Banjarmasin Post
KAMIS, 30 APRIL 2009
HALAMAN 17
198 Kayu Ulin Disita BISNIS ilegal kayu ulin yang dijalankan HM (43) akhirnya terbongkar, Selasa (28/4) malam. Warga Desa Benua Raya Kecamatan Bati Bati itu pun dibekuk petugas dan dijebloskan ke sel.
halaman
BANJARMASIN BANJARBARU KAB. BANJAR TANAH LAUT KOTA BARU/TANBU BATOLA
BERAW AN-HUJ BERAW AN-HUJ BERAW AN-HUJ BERAW AN-HUJ BERAW AN-HUJ BERAW AN-HUJ
AN AN AN AN AN AN
24-32 24-32 24-32 24-32 24-32 23-32
TAPIN HSS H ST HSU TABALONG BALANGAN
BERAW AN-HUJ AN 24-32 BERAW AN-HUJ AN 24-32 BERAW AN-HUJ AN 24-32 BERAW AN-HUJ AN 24-32 BERAW AN-HUJ AN 24-32 BERAW AN-HUJAN 24-32
Garuda City Link Mandala Mandala Lion
06.20 iW ta 16.55 iW ta 13.15 iW ta 16.25 iW ta 06.50 iW ta
Jakarta Surabaya Surabaya Jogjakarta Jakarta
Wings Air Wings Air Wings Air Batavia Batavia
07 .00 iW ta 10.05 iW ta 13.25 iW ta 07 .00 iW ta 09.45 W ita
Surabaya Surabaya Surabaya Jakarta Balikpapan
Batavia Sriwijaya Sriwijaya Riau Air Kal Star
14.35 iW ta 07 .00 iW ta 13.15 iW ta 07 .30 iW ta 12.45 iW ta
18
Surabaya Surabaya Jakarta Kotabaru Sampit
“Saya Akan Tegur Kajati” ■ Hendarman Nilai Penanganan Korupsi Lambat BANJARBARU, BPOST - Jaksa Agung, Hendarman Supandji menilai kinerja Kejaksaan Tingi (Kejati) Kalsel termasuk lambat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hendarman menegaskan akan memberikan teguran kepada Kajati Kalsel, Salman Maryadi. Pernyataan Hendarman tersebut disampaikan saat konferensi pers usai mengikuti kegiatan Gerakan Langsung Antikorupsi (Galaksi) dan peresmian kantin kejujuran yang ke-7.000 di Indonesia di Lapangan Dr Murdjani, Banjarbaru, Rabu (29/4). “Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kalsel lambat. Saya akan tegur Pak Kajatinya nanti,” ujar Hendarman dengan nada lugas didampingi Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan Kajati Kalsel, Salman Maryadi. Mendengar pernyataan tersebut Salman Maryadi pun dibuat serba salah. Mimik wajahnya pun tampak berubah. Sayangnya, Hendarman tidak menyebutkan secara indikator lambat tersebut dan tidak menjelaskan secara detil alasan dan kendala apa sehingga penanganan kasus korupsi di Kalsel menjadi lambat. Ketika wartawan memberikan contoh kasus dana
“Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kalsel lambat. Saya akan tegur Pak Kajatinya nanti” HENDARMAN SUPANDJI
Jaksa Agung siluman tahap II yang hingga kini para terdakwa masih berkeliaran dengan bebas, Hendarman langsung menanyakan kepada Slaman Maryadi. Namun pihak Kejati belum mengetahui sejauh mana prosesnya di tingkat kasasi. “Nanti tolong dicek apakah sudah ada putusan dari Mahkamah Agung. Jika memang sudah terima salinan putusan, langsung eksekusi,” tegas Hendarman.
Sebagaimana diketahui, Kejari Banjarmasin telah melanjutkan penanganan kasus tindak pidana korupsi dana asuransi dewan Kota Banjarmasin atau dikenal Dana Siluman. Sebanyak 13 orang dijadikan terdakwa. Para terdakwa telah divonis pidana penjara selama satu tahun. Putusan di tingkat banding menguatkan putusan pengadilan negeri. Namun ke-13 orang mantan wakil rakyat Banjarmasin periode 1999-2004 ini tidak pernah ditahan sampai sekarang. Dalam kesempatan ini, Hendarman juga mengungkapkan kekecewaan terhadap putusan korupsi PT Pos Logistik (Poslog) yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pasalnya, sebagian terdakwa divonis bersalah oleh pengadilan setempat, sebagian lagi bebas. “Kami juga tidak mengerti kenapa putusannya berbedabeda. Ada yang vonis bersalah ada yang bebas. Padahal perbuatan mereka sama. Untuk ini kami akan melakukan evaluasi,” ujarnya. Terkait dengan kasus PT Poslog yang terdakwanya divonis bebas, Hendarman menegaskan, pihak kejaksaan akan mengajukan banding dan seterusnya sampai tingkat Kasasi. (ais/sar)
METRO BANJAR/AYA SUGIANTO
SEMANGAT- Seorang murid SD bersemangat meneriakkan yel-yel antikorupsi yang digelar di Lapangan Dr Murdjani, Banjarbaru, Rabu (29/ 4).
PKPB Nyaris Kehilangan Kursi MARTAPURA, BPOST - Dari 32 partai politik yang berlaga di Kabupaten Banjar, hanya 22 yang sudah melaporkan dana kampanye ke KPU Banjar. Sebanyak 10 parpol melanggar batas penyerahan laporan yang dijadwalkan 24 April lalu. Padahal, apabila parpol tidak melaporkan dana kampanyenya, kursi yang didapat parpol akan dihapus. Artinya, caleg yang berhasil mendapatkan kursi di dewan tidak berhak lagi duduk sebagai wakil rakyat. Anggota KPU Banjar, Manhuri mengatakan, peraturan itu tidak bisa diganggu gugat. Berapa pun perolehan kursi suatu parpol, jika tidak melakukan ketentuan tersebut, langsung dibatalkan. Untungnya, lanjutnya, dari 10 parpol yang belum melaporkan dana kampanyenya, tidak satu pun yang berhasil
mendapatkan kursi di DPRD Banjar. “Semua parpol yang diprediksi mendapatkan kursi telah melaporkan dana kampanyenya ke KPU. Sehingga, tidak ada satu pun parpol yang bakal dibatalkan perolehan kursinya,” jelasnya. Namun, lanjutnya, PKPB yang diprediksi mendapatkan satu kursi di DPRD Banjar nyaris kehilangan jatahnya. Pasalnya, parpol tersebut menyetorkan laporannya menjelang ditutupnya penerimaan data. “PKPB adalah parpol ke22 yang melaporkan dana kempanye ke KPU. Hampir saja PKPB dibatalkan perolehan kursinya karena menyerahkannya di akhir waktu,” katanya. Dari sekian parpol yang menyerahkan laporan dana kampanye tak sedikit yang diprediksi mendapatkan kursi. “Kalau partai yang dapat kursi wajar jika
melapor, tapi ada yang tidak dapat kursi tapi tetap melapor. Kami salut atas ketaatannya,” ujarnya. Bahkan, lanjutnya, partai Hanura, meski tidak mendapatkan kursi di Kabupaten Banjar menjadi parpol yang paling awal melaporkan dana kampanye. Selain Hanura, ada PIS, PPI, Partai Buruh, PPDI, PKNU, PPNUI, PPDI, PMB, dan Barnas merupakan partai lain yang tidak dapat kursi tetapi tetap melaporkan dana kampanye. Sedangkan Golkar, PKS, PAN, PKB, Demokrat, PPP, PDI-P, PBB, PBR, PKPB dan PNBKI yang juga menyetorkan laporan dana kampanye merupakan parpol yang diprediksi mendapatkan kursi. “Bagi yang dapat kursi wajar melapor, tapi bagi yang tidak dapat kursi, saya salut kepada mereka,” katanya. (ire)
Percuma Pakai Eskalator ■ Pemkab Ancam Putus Listrik Pasar Batuah
METRO BANJAR/AYA SUGIANTO
SATYA LENCANA - Jaksa Agung, Hendarman Supanji, menyematkan Satya Lencana Akutila kepada Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group, HG Rusdi Effendi AR di Lapangan Murdjani, Banjarbaru, Rabu (29/4).
MARTAPURA, BPOST - Sejak Dinas Pengelolaan Pasar dihapuskan dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Banjar, Pasar Batuah makin tak terurus. Tak hanya lantaran pedagang memilih berjualan di lantai bawah, sarana dan prasarana juga kurang terurus. Beberapa bagian atapnya bocor, eskalator yang ada juga sering tidak berfungsi, terutama untuk turun ke lantai bawah. Bupati Banjar, HG Khairul Saleh membantah adanya pemutusan listrik di pasar itu.
ada aktivitas di Sampai saat ini belantai atas. “Perlum ada laporan cuma pakai eskayang diterimanya. lator kalau peda“Kita belum mendegangnya pindah ngar adanya pemuke bawah,” ujartusan rekening listrik nya. di sana. Nanti kita Menurutnya, cek lagi,” katanya sePemkab Banjar usai menghadiri ramenyediakan espat paripurna DPRD BPO ST/O NY kalator agar ada Banjar. Khairul Saleh kegiatan di lantai Khairul justru meBupati Banjar atas. Tapi ternyata, ngatakan, dia berenbanyak pedagang pindah ke cana menghentikan pembialantai satu sehingga keberyaan pasar tersebut, termaadaan eskalator itu dianggap suk pembayaran rekening mubazir. “Kita akan putus listriknya. Rencana itu akan saja aliran listrik di sana,” direalisasikannya jika tidak
katanya. Mengenai pembentukan perusahaan daerah untuk pengelolaan pasar, Kairul mengatakan, akan dilakukan secepatnya untuk menggantikan tugas Dinas Pengelolaan Pasar yang telah dilikuidasi. April tahun lalu, listrik di Pasar Batuah sempat diancam akan diputus PLN. Pasalnya, selama tiga bulan rekeningnya tidak dibayar, namun urung dilakukan setelah Dinas pengelolaan Pasar Banjar membayar tunggakan rekening itu sebesar Rp 26 juta. (ire)
3004/17