28
Banjarmasin Post
Trans
Kalimantan
JUMAT
22 MEI 2009/ 26 JUMADILAWAL 1430
Samarinda Tertinggi HIV/AIDS ■ Nilai Budaya Bergeser SAMARINDA, BPOST - Warga Kota Samarinda perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus HIV/AIDS, karena berdasarkan data dinas kesehatan menyebutkan bahwa Kota Tepian itu menduduki peringkat tertinggi penderita HIV/ AIDS di Kaltim. Jumlah penderita HIV/ AIDS di Kaltim tercatat 952 penderita. Tertinggi Kota Samarinda sebanyak 338 penderita, Balikpapan 262 penderita, dan Tarakan 177 penderita. Sisanya tersebar di berbagai kabupaten/kota lainnya. “Berdasarkan data itu menjadi peringatan bagi kita semua untuk bersama-sama mewaspadai serta mendukung berbagai program untuk mencegah penyebarannya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Sutarnyoto. Padahal, kata dia, penyebaran virus HIV/AIDS memiliki kecenderungan seperti fenomena gunung es, yakni kasus yang mencuat bisa mencapai 1.000 kali dari yang tidak terpantau. “Misalnya, penderita HIV/AIDS seorang PSK (pekerja seks komersial) yang setiap hari bisa melayani rata-
HIV/AIDS di Kaltim Samarinda Balikpapan Tarakan Jumlah
338 262 177 972
penderita penderita penderita Penderita
rata lima tamu, maka dalam satu bulan berapa orang yang terancam tertular, terutama yang tidak menggunakan pengamanan atau kondom,” ujar dia. Sutarnyoto menjelaskan bahwa pergeseran nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya barat menyebabkan gererasi muda banyak yang hidup dalam pergaulan bebas, menjadi faktor mendorong kian menyebarkan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia itu. “Kita mendengar keluhan akan kehidupan seks bebas. Ini salah satu faktor mendorong kian meningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia,” katanya. Selain itu, penderita HIV/ AIDS terbanyak adalah usia produktif, yakni antara 20 sampai 49 tahun yang jumlahnya mencapai 6.169 orang sehingga turut menjadi faktor pendorong semakin besarnya potensi warga yang tertulari,” katanya. Menurut dia, kunci menurunkan penyebaran HIV/ AIDS yaitu menghindari perilaku seks bebas. (ant)
Sejak 1994 DOKTER Darwis Toena SpKK dari Rumah Sakit Umum A Wahab Sahranie Samarinda membenarkan tingginya seks bebas di kalangan remaja di Samarinda. Hal tersebut berdasarkan pengakuan sejumlah remaja putri yangkerapberkonsultasidengannya dan menjadi pasiennya. “Kondisi itu jelas memprihatinkan. Melihat persoalan kehidupan seks, maka saya menilai peran keluarga da-
lam membina anaknya sangat penting, terutama sejak kecil harus benar-benar diberi bekal agama sehingga tidak gampang terpengaruh dengan kehidupan di luar rumah,” ujar dia. Penderita HIV/AIDS pertama kali di Kaltim ditemukan pada 1994. Menimpa seorang PSK asal Jawa Timur di lokalisasi pelacuran KM 10 Loa Janan, Kutai Kartanegara. (ant)
ANTARA/JESSICA WUYSANG
GAWAI DAYAK - Mendagri Mardiyanto (kanan) menyerahkan sumpit kepada seorang tokoh masyarakat Dayak di sela-sela pembukaan Pekan Gawai Dayak XXIV di Rumah Betang Pontianak, Kalbar, Rabu (20/5). Gawai Dayak yang diadakan setiap tahun itu digelar sebagai tradisi menyambut pesta panen padi sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus mempererat hubungan persaudaraan dan solidaritas.
“Pemekaran Penuh Unsur Politis” PONTIANAK, BPOST - Departemen Dalam Negeri (Dedagri) segera mengevaluasi daerah pemekaran yang telah berusia di atas lima tahun. Jika dinilai tak berhasil pemerintah akan membina daerah pemerkaran itu. “Dalam melakukan evaluasi tersebut, kita membentuk tim, dan tim itu yang akan menentukan berapa daerah pemekaran yang dinilai belum berhasil,” kata Mendagri Mardiyanto usai memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-50 Universitas Tanjungpura, Rabu (20/ 5). Mardiyanto mengatakan,
untuk kabupaten/kota hasil pemekaran yang belum berhasil, pembinaannya dilakukan oleh gubernur, sementara pembinaan provinsi hasil pemekaran dilakukan oleh pemerintah pusat. “Saya berharap masalah pemekaran tidak hitam dan putih, tetapi harus disikapi secara mendalam,” katanya. Sementara untuk daerah pemekaran yang termasuk kuadran III atau lampu merah akan diputuskan oleh tim eveluasi daerah pemekaran dengan Departemen Dalam Negeri apakah dilanjutkan atau tidak,” katanya. Mardiyanto menambah-
Gerinda Gugat ke PTUN DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Gerindra Kaltim mengajukan gugatan terkait hasil keputusan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Kaltim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, Partai Gerindra Kaltim juga melayangkan surat keberatan terhadap anggota Panwaslu Kaltim Fitri Lari, yang menganggap pleno 24 April lalu tidak sebagai pelanggaran. Ketua DPD I Gerindra Kaltim Syaifuddin DJ telah menyiapkan gugatan ke PTUN terkait hasil pleno penetapan kursi dan penetapan caleg terpilih DPRD Provinsi. Menurut dia, materi gugatan yang akan diajukan terkait mekanisme dan aturan pleno KPU yang digelar 24 April lalu. Syaifuddin menjelaskan, saat pleno penetapan hasil perolehan suara sah, 24 April, perolehan suara Partai Indonesia Baru (PIB) dan Partai
Mardiyanto
kan, dalam pemekaran suatu daerah harus mencapai tujuan semula, yaitu peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Sebelumnya, Mardiyanto, di Jakarta, Selasa (19/5) dalam rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, mengimbau Panitia Ad Hoc II untuk menahan upaya pemekaran wilayah. “Saya harapkan pemekaran daerah ditahan karena lebih banyak nilai politiknya daripada nilai geografisnya,” katanya. Dia mengatakan, pemekaran sebuah daerah harus berdasarkan nilai kepentingan geografis dan kebutuhan atas pelayanan kependudukan, bukan hanya kepentingan politik.
Produksi Batu Bara Anjlok ■ Dampak Krisis Global
Serikat Indonesia (PSI) telah dihitung. Namun saat pleno penetapan kursi dan penetapan caleg terpilih perolehan suara PIB dan PSI dikurangi. Anggota Panwaslu Kaltim
Fitri Lari membantah jika Panwaslu telah melakukan konspirasi dengan KPU Kaltim terkait hasil pleno perolehan suara sah partai yang telah diperbaiki. (tk/bud)
Belanda Hibahkan Rp 300 Miliar PEMERINTAH Kerajaan Belanda siap menggelontorkan dana hibah Rp 300 miliar untuk membantu rencana pembangunan instalasi air langsung minum di Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar). Namun syaratnya, harus ada dana pendamping dari pemda. Sebab dana yang diperlukan untuk mewujudkan rencana itu sekitar Rp 600 miliar. Jika instalasi ini terwujud, akan menjadi instalasi air langsung minum pertama di Kaltim bahkan di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kaltim Awang Faroek di sela audiensi dengan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kaltim di Lamin Etam, Rabu (20/5). (tk/aid)
Mendagri memberi contoh, Kabupaten Mandau, Kepri, yang hanya terdiri dari dua kecamatan, sehingga tidak bisa diresmikan sebagai kabupaten. “Lain halnya untuk kawasan yang lokasinya sangat terpencil, dan memerlukan tata ruang sendiri seperti Anambas yang sekarang sudah menjadi kabupaten,” katanya. Menurut dia, Anambas membutuhkan faktor pengendalian dan pelayanan masyarakat sehingga mendapatkan toleransi, dan daerahnya dapat dimekarkan. (ant)
SAMARINDA, BPOST - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menyebutkan kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim triwulan pertama 2009, sektor pertambangan dan penggalian di Kaltim turun sebesar 4,71 persen. “Penurunan erjadi terutama pada produksi tambang migas sebesar negatif 6,35 persen dan produksi batu bara minus 3,28 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan naik tipis sebesar 0,31 persen,” kata Kepala Bidang IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) BPS Kaltim Achmad Zaini, Rabu (20/5). “Secara keseluruhan, krisis global berkelanjutan sebagai dampak dari krisis finansial di Amerika telah memicu terjadinya gejolak harga di pasar internasional termasuk bidang pertambangan. Bahkan untuk sejumlah komoditi strategis me-
“Penurunan erjadi terutama pada produksi tambang migas sebesar negatif 6,35 persen dan produksi batu bara minus 3,28 persen” Achmad Zaini Kepala Bidang IPDS
ngalami kemorosotan harga cukup tajam,” papar dia. Kondisi itu secara langsung berdampak terhadap pergerakan ekonomi Kaltim, katanya karena beberapa komoditas unggulan, yakni migas dan batubara berbasis ekspor yang sangat tergantung pada perubahan harga yang terjadi di dunia internasional. Terbukti, perubahan harga tersebut mempengaruhi besaran PDRB Kaltim atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2009. PDRB Kaltim atas dasar harga
berlaku pada triwulan I ini tercatat Rp 69,5 triliun rupiah. Jika komponen migas dikeluarkan dalam hitungan, maka jumlahnya hanya Rp 31,9 triliun. Sedangkan pada triwulan sebelumnya, lanjutnya, PDRB atas dasar harga berlaku tercatat Rp 75,4 triliun dan PBRB tanpa migas angkanya sama dengan tahun ini, yakni Rp 31,9 triliun. Dia mengatakan bahwa dilihat dari sisi internal, laju produksi tambang migas mengalami koreksi pasca fluktuasi harga dunia yang tidak menentu, sehingga sektor tersebut menahan laju produksinya khusus untuk kebutuhan ekspor. Kondisi yang sama terjadi pula pada sektor batu bara. Sektor pertanian juga terkena imbasnya, karena fluktuasi harga yang tidak menentu, meski demikian sektor itu masih tetap tegar, karena pada triwulan satu ini merupakan musim panen petani, terutama untuk subsektor padi dan palawija. (ant)
■ Perairan Mahakam Marak Pungutan
Satu Kubik Kayu Rp 2.500
GGL
Tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Mahakam Samarinda. Pengusaha mengeluh karena di sungai itu marak pungutan.
TERUS memburuknya usaha perkayuan membuat sejumlah pengusaha perkayuan di Kaltim menyampaikan curhat kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek. Di antara yang mereka keluhkan adalah pungutan Rp 2.500 per meter kubik tiap kayu serta produk olahannya yang melintasi Sungai Mahakam di Samarinda. Dalam pertemuan di ruang kerja Awang Faroek di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/5) hadir antara lain pemilik Sumber Mas Group (SMG) HM Jos Soetomo, Mr Han pemilik Inne Dong Hwa, David (Direktur Operasional Sumalindo Laya), dan beberapa pejabat teras industri kayu lapis.
Mereka datang bersama Ketua Umum DPP Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Robianto Astomo, Ketua DPD Apkindo Kaltim Taufan Tirkaamiana, Sekretaris A Syaukani dan pengurus lainnya. Menurut Syaukani, yang mengherankan, pungutan itu hanya didasarkan oleh Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda, yakni SK No 15/2007. Jadi, seluruh kapal pengangkut kayu yang melintasi Sungai Mahakam dikenakan pungutan Rp 2.500 per meter kubik. Pungutan itu hanya terjadi di Samarinda. Dua daerah lain yang dilintasi sungai itu, yakni Kutai Barat dan Kutai Kartanegara (Kukar) tidak
memberlakukan pungutan semacam ini. Padahal, pungutan yang selama ini membebani perkayuan sudah cukup banyak, ditambah lagi krisis global yang membuat kondisi perusahaan makin sulit. Tak sedikit yang akhirnya bangkrut. Sedang yang masih bertahan hanya sekitar delapan industri dengan produksi tinggal sekitar 30-40 persen. “Kami tidak tahu alasannya, namun yang jelas memang selama ini tiap kubik kayu yang kami bawa dan melintas Sungai Mahakam itu dikenakan pungutan,” kata Syaukani. Selain itu, lanjutnya, dengan diberlakukannya pungutan itu, para pengusaha kayu akhirnya membayar
retribusi ganda, yakni kewajiban untuk membayar retribusi Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dana Reboisasi (DR) dan pungutan Pemkot Samarinda itu. Taufan menambahkan, pihaknya tak menemukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pungutan itu. Pungutan itu hanya didasarkan SK Wali Kota. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mendengar keluhan itu terlihat kaget. Dia berjanji akan mengkroscek informasi itu. Tapi Ketua Komisi II DPRD Samarinda Rusman Ya’qub membenarkan pungutan itu. Namun pungutan tersebut berdasarkan perda. (tp/ali)