Banjarmasin Post
| Kamis 12 Februari 2009 | Halaman 12
Pengusaha Semprit Parpol JAKARTA, BPOST - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta partai politik tidak hanya beretorika untuk memenangi Pemilu 2009.
BPOST/HAY
“Teman-teman di Apindo ingin tahu visi dan misi parpol. Pengusaha pada dasarnya tidak ingin berpolitik, tapi kita butuh komitmen mereka saat nanti berkuasa,” kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, di Jakarta, Rabu (11/2). Sofjan menambahkan saat ini pengusaha cukup baik diterima pemerintah. Tetapi bukan berarti pengusaha puas, karena masih banyak hal yang harusnya diselesaikan dengan cepat terkait kebijakan yang mendukung dunia usaha. Dia mencontohkan Undang Undang Tenaga Kerja yang hingga saat ini masih menjadi ganjalan dunia usaha. Pengusaha sering kali harus berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan ganjalanganjalan usahanya. dia. “Kita ingin lebih jelas, sebagaimana stimulus-stimulus yang mereka janjikan sampai sekarang belum juga disetujui di tingkat parlemen. Padahal sudah 1,5 bulan waktu kita terbuang menunggu realisasi stimulus tersebut,” kata Sofjan. Dia menegaskan pengusaha menginginkan kejelasan dari parpol terkait posisi mereka. “Jangan sampai pengusaha hanya menjadi tempat untuk ‘meminta sumbangan’, lalu ditinggalkan,” ujarnya. Kemitraan atau hubungan antara parpol dengan pe-
JAKARTA, BPOST - Bukan hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang ditarget dalam hal jumlah perkara, Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota pun mendapatkan beban menangani 10 kasus tindak pidana Pemilu 2009. “Target tersebut untuk mengukur kinerja dan biar tidak dikatakan Panwaslu tidur saja. Apalagi, gaji kita ini dari pemerintah. Makanya kita menekankan hal tersebut,” kata Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini di Jakarta, Rabu (11/2). Dijelaskan Nur Hidayat, kasus tersebut terkait pelanggaran pemilu hingga pelaksanaan pemilu legislatif. Dan diharapan kasus tersebut harus valid dan lengkap sehingga cepat diselesaikan mengingat limit waktu penyelesaian kasus pemilu sangat sempit. “Harapan kita, kasus yang dilaporkan juga harus valid biar tidak bolak-balik. Karena waktu untuk menyelesaikan kasus itu sangat sempit sekitar 53 hari harus selesai,” bebernya. Jika panwaslu tidak melaporkan adanya pelanggaran, menurut Hidayat justru akan dicurigai. Bahkan Bawaslu akan turun langsung ke daerah untuk melakukan pengecekan. Menurutnya, sangat tidak mungkin jika suatu daerah tidak ada pelanggaran. Mengingat banyaknya jumlah partai politik maupun jumlah caleg yang akan berebut simpati masyarakat untuk bisa duduk di kursi legislatif.(coi)
“Jangan sampai pengusaha hanya menjadi tempat untuk ‘meminta sumbangan’, lalu ditinggalkan” SOFJAN WANANDI
ngusaha jangan sampai hanya menjadi embel-embel untuk mendapatkan posisi dalam parlemen maupun pemerintahan. Dia menambahkan.Apindo akan berusaha meminta komitmen parpol setelah memenangkan Pemilu 2009 nanti, baik mereka yang berada di parlemen maupun eksekutif. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan, komitmen parpol peserta Pemilu 2009 harus diketahui pengusaha maupun masyarakat. Sedang kepada BUMN, Menneg BUMN Sofyan Djalil menegaskan badan usaha itu harus netral. “Kita sudah imbau supaya BUMN jangan macam-macam, jangan sampai uang BUMN untuk sumbang partai politik. Nanti kalau ada yang melanggar akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.(rbt/ind)
RUBRIK ini ditujukan kepada para caleg DPR, DPRD dan DPD untuk menyampaikan tanggapan dan pemikiran terhadap topik yang kami angkat. Caranya mudah, cukup ketik PANGGUNG <spasi> KOMENTAR <spasi> NAMA, PARTAI POLITIK, DAERAH PEMILIHAN, lalu kirim SMS ke (0511) 7445000.
TOPIK: Biaya berobat mahal sekali. Rakyat miskin yang sakitpun tambah menderita.
ANTARA/ERIC IRENG
LUMPUR LAPINDO - Ribuan warga korban lumpur Lapindo berkonvoi melintas di Jalan Raya Wonokromo, usai berunjukrasa di Kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Surabaya, Rabu (11/2). Mereka menuntut ganti rugi. Wakil rakyat dan pemerintahan baru hasil Pemilu 2009 diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat.
Besok, MK Putuskan Gugatan Hanura Cs
Siap Dikritik SEBAGAI pemimpin dan wakil rakyat, harus memberi contoh dan teladan bagi bangsa dan rakyat. Sesuaikan antara kata dan perbuatan. Juga harus siap dikritik. Sebab bila tidak, ingat bahwa kita semua pasti mati dan semua yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. (hay)
SYAUKANI ARSYAD Pendidik
BPOST/HAY
Obral Janji
DIRA, Karyawati
CALON anggota legislatif jangan hanya pintar obral janji, yang penting realisasinya. Seperti kebutuhan pokok, stabilkan, jangan turun naik. Sebab hal itu membuat rakyat bingung. Apalagi ibu rumah tangga, pasti pusing mengatur pengeluaran belanja. (hay)
Buru 10 Kasus Pemilu
DEWI, Karyawati
Ada Prioritas
BPOST/HAY
JALAN-JALAN umum masih banyak yang rusak, bolong-bolong. Toh, itu sepertinya tidak menjadi perhatian pemerintah dan wakil rakyat. Sebaliknya, jalan-jalan yang masih bagus kok malah diaspal lagi. Semoga pemimpin dan wakil rakyat terpilih nanti, tidak seperti yang sebelumnya. Jalan rusak, itulah yang diprioritaskan. (hay)
JAKARTA, BPOST - Nasib sejumlah parpol yang memperjuangkan penghapusan ambang batas atau parliamentary treshold akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, besok, Jumat (13/2). “Kami berharap permohonan yang sudah diajukan partai ini dikabulkan,” kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Patra M Zen, kemarin di Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia, ditunjuk 11 parpol sebagai kuasa hukum untuk mengajukan uji meteriil. Mereka mendaftarkan gugatan ke MK pada 14 Januari 2009. Yang diperkarakan antara lain pencantuman syarat meraih kursi di parlemen sebesar 2,5 persen. Penerapan syarat itu dinilai menghilangkan kesempatan calon legislator mendapat kursi di DPR. Itulah sebabnya ketentuan ambang batas dinilai melanggar konstitusi. Patra mengatakan telah mengajukan sejumlah bukti. Di antaranya putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi di sejumlah negara yang telah melarang penerapan penghitungan suara untuk mencapai ambang batas itu. Salah satunya Keputusan Bundesverfassungsgericht di Jerman. Patra berharap hakim konstitusi mengabulkan uji materiil. Sebab, negara lain telah meninggalkannya. Sebanyak 11 partai mengajukan uji materiil itu, di antaranya Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Patriot, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Karya Perjuangan dan Partai Perjuangan Indonesia Baru.(rbt/vvn)
PENGOBATAN murah, sekolah gratis, transportasi umum murah, BBM tidak langka dan sembako murah merupakan hak rakyat dan kewajiban umara. Rumusnya adalah umara yang amanah dan pengelolaan APBN/APBD yang tepat sasaran. PDP Siap memperjuangkan itu semua bersama rakyat. Dony Suprianto, Partai Demokrasi Pembaruan, Caleg DPRD Kalsel di Dapil Kalsel III. 081528884xxx MEMANG saat ini biaya berobat masih mahal, tetapi kita harus melihat fakta juga bahwa sudah ada sedikit perbaikan dibandingkan masa sebelumnya. Dan ini memang masih menjadi pekerjaan rumah dan salah satu agenda kami dari Partai Demokrat untuk terus mengutamakan kepentingan dan perbaikan kehidupan rakyat, khususnya rakyat menengah ke bawah dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk itu mohon menangkan partai kami pada Pemilu 2009 ini sehingga kami bisa berjuang terus untuk rakyat. Sri Nurnaningsih, Partai Demokrat, Caleg DPRD Kota Banjarmasin di Dapil Banjarmasin II. 08125100xxx