangkatan dan pemberhentian HM Zaini, maka tidak bisa dilaksanakan satu di antaranya saja. “Tidak bisa dipahami setengah-setengah, harus dilaksanakan semuanya, yaitu pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD
yang baru,” ujar Akbar. Jika pengantian dan pengangkatan tetap dilaksanakan, maka melanggar Undangundang Nomor 22/2009 Pasal 96 ayat 5,” kata Akbar meyakinkan. Zaini dianggap melanggar kebijakan partai. Dalam pemilihan Bupati Kabupaten Pontianak 25 Oktober 2008 lalu, PAN Kabupaten Pontianak menyatakan dukungan kepada pasangan Ria NorsanRubijanto, sementara Zaini terang-terangan mendukung pasangan Agus Salim-Mohamad Sholeh. (tp/ari)
Tiap Sekolah Dua Polisi DINAS Pendidikan (Disdik) Penajam Paser Utara (PPU) meminta bantuan kepada polres, untuk pengamanan saat pengumuman hasil ujian nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat yang digelar 12 Juni. “Kita minta pengamanan satu sekolah dijaga dua polisi,” kata Kadisdik PU Rahman Nurhadi, Selasa (2/6). Rahman mengimbau,usai pengumaman siswa tidak melakukan aksi coret-coret. “Dari pada baju itu dicoeret-coret, lebih baik disumbangkan saja, lebih bermanfaat,” katanya. Mengenai hasil kelulusa menurut Rahman, belum diketahui. Menurut informasi
yang dia terima, hasil UN untuk SMA masih dalam proses di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Namun sebelum pengumuman UN digelar, biasanya disdik seluruh kabupaten/kota di Kaltim, akan menghadiri pertemuan di Diknas Kaltim. “Sebelum pengumuman pasti kami dipanggil. Saat pertemuan itu, kita sudah mengetahui berapa persen siswa yang lulus di PPU,” kata. Rahman mengatakan, target kelulusan siswa SMA dan SMP 98,8 persen. seperti tahun sebelumnya. (tk/mir)
Lembaga Adat Peroleh Kalpataru
Ubah Kawasan Produksi Jadi Hutan Lindung KEMENTERIAN Lingkungan Hidup menganugerahi Lembaga Adat Dayak Wehea Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, penghargaan Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan. “Kepastian diketahui dari surat yang diterima Senin, 1 Juni, perihal penganugerahan Kalpataru dan upacara nasional Hari Lingkungan Hidup,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur Didi Suryadi di Sangatta, Selasa (2/6). Menurut Didi, Kepala A-
dat Desa Nehas Liah Bing Ledjie Taq dan Kepala Desa Nehas Liah Bing Eng Lung akan mewakili lembaga adat menerima Kalpataru di Jakarta pada Jumat (5/6). Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, menurut Didi, memang mengusulkan agar lembaga adat itu sebagai calon penerima Kalpataru. Lembaga itu aktif menginisiasi lalu melindungi Hutan Lindung Wehea beserta keberagaman hayati di dalamnya. Hutan Lindung Wehea (LHW) seluas 38.000 hektar ialah hutan produksi yang bekas dikelola PT Gruti III
yang kondisinya masih baik. Kawasan tersebut dulunya wilayah jelajah orang Wehea untuk berburu dan mencari tumbuhan. Sejak 2003, bersama kalangan LSM dan pemerintah, warga menginisiasi terbentuknya hutan lindung sampai berhasil. Hasil hutan boleh dimanfaatkan, tetapi terbatas untuk acara adat. HLW dilindungi aturan adat dan dijaga oleh pengamanan swadaya bernama Petkuq Mehuey dari komunitas Wehea Desa Nehas Liah Bing. Pelanggaran terhadap aturan adat dikenai sanksi secara adat dan diserahkan
kepada penegak hukum. Beberapa kali anggota Petkuq Mehuey menangkap pelaku pembalakan ilegal, pemburu binatang liar yang dilindungi, dan pencuri hasil hutan nonkayu. Warga desa juga aktif menyelamatkan satwa liar yang kesasar ke permukiman dengan menyerahkannya kepada pemerintah. Melalui Petkuq Mehuey, warga membuat persemaian untuk jenis pohon lokal, seperti meranti, kapur, agathis, dan karet di HLW dan desa. Tumbuhan itu dipakai untuk merehabilitasi kawasan sekitar desa yang kritis. (kps)
Tak Yakin Cabuli Siswi KENDATI Sem (49), guru SD Negeri di Ngabang, mengakui perbuatannya melakukan pelecehan seksual kepada Bunga (12), siswinya, pihak sekolah tidak percaya begitu saja. Justru sekolah memprotes tindakan polisi yang langsung menangkap Sem, tanpa memberitahu kepala sekolah. “Saya tidak yakin, walaupun pengakuannya demikian, sebab saya kenal, pak Sem itu guru yang baik,” kata kepala SD negeri itu Endang Selfaunus. Dia mengaku terkejut atas pemberitaan di media massa. Seluruh guru di sekolah itu terupukul mendengar kabar tersebut. Agar masalah itu tak berpengaruh terhadap proses belajar mengejar, mereka
melakukan pertemuan khusus. Ditanya tindakan terhadap Sem, Endang mengatakan, belum bisa mengambil keputusan. “Kita akan temui dulu pak Sem, baru bisa mengambil keputusan,” katanya. Kapolsek Ngabang AKP A Ramdani meminta kepala sekolah itu ke polsek, jika ingin mengetahui mekanisme pekerjaan polisi. Ramdani mengatakan, kasus tersebut saat ini telah dilimpahkan ke polres Landak untuk penyidikan selanjutnya. “Karena kejadiannya ini di wilayah hukum polres Landak, di luar wilayah polsek Ngabang, namun karena korban melapornya di Ngabang maka kita yang menangani sementara,” katanya. (ali)